Sulawesi Tengah: Perspektif Sosiokultural, Demokrasi, dan Konflik

Pengantar

Melihat kondisi Sulawesi Tengah satu dekade terakhir ini, banyak sekali persoalan sosio kultural yang tidak terselesaikan dengan cepat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini menjadikannya penting dalam pandangan negara. Persoalan kewarganegaraan dan konflik tampak hadir bersamaan, sehingga sepertinya sulit dikendalikan. Persoalan ini kemudian mengendap dan tidak tampak dipermukaan seperti selama ini. Bahaya laten seperti ini, dapat menghasilkan kesulitan baru dalam mengelola kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Olehnya itu, tidak dapat disalahkan jika setiap peristiwa sosial memiliki latar historis yang sangat mengejutkan, tetapi itulah yang kenyataan pada masa lalu.

Berkaca pada situasi Sulawesi Tengah yang demikian adanya, maka tidak mengherankan apabila daerah ini dipersepsikan sebagai “sarang teroris”. Persepsi yang masih perlu ditelusuri secara mendalam lagi. Sebab persepsi yang menyimpang atau tidak diterima sepenuhnya diterima masyarakat dapat menjadi pemantik timbulnya persoalan lain. Apalagi jika masyarakat belum mampu berpikir secara dewasa, persoalan baru sangat mudah terjadi.

Persoalan kewarganegaraan di Sulawesi Tengah pun menjadi soal lain. Apalagi memang daerah ini sekarang dihuni oleh lima puluh enam suku bangsa. Artinya daerah ini semakin majemuk, karena keberagaman suku bangsanya, sehingga persoalan kewarganegaraan menjadi sesuatu perlu diselesaikan, karena hal ini menjadi dasar dalam memahami ke-Indonesia-an. Kewarganegaraan ini perlu diperkuat, sebab dewasa ini di tingkat lokal masih hidup atau mungkin sengaja dihidupkan, yakni putera daerah dan bukan putera daerah, atau warga pendatang dan warga asli. Dua konsep yang sepintas hanya terlihat dikotomis saja. Tetapi apabila ditelusuri lebih jauh, konsep ini berimplikasi jauh hingga ke dasar tatanan sosial yakni struktur masyarakat.[1] Perubahan struktur masyarakat, biasanya tidak dinyana tetapi tetap dan terus terjadi.

Demokrasi dan Konflik

Sejarah Pulau Sulawesi, apabila ditilik lebih mendalam lagi, ditemukan sebuah pola sejarah yang sangat unik. Sulawesi Tengah sebagai bagian darinya di paruh awal perjalannya merupakan daerah pinggiran, kini telah mendapat perlakuan istimewa sebagai salah satu daerah yang mendapat perhatian serius dari pusat, akibat dari adanya konflik yang  berkepanjangan, terutama setelah reformasi bergulir. Konflik pun hampir tak bekesudahaan, seperti tak berujung hingga sekarang. Mungkin di Poso, konflik telah diselesaikan oleh negara melalui pembicaraan di Malino.

Ada dua persoalan yang selalu menjadi penyebab khusus atas terjadinya konflik, yakni persoalan demokrasi yang dipersepsikan sebagai kebebasan bertindak, dan dinamika politik. Komitmen demokrasi di negara ini terus dipertanyakan, karena akibat dari keterkungkungan selama tiga puluh tahun, sehingga menghadirkan pelaksanaan demokrasi yang kebablasan. Hal ini disebabkan oleh keterlepasan masyarakat dari akar kulturalnya. Nilai-nilai budaya (tradisional) hilang atau memang sengaja dihilangkan agar semua orang dapat memperoleh kebebasannya, tanpa perlu merasa menginjak-injak nilai budayanya sendiri. Demokrasi yang setengah-setengah diterapkan negara, mengingat kesiapan masyarakat yang belum mencapai tingkat paripurna, maka resiko pertentangan seringkali terjadi dengan tidak terduga. Azas demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimaknai sebagai sebuah  kebebasan, bukan sebagai sesuatu konsep yang dilandasi oleh konsep private liberalisme  (kebebasan yang bertanggung jawab).

Dinamika politik masyarakat perlu mendapat perhatian juga agar proses dialektika politik dalam kehidupan sosial dapat terbaca dengan baik. Dinamika politik merupakan proses dialetika (perubahan) kehidupan sosial masyarakat untuk mengubah konstelasi politik, pola ekonomi, dan kesejaterahan sosial. Perubahan masyarakat pastinya memiliki kendaraan untuk menuju  kehidupan sosial yang sejahtera. Reformasi telah memberikan hal yang berbeda di masyarakat Sulawesi Tengah dalam kehidupan sosial mereka dan menunjukan persaingan-persaingan politik untuk mencapai tujuan kehidupan sosialnya, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu. Pengaruh lain yang terlihat di Sulawesi Tengah. yaitu munculnya kebebasan berkumpul. Kebebasan dalam berkumpul, menurut Sarwono Kusumaatmadja, juga diikuti dengan kebebasan  membuat suatu gerakan, blok, ataupun sebuah komunitas. Kebebasan berkumpul merupakan lanjutan dari kebebasan berpendapat. Ketika terjadi dialetika pendapat tentu saja menghasilkan sebuah polaritas, ada yang berpendapat ini dan itu, individu-individu yang merasa satu pemikiran, satu aspirasi, bahkan satu kepentingan menjadi satu.[2]

Rakyat merasa memiliki peran dan bahkan merasa sebagai tulang punggung demokrasi (negara) pada proses pendidikan politik maupun pembangunan, sehingga mereka perlu dan berhak, serta berkewajiban mengontrol proses politik yang terus berlangsung. Proses politik inilah yang memberikan pembelajaran dan pendidikan politik kepada mereka, serta berfungsi sebagai sarana penyaluran aspirasi politik. Dinamika politik merupakan bagian dari pembangunan yang dapat melakukan perubahan secara global dalam kehidupan sosial masyarakat. Politik merupakan pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya, politik (jika tidak mampu dimaknai dengan baik) akan memberikan dampak negatif pada perkembangan masyarakat dewasa ini.

Kebebasan yang mungkin dihasilkan oleh demokrasi pada akhirnya (biasanya) menghasilkan konflik komunal dan kekerasan kolektif. Salah satu daerah yang sering kali mengalami konflik, adalah Sulawesi Tengah. Tahun 1998-2004 merupakan bara api konflik yang melanda Poso. Kemudian akhir-akhir ini adalah Lembah Palu, termasuk Kota Palu. Konflik di Sulawesi Tengah, menurut Haliadi adalah  merebaknya berbagai macam bentuk kekerasan dalam masyarakat dewasa ini yang dibuka tabirnya oleh Media Massa. Dalam proses perjalanan sejarah (Sulawesi Tengah), ada sisi penting yang bernama kekerasan.[3] Schulte Noordholt mensinyalir bahwa ada semacam kontinuitas kekerasan dalam perspektif sejarah: masa kerajaan, masa kolonial, masa post-kolonial. Pada masa kerajaan dulu, kalau kita mau sadar sepenuhnya bahwa di daerah ini terdapat akar konflik komunal yang diakhiri dengan proses kekerasan yakni pada masa “tomalanggai” (orang kuat) dan masa “mengayau” (pencarian kepala) atau perang antara suku. Hal ini dapat dilihat dalam perspektif kultural sebagai akar kekerasan pada masa lalu. Kekerasan sebenarnya berakar dalam tradisi pra-kerajaan-kerajaan dulu dan juga dalam masyarakat Indonesia sendiri. Masalahnya adalah didalam cara bagaimana  kekerasan itu dipraktekan dan untuk tujuan apa.[4]

Konflik komunal dan kekerasan kolektif yang sering terjadi di Sulawesi Tengah, kemudian muncul issu teroris. Menurut Ansyaad Mbai, bahwa munculnya aksi terorisme dan tindakan kekerasan di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor Internasional dan faktor internal. Pertama, faktor internasional, para teroris memandang pihak Barat, terutama AS selalu berpihak kepada Israel dalam konflik Timur Tengah. Menurutnya, Barat dan AS akan terus menjadi sasaran kelompok radikal kecuali jika mereka mengubah kebijakan politik luar negeri, khususnya berkaitan dengan konflik Timur Tengah. Kedua, disebabkan kesalahan penafsiran dan pengajaran agama Islam. Ideologi mind-set para teroris memandang bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan oleh agama.[5]

Konflik dan kekerasaan yang terjadi di Poso pun kemudian berlanjut dengan munculnya terorisme, bukan dalam bentuk sebagai issu saja melainkan dalam bentuk aksi. Menurut As’ad Said Ali, munculnya aksi terorisme dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia merupakan implikasi dari pertarungan dua ideologi besar dunia yang ingin menancapkan pengaruh di Indonesia, yakni Neoliberalisme dan Sosial-Demokrat. Tujuan dari kedua ideologi ini sama yaitu membatasi peran negara dan memperkuat peranan swasta terutama dalam sektor bisnis, dengan membiarkan mekanisme pasar bekerja, melakukan deregulasi dengan mengurangi segenap retriksi pada industri dan mencabut semua rintangan birokrasi perdagangan. Sedangkan dalam bidang sosial dan budaya, mereka mendorong kebebasan pers yang sangat luas dan liberalisasi kehidupan beragama yang berlebihan. Akibatnya adalah gaya hidup masyarakat tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai agama dan tradisi yang selama ini menjadi jati diri bangsa. Selain itu, menurutnya, kebijakan desentralisasi yang berlebihan juga telah mendorong menguatnya rasa primordialisme atau semangat kedaerahan yang mengancam integrasi bangsa. Di sisi lain kecenderungan tersebut juga memicu konflik horizontal yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa.[6]

Kecenderungan subjektif seperti dalam pandangan As’ad Said Ali, ternyata memunculkan titik balik perlawanan dalam bentuk aksi kekerasan dari kelompok Islam Indonesia yang dimotori oleh kaum jihadi yang menebarkan aksi terorisme di berbagai daerah. Kaum jihadi bersikeras untuk menghilangkan pengaruh Barat, terutama AS di Indonesia. Teror dan Jihad Qital (jihad dalam pengertian membunuh) menjadi simbol dan metode perlawanan dalam perjuangan mereka serta upaya menegakkan Syariat Islam sebagai hukum negara dan Islam sebagai dasar negara guna mewujudkan cita-cita negara Islam dan kalifah Islamiyah. Praktik keagamaannya cenderung puritanisme dan menentang nasionalisme ajaran Islam, sehingga mereka sangat memusuhi apapun yang bersifat sekuler dari Barat.

Ada benang merah yang bisa ditarik bahwa konflik Poso dan daerah lainya bukan konflik yang terjadi secara instan, melainkan melalui sebuah proses rekayasa dan perencanaan yang sistemik. Indikasinya bisa dilihat dari modus konflik yang terjadi yang selalu diawali dengan perkelahian antar pemuda yang berlainan agama. Hal yang sama juga terjadi di Poso, di mana konflik diawali dengan perkelahian antara Supriyanto (Islam) dan Stanley Langigi (Kristen) yang terjadi pada tanggal 23 Desember 1998. Terlepas dari benar dan tidaknya analisis di atas, namun secara konseptual, pandangan tersebut mengingatkan pada tesis konroversial The Class of Civilizations and the Remaking of the World Order, yang dikemukakan Samuel Huntington.Walaupun banyak mendapat kecaman, namun implikasinya luar biasa dalam relasi antar budaya. Iamenegaskan bahwa tatanan dunia sekarang ini akan diwarnai oleh benturan peradaban yang lahir dari peradaban agama dan budaya-budaya yang tak terdamaikan atau berkonflik.

Meskipun beliau menunjuk peradaban Islam, China, Rusia dan Barat. Tetapi sebetulnya secara eksplisit yang ditunjuk Huntington adalah peradaban Islam yang dianggap vis a vis dengan peradaban Barat yang moderen.[7] Berbeda dengan tesis di atas, Barber, dalam bukunya Jihad vs Mc World, seolah mau membenarkan konflik peradaban yang dipicu oleh fundamentalisme Islam itu. Ada dua blok yang saling berperang, yakni kekuatan globalisasi yang homogen, modernwestern dan sekuler yang dikontrol oleh korporasi multinasional berhadapan dengan kekuatan tribal, fundamentalis dan pramodern yang berperang melawan modernitas dan Barat.[8] Noreena Herzt menjelaskan, kepentingan ekonomi global bukan hanya tidak mengenal etika dalam menjalankan bisnisnya, tetapi juga telah berperan dalam aktifitas yang justru merusak demokrasi dan melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Manusia, kini telah berada pada sebuah dunia, di mana pada saat fajar melenium menyingsing, tangan-tangan pemerintah tampak terikat danmanusia semakin bergantung pada korporasi. Korporasi menentukan aturan main dan pemerintah telah menjadi sekedar wasit yang hanya menerapkan aturan yang dibuat oleh pihak lain.[9]

Apabila nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran agama apa saja, seperti saling menghormati, menghargai, kasih-mengasihi, mencintai sesama tidak mengemuka, maka suasana damai dan persaudaraan adalah keniscayaan. Dalam kenyataannya, agama menjadi alat untuk mempertajam konflik dan permusuhan di wilayah Poso. Negara pun selalu mempersepsikan konflik itu sebagai sebuah konflik hozintal, sehingga penyelesaiannya menjadi berlarut-larut. Masih banyak sekali pendekataan yang belum digunakan selama ini.  Konflik ini dapat dijelaskan dengan gamblang, yakni bukan sebagai konflik dan kekerasan sektarian yang bermaksud untuk meramaikan pemberitaan pers atas peristiwa-peristiwa lokal tersebut.

Kekerasan sektarian telah menjadi isu penting bagi para pengamat termasuk sejarawan, karena kekerasan bernuansa agama telah membawa korban yang luar biasa besarnya bagi masyarakat, baik dari jumlah jiwa yang gugur, mandeknya ekonomi, hingga terbengkalainya proses pendidikan. Tercabik-cabiknya kohesi sosial yang telah terbangun berabad-abad, bahkan sejarawan agama kontempoter Karen Arsmstrong menyatakan dalam dua ribu tahun terakhir jumlah korban jiwa yang diakibatkan oleh kekerasan sektarian berlandaskan agama jauh lebih besar dibandingkan kekerasan yang diakibatkan oleh motif-motif sektarian yang lain.[10]  Kesejarahan manusia selalu melekat dan khas dengan kekerasan sebagaimana dinsinyalir oleh Schulte Noordholt bahwa ada semacam kontinuitas kekerasan dalam perspektif sejarah: masa kerajaan, masa kolonial, dan masa post-kolonial.[11]

Kajian kekerasan bernuansa agama di Sulawesi Tengah menjadi strategis nilainya dalam memahami benang merah kekerasan bernuansa agama secara global, nasional, dan lokal agar semua orang lebih siap menyikapi hal yang sama berdasarkan landasan berpikir yang rasional dan bijak berdasarkan faktanya (sejarah). Ada keraguan di kalangan sebagian pengamat bahwa kebijakan, strategi, dan cara menangani konflik dewasa ini secara efektif dapat menemukan jalan penyelesaian. Pengungkapan sejumlah peristiwa penting kekerasan bernuansa agama dalam horizon sejarah peradaban manusia sejak abad pertengahan (middle ages) dan sekelumit kupasan atas sejarah kekerasan keagamaan dan politik di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah hingga hari ini. Dengan begitu diharapkan paparan ini memberikan perspektif yang cukup memadai, betapa kekerasan berlandaskan agama tidak saja menjadi bagian penting dalam sejarah kekerasan umat manusia, tetapi juga memiliki makna penting dalam perkembangan dogma agama-agama, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan manusia.

Akar konflik komunal yang diakhiri dengan proses kekerasan, yakni pada masa “tomalanggai” (orang kuat) dan masa “mengayau” (pencarian kepala) atau perang antara suku.[12] Hal ini dapat dilihat dalam perspektif kultural sebagai akar kekerasan pada masa lalu.[13] Pada masa kolonial lebih kepada perspektif politik; pada masa ini kekerasan di Nusantara atau biasa dikenal Hindia Belanda terjadi dalam dua gelombang, yakni: gelombang kekerasan ketika VOC sedang melebarkan sayap monopoli dagangnya. Gelombang kekerasan kedua terjadi di penghujung abad ke-19, yakni ketika negara imperialisme modern sedang hendak ditegakkan. Namun negara Indonesia modern berusaha didirikan oleh para pejabatnya. Pada masa kini lebih ke arah perspektif ekonomi dan sosial. Keberadaan mereka di satu sisi menjadi sesuatu yang dapat dimengerti sebagai landasan berpikir dari rencana penghancuran itu.

Pada masa pemerintahan kolonial (Hindia Belanda) sejumlah kekerasan “Negara” terhadap tokoh masyarakat di Sulawesi Tengah. Kekerasan Negara kolonial kepada kelompok masyarakat dapat dilihat di Mori “Perlawanan Owolu Marunduh,” di Napu “Perlawanan Umana Soli,” di Tojo “Perlawanan Kolomboy,”[14] di Kulawi “Perlawanan Jilloy,” di Moutong “Perlawanan Tombolotutu,”[15] dan di Tolitoli “Perlawanan Imam Haji Hayyun.”[16] Terkhusus Gerakan Imam Haji Hayun di Tolitoli terhadap Kolonial Belanda karena hasil kajian dan analisis penulis mengindikasikan adanya kekerasan terhadap masyarakat dan juga sebaliknya adanya kekerasan terhadap pejabat kolonial ditandai dengan terbunhnya Kontrolir Angelino. Belanda dengan segala kekuasaannya menekan dan menindas  kelompok Imam Haji Hayyun pada bulan Suci Ramadlan, padahal kelompok Imam Haji Hayyun memiliki ideologi Islam yang kuat dan sedang giat-giatnya mengembangkan gerakan Sarekat Islam (SI) di Tolitoli.[17] Akhirnya terjadilah benturan dan kekerasan antara rakyat Tolitoli dengan Belanda yang amat berarti dalam historiografi Indonesia terkhusus dalam historiografi kekerasan di Sulawesi Tengah.

Meskipun banyak konflik komunal dan kekerasan meletus di masa lima belas tahun terakhir di Poso dan Palu, namun kondisi struktural yang mendorong pecahnya bibit konflik telah tumbuh terbentuk sejak lama. Secara politis, tahun 1960-an adalah saat penting dalam riwayat republik ini. Kasus Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) yang melawan Permesta dalam bentuk kekerasan menjadi salah satu sebab Poso selalu dihiasi oleh kekerasan akhir-akhir ini. Rejim Orde Baru berakar dari periode ini.[18] Meskipun demikian ekspansi ekonomi yang diterapkan baru mulai dirasakan di daerah di tahun 1970-an atau bahkan awal 1980-an. Tahun 1980-an ditandai oleh lahirnya konglomerat-konglomerat yang berbasis di Jakarta, namun menguasai sumberdaya alam dan ekonomi yang luas di daerah ini. Namun perlu diingat bahwa meskipun ekspansi ekonomi secara besar-besaran baru terjadi di tahun 1980-an, banyak elemennya sudah mulai ditanam di tahun 1930-an. Industri karet, kayu, batubara atau minyak termasuk kelapa dan kayu hitam (ebony) di Sulawesi Tengah dimulai di awal abad ke-20. Demikian pula pergerakan penduduk ke lain daerah ini tampaknya mulai meningkat di tahun 1930-an.

Secara antropologis, kondisi primer dari kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Tengah  antara lain: Pertama, terdesaknya akses kelompok tertentu ke kekuasaan dan sumber daya. Kedua, Keterdesakan terjadi lewat proses yang dianggap tidak adil dan curang. Ketiga, Penguasa baru atas akses dan sumber daya adalah para pendatang. Keempat, Para pendatang berbeda suku, agama, dan rasnya. Kelima, Etnosentrisme dan eksklusivisme. Sedangkan, kondisi sekunder dari kondisi sosio-kultural masyarakat juga termasuk Sulawesi Tengah, antara lain: Pertama, “Rasa Keadilan” masyarakat setempat yang tidak terpenuhi.Kedua, Aparat Pemerintah dan militer yang tidak peka terhadap kondisi genting masyarakat. Ketiga, Aparat pemerintah dan militer memihak/mengutamakan salah satu kelompok. Keempat, Kesadaran kesatuan bangsa yang masih lemah. Kelima, pengetahuan budaya lokal yang masih sangat kurang. Akhirnya, Saya sependapat dengan Ted Robert Guur dalam “Why Men Rebel” yang menyebut tentang “relative deprivation” atau “jarak antara harapan dan kemampuan” sebagai penyebab utama kekerasan. Dengan inilah Kuntowijoyo menyatakan bahwa sebab, alasan, kondisi, dan motifasi kerusuhan dan kekerasan bukan mono-causal atau satu sebab saja, tetapi plurikausal atau bersebab banyak yang harus diteliti secara serius dan cermat. Inilah fungsi Ilmu pengetahuan sosial sebagai suatu kekuatan.

Ketika Kaum Kristen berhasil membantai Kaum Yahudi, ketika itu pula Kaum Yahudi kemudian bangkit dan bersatu hingga menjadi kekuatan dunia dewasa ini. Ketika Islam berhasil menghancurkan kekuatan Kristen baik di Afrika, Eropa, maupun Asia dalam Perang Salib, dari sinilah Kristen Barat bangkit meninggalkan zaman kegelapan menuju zaman Pencerahan (Aufklaurung), sehingga menjadi kiblat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Dan ketika Kaum Yahudi dan Kristen membantai Kaum Muslimin di berbagai wilayah dunia, ketika itulah umat Islam bersatu membangun solidaritas untuk melawan baik secara manifes maupun secara laten. Di wilayah Nusantara juga demikian, walaupun dengan modus yang beda, namun tujuan dan sasarannya sama. Apabila hari ini kelompok sektarian yang satu menyerang kelompok sektarian yang lain, besok kelompok lain membangun kekuatan untuk membasmi dan menghancurkan kelompok lawannya. Antara kelompok yang satu dengan yang lain saling membangun solidaritas internal bahkan eksternal untuk menghadapi kekuatan lawan. Padahal tidak ada lawan ataupun kawan yang abadi dalam kehidupan ini, yang abadi hanyalah kepentingan. Bukankah kepentingan kita adalah membangun peradaban yang manusiawi terutama dalam penciptaan keadilan dan kehidupan yang sejahtera.

Berdasarkan fakta sejarah, negara bisa bebas dari kekerasan sektarian jika Pertama, masyarakat yang bersangkutan harus mau dan mampu membangun masa depannya sendiri tanpa terpengaruh oleh intervensi asing yang selalu mencari keuntungan dalam tindak kekerasan sektarian. Hampir semua kekerasan, baik kekerasan sektarian maupun kekerasan lainnya, tak dapat menyelesaikan persoalan, bahkan ia akan merunyamkan pesoalan itu sendiri, namun penyelesaian pesoalan selalu berakhir dengan perdamaian sejati, lemah lembut, dan kebesaran hati untuk berbagi dan saling menghargai antar sesama. Kedua dan ini sangat penting, pemerintah harus berlaku adil terhadap semua komponen bangsa, memiliki birokrasi yang bersih dan tidak korup, efisien, dan menjalankan kepemimpinan yang kredibel dan berwibawa mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah.

Kekerasan bernuansa agama telah membawa korban yang luar biasa besarnya bagi masyarakat, baik dari jumlah jiwa yang korban, mandeknya ekonomi, hingga terbengkalainya proses pendidikan dan tercabik-cabiknya kohesi sosial yang telah terbangun berabad-abad. Bahkan sejarawan agama kontempoter Karen Arsmstrong (2002) menyatakan dalam dua ribu tahun terakhir jumlah korban jiwa yang diakibatkan oleh kekerasan sektarian berlandaskan agama jauh lebih besar dibandingkan kekerasan yang diakibatkan oleh motif-motif sektarian yang lain. Kesejarahan manusia selalu melekat dan khas dengan kekerasan sebagimana dinsinyalir oleh Schulte Noordholt bahwa ada semacam kontinuitas kekerasan dalam perspektif sejarah: masa kerajaan, masa kolonial, dan masa post-kolonial (David, 1993).  Dominique-Moisi menyatakan beberapa karakter adegan konflik global dewasa ini tidak dapat serta merta dipisahkan dari  kepentingan ideologi dan sistem kepercayaan yang berbeda dari pihak yang terlibat.[19]

Penjelasan di atas, sebenarnya guna membuka mata untuk menjelaskan kondisi riil di Sulawesi Tengah, ketika kran demokrasi terbuka, maka gerakan massa pun timbul di daerah ini. Seakan tak berujung, persoalan-persoalan itu pun menghardik kesadaran etnisitas penduduk. Ada yang mengutuk, ada yang membantu saudaranya, dan ada pula yang hanya mengomentarinya saja, mereka ini merupakan penyaksi peristiwa yang sebenarnya dan memiliki tanggapan terhadap keadaan yang sebenarnya itu. Melalui kajian ini, ada dua hal pokok, yaitu pertama, demokrasi di Sulawesi Tengah, hanyalah sesuatu konsepsi yang diterapkan terbatas, sehingga massa (rakyat) mulai menuntut hal tersebut. Sehingga pada gilirannya terjadilah keadaan yang tidak dapat diduga gerakannya, maka kekerasan kolektif sebagai pilihan akhir untuk menyelesaikannya. Kedua, konflik yang mengatasnamakan agama itu kemudian merambah ke ranah etnisitas, maka massa selalu merasa superior. Keadaan ini memang telah berlangsung lama, terutama pada masa Orde Baru, ketika salah satu komponen politik dan aparat negara menjadi pendukung utama rezim yang berkuasa. Tidak ada solusi yang diambil, ketika kebebasan politik mereka dibatasi pada masa reformasi ini.

Demokrasi belum lama diterapkan, yakni sejak era reformasi dimulai 1998. Namun kebebasan dan kemerdekaan yang menjadi syarat timbulnya demokrasi terlalu berlebihan, sebab semua orang bebas berbuat apa saja. Negara seakan-akan tidak memiliki kekuatan dalam meredam berbagai gejolak politik yang terjadi di negara ini. Demokrasi telah salah dimaknai, bukan lagi sebagai koridor pelaksanaan pembangunan di segala bidang, melainkan sebagai upaya pemenuhan hasrat politik yang kini selalu mengkhawatirkan banyak pihak. Agama yang sebenarnya menjadi rambu-rambu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun agama juga telah digunakan sebagai pemantik atau mungkin juga penyulut konflik, artinya agama dan demokrasi belum berjalan seiring di era keterbukaan kini.

Keberagaman di Sulawesi Tengah

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi suatu hal yang penting,  sehingga Gubernur Sulawesi mengirimkan siaran-siaran tertulis ke Sulawesi Tengah. Abdul Gani (Isa Piola) diutus ke Donggala dan Palu. Beliau kemudian terkenal sebagai tokoh revolusi di Sulawesi Tengah. Keadaan semakin mencekam dan genting, ketika tentera Sekutu pada 1946 meninggalkan Indonesia dan menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Pada tanggal 3 Maret 1946, tokoh-tokoh kelaskaran wilayah Palu – Donggala mengadakan pertemuan untuk meningkatkan gerakan perlawanan secara nyata melalui pembentukan partai-partai politik. Terbentuk beberapa organisasi sebagai wadah perjuangan seperti Perjuangan Rakyat Indonesia Merdeka (Prima) di daerah Sigi-Dolo, Partai Rakyat Indonesia (Parindo) di daerah Wani, Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka (Gerima) di Tawaeli yang dipimpin oleh Borman Lembah, Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Palu dan Organisasi Wanita di Biromaru.

Perlawanan demi perlawanan terhadap Belanda terus dilakukan, meskipun kota-kota penting di wilayah ini praktis sepenuhnya di bawah kontrol Belanda. Dr. H. J. Van Mook mencetuskan gagasan untuk membentuk negara serikat atau federasi yang akan tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Gagasan ini diwujudkan dengan melaksanakan Konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 15-25 Juli 1946. Konferensi ini menghasilkan keputusan, antara lain membentuk negara yang berbentuk federasi dan sebelum negara federal tersebut terbentuk, maka di dalam masa peralihan kedaulatan ada di tangan Belanda. Konferensi ini dimatangkan dengan melaksanakan Konferensi Denpasar yang diselenggarakan pada 24-28 Desember 1946, dan berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT)  merupakan negara bagian pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 24 Desember 1946 dengan ibukotanya Makassar (Ujungpandang). Presidennya adalah Tjokorde Gede Raka Sukawati. Wilayah NIT meliputi 13 daerah yaitu Sulawesi Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Sangihe Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Timor, dan pulau-pulau Flores, Sumbawa, dan Sumba. Dalam naskah pembentukan Bab III pasal 14 ayat 1 sub 5e disebutkan bahwa Daerah Sulawesi Tengah terdiri atas resort afdeling Poso dan Donggala meliputi Tojo, Poso, Lore, Una-Una, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawaeli, Palu, Sigi, Dolo, Kulawi, Parigi, Moutong, dan Toli-Toli.[20]

Kehadiran NIT segera diketahui oleh tokoh-tokoh pergerakan sebagai negara bentukan kolonial Belanda. Karena itu pada tanggal 2 Januari 1947 seluruh partai politik di Sulawesi Tengah mempersatukan diri dalam satu wadah yang dinamakan Gabungan Perjuangan Rakyat Indonesia Sulawesi Tengah (Gapprist). Tanggal 30 Agustus 1949 Pemerintah NIT membentuk DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sulawesi Tengah. Melalui badan legislatif inilah organisasi-organisasi pergerakan di daerah ini seperti IPPRI (Ikatan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia) menuntut pembubaran NIT dan kembali bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Untuk itu pula kepada wakil daerah Sulawesi Tengah di DPR NIT di Makassar dikirim kawat yang isinya bahwa partai-partai pergerakan di Sulawesi Tengah yang terdiri dari 29 partai memutuskan menyokong gerakan pembubaran NIT dengan segera dan terbentuknya Negara Kesatuan RI.[21] Kawat tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rapat Umum di Palu oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 Mei 1950. Rapat ini juga dihadiri oleh para pimpinan partai politik yang ada di Sulawesi Tengah, dan mengeluarkan maklumat.[22] Maklumat tersebut berisi 12 butir dan ditandatangani oleh Tjatjo Idjazah (Dewan Raja-Raja di Sulawesi Tengah), R. Sungkowo (a.n. BKR), dan Lumowa (Kepolisian). Sejak itu tuntutan pembubaran NIT semakin gencar dan tak dapat di bendung lagi. Akhirnya Pemerintah NIT memberi kuasa kepada Pemerintah RIS untuk membicarakan tuntutan ini dengan Pemerintah RI di Yogyakarta. NIT resmi dibubarkan bersamaan dengan pembubaran Negara RIS  pada tanggal 17 Agustus 1950.[23] Sejak itu, pemerintahan Propinsi Sulawesi kembali menjalankan fungsinya. Sebagai pejabat gubernur diangkat B. W. Lapian (17 Agustus 1950 – 1 Juli 1951). Kemudian pada 4 Juli 1951, ditetapkan Sudiro sebagai gubernur permanen untuk propinsi ini.[24]

Sejalan dengan pembangunan di bidang pemerintahan, pada tahun 1960 dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 1960 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 47/ Prp tahun 1960, Propinsi Sulawesi dimekarkan menjadi dua propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (Sulselra) dengan ibukotanya Makassar dan Propinsi Sulawesi Utara Tengah (Sulutteng) dengan ibukotanya Manado. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1964 tertanggal 23 September 1964 dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1964 (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1964) yang menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Daerah Otonom Tingkat I (satu). UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.[25] Dua ketetapaninilah yang dijadikan dasar berdirinya Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tanggal 13 April 1964, dilantiklah Anwar Gelar Datuk Basa Nan Kuning sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau adalah Gubernur Pertama yang memerintah antara tahun 1964-1968, berdasarkan SK Presiden RI Nomor 166 tahun 1965 tanggal 11 Juni 1965. Sejak menjadi gubernur telah berbuat maksimal dengan dana yang minim melalui terobosan di provinsi yang baru ini, dengan meletakan dan mengembangkan prinsip dasar pengisian otonomi daerah. Mengakhiri masa jabatannya dengan sukses, membawa Sulawesi Tengah menjadi maju terutama kerangka pemerintahan.[26]

Mengenai asal-usul penduduk Sulawesi Tengah terkait dengan asal-usul penduduk Nusantara. Disebutkan oleh Woyowasito bahwa “penduduk pertama di Nusantara termasuk bangsa berbadan kecil dan berkulit hitam. Bangsa ini mendiami Seluruh Asia Tenggara.”[27] Pendapat ini didukung dengan pendapat bahwa dalam sejarah Indonesia kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi datang bergelombang perpindahan Proto Melayu, kemudian disusul lagi pada 3000-2000 SM datang gelombang Deutro Melayu mendesak Proto Melayu ke pedalaman. Sementara itu, F. Sarasin berpendapat bahwa bentuk dan keadaan penduduk yang mendiami Sulawesi Tengah bagian timur sama dengan bangsa Senoi di Malaka.[28] Pandangan di atas sebenarnya diperkuat lagi dengan pernyataan bahwa Sulawesi Tengah merupakan tempat pertemuan dua kebudayaan besar yang masuk ke Indonesia, yakni kebudayaan potembaker (tembikar) dan big stone (batu besar). Kedua kebudayaan ini masih dapat dilihat hasilnya di daerah Sulawesi Tengah. Di daerah ini dapat ditemukan tembikar yang dipergunakan sebagai tempat penguburan kedua. Salah satunya dapat dilihat sebagai koleksi Museum Daerah Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga tempayan batu yang disebut kalamba(kubur batu). Begitu juga dengan patung-patung batu banyak sekali ditemukan. Di beberapa tempat lainnya terdapat lumpang batu, khususnya di wilayah Kabupaten Sigi. Semuanya (Kalamba, patung, dan lumpang) terbuat dari batu-batu besar.

Kebudayaan potembaker dan big stone berasal dari kebudayaan Dongson yang telah berkembang di Vietnam Selatan, di sekitar Teluk Tonkin. Potembaker mengalir dari Teluk Tonkin menuju Pulau Sumatera. Setelah itu, kebudayaan ini merambah Pulau Jawa menuju ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Ketika sampai ke Sulawesi bagian selatan, kebudayaan itu terus ke wilayah Sulawesi bagian Tengah, dan bertemu dengan kebudayaan big stones yang telah lebih dahulu tiba dari Sulawesi bagian Utara. Perjalanan kebudayaan ini berawal juga dari Teluk Tonkin melalui Pulau Luzon terus mengalir ke Pulau Mindanao dan seterusnya ke beberapa pulau-pulau kecil di Laut Sulawesi, masuk ke Sulawesi Utara, dan terus mengalir ke Sulawesi Tengah. Hingga kini bukti keberadaan kedua kebudayaan tersebut masih terpelihara dengan baik. Kedua kebudayaan ini (potembaker dan big stone) dapat dikatakan sebagai awal lahirnya peradaban baru di Sulawesi Tengah. Peradaban yang berkembang sejak tahun 3500-2000 SM.

Konsepsi di atas sangat populer dalam berbagai bacaan mengenai Sulawesi Tengah. Aspek arkeologis tadi memberi suatu gambaran mengenai masa lalu (purba) Sulawesi Tengah. Masa lalu yang sebenarnya gilang-gemilang. Bukti-bukti arkeologis tinggalan masa lalu itu masih dapat disaksikan di era modern ini. Sebut saja situs-situs yang ada di Lembah Napu, Besoa, dan Bada, sangat beragam koleksi tinggalan masa lalunya, adaKalamba (kubur batu), Arca seperti Patung Tadulako, Peka sele, Peka Talinga, Polenda, Watu Tau, dan yang paling terkenal yaitu Patung Palindo. Patung ini tidak berdiri tegak, melainkan miring. Tingginya menjulang, setinggi empat metersudah memberi kesan bahwa patung ini mencirikan kewibawaan dan kekuatan. Patung ini sekarang, telah dijadikan sebagai ikon dunia pariwisata di Sulawesi Tengah.

Pada abad ke 13, di Sulawesi Tengah sudah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaeli, Kerajaan Sigi, Kerajaan Bangga, dan Kerajaan Banggai. Pengaruh Islam kekerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah mulai terasa pada abad ke 16. Penyebaran Islam di Sulawesi Tengah ini merupakan hasil dari tokoh dari Sumatera Barat Abdullah Raqie bergelar Dato Karama dan ekspansi kerajaan-kerajaan dari Sulawesi Selatan. Pengaruh yang mula-mula datang adalah dari Kerajaan Bone dan KerajaanWajo, sehingga pengaruh Sulawesi Selatan begitu kuat terhadap Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Tengah, bahkan sampai pada tata pemerintahan. Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah akhirnya terbagi dua, yaitu, yang berbentuk Pitunggota dan lainnya berbentuk Patanggota, suatu lembaga legislatif yang terdiri dari tujuh anggota dan diketuai oleh seorang Baligau. Struktur pemerintahan ini mengikuti susunan pemerintahan ala Bone dan terdapat di Kerajaan Banawa dan Kerajaan Sigi. Struktur lainnya, yaitu, Patanggota, merupakan pemerintahan Wajo dan dianut oleh Kerajaan-kerajaan Lembah Palu.

Pangaruh lainnya adalah datang dari Mandar dan berpengaruh di Teluk Tomini. Pengaruh Mandar lainnya adalah dengan dipakainya istilah raja. Sebelum pengaruh ini masuk, di Teluk Tomini hanya dikenal gelar Olongian atau tuan-tuan tanah yang secara otonom menguasai wilayahnya masing-masing.  Selain pengaruh Mandar, kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini juga dipengaruhi  Gorontalo dan Ternate. Hal ini terlihat dalam struktur pemerintahannya yang sedikit banyak mengikuti struktur pemerintahan di Gorontalo dan Ternate tersebut. Struktur pemerintahan tersebut terdiri dari Olongian (kepala negara), Jogugu (perdana menteri), Kapitan Laut (Menteri Pertahanan), Walaapulu (menteri keuangan), Ukum (menteri perhubungan), dan Madinu (menteri penerangan).[29]

Dengan meluasnya pengaruh Sulawesi Selatan, menyebar pula agama Islam. Daerah-daerah yang diwarnai Islam pertama kali adalah daerah pesisir. Pada pertengahan abad ke 16, dua kerajaan, yaitu Buol dan Luwuk telah menerima ajaran Islam. Sejak tahun 1540, Buol telah berbentuk kesultanan dan dipimpin oleh seorang sultan bernama Eato Mohammad Tahir.[30] Mulai abad ke 17, wilayah Sulawesi Tengah mulai masuk dalam kekuasaan kolonial Belanda. Dengan dalih untuk mengamankan armada kapalnya dari serangan bajak laut, VOC membangun benteng di Parigi dan Lambunu. Pada abad ke 18, meningkatkan tekanannya pada raja-raja di Sulawesi Tengah. Mereka memanggil raja-raja Sulawesi Tengah untuk datang ke Manado dan Gorontalo untuk mengucapkan sumpah setia kepada VOC. Dengan begitu, VOC berarti telah menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah.

Sejak saat itu, Sulawesi kembali menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia dan berlangsung hingga terjadi pemekaran tahun 1960. Pada tahun tersebut Sulawesi dibagi dua menjadi Sulawesi Selatan-Tenggara yang beribu kota di Makassar dan Sulawesi Utara-Tengah yang beribu kota di Manado. Pada tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Utara yang beribukota di Manado dan Sulawesi Tengah beribukota di Palu.[31] Ini berarti bahwa terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah sebenarnya telah membentuk satu varian baru masyarakat.

Konsepsi inilah yang menegaskan situasi kependudukan, sehingga yang terjadi kemudian terjadi diferensiasi penduduk. Keberagaman ini kemudian membentuk komposisi penduduk Sulawesi Tengah. Dengan demikian, hal ini kemudian membentuk keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga terbentuklah masyarakat kota dan masyarakat desa. Selain itu, ada masyarakat kerajaan, seperti Kerajaan Kulawi, Sigi, Banggai, Palu, Moutong, Parigi, Tojo, Unauna, Bungku, Mori, Banawa, Tolitoli, Buol, Sojol, Balaesang, dan Tawaeli. Kemudian ada masyarakat lama dan masyarakat baru.[32] Ada masyarakat suku yang jumlahnya telah mencapai 56 suku. Kesemuanya dapat dikategorikan menjadi penduduk lama (yakni mereka yang disebut suku-suku asli), dan penduduk baru (suku-suku yang datang ke Sulawesi Tengah). Hal ini menandakan bahwa konsepsi demokrasi telah ada dalam masyarakat lokal Sulawesi Tengah.

Hal menarik lainnya, yaitu secara umum masyarakat daerah ini menggunakan konsep iusoli, penentuan warga negara berdasarkan asal keturunan. Kemudian system kekerabatan di daerah ini sebenarnya menggunakan konsep bilineal, artinya asal-usul keturunan berasal dari garis keturunan kedua orang tuanya. Namun dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat (suku) di Sulawesi Tengah menggunakan konsep matrilineal, artinya pihak ibu yang menentukan segala keputusan yang diambil dalam satu keluarga. Apalagi di era keterbukaan sekarang, masyarakat lokal sempat mempersoalkan keberadaan suku-suku pendatang yang mendiami daerah ini dan sekaligus menguasai berbagai sumber daya ekonomi dan sumber daya alam.

Pemerintahan Sulawesi Tengah

Sebagai nama satu wilayah Sulawesi Tengah sama tuanya dengan sejarah Nusantara namun sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia daerah ini tergolong muda. Propinsi Sulawesi Tengah dengan ibukotanya Palu dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 13/1964. Pembentukannya ditandai dengan upacara besar-besaran di Kota Palu pada tanggal 13 April 1964, ketika Anwar Gelar Datuk Rajo Basa Nan Kuning menerima penyerahan wilayah dan Pemerintahan Keresidenan Sulawesi Tengah dari Gubernur Sulawesi Utara-Tengah. Upacara bersejarah itu merupakan akhir dari suatu proses perjuangan rakyat di Sulawesi Tengah yang berlangsung lebih dari 10 tahun. Sebelum mencapai status sebagai daerah propinsi yang berdiri sendiri Sulawesi Tengah merupakan daerah keresidenan yang tergabung dalam Propinsi Sulawesi Utara-Tengah, yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 47/Prp/1960. Karena itu sejarah pemerintahan kedua propinsi ini tidak terlepas satu sama lain.

Seperti propinsi-propinsi lainnya di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tengah juga mencatat beberapa kali perubahan administrasi pemerintahan sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai statusnya ditetapkan sebagai daerah tingkat satu. Perlawanan demi perlawanan terhadap Belanda terus dilakukan, meskipun kota-kota penting di wilayah ini praktis sepenuhnya di bawah kontrol Belanda.

Konferensi Denpasar itu membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) yang erupakan negara bagian pertama dari negara serikat tersebut. NIT berdiri tanggal 24 Desember 1946 dengan ibukotanya Makassar (Ujungpandang) dan Tjokorde Gede Raka Sukawati sebagai presidennya. Wilayah NIT meliputi 13 daerah, yaitu Sulawesi Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Sangihe Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Timor, dan pulau-pulau Flores, Sumbawa, dan Sumba. Naskah pembentukan NIT pada bab III pasal 14 ayat 1 sub 5e disebutkan: Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari resort Afdeling Poso dan Donggala meliputi kerajaan-kerajaan Tojo, Poso, Lore, Una-Una, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawaeli, Palu, Sigi, Dolo, Kulawi, Parigi, Moutong, dan Toli-Toli.[33] Kehadiran NIT segera diketahui oleh tokoh-tokoh pergerakan sebagai negara bentukan kolonial Belanda, pada tanggal 2 Januari 1947, seluruh partai politik di Sulawesi Tengah mempersatukan diri dalam satu wadah yang dinamakan Gabungan Perjuangan Rakyat Indonesia (Gapprist). Keadaan ini berlangsung sampai dilaksanakannya pengakuan kedaulatan RIS oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sesudah itu, di seluruh Indonesia termasuk di daerah ini terjadi masa-masa peralihan ketatanegaraan. Sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 Agustus 1949 Pemerintah NIT membentuk DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sulawesi Tengah.[34]

Melalui badan legislatif inilah organisasi-organisasi pergerakan di daerah ini, seperti IPPRI (Ikatan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia) menuntut pembubaran NIT dan kembali bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Mei 1950 diadakan rapat umum di Palu yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dan para pemimpin partai politik setempat. Pada tanggal 19 Mei 1950, antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tercapai persetujuan untuk membentuk negara kesatuan dengan jalan mengubah konstitusi RIS, yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya UU RIS No. 7 tahun 1950, tentang perubahan UUD RIS menjadi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS). Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 dinyatakanlah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta pembubaran negara RIS beserta negara-negara bagiannya.

Sejak itu pemerintahan nasional Propinsi Sulawesi kembali menjalankan fungsinya. Sebagai pejabat gubernur diangkat B. W. Lapian (17-8-1950 sampai 1-07-1951). Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 1951, ditetapkan Sudiro sebagai gubernur permanen untuk propinsi ini. Sejalan dengan pembangunan di bidang pemerintahan, pada tahun 1960 dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 1960 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 47/Prp tahun 1960, Propinsi Sulawesi dimekarkan menjadi dua propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (Sulsera) dengan ibukotanya Makassar dan Propinsi Sulawesi UtaraTengah (Sulutteng) dengan ibukotanya Manado.

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tutunan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi 2 Kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una. Kini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten, provinsi ini terbagi menjadi 13 daerah, yaitu 12 kabupaten dan 1 kota.

Perkembangan Kota Palu dan Poso

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dua kota yang memiliki cerita masa lalu yang cukup menarik, yakni Kota Palu dan Poso. Kedua kota ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan daerah ini. Tidak perlu dipersoalkan lagi, jika kedua kota ini menjadi barometer dalam segala hal di Sulawesi Tengah. pada bagian ini, perkembangan Kota Poso dan Palu merupakan cermin kemajuan daerah ini.

Kota ini sangat unik posisinya, karena pernah menjadi ibukota Kota Administratif  Palu sejak 1978. Status ini disandangnya hingga tahun 1994. Sejak tahun 1062, Palu menjadi ibukota Kabupaten Donggala yang bertempat di Kecamatan Palu Barat. Dua tahun kemudian (1964), Palu dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Timur.  Lebih jauh lagi, Haliadi menyatakan bahwa Kota (Palu, Pen) masih seperti Desa Besar. Banyak pengamat Kota Palu melihat Palu sebagai desa Besar karena ditandai dengan perkembangan agrikultur yang begitu signifikan terutama ternak sapi dan ayam.[35]

Perkembangan Kota Palu, pada ranah sosio-kultural sangat menarik, karena kota ini didiami oleh sebagian besar adalah masyarakat Suku Kaili. Tetapi dalam perkembangannya, masyarakat dari luar kota dan luar Provinsi Sulawesi Tengah pun berdatangan. Ada yang hanya datang sekedar melancong, tetapi ada juga yang tinggal menetap. Hal inilah yang menciptakan perubahan dari heterogenitas menjadi homogen. Sehingga secara kultural, keadaan yang demikian membentuk persoalan baru yakni situasi sosial yang  kurang kondusif akibat persaingan ekonomi maupun sosial secara kontinu.

Secara politik, Kota Administratif Palu telah dipimpin oleh Kiesman Abdullah (1978-1988), Sjahbuddin Labadjo (1988-1994), dan Rully A. Lamadjido (1994-1995). Ketika Palu menjadi Kotamadya, maka kota ini dipimpin oleh Rully A. Lamadjido (1995-2000), dan Baso Lamakarate (2000-2004), dan Suardin Suebo (2004-2005). Setelah itu, Kota Palu dipimpin oleh Rusdi Mastura (Walikota) dan Wakil Walikota Suardin Suebo (2005-2010), dan Walikota Rusdi Mastura dan Wakil Walikota A. Mulhanan Tombolotutu (2010-2015). Hal ini menjelaskan bahwa semua Walikota bersuku Kaili. Begitu juga dengan wakil Walikotanya. Namun jika melihat lebih ke dalam, sebenarnya dunia politik, ekonomi dan sosial kota dikuasai oleh para pendatang, artinya telah terjadi pluralitas di Kota Palu. Pluralitas ini ikut menentukan perkembangan kota, baik dari segi infrastruktur maupun segi cultural. Olehnya itu, tepat jika Walikota Rusdy Mastura mencanangkan semboyan kota yang baru yaitu Nosarara Nosabatutu (Bersaudara dan Bersatu). Semboyan ini pada intinya menjelaskan keberagaman yang ada di Kota Palu memang perlu disikapi dengan baik, karena setiap persoalan kecil dapat menjadi besar, apabila manusia yang tinggal di Kota Palu tidak merasa bersaudara dan bersatu. Ketercapaian penerapan konsepsi dapat menciptakan hal-hal positif dalam pengembangan kota.

Berbeda dengan Kota Palu yang memang terbentuk oleh keadaan politik. Kota Poso menjadi kota memang telah dipersiapkan oleh kaum kolonial Belanda, ketika Belanda menempatkan Missionaris Kristen di kota tersebut.

Sistem politik tradisional di Poso dapat diperhatikan dalam struktur kekuasaan Kerajaan Pamona, Tojo, Lore, dan Mori. Kerajaan Pamona dipimpin oleh seorang Datu Pamona dan dibantu oleh Mokole, Karaja, Kabosenya, dan Palili. Kerajaan Mori dipimpin juga oleh seorang Datu atau Mokole dibantu oleh Bonto (Perdana menteri), Karua (Penghubung), Mokole Mpalili (Orang Tua Kampung). Kerajaan Lore atau Pekurehua yang biasa juga disebut Napu juga memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Magau yang dibantu oleh Biti MagauKapal, dan Pasule. Kerajaan Tojo diperintah oleh seorang Mokole yang dibantu oleh dua orangPatih (Perdana Menteri), Kabosenya atau Kepala Suku, Hakim, Pengawal, dan Kepala Perang. Gelar tersebut juga dipakai di Kerajaan Sigi dan Kerajaan Luwu. Istilah-istilah tradisional tersebut di awal abad ke-20 berubah menjadi konsep-konsep sistem politik Barat oleh HB.

Dalam rangka mengatur dan melindungi sistem kekuasaan yang akan diterapkan, HB membagi daerah menjadi dua bagian utama yakni daerah yang dikontrol langsung (Rechtsreeksbestuursgebied atauGovernementslanden) dan daerah yang tidak langsung dikontrol (Zelfbestuurslandschappen atau Vorstelanden). Daerah yang dikontrol langsung dibagi lagi menjadi afdeelingen dan sub bagiannya onder afdeelingenAfdelingen dipimpin langsung oleh seorang kontroleur Belanda tetapi yang memerintah dipegang oleh seorang Bupati. Bupati adalah seorang penguasa baru yang dibuat oleh Belanda  untuk menggantikan konsep Mokole, Magau, Karaja, Datu, Kabosenya, sebagai penguasa tertinggi tradisional di wilayah Poso. Bupati inilah yang menguasai keseluruhan Regentchaapen (Kabupaten).

Pada masa pendudukan Jepang juga diterapkan sistem pemerintahan ala Jepang. Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 dan 28 Tanggal 5 Agustus 1942 yang mengatur sistem pemerintahan untuk menggantikan sistem pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Residentie digantikan dengan Ken yang dipimpin oleh seorangShuchokan (dulu Resident), Regentschap diganti dengan Ken yang dipimpin oleh Kencho (dulu Regent/Bupati), Districtdiganti menjadi Gun yang dipimpin oleh Guncho (dulu Wedana), dan Onder District diganti menjadi Son yang dipimpin oleh Soncho (dulu Assisten Wedana).[36] Sistem pemerintahan Barat yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang memiliki perbedaan yang amat mendasar dengan sistem kekuasaan di tradisional di tanah Poso. Integrasi politik Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang di Poso dapat dilihat dalam perlawanan-perlawanan yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh lokal seperti Ama (Umana Soli) di Pekurehua tahun 1907, Kolomboy yang dilanjutkan oleh anaknya Tanjumbulu di Tojo, Tabatoki di Pamona, Owolu Marunduh di Mori tahun 1907. Pada tahun 1920-an telah muncul organisasi perjuangan yang didalangi oleh PSII, Muhammadiyah dengan nama pejuang Merah Putih. Tercatatlah Haji Alauddin dan Haji Abdul Rahim di Bungku, Abdul Latif Mangitung dan Tanjumbulu di Tojo.

Kelompok yang kooperatif yang mau melanjutkan kekuasaan tradisionalnya dalam kekuasaan Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang diimplementasikan dalam kesepakatan Perjanjian Pendek (Korte Verklaring). Bagi wilayah Poso antara lain Kabosenya yang bernama Ta Lasa selaku penguasa pribumi yang juga diakui Belanda sebagai orang terpandang di wilayah Poso. Setelah masa Pendudukan Jepang kekuasaan Ta Lasa dilanjutkan oleh putranya Wongko Lemba Ta Lasa pada masa Jepang tahun 1943. Namun, di masa awal masuknya Belanda ada tokoh-tokoh Poso terkemuka lainnya seperti Taroea, Garoeda, Bengka, Boengesawah, dan Terinde.[37] Demikian juga di Lore, tercatatlah Raja Kabo sebagai penguasa di daerahVorstenlanden   wilayah  Poso yang juga nantinya dilanjutkan oleh putranya Sudara Kabo. Aristokrasi Pribumi rupa-rupanya bisa membaca perubahan jaman sehingga mereka tetap eksis menampilkan karakter tradisionalistik mereka yang disebut oleh Belanda dan Jepang sebagai “Raja”.

Sejarah Poso yang penuh dengan perubahan dan  pluralitas ini, sesungguhnya telah meninggalkan suatu pelajaran yang “baik” bagi generasi Poso. Tokoh aristokrasi, pejuang, agamawan dan tokoh-tokoh lainnya sepanjang satu abad lebih tampil “bekerjasama” dalam sebuah relasi baik itu dengan orang luar seperti orang Belanda dan Jepang dan tentu saja sesama Masyarakat Poso dalam pemahaman tentang sebuah kalimat “Poso yang Kesulawesitimuran.”

Pustaka

Anonimous, Sejarah Sulawesi Tengah, http://sejarahbangsaindonesia.co.cc, diakses, 7 Oktober 2010.
Anonimous, Pemerintahan Sulawesi Tengah, dalamhttp://www.batukar.info/wiki/, diakses, 04/19/2013 08:04 PM
Armstrong, Karen (2002). Islam: a Short History. Modern Library New York, NY 1071, USA
Ansyaad Mbai, Memahami Aktivitas Terorisme dalam Syahdatul Kahfi (edTerorisme di Tengah Arus Global Demokrasi. 2006.
Barber, Benjamin, Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World. Ballatine Books, New York, 2002.
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah, “Lintasan Sejarah” http://www.infokom-sulteng.go.idDiakses 22 Juni 2011, Jam 19.40 WITA.
Berger, David 1993. History and Hate: The Dimensions of Anti-Semitism (ISBN 0827606362): New York
David, Welsh, Domestic Politics and Ethnic Conflict (Princenton: Princenton University Press, 1993.
Moïsiad, Dominique, //www.foreignaffairs.org/author/dominique-moisi/index.htm.
Haliadi, “Genealogi Kekerasan Masyarakat: Sebuah Studi Sejarah” Makalah.
Haliadi, Syakir Mahid, dan M. Anas Ibrahim, Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPSTPoso 1957-1963: Perjuangan Anti Permesta dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah, Yogyakarta: Ombak, 2007.
———-, Syakir Mahid,  Aidar J. Lapato, Wilman Darsono dan Fatma Saudo, Sejarah Kabupaten Parigi Moutong, Yogyakarta: Ombak, 2012.
———-, Syakir Mahid, dan Syafrullah Arisyanto, Sejarah Sosial Sulawesi Tengah, Yogyakarta: Pusat Penelitian Sejarah UNTAD bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pilar Media, 2009.
Hasan, Syakir Mahid, Darwis, dan Haliadi, Sejarah Poso. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
Hungtinton, Samuel, “Class of Civilizations” dalam Jurnal Forigen Affair Summer 1993, 72.
————–, The Class of Civilizations and the Remaking of the World Order, New York: Henry Holt, 1995.
Herzt, Noreena, The Silent Takeover: global Capitalsm and the Death of Democracy, William Heinemann, London 2001.
Juraid Abdul Latief, Pemberontakan Tolitoli: Sarekat Islam dan Peruangan Kamum Tertindas, Palu: Tadulako University Press, 2005.
——————, “Kekerasan Sektarian dalam Perspektif Sejarah Sosial”, Pidato Pengukuhan Guru Besar , disampaikan dalam Rapat Senat Luar Biasa Universitas Tadulako 24 maret 2007.
——————, Peranan Agama dalam Perubahan Sosial dan Politik di Tolitoli Awal Abad ke-20 (Jurnal Seri Sosial Budaya dan Humaniora Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar, Vol. 5 Nomor 1, Terakreditasi DIKTI SK No. 55/DKTI/Kep./2005), 2005.
M. Djaruddin Abdullah, Mengenal Tanah Kaili, Palu: Badan Pengembangan Pariwisata Dati I Sulawesi Tengah, 1975.
Minarni Nongtji. Perlawanan Tombolotutu terhadap Imperialisme Belanda Tahun 1896-1904, Palu: FKIP Universitas Tadulako. Skripsi. Tidak diterbitkan, 1993.
Muchlis Paeni, “Nawa-nawa Patuju: Berpikir Positif dalam etos kerja Orang Bugis”, dalam Bunga Rampai Budaya Berpikir Positif Suku-Suku Bangsa, Jakarta: Dep. Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2005.
Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Yogyakarta: Ombak, 2012.
Sarwono Kusumaatmadja, Politik dan KebebasanDepok: Koekoesan, 2007.
Sulaiman Mamar, dkk, Respon Militer Terhadap Konflik Sosial di Poso; Palu: Yayasan Bina Warga Sulteng, 2001.
———————-, “Budaya Berpikir Positif orang Kaili”, dalam Bunga Rampai Berpikir Positif suku-suku Bangsa; Jakarta: Dep. Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2007.
Sunarya, Kebijakan Penanganan Konflik Poso Dalam Bidang POLHUKAM, makalah disampaikan DalamSeminar dan Evaluasi Penanganan Konflik di Poso, tanggal 2 Juli 2007 di Palu.
Suradi, HP, ed, Ungkapan Tradisional Daerah Sulawesi Tengah, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1984.
Sutrisno Kutoyo, dkk, Sejarah Daerah Sulawesi Tengah, Jakarta: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2005.
Soeria Lasny, Sejarah Kepemimpinan Sulawesi Tengah, Palu: PT Berkat Media Bersama, 2010.
Syakir Mahid, Haliadi-Sadi, dan Wilman Darsono, Sejarah Kerajaan Bungku,Yogyakarta: Ombak, 2012.
Wilman, “Sejarah Sulawesi Tengah: Sebuah Pandangan Baru”, Kertas Kerja yang dibuat pada tanggal 2-4 Desember 2010 untuk kalangan terbatas, belum dipublikasikan, hlm. 19-41.

References and Footnotes

  1. Hal ini dapat dilihat dalam Nasikun, Sistem Sosial Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2012).
  2. Sarwono Kusumaatmadja, Politik dan Kebebasan (Depok: Koekoesan, 2007), hlm. 17.
  3. Haliadi, "Genealogi Kekerasan Masyarakat: Sebuah Studi Sejarah" Makalah, hlm. 1.
  4. Ibid, hlm. 2-3.
  5. Irjen Pol (purn) Ansyaad Mbai adalah Ketua Desk Pemberantasan Terorisme (DKTP) Komenko Polhukam RI. (Memahami Aktivitas Terorisme), dalam Syahdatul Kahfi (ed) Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi. 2006, hal 23.
  6. As'ad Said Ali adalah Wakil Kepala Badan Inteljen Negara Republik Indonesia. (Kita di Tengah Pertarungan Ideologi Dunia). Ibid, hal. 159-160
  7. Artikel ini diterbitkan pertama kali dengan judul "Class of Civilizations" dalam Jurnal Forigen Affair Summer 1993, , hlm. 23. Tiga tahun kemudian disusun secara ekstensif dalam sebuah buku dengan judul The Class of Civilizations and the Remaking of the World Order (New York: Henry Holt, 1995).
  8. Benjamin Barber, Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World. Ballatine Books, New York, 2002.
  9. Noreena Herzt, The Silent Takeover: global Capitalsm and the Death of Democracy, William Heinemann, London 2001
  10. Juraid Abdul latief, "Kekerasan Sektarian dalam Perspektif Sejarah Sosial", Pidato Pengukuhan Guru Besar, disampaikan dalam Rapat Senat Luar Biasa Universitas Tadulako 24 maret 2007, hlm.3.
  11. Welsh David, Domestic Politics and Ethnic Conflict (Princenton: Princenton University Press, 1993).
  12. Hasan (et.al),Sejarah Poso(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004)
  13. M. Djaruddin Abdullah, Mengenal Tanah Kaili (Palu: Badan Pengembangan Pariwisata Dati I Sulawesi Tengah, 1975), hlm. 16-20.
  14. Hasan, dkk, Sejarah Poso (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 231.
  15. Minarni Nongtji. 1993. Perlawanan Tombolotutu terhadap Imperialisme Belanda Tahun 1896-1904, Palu: FKIP Universitas Tadulako. Skripsi. Tidak diterbitkan.
  16. Juraid Abdul Latief, Pemberontakan Tolitoli : Sarekat Islam dan Perjuangan Kaum tertindas (Palu: Tadulako University Press, 2005).
  17. Ibid; Wilman, "Sejarah Sulawesi Tengah: Sebuah Pandangan Baru", Kertas Kerja yang dibuat pada tanggal 2-4 Desember 2010 untuk kalangan terbatas, belum dipublikasikan, hlm. 19-41.
  18. Haliadi dkk, Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) Poso 1957-1963: Perjuangan Anti Permesta dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah(Yogyakarta: Ombak, 2007).
  19. Dominique Moïsiad adalah Senior Adviser pada the Institut Français des Relations Internationales (IFRI) Paris ://www.foreignaffairs.org/author/dominique-moisi/index.htm.
  20. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah, "Lintasan Sejarah" http://www.infokom-sulteng.go.id>, Diakses 22 Juni 2011, Jam 19.40 WITA.
  21. Ibid; Baca juga dalam Sutrisno Kutoyo,Op.cit., hlm. 224-225.
  22. Isi maklumat tanggal 6 Mei 1950 ini dapat dilihat dalam Ibid, hlm. 225-226.
  23. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Op.cit.
  24. Ibid.
  25. Soeria Lasny, Sejarah Kepemimpinan Sulawesi Tengah (Palu: PT Berkat Media Bersama, 2010), hlm. 31.
  26. Ibid, hlm. 35.
  27. Sutrisno Kutoyo, dkk, Sejarah Daerah Sulawesi Tengah (Jakarta: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2005), hlm. 7- 9.
  28. Ibid, hlm. 9-10.
  29. Haliadi dkk, Sejarah Kabupaten Parigi Moutong (Yogyakarta: Ombak, 2012).
  30. Sutrisno Kutoyo,Log.cit.
  31. http://sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_22_Sejarah-Sulawesi-Tengah.html 7-06-2010
  32. Haliadi dkk, Sejarah Sosial Sulawesi Tengah (Yogyakarta: Pusat Penelitian Sejarah UNTAD bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pilar Media, 2009).
  33. Syakir Mahid dkk, Sejarah Kerajaan Bungku (Yogyakarta: Ombak, 2012).
  34. Sutrisno Kutoyo, dkk, Log.cit.
  35. Haliadi, "Kota Palu Dan Kampung Kamonji: dari Kampung Maskulin ke Kampung Feminin, Makalah disampaikan dalamSeminar Kampung di Perkotaan di Universitas Airlangga Surabaya.
  36. Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hal. 391.
  37. G.W.W.C. Baron Van Hoevell, "Todjo, Posso, en Saoesoe," hal. 29.
Guru Besar Sejarah, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah