|  

Laporan Diskusi: Aktor Non-negara dan Lingkaran Kekerasan di Papua

Catatan Diskusi INTERSEKSI, 25 April 2007
Oleh Irine H. Gayatri
tell this story to a friend


muridan
Diskusi iNTERSEKSI kali ini bertema “Aktor-aktor Non –negara dan Lingkaran Kekerasan di Papua”, yang dipresentasikan oleh Muridan Satrio Widjojo, kandidat Ph.D pada Fakultas Sejarah Universitas Leiden, Belanda. Muridan yang saat ini bekerja di LIPI telah mendalami risetnya selama hampir 14 tahun di Papua sebagai seorang antropolog. Papua senantiasa berada dalam situasi konflik, terutama akhir-akhir ini yang diakibatkan oleh ketidakjelasan dan inkonsistensi penerapan kebijakan otonomi khusus. LIPI secara khusus telah melakukan penelitian selama tiga tahun dengan isu-isu konflik dan resolusi konflik Papua. Salahsatu aspek yang dilihat adalah pembentukan KKR dari sudut pandang model pembentukannya, apa sajakah kasus kekerasan yang dicakup dalam KKR? Hal ini menegaskan perlunya suatu ‘buku putih kekerasan di Papua. Muridan melakukan penelitian kecil-kecilan selama dua minggu untuk melihat apa yang terjadi disana. Pengetahuan yang diperolehnya di lapangan itu dibaginya kepada forum diskusi INTERSEKSI.Isu sentral yang dibidiknya adalah kekerasan dan actor-aktor pelakunya.
muridan and me
Ada kecenderungan para akademisi Barat melihat negara adalah aktor utama dalam kekerasan di Papua. Hal ini tampak dalam beberapa referensi mengenai Papua seperti yang ditulis oleh Robin Osborne mengenai ‘secret war’, juga oleh Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong tentang ‘obliteration of people’, yang dikutip oleh kajian akademisi Yale University dengan kesimpulan bahwa ‘telah terjadi genocide di Papua’. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa literatur tentang Papua yang ditulis oleh akademisi internasional memiliki beberapa kelemahan antara lain sumber-sumber tulisan yang cenderung sepihak dan terlalu menonjolkan kekerasan Negara.

diskusi papua
Pengamatan terhadap kasus-kasus kekerasan di Papua menunjukkan bahwa adalah berbahaya untuk mengambil kesimpulan bahwa ‘terdapat 150 ribu orang meninggal di Papua” hanya dari beberapa kasus dan sumber yang terbatas. Inilah yang disebut ‘mitos kekerasan’. Oleh karenanya, dipandang dari sudut pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), diperlukan keseimbangan informasi yang bisa diperoleh dari semua pihak. Untuk mengetahui hal ini dilakukanlah pengumpulan data kasus-kasus kekerasan di papua yang berlangsung semenjak periode tahun 70 an dan 80 an, selain kasus –kasus terbaru. Berdasarkan pengamatan di lapangan , periode 80 an adalah masa-masa ‘gelap’ dalam sejarah HAM di Papua. Tahun 90 an, juga didorong oleh reformasi di Indonesia, data-data mengenai kekerasan di Papua mulai bisa diperoleh. Penelusuran terhadap kasus-kasus menunjukkan bahwa pelaku kekerasan bukanlah hanya TNI atau polisi atau aparat pemerintah. Kalangan organisasi sipil non pemerintah atau actor non Negara juga telah ikut berperan melakukan kekerasan dalam beberapa kasus. Namun, mengapa hal ini tampaknya luput dari perhatian? Tidak mudah untuk mengajukan sudut pandang ini. Opini bahwa ‘NGO dan actor-aktor non Negara turut menciptakan mitos kekerasan di papua’, menuai sejumlah kritikan tajam dari kalangan NGO dan aktivis pro Papua Merdeka di luar negeri.

Persepsi terhadap ‘rights of self determination’
discussion
Faktanya memang terdapat kekerasan di Papua karena NKRI menolak ‘self determinism of the papuans’ di samping itu terdapat akibat-akibat dari protes yang dijawab dengan kekerasan senjata oleh militer dan polisi. Sikap Indonesia yang menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia ini menyebabkan reaksi, selain itu ditambah dengan sejarah gerakan mileniarisme yang mempercayai bahwa dalam situasi krisis akan muncullah messiah. Mitos ini kemudian ditransformasi menjadi suatu keinginan untuk merdeka, sebagai ‘rumah bagi orang papua yang hilang hak nya’. Dalam praktek sehari-hari, ‘merdeka’ bagi orang papua yang tinggal di daerah pantai artinya bebas menangkap ikan.

Aktor-aktor pelaku kekerasan
muridan and book
Karena sorotan yang terlanjur besar terhadap actor-aktor Negara, peran kelompok lain yang melakukan kekerasan menjadi hilang. Pengamatan yang mendalam dan krononogis terhadap kejadian Abepura tahun 2006 misalnya mengungkapkan apa yang terjadi sebelum polisi melakukan sweeping ke asrama mahasiswa. Jalinan operasi rahasia yang dipersiapkan secara cermat dilakukan oleh kelompok aktivis gerilya dari wilayah pegunungan dengan motif untuk melakukan pembalasan terhadap peristiwa sebelumnya, tragedi Arso. Kejadian di abepura 2006 terhadap perwira AURI cukup terorganisir dimana pelakunya kemudian melarikan diri ke arah pantai dan dengan speedboat menuju ke perbatasan. Di kasus ini pihak brimob tidak berdaya melakukan apapun karena takut dituduh melanggar HAM. Dalam kasus di atas disayangkan kecenderungan sikap NGO yang enggan membicarakan soal kekerasan yang dilakukan oleh actor non Negara.

Siklus Kekerasan: Fokus KKR
laughter
Siklus kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan di kampong-kampung, bahkan menjadi bagian dari kesadaran anak-anak di wilayah pegunungan di Papua. Pengalaman atau ‘mitos’ kekerasan ini diinternalisasi dalam simbol-simbol atau ungkapan budaya mereka. Dalam konteks ini, maka ketika terjadi peristiwa saling membalas, korbannya kebanyakan adalah masyarakat biasa. Inilah yang menjadi perhatian KKR. Kekerasan lain yang dilakukan oleh sesama orang papua juga menuntut perhatian, seperti perang suku. Inilah yang mendorong diadakannya perjanjian perdamaian tahun 1994 melalui pertemuan 7 konfederasi suku-suku. Baru-baru ini, 21 April 2007 di Dani terdapat 10 orang meninggal karena perang suku. Tahun 2006 terjadi perang suku antara suku Dani dan suku Damal. Penyebabnya beragam, mulai dari persoalan keluarga yang berkembang menjadi masalah antar klen; persaingan ekonomi, yang ditambah oleh pengelompokan aktor dan kepentingan baru. Kekerasan lainnya dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat. Kasus kekerasan juga terjadi terhadap pendatang, sehingga memicu munculnya asosiasi pendatang, dan memancing seruan pejabat di Jakarta bahwa ‘transmigran kalau perlu dipersenjatai’.

Kesimpulan
Kasus-kasus kekerasan harus ditempatkan pada konteksnya dan dengan keseimbangan informasi mengenai pelakunya, apakah itu actor Negara maupun non Negara. Korban pun bisa berasal dari berbagai latar belakang. Kesamaan kepentingan antara pelaku Negara dan non Negara terhadap adanya kekerasan, serta tidak meletakkan kekerasan dalam konteks sebenarnya akan mengurangi upaya perdamaian.