COMMUNITY BLOG AND NEWS
Narasi Kota Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
September 17, 2008/ 18:21 | Filed in:
CHRONICLES
Ana Westy
Peserta Program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi-HIVOS 2008
Bekerja sebagai Peneliti Kebijakan Kesehatan di Perkumpulan Inisiatif-Bandung.
Kota Banjar, dahulu tak pernah mengundang minat khusus pada diri saya. Namun ketika bekerja dan bersentuhan dengan isu governance, Kota Banjar langsung mencuri perhatian saya. Beberapa kali, saya pernah melewati kota ini ketika saya sedang kuliah kerja nyata (KKN) di salah satu desa di pantai selatan Jawa. Waktu itu saya heran, mengapa Kota ini terletak di tengah-tengah Kabupaten Ciamis.
Kalau digambarkan, setelah keluar dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kita langsung memasuki Kabupaten Ciamis. Kemudian sekitar 20 Km melewati daerah ini, Gerbang Kota Banjar telah terpampang di depan mata. Dan kira-kira 10 Km melewati Kota Banjar, kita akan wilayah memasuki Kabupaten Ciamis kembali. Cukup membingungkan.
Namun, rupanya Kota Banjar dahulu adalah temasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis pada kurun waktu Tahun 1937-1940, lalu berubah menjadi kewedanaan pada Tahun 1941-1992. Dari Tahun 1992 – 20 Februari 2003 Banjar merupakan Kota Administratif dan dengan semangat otonomi daerah pada 21 Februari 2003, Banjar resmi menjadi kota.
Memasuki wilayah Kota Banjar kita disambut oleh gerbang kota, kemudian sebuah jembatan panjang dengan Sungai Citanduy mengalir dibawahnya menanti untuk dilewati. Menyeberangi jembatan, jalan protokol yang cukup lengang ditingkahi dengan rutinitas terminal yang tak terlalu ramai adalah pemandangan berikutnya.
Satu hal yang menarik, sepanjang jalan di Kota Banjar, yang terlihat hanyalah deretan ruko dan minimnya jumlah lalu-lintas kendaraan. Kurang dari 5 kendaraan yang sabar menunggu lampu merah berubah hijau di setiap perempatan. Jelas saja, penduduk Kota Banjar ini kurang dari 200.000 jiwa. Tak ada bangunan di Kota Banjar yang lebih dari tiga lantai karena belum ada kebutuhan untuk itu. Tapi ada warga juga yang mengatakan, supaya kebersihan dan keindahan kota tetap terjaga.
Hmm...saya langsung merasakan perbedaan yang luar biasa dengan Kota Bandung, tempat tinggal saya selama dua tahun terakhir ini. Tak ada kemacetan. Tak ada riuh-bising suara kendaraan disertai pengemudi yang ugal-ugalan. Wah, saya benar-benar refreshing disini. Kepenatan selama 4 jam perjalanan juga agak berkurang ketika tiba di Hotel Banjar Indah, satu-satunya Hotel yang berstandar melati III di Kota Banjar ini. Hawa sejuk yang keluar dari pendingin udara menenangkan mood yang berantakan karena travel yang penuh sesak dan tidak ber-AC.
Udara sejuk di kamar hotel mengundang saya untuk tidur siang, namun mengingat ada tugas yang harus saya lakukan saya bergegas keluar dari hotel dan menyewa sepeda motor untuk melakukan observasi. Saya memilih sepeda motor karena minimnya polusi di Kota Banjar membebaskan mata saya melihat banyak hal selama perjalanan. Selain itu, saya bisa tiba-tiba menghentikan kendaraan bila menemukan objek yang menarik untuk difoto atau warga Kota Banjar yang bisa diwawancara.
Dengan menjaminkan KTP kepada tukang ojek yang mangkal di depan hotel, saya pun bersepeda-motor-ria keliling Kota Banjar. Perjalanan pertama saya melewati Pasar Kota Banjar kemudian berbelok memasuki wilayah Kecamatan Langensari. Panas matahari masih menyengat, namun rimbunnya pepohonan di sepanjang jalan meneduhkan orang yang lalu lalang. Selain itu, hamparan padi yang menghijau di sebelah kiri jalan dan Sungai Citanduy yang bersih di sebelah kanan, benar-benar memanjakan mata dan perasaan saya. Tidak menyesal saya memilih Kota Banjar sebagai lokasi penelitian.
Ditemani oleh adik perempuan yang saya bonceng di belakang, observasi ini jadi penuh canda-tawa. Orang-orang Kota Banjar yang ”sadar-kamera” ketika diambil gambarnya, Bahasa Sunda saya yang ”pletak-pletuk” yang sering ditertawakan oleh warga, disertai keramahan yang jarang saya temui di Kota Bandung. Bermotor dengan kecepatan 30 km/perjam, saya sempat disalib oleh becak yang mengangkut puluhan ekor ayam serta seorang pengendara motor yang membonceng seekor kambing yang terlihat pasrah tubuhnya dilintangkan di jok motor. Sungguh...pengalaman yang tak kan saya temui di Kota Bandung.
Mengarah ke Kecamatan Pataruman, saya juga menjumpai berbagai pemandangan. Ada seorang ibu yang sibuk mengarit rumput untuk pakan ternak, ada seorang bapak yang menggendong putrinya yang masih balita sambil bersepeda, ada bocah-bocah yang mencari remis di sungai. Saya bingung, sepanjang perjalanan masih banyak suasana pedesaan yang melekat namun Banjar disebut Kota.
Daripada bingung, saya memutuskan untuk beristirahat di pinggir Sungai Citanduy. Memarkir motor, kemudian duduk di sebelah Ibu Romlah yang sedang beristirahat dari aktivitasnya mengarit rumput dan mentraktir si ibu jajan bakso. Saya langsung tak tahan menanyakan perihal puskesmas gratis di Kota Banjar ini.
”Saya biasa berobat ke puskesmas pembantu (pustu). Karena itu yang paling dekat dari rumah saya dan tidak pake ongkos. Saya sekeluarga berobat ke pustu kalo sakit, tinggal bawa KTP dan KK aja. Gratis, gak perlu bayar. Alhamdulillah, selama ini cocok terus dengan obat puskesmas. Seumur-umur belum pernah ke dokter, gak berani. Takut mahal. Saya dan suami cuma buruh tani.”
Petikan wawancara saya dengan Ibu tersebut juga serupa dengan pernyataan yang dikemukakan oleh warga yang lain. Umumnya warga di pedesaan, memanfaatkan dengan baik puskesmas pembantu yang ada di desanya. Bila penyakit mereka tak kunjung sembuh atau bertambah parah, mereka berobat ke puskesmas yang ada di wilayah kecamatan yang juga gratis bagi seluruh penduduk atau rumah sakit daerah dengan kelas 3 yang gratis bagi penduduk miskin.
Perjalanan pun saya lanjutkan ke Kecamatan Banjar. Di kecamatan ini karakteristik perkotaan sangat menonjol. Disana saya menjumpai Kader Desa yang aktif dan sangat baik memperlakukan kami. Ia menyuguhi kami panganan khas Banjar dan berbagai cerita. Ini salah satu cerita Ibu Santi yang membuat saya terkesan.
”Saya ketemu Bu Walikota sudah empat kali. Beliau orangnya ramah dan baik. Setiap tahun, beliau datang ke desa kami memberikan bantuan untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Saya pingin Pak Wali dan Bu Wali terpilih lagi karena enak, berobat gratis, anak saya yang sekolah di SMP juga gratis. Menurut saya, cuman orang yang gak punya hati yang gak milih Pak Wali lagi.”
Selama kepemimpinan Walikota Banjar yang notabene merupakan walikota pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini, jarang terdengar nada sumbang dalam 5 tahun usia jabatan beliau. Kebijakan yang pro rakyat yang digulirkan oleh Herman Sutrisno seperti Pendidikan dan Kesehatan Gratis serta yang paling fantastis adalah ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 1 Milyar untuk 24 desa/kelurahan setiap tahunnya adalah terobosan yang dilakukan beliau selama menjadi walikota. Upayanya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Banjar, beliau lakoni dengan serius. Dampaknya, menurut Data BAPPEDA, IPM Kota Banjar selalu diatas rata-rata Propinsi Jawa Barat. Dan saya merasakan sendiri selama berkeliling Kota Banjar, jalan yang saya lewati bahkan sampai desa yang di pelosok pun mulus dengan aspal yang hot-mix dan sedikitnya jumlah rumah tidak layak huni.
Pengorbanan beliau juga menjadi apresiasi terbesar warga Kota Banjar. Contohnya pada tahun pertama beliau memimpin, pembiayaan program puskesmas gratis belum masuk dalam APBD Kota Banjar karena keterbatasan anggaran. Namun, janji beliau bila terpilih menjadi walikota akan menggratiskan kesehatan tetap beliau penuhi. Beliau merelakan tunjangannya selama setahun sejumlah 80 juta rupiah digunakan untuk pembiayaan puskesmas gratis. Pantaslah, banyak warga yang simpatik dan loyal terhadap beliau. Dan ia memperoleh semua itu dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin, bukan dengan politik uang.
Tetapi, perjalanan dr. Herman Sutrisno selama menjadi walikota bukannya mulus begitu saja. Ia terbuka terhadap segala kritik yang ditunjukkan kepadanya seterbuka ABPD Kota Banjar yang diekspos melalui www.banjar-jabar.go.id. Perjalanan saya ke Kecamatan Purwaharja menunjukkan ada juga warga yang tidak puas terhadap kebijakan Walikota. Misalnya, sejumlah dokter atau tokoh masyarakat yang mengeluhkan puskesmas gratis tidak menjawab permasalahan kesehatan di Kota Banjar. Atau nilai ADD yang dianggap terlalu besar. Namun, wilayah Kota Banjar yang tidak luas, membuat Walikota bisa merespon dengan cepat segala keluhan warga. Seperti pernyataan Pak Momon berikut ini.
”Waktu itu saya nganter saudara saya yang tukang ojek, dia kena tabrak lari. Saya bawa ke RSUD Banjar, tapi ama pegawai di UGD-nya dibiarin aja karena harus ngurus administrasi dulu. Saya marah sama pegawainya, saudara saya ini udah sekarat. Kenapa gak ditolong dulu, administrasi belakangan. Apa karna kita keliatan gak punya duit. Karna kita miskin. Abis itu, saya langsung ke rumah Pak Wali, saya sampein ke asisten dan pamong prajanya kejadian yang saya alami. Gak ada dua jam saudara saya diurus ama pihak rumah sakit dan besok baru saya urus administrasinya.”
Sejak otonomi daerah bergulir cerita kepala daerah yang dekat dengan rakyat dan memiliki kebijakan pro rakyat sudah jarang kita dengar. Namun, Kota Banjar dengan Walikota dr. Herman Sutrisno ini menumbuhkan harapan akan ada lagi pemimpin semacam itu.
Nah, ketika pemerintah daerah sudah pro rakyat, kebanyakan orang berpendapat peran masyarakat sipil dalam setiap aspek pembangunan sudah tak diperlukan lagi. Padahal pandangan ini justru bahaya karena akan menimbulkan oligarki di eksekutif dan legislatif. Tadinya saya juga berpikir demikian. Kondisi politik Kota Banjar cenderung adem ayem dan jarang menghiasi pemberitaan media cetak Jawa Barat.
Tetapi setelah hampir seminggu di Kota Banjar, saya menemui jawabannya. Di Kota Banjar, peran masyarakat sipil kentara sekali terasa di banyak aspek. Justru mereka adalah penentu keberhasilan segala kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Tanpa peran masyarakat, kebijakan Pemerintah Kota Banjar hanya akan sebatas wacana. Saya menemui ada banyak forum warga atau forum masyarakat seperti Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) untuk isu kesehatan, Forum Peduli Banjar Sehat (FPBS) untuk isu kebersihan dan tata ruang kota, LSM Gempur, Forum Sarjana Pendamping untuk pengalokasian ADD, serta Forum Desa Siaga dan Kader Desa Siaga untuk isu pemberdayaan perempuan dan anak.
Pak Rowi salah satu pengurus FPBS mengungkapkan kepada saya tentang pengalamannya dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
”Kita tetap mengawasi pembangunan dan pemerintah khususnya. Itu harus karena masalah selalu ada. Kemarin ada warga yang melaporkan penyelewengan ADD yang dilakukan oleh kepala desa kepada walikota. Kami memfasilitasi permasalahan tersebut. Atau ada juga yang melapor kepada kami bahwa jalan desa tidak sesuai bestek dan dana tidak turun-turun. Itu juga kita laporkan ke walikota dan beliau langsung datang ke lokasi dan menegur kontraktor serta Dinas PU. Banjar ini kotanya kecil, jadi gak bisa macam-macam. Kalo ada sesuatu cepat ketahuan.”
Hal ini menunjukkan geliat demokrasi tetap bergaung meski pemerintahan Kota Banjar telah menjelma sebagai good governance. Sekelumit pengalaman penelitian saya di Kota Banjar ini benar-benar menggugah saya untuk bersemangat dalam melakukan advokasi sehingga suatu hari kondisi Kabupaten Bandung bisa seperti Kota Banjar. Terciptanya masyarakat madani dan pemerintahan yang pro rakyat tentu mimpi yang tidak terlalu muluk untuk dikejar.
Lebih dari seminggu saya di Kota Banjar, pengalaman dan wawasan tentang banyak hal bertambah. Bersantai di lobi hotel sambil menunggu travel yang akan membawa saya kembali ke Bandung, saya tersentak membaca sebuah berita yang tercetak di Harian Pikiran Rakyat. Judulnya ”Demokrasi Terancam Mati di Kota Banjar”. Berita itu berkata dr. Herman Sutrisno dipastikan menang mutlak dalam Pilkada dan calon walikota lain yang mengikuti Pilkada hanya sekedar penghias semata.
Sambil tercenung, saya mendengar pemilik hotel dan temannya membicarakan tentang berita yang baru saya baca.
”Naha kieu, nyak. Padahal dr. Herman teh, kan gak mau nyalon lagi. Tos cukup ceunah. Ingin memberi kesempatan kepada yang lain, khususnya anak muda.” kata si Pemilik Hotel.
”Iyah, tadinya begitu. Tapi karena banyak yang mendesak dan pingin beliau naik lagi. Akhirnya beliau nyalon lagi, ujar temannya.”
Sesungguhnya saya gemas membaca berita tersebut. Seakan kesan bahwa totalitarian atau kediktatoran Walikota Banjarlah yang menyebabkan demokrasi di Kota Banjar dianggap hampir mati. Memang, teori berkata bahwa demokrasi idealnya berdampingan dengan kesejahteraan. Namun, bila demokrasi dipahami sekedar prosedural saja jelas sebuah pemikiran yang sempit. Mas Hikmat dan Mbak Irine dari Yayasan Interseksi mengatakan hal tersebut kepada saya. Dan pertemuan saya dengan dr. Herman Sutrisno menegaskan bahwa ia sesungguhnya memang tidak ingin mencalonkan diri sebagai walikota untuk periode kedua.
Saya khawatir orang yang menuliskan berita tersebut kurang memiliki informasi bahwa banyak daerah lain di Indonesia yang mengalami situasi seperti halnya Kota Banjar saat ini. Daerah dengan pemimpin dan kebijakan yang pro rakyat. Kabupaten Jembrana, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Solok, Kabupaten Gowa, adalah beberapa contohnya.
Karena memahami konteks demokrasi yang sesungguhnya adalah bagaimana ketika tesis bahwa demokrasi berdampingan dengan kesejahteraan itu diejawantahkan. Ketika warga terlibat dalam perencanaan... ketika banyak forum warga dan kelompok masyarakat yang mengawasi pembangunan, ketika rakyat mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan, dan ketika pengentasan kemiskinan dimulai dari desa.
Catatan: NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) adalah konsep yang pernah dipakai pemerintah Orde Baru dalam kampanye Keluarga Berencana. Pemerintah kota Banjar memanfaatkan istilah yang sudah cukup lama dikenal ini, dan mengubah sedikit artinya untuk kepentingan kebijakan kesehatan yang dijalankannya saat ini.
Peserta Program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi-HIVOS 2008
Bekerja sebagai Peneliti Kebijakan Kesehatan di Perkumpulan Inisiatif-Bandung.
- Baca Juga Kronika Terkait
Kota Banjar, dahulu tak pernah mengundang minat khusus pada diri saya. Namun ketika bekerja dan bersentuhan dengan isu governance, Kota Banjar langsung mencuri perhatian saya. Beberapa kali, saya pernah melewati kota ini ketika saya sedang kuliah kerja nyata (KKN) di salah satu desa di pantai selatan Jawa. Waktu itu saya heran, mengapa Kota ini terletak di tengah-tengah Kabupaten Ciamis.
Kalau digambarkan, setelah keluar dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kita langsung memasuki Kabupaten Ciamis. Kemudian sekitar 20 Km melewati daerah ini, Gerbang Kota Banjar telah terpampang di depan mata. Dan kira-kira 10 Km melewati Kota Banjar, kita akan wilayah memasuki Kabupaten Ciamis kembali. Cukup membingungkan.
Namun, rupanya Kota Banjar dahulu adalah temasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis pada kurun waktu Tahun 1937-1940, lalu berubah menjadi kewedanaan pada Tahun 1941-1992. Dari Tahun 1992 – 20 Februari 2003 Banjar merupakan Kota Administratif dan dengan semangat otonomi daerah pada 21 Februari 2003, Banjar resmi menjadi kota.
Memasuki wilayah Kota Banjar kita disambut oleh gerbang kota, kemudian sebuah jembatan panjang dengan Sungai Citanduy mengalir dibawahnya menanti untuk dilewati. Menyeberangi jembatan, jalan protokol yang cukup lengang ditingkahi dengan rutinitas terminal yang tak terlalu ramai adalah pemandangan berikutnya.
Satu hal yang menarik, sepanjang jalan di Kota Banjar, yang terlihat hanyalah deretan ruko dan minimnya jumlah lalu-lintas kendaraan. Kurang dari 5 kendaraan yang sabar menunggu lampu merah berubah hijau di setiap perempatan. Jelas saja, penduduk Kota Banjar ini kurang dari 200.000 jiwa. Tak ada bangunan di Kota Banjar yang lebih dari tiga lantai karena belum ada kebutuhan untuk itu. Tapi ada warga juga yang mengatakan, supaya kebersihan dan keindahan kota tetap terjaga.
Hmm...saya langsung merasakan perbedaan yang luar biasa dengan Kota Bandung, tempat tinggal saya selama dua tahun terakhir ini. Tak ada kemacetan. Tak ada riuh-bising suara kendaraan disertai pengemudi yang ugal-ugalan. Wah, saya benar-benar refreshing disini. Kepenatan selama 4 jam perjalanan juga agak berkurang ketika tiba di Hotel Banjar Indah, satu-satunya Hotel yang berstandar melati III di Kota Banjar ini. Hawa sejuk yang keluar dari pendingin udara menenangkan mood yang berantakan karena travel yang penuh sesak dan tidak ber-AC.
Udara sejuk di kamar hotel mengundang saya untuk tidur siang, namun mengingat ada tugas yang harus saya lakukan saya bergegas keluar dari hotel dan menyewa sepeda motor untuk melakukan observasi. Saya memilih sepeda motor karena minimnya polusi di Kota Banjar membebaskan mata saya melihat banyak hal selama perjalanan. Selain itu, saya bisa tiba-tiba menghentikan kendaraan bila menemukan objek yang menarik untuk difoto atau warga Kota Banjar yang bisa diwawancara.
Dengan menjaminkan KTP kepada tukang ojek yang mangkal di depan hotel, saya pun bersepeda-motor-ria keliling Kota Banjar. Perjalanan pertama saya melewati Pasar Kota Banjar kemudian berbelok memasuki wilayah Kecamatan Langensari. Panas matahari masih menyengat, namun rimbunnya pepohonan di sepanjang jalan meneduhkan orang yang lalu lalang. Selain itu, hamparan padi yang menghijau di sebelah kiri jalan dan Sungai Citanduy yang bersih di sebelah kanan, benar-benar memanjakan mata dan perasaan saya. Tidak menyesal saya memilih Kota Banjar sebagai lokasi penelitian.
Ditemani oleh adik perempuan yang saya bonceng di belakang, observasi ini jadi penuh canda-tawa. Orang-orang Kota Banjar yang ”sadar-kamera” ketika diambil gambarnya, Bahasa Sunda saya yang ”pletak-pletuk” yang sering ditertawakan oleh warga, disertai keramahan yang jarang saya temui di Kota Bandung. Bermotor dengan kecepatan 30 km/perjam, saya sempat disalib oleh becak yang mengangkut puluhan ekor ayam serta seorang pengendara motor yang membonceng seekor kambing yang terlihat pasrah tubuhnya dilintangkan di jok motor. Sungguh...pengalaman yang tak kan saya temui di Kota Bandung.
Mengarah ke Kecamatan Pataruman, saya juga menjumpai berbagai pemandangan. Ada seorang ibu yang sibuk mengarit rumput untuk pakan ternak, ada seorang bapak yang menggendong putrinya yang masih balita sambil bersepeda, ada bocah-bocah yang mencari remis di sungai. Saya bingung, sepanjang perjalanan masih banyak suasana pedesaan yang melekat namun Banjar disebut Kota.
Daripada bingung, saya memutuskan untuk beristirahat di pinggir Sungai Citanduy. Memarkir motor, kemudian duduk di sebelah Ibu Romlah yang sedang beristirahat dari aktivitasnya mengarit rumput dan mentraktir si ibu jajan bakso. Saya langsung tak tahan menanyakan perihal puskesmas gratis di Kota Banjar ini.
”Saya biasa berobat ke puskesmas pembantu (pustu). Karena itu yang paling dekat dari rumah saya dan tidak pake ongkos. Saya sekeluarga berobat ke pustu kalo sakit, tinggal bawa KTP dan KK aja. Gratis, gak perlu bayar. Alhamdulillah, selama ini cocok terus dengan obat puskesmas. Seumur-umur belum pernah ke dokter, gak berani. Takut mahal. Saya dan suami cuma buruh tani.”
Petikan wawancara saya dengan Ibu tersebut juga serupa dengan pernyataan yang dikemukakan oleh warga yang lain. Umumnya warga di pedesaan, memanfaatkan dengan baik puskesmas pembantu yang ada di desanya. Bila penyakit mereka tak kunjung sembuh atau bertambah parah, mereka berobat ke puskesmas yang ada di wilayah kecamatan yang juga gratis bagi seluruh penduduk atau rumah sakit daerah dengan kelas 3 yang gratis bagi penduduk miskin.
Perjalanan pun saya lanjutkan ke Kecamatan Banjar. Di kecamatan ini karakteristik perkotaan sangat menonjol. Disana saya menjumpai Kader Desa yang aktif dan sangat baik memperlakukan kami. Ia menyuguhi kami panganan khas Banjar dan berbagai cerita. Ini salah satu cerita Ibu Santi yang membuat saya terkesan.
”Saya ketemu Bu Walikota sudah empat kali. Beliau orangnya ramah dan baik. Setiap tahun, beliau datang ke desa kami memberikan bantuan untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Saya pingin Pak Wali dan Bu Wali terpilih lagi karena enak, berobat gratis, anak saya yang sekolah di SMP juga gratis. Menurut saya, cuman orang yang gak punya hati yang gak milih Pak Wali lagi.”
Selama kepemimpinan Walikota Banjar yang notabene merupakan walikota pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini, jarang terdengar nada sumbang dalam 5 tahun usia jabatan beliau. Kebijakan yang pro rakyat yang digulirkan oleh Herman Sutrisno seperti Pendidikan dan Kesehatan Gratis serta yang paling fantastis adalah ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 1 Milyar untuk 24 desa/kelurahan setiap tahunnya adalah terobosan yang dilakukan beliau selama menjadi walikota. Upayanya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Banjar, beliau lakoni dengan serius. Dampaknya, menurut Data BAPPEDA, IPM Kota Banjar selalu diatas rata-rata Propinsi Jawa Barat. Dan saya merasakan sendiri selama berkeliling Kota Banjar, jalan yang saya lewati bahkan sampai desa yang di pelosok pun mulus dengan aspal yang hot-mix dan sedikitnya jumlah rumah tidak layak huni.
Pengorbanan beliau juga menjadi apresiasi terbesar warga Kota Banjar. Contohnya pada tahun pertama beliau memimpin, pembiayaan program puskesmas gratis belum masuk dalam APBD Kota Banjar karena keterbatasan anggaran. Namun, janji beliau bila terpilih menjadi walikota akan menggratiskan kesehatan tetap beliau penuhi. Beliau merelakan tunjangannya selama setahun sejumlah 80 juta rupiah digunakan untuk pembiayaan puskesmas gratis. Pantaslah, banyak warga yang simpatik dan loyal terhadap beliau. Dan ia memperoleh semua itu dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin, bukan dengan politik uang.
Tetapi, perjalanan dr. Herman Sutrisno selama menjadi walikota bukannya mulus begitu saja. Ia terbuka terhadap segala kritik yang ditunjukkan kepadanya seterbuka ABPD Kota Banjar yang diekspos melalui www.banjar-jabar.go.id. Perjalanan saya ke Kecamatan Purwaharja menunjukkan ada juga warga yang tidak puas terhadap kebijakan Walikota. Misalnya, sejumlah dokter atau tokoh masyarakat yang mengeluhkan puskesmas gratis tidak menjawab permasalahan kesehatan di Kota Banjar. Atau nilai ADD yang dianggap terlalu besar. Namun, wilayah Kota Banjar yang tidak luas, membuat Walikota bisa merespon dengan cepat segala keluhan warga. Seperti pernyataan Pak Momon berikut ini.
”Waktu itu saya nganter saudara saya yang tukang ojek, dia kena tabrak lari. Saya bawa ke RSUD Banjar, tapi ama pegawai di UGD-nya dibiarin aja karena harus ngurus administrasi dulu. Saya marah sama pegawainya, saudara saya ini udah sekarat. Kenapa gak ditolong dulu, administrasi belakangan. Apa karna kita keliatan gak punya duit. Karna kita miskin. Abis itu, saya langsung ke rumah Pak Wali, saya sampein ke asisten dan pamong prajanya kejadian yang saya alami. Gak ada dua jam saudara saya diurus ama pihak rumah sakit dan besok baru saya urus administrasinya.”
Sejak otonomi daerah bergulir cerita kepala daerah yang dekat dengan rakyat dan memiliki kebijakan pro rakyat sudah jarang kita dengar. Namun, Kota Banjar dengan Walikota dr. Herman Sutrisno ini menumbuhkan harapan akan ada lagi pemimpin semacam itu.
Nah, ketika pemerintah daerah sudah pro rakyat, kebanyakan orang berpendapat peran masyarakat sipil dalam setiap aspek pembangunan sudah tak diperlukan lagi. Padahal pandangan ini justru bahaya karena akan menimbulkan oligarki di eksekutif dan legislatif. Tadinya saya juga berpikir demikian. Kondisi politik Kota Banjar cenderung adem ayem dan jarang menghiasi pemberitaan media cetak Jawa Barat.
Tetapi setelah hampir seminggu di Kota Banjar, saya menemui jawabannya. Di Kota Banjar, peran masyarakat sipil kentara sekali terasa di banyak aspek. Justru mereka adalah penentu keberhasilan segala kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Tanpa peran masyarakat, kebijakan Pemerintah Kota Banjar hanya akan sebatas wacana. Saya menemui ada banyak forum warga atau forum masyarakat seperti Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) untuk isu kesehatan, Forum Peduli Banjar Sehat (FPBS) untuk isu kebersihan dan tata ruang kota, LSM Gempur, Forum Sarjana Pendamping untuk pengalokasian ADD, serta Forum Desa Siaga dan Kader Desa Siaga untuk isu pemberdayaan perempuan dan anak.
Pak Rowi salah satu pengurus FPBS mengungkapkan kepada saya tentang pengalamannya dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
”Kita tetap mengawasi pembangunan dan pemerintah khususnya. Itu harus karena masalah selalu ada. Kemarin ada warga yang melaporkan penyelewengan ADD yang dilakukan oleh kepala desa kepada walikota. Kami memfasilitasi permasalahan tersebut. Atau ada juga yang melapor kepada kami bahwa jalan desa tidak sesuai bestek dan dana tidak turun-turun. Itu juga kita laporkan ke walikota dan beliau langsung datang ke lokasi dan menegur kontraktor serta Dinas PU. Banjar ini kotanya kecil, jadi gak bisa macam-macam. Kalo ada sesuatu cepat ketahuan.”
Hal ini menunjukkan geliat demokrasi tetap bergaung meski pemerintahan Kota Banjar telah menjelma sebagai good governance. Sekelumit pengalaman penelitian saya di Kota Banjar ini benar-benar menggugah saya untuk bersemangat dalam melakukan advokasi sehingga suatu hari kondisi Kabupaten Bandung bisa seperti Kota Banjar. Terciptanya masyarakat madani dan pemerintahan yang pro rakyat tentu mimpi yang tidak terlalu muluk untuk dikejar.
Lebih dari seminggu saya di Kota Banjar, pengalaman dan wawasan tentang banyak hal bertambah. Bersantai di lobi hotel sambil menunggu travel yang akan membawa saya kembali ke Bandung, saya tersentak membaca sebuah berita yang tercetak di Harian Pikiran Rakyat. Judulnya ”Demokrasi Terancam Mati di Kota Banjar”. Berita itu berkata dr. Herman Sutrisno dipastikan menang mutlak dalam Pilkada dan calon walikota lain yang mengikuti Pilkada hanya sekedar penghias semata.
Sambil tercenung, saya mendengar pemilik hotel dan temannya membicarakan tentang berita yang baru saya baca.
”Naha kieu, nyak. Padahal dr. Herman teh, kan gak mau nyalon lagi. Tos cukup ceunah. Ingin memberi kesempatan kepada yang lain, khususnya anak muda.” kata si Pemilik Hotel.
”Iyah, tadinya begitu. Tapi karena banyak yang mendesak dan pingin beliau naik lagi. Akhirnya beliau nyalon lagi, ujar temannya.”
Sesungguhnya saya gemas membaca berita tersebut. Seakan kesan bahwa totalitarian atau kediktatoran Walikota Banjarlah yang menyebabkan demokrasi di Kota Banjar dianggap hampir mati. Memang, teori berkata bahwa demokrasi idealnya berdampingan dengan kesejahteraan. Namun, bila demokrasi dipahami sekedar prosedural saja jelas sebuah pemikiran yang sempit. Mas Hikmat dan Mbak Irine dari Yayasan Interseksi mengatakan hal tersebut kepada saya. Dan pertemuan saya dengan dr. Herman Sutrisno menegaskan bahwa ia sesungguhnya memang tidak ingin mencalonkan diri sebagai walikota untuk periode kedua.
Saya khawatir orang yang menuliskan berita tersebut kurang memiliki informasi bahwa banyak daerah lain di Indonesia yang mengalami situasi seperti halnya Kota Banjar saat ini. Daerah dengan pemimpin dan kebijakan yang pro rakyat. Kabupaten Jembrana, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Solok, Kabupaten Gowa, adalah beberapa contohnya.
Karena memahami konteks demokrasi yang sesungguhnya adalah bagaimana ketika tesis bahwa demokrasi berdampingan dengan kesejahteraan itu diejawantahkan. Ketika warga terlibat dalam perencanaan... ketika banyak forum warga dan kelompok masyarakat yang mengawasi pembangunan, ketika rakyat mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan, dan ketika pengentasan kemiskinan dimulai dari desa.
Catatan: NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) adalah konsep yang pernah dipakai pemerintah Orde Baru dalam kampanye Keluarga Berencana. Pemerintah kota Banjar memanfaatkan istilah yang sudah cukup lama dikenal ini, dan mengubah sedikit artinya untuk kepentingan kebijakan kesehatan yang dijalankannya saat ini.