Muhammad Nurkhoiron
Anggota Tim Supervisi Penelitian Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahap 3


Sembakung, nama ini baru kukenal setelah kunjungan pertamaku di Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur. Sembakung adalah daerah pemukiman di sekitar sungai yang menghubungkan daerah Nunukan dan Tarakan di Propinsi Kalimantan Timur. Meskipun ia masuk sebagai daerah Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Sembakung lebih mudah dicapai melalui Tarakan dengan menggunakan motor Boat menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 300 Km. Daerah ini dikelilingi sungai yang meliuk-liuk, menghubungkan satu desa dengan desa lain. Transportasi paling vital tentu saja adalah perahu boat, dan sedikit lebih sederhana adalah perahu kayu (canoe) yang disetel dengan mesin diesel berkekuatan 40-60 Pk.

Sebagai wisatawan, kesan pertama saya adalah takjub. Tentu tidak seperti ketakjuban “si Borokokok” Kabayan yang tersesat di keriuhan Metropolitan Jakarta. Sebaliknya, seperti petualangan si Kulit Putih dalam serial Indiana Jones –meskipun kukira posisi saya sebagai outsider tidak seekstrim itu. Di sela perjalanan menuju desa ini, aku menyaksikan pohon madu (kayu benggeris) berbaris tegap di sepanjang kiri-kanan sungai. Mirip lukisan naturalis Basuki Abdullah ketika menyisir kemolekan alam purba. Rumah-rumah kayu berdiri sambil menyapa ramah setiap penumpang perahu yang berjalan didepannya. Ah sudahlah, itu tidak terlalu penting karena aku tidak memiliki background kesenian. Lebih menarik bagiku, adalah suasana sosial yang kurasakan selama menjalani live in di lapangan, sebagai supervisor penelitian Yayasan Interseksi. Anak-anak kumus, bau tanah bersimpuh keringat apek mandi bersama sembari bermain-main dengan air sungai. Tidak jarang, ibu-ibu rumah tangga, sembari mencuci perabot rumah tangga, pakaian anak-anak, menggunjingkan masalah-masalah desa. Bapak-bapak bertelanjang dada, menyusuri sungai-sungai berlumpur di sepanjang Sembakung, sebagian memancing di sore hari.

[Baca selanjutnya..... ↳]

Tarlen Handayani
Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme di kawasan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur


Sulit bagi saya membayangkan bagaimana hidup di wilayah relokasi “Komunitas Adat Terpencil” sub etnik Tidung, di Gn. Temblunu, Sembakung, Kaltim. Hidup di sebuah rumah kayu yang dibangun pemerintah, di tengah-tengah hutan Gn. Temblunu yang belum lama dibuka (bahkan bekas bakaran bonggol-bonggol kayunya masih menyisakan asap). Hanya ada air rawa dan 30 rumah saja. Listrik yang menerangi, muncul dari solar sel yang masih perlu stabilizer pengatur tegangan untuk menyalakan lampu dan alat elektronik lain. Semua itu menjadi situasi yang harus dihadapi tiga puluh kepala keluarga warga RT 06 dan RT 07, warga Desa Atap yang rumahnya seringkali terendam banjir. Mereka menerima bantuan dari program Komunitas Adat Terpencil, Departemen Sosial Propinsi Kalimantan Timur.

"Ingat ya bapak-bapak, Ibu-ibu, bantuan ini kita peroleh dengan susah payah. Butuh waktu hampir tiga tahun untuk mendapatkannya. Jadi tolong dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai rumah baru itu tidak bapak-bapak dan Ibu-ibu tempati," Pesan Pak Sura'i, Sekretaris Camat Sembakung dalam pidato penyerahan bantuan Relokasi KAT, masih terngiang di telinga saya. Saya mengingat setiap detail ekspresi wajah warga Sembakung penerima bantuan KAT: datar dan biasa saja. Entahlah, saya tidak menemukan haru biru perasaan bahwa hidup mereka telah diselamatkan oleh negara dari banjir yang menenggelamkan mereka. Pompa Air, alat karaoke, genset, bibit tanaman durian, kelapa sawit, bohlam lampu, kabel listrik, seperti pembagian hadiah lebaran yang terasa rutin dan jauh dari harapaan dan kebutuhan. Menurut penjelasan kades Syarin Abdullah, bantuan ini diajukan pihak desa dan kecamatan Sembakung, kepada pihak Propinsi Kalimantan Timur, dengan pertimbangan, setiap banjir datang, warga RT 06 dan RT 07 Desa Atap mengalami kondisi yang paling parah. Air bisa menggenang sampai ke atap. Itu sebabnya pihak desa dan kecamatan mengajukan permohonan relokasi pemukiman untuk warga RT 06 dan RT 07.

[Baca selanjutnya..... ↳]

Dirmawan Hatta
Koordinator Tim Pembuat Video Dokumenter Hak Minoritas di kawasan Sembakung, Kalimantan Timur


Mesin tempel bertenaga 5 tenaga kuda itu mendorong ketinting yang kami tumpangi, melawan arus sungai Sembakung yang sedang surut. Di ujung ketinting, Pak Ismail duduk diam sembari mengisap rokoknya, mengawasi aliran sungai, sembari memberi isyarat pada Pak Abdullah yang memegang tuas kemudi di buritan, sembari sesekali tangannya memberikan isyarat setiap kali potongan reranting atau batang pohon yang hanyut menghalang laju. Dengan sebal, saya memandang tebing di kiri kanan yang tiba-tiba menjulang dari permukaan sungai dalam beberapa hari terakhir. Selama empat hari keberadaan kami (saya sendiri, Anggi Frisca dan Nova Rahmat) di desa Atap, kota kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan itu, saya dihantui pikiran jahat untuk melihat sungai Sembakung itu meluap, menenggelamkan tebing-tebing dan gerumbul-gerumbul gelagah yang berkerumun di tepian, juga akar-akar pepohonan, juga pesawahan, juga kampung-kampung...

Mengitari beberapa tanjung --demikian warga setempat menyebut kelokan-kelokan 180 derajat yang membentuk meander sungai-- ketinting kami melaju dengan malas melawan arus, sembari sesekali bergoyang hebat setiap kali diterpa gelombang dari ketinting-ketinting lain yang sedang menghilir. Saya berusaha menandai sejumlah pohon entah dengan buah berwarna merah, pohon-pohon madu (entah namanya menggeris entah pamatodon), dan gerumbul-gerumbul yang saya anggap khas sembari menghitung tanjung, sebelum kemudian menyerah dan membiarkan saya tersesat dalam kepungan pepohonan yang tidak bisa saya namai di kanan kiri sungai.

[Baca selanjutnya.....↳]

Radjimo Sastro Wijono
Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme di komunitas Buda, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat


Di antara hal yang kuingat dalam Workshop Riset Desain I adalah omongan-omongan dari seorang yang menjadi pemateri utama acara yang diselenggarakan di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Ia yang jauh datang dari Yogyakarta dengan bersemangat memberikan materi dan membagi pengalaman-pengalamannya. Ilmunya tak setipis buku pengantar, pengalamannya tak sependek cerita sinetron. Ia pembelajar (orang umum menyebutnya dosen) dari Universitas Gajah Mada. Ia yang namanya sudah kukenal sejak kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang, pada malam itu dikenalkan dan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Pujo Semedi (tanpa gelar akademis, Dr.). Mas Pujo (pangilan yang lebih dia sukai), pada kesempatan pengantar diskusinya sangat membuka wacana dan informatif, pun dalam diskusi yang berjalan sangat mengalir itu. Bagi peserta workshop yang lain mungkin omongan-omongannya sebatas omongan, tapi bagiku sebagian omongannya adalah instruksi. Di antara instruksi yang aku dengar saat itu adalah masalah pakain di lapangan. "…pakailah celana yang banyak kantongnya, seperti celananya tentara berwarna hijau itu, " kata Mas Pujo di salah satu materi dan berbagi pengalamannya malam itu.

[Baca selanjutnya....]

Radjimo Sastro Wijono
Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme di komunitas Buda, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Sebagian besar orang mengenal Pulau Lombok, namun dari yang kenal pulau di timur Pulau Bali ini belum tentu pernah menyinggahinya. Aku termasuk salah satunya, sebelum melakukan penelitian masyarakat Buda di Lombok Utara. Setelah mengenal dalam sebulan, aku merasakan seperti tinggal di tempat impian saat aku masih berusia kanak-kanak. Waktu seperti berhenti, kalau toh dikatakan bergerak ia hanya merambat pelan. Berada di dalam waktu yang terasa abadi menimbulkan keriangan dalam beraktivitas, seperti anak kecil yang sedang bermain. Berada di dalam pulau yang tidak terikat pada waktu, namun pada ruang, seperti tinggal di rumah dengan keamanan dan kenyamanan yang membetahkan.

Pukul 22.48 hari kelima terakhir sebelum aku kembali ke Jakarta aku menikmati temaram malam. Aku masih memunyai lima jam yang sama di Lombok: empat malam menginap di Dusun Todo, dan satu malam lagi di Kota Mataram. Perasaan berat berpisah dengan lingkungan dan masyarakat yang menemaniku dalam memahami budaya yang ada di Lombok Utara sudah kuhinggapi di minggu terakhir ini. Apalagi sayup-sayup kudengar lantunan orang membaca lontar, sebagai bagian prosesi hajat (begawe) yang terdengar sangat khas. Aku tidak tahu apa persis yang dibaca, oleh sebagian besar narasumber mengatakan, biasanya yang dibaca tapal adam (serat galih) atau menak,[1] dan soundscape ini memberi kesan yang nanti tidak mudah kulupakan.

[Baca selanjutnya...]

Dina Amalia Susamto
Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahap 3 di komunitas Orang Sakai, Riau


Seorang Bomo dalam struktur masyarakat Sakai sejak masa lalu merupakan seorang yang istimewa memperantarai dunia manusia dan dunia para hantu. Seorang Bomo berpengaruh dalam menentukan jalan pikiran masyarakat melalui lembaga yang mengurusi keyakinan animisme atau tradisi yang bersangkutan dengan alam atau mahluk halus termasuk pengobatan (dikir). Setelah masuknya Islam Bomo hanya tinggal memegang peran pengobatan, sedangkan upacara keagamaan dipegang oleh kholifah. Masuknya agama Islam tidak hanya mengurangi wewenang Bomo, bahkan ketika gerakan islam Wahabiah yaitu aliran ahlusunah Wal jamaah masuk dari Sumatra bagian Barat, praktik pengobatan dikir dilarang.

Akan tetapi aliran apapun dalam agama Islam yang masuk pada masyarakat Sakai sejak masa kesultanan Siak Sri Indrapura, yang sangat terkenal adalah Naqsabandyah yang diajarkan oleh Abdul Wahab Rokan, tradisi pengobatan dikir tetap dilakukan oleh masyarakat Sakai. Seperti yang ditulis oleh Parsudi Suparlan (1995), karena aliran keagamaan ini belum lama berada pada kehidupan orang Sakai, konflik-konflik antar aliran keagamaan cepat mereda. Sebagian orang Sakai tidak terlibat dalam konflik-konflik tersebut karena mereka tidak merasa menjadi bagian dari dua aliran yang sedang berkembang. Mereka masih lebih percaya pada keyakinan mereka sendiri yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Sakai yang digambarkan Parsudi Suparlan sepuluh tahun yang lalu mungkin telah mengalami perubahan. Bagaimana Bomo masa kini memandang masyarakat Sakai melewati perubahan-perubahan waktu dan transformasi sosial budaya di dalam diri mereka.

[Baca selanjutnya....]

Hikmat Budiman
Peneliti Senior Yayasan Interseksi


Sebelum berangkat ke dusun Benthek, desa Bhoko, kecamatan Gangga, Lombok Utara (dulu Lombok Barat), saya mampir di salah satu isntansi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bertemu dengan seorang teman lama yang kebetulan sedang bertugas di instansi tersebut. Tiba di Bandara sekitar jam 2 siang waktu Lombok, saya dijemput oleh Takeshi Ando, teman yang hendak saya sambangi itu, saya langsung diajak ke kantornya, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah berkenalan dengan beberapa orang staf JICA yang lain, kami berdiskusi tentang beberapa program intervensi ekonomi yang sedang dikerjakan JICA di provinsi tersebut. Setiap orang yang bertanya pada saya tentang maksud kedatangan saya ke Lombok, dan saya jawab bahwa saya akan mengunjungi teman yang sedang meneliti komunitas Buda di kecamatan Gangga, asosiasi mereka pasti langsung tertuju pada para pemeluk agama Budha sebagai salah satu agama resmi yang diakui negara di Indonesia.

[Baca selanjutnya......]

Tarlen Handayani
Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme di kawasan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur


Sembakung. Sebuah tempat yang sama sekali asing dan saya putuskan sebagai tujuan dari penelitian ini, saat sampai di Nunukan, Kalimantan Timur. Dari rencana semula, wilayah penelitian saya adalah Kepulauan Mentawai, tepatnya di Siberut. Namun, saat workshop persiapan sebelum berangkat ke lapangan, tempat penelitan sepakat di pindah ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur atas pertimbangan beberapa informasi, bahwa Siberut terancam tsunami.

Saya menyepakati kepindahan lokasi itu, meski berarti saya harus mempersiapkan semuanya lagi dari awal. Salah satu mentor workshop, Dave Lumenta, memberikan rekomendasi beberapa daerah di sekitar Kecamatan Sembakung atau Sebuku. Dave malah membekali saya dengan data catatan etnografi Desa Sujau di Kecamatan Sebuku, barangkali saya hilang ide, saya bisa pergi ke Sujau.

Waktu persiapan yang saya miliki dari workshop sampai benar-benar pergi ke lapangan hanya dua minggu.  Itu pun saya masih belum bisa memutuskan, daerah mana di Kabupaten Nunukan yang akan jadi wilayah penelitian saya. Mas Hikmat Budiman, Direktur Interseksi, berpesan pada saya, "pakai jurus Tai Chi saja, kepekaan kamu menangkap persoalan yang menjadi penting, karena kamu berangkat dengan tidak tau apa-apa soal Nunukan." Itu sebabnya dari Jakarta, saya singgah ke Balikpapan, menemui beberapa teman yang saya harap bisa memberi gambaran tentang Nunukan. Dua Hari di Balikpapan tidak banyak gambaran yang yang saya peroleh soal Nunukan, bahkan redaktur Tribun Kaltim yang saya wawancaraipun tidak banyak memberikan gambaran mengenai Nunukan. Bagi sebagian orang Balikpapan, Nunukan menjadi wilayah terasa lebih asing daripada Jawa. Akhirnya saya putuskan, saya harus  sampai dulu di Nunukan setelah itu, baru saya memutuskan, wilayah mana yang akan saya teliti. 

[Baca selanjutnya.....]

Oleh Amin Mudzakkir
Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme di Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat

Peneliti yang berkunjung ke Kampung Naga akan menemukan cerita tentang Unpar. Saya sendiri mendapatkan cerita itu untuk pertama kalinya dari Kepala Desa Neglasari. Neglasari adalah nama desa (administratif) dimana Kampung Naga berlokasi. Kata Kepala Desa, demikian dia bercerita sewaktu saya kulo nuwun ke kantornya yang terletak beberapa langkah kaki saja dari parkir Kampung Naga, peneliti yang mengaku berasal dari Unpar akan ditolak di Kampung Naga. Sayang, Pak Kuwu, demikian Kepala Desa bisa dipanggil, tidak menjelaskan panjang lebar kenapa Unpar ditolak di Kampung Naga. Mungkin ada masalah dengan agama, karena mereka non-Islam, begitu dia menduga, dan barangkali mereka tidak “nyunda”, demikian dia melanjutkan dugaannya. Pak Kuwu mengaku mengetahui informasi mengenai penolakan terhadap Unpar di Kampung Naga itu dari cerita orang. Dia belum pernah mengonfirmasi duduk perkara cerita itu secara langsung kepada sesepuh Kampung Naga. “Saya tidak terlalu paham benar cerita itu. Saya belum bertanya langsung ke Kuncen Kampung Naga...”, kata Pak Kuwu.

Mendengar informasi dari Pak Kuwu, saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Unpar? Sejauh yang saya tahu, Unpar, kependekan dari Universitas Parahyangan, adalah sebuah kampung terkemuka di Bandung yang reputasinya sangat baik. Sulit membayangkan, apalagi karena alasan agama dan etnisitas, Unpar ditolak di Kampung Naga. Begitu juga dengan Kampung Naga sendiri, sulit membayangkan sesepuh di sana menolak peneliti atau mahasiswa atau siapapun yang mengaku dari Unpar ditolak gara-gara mereka bukan orang Islam dan bukan orang Sunda. Meskipun Unpar adalah universitas Katolik, saya tahu persis kalau dosen dan mahasiswa Unpar sangat beragam. Banyak orang Islam dan orang Sunda yang jadi dosen dan mahasiswa di sana. Jadi, singkatnya, cerita tentang Unpar yang saya dapat dari Pak Kuwu terasa sangat janggal dan alasan dibaliknya, meski baru dugaaan, sangat tidak masuk akal.

[Baca selanjutnya.....]