Multikulturalisme melihat kemajemukan sebagai basis penyelenggaraan relasi-relasi sosial antar warga negara. Dalam konteks politik, multikulturalisme merekomendasikan kebijakan yang memungkinkan negara berdiri tegak menjamin diversitas kultural tidak saling melumat satu sama lain. Salah satu bentuk ramifikasi gagasan multikulturalisme adalah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang bukan hanya adaptif terhadap konteks sosial di mana proses belajar dilakukan, melainkan juga mampu mendorong peserta didik melihat perbedaan sebagai azas hubungan dengan sesama. Dalam "Literasi, Properti, Jatidiri", novelis Sofie Dewayani mengulas satu soal krusial dalam dunia pendidikan kita saat ini. Ia memberi tekanan pada partikularitas lokal yang seharusnya menjadi sebuah imperatif baru dalam menentukan muatan materi pendidikan di sekolah. Baginya, literasi tidak harus berarti orang menjadi terasing dari lingkungan hidupnya. Baca selanjutnya>>

Apa yang diharapkan dari sebuah sistem pendidikan yang sebagian tenaga pengajarnya merupakan tenaga kerja kelas dua? Ini tentu saja soal sensitif bagi kita. Tapi soal pengkelasan tenaga kerja dalam konteks ini tidak harus semata mengacu pada model formasi sosial sebuah masyarakat, melainkan terutama pada aspek-aspek yang menentukan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi mungkin, bukan slogan kosong setiap rezim pemerintah yang baru berkuasa. Apa yang bisa diharapkan dari sistem pendidikan yang tenaga pengajarnya dibayar bahkan sering lebih murah dari tingkat upah buruh minimum? Apa yang bisa diharapkan dari sebuah sistem pendidikan yang sebagian cukup besar bangunan fisik sekolah dasarnya lebih menyerupai "kandang ayam", seperti pernah diungkapkan dalam puisi seorang profesor ahli pendidikan kita?

Sofie Dewayani, penulis cerita untuk anak-anak dan remaja yang kini tengah menempuh program master di sebuah universitas di Amerika, melukiskan kondisi di atas dalam kalimat-kalimat berikut:

Nanik bukanlah seorang guru di sekolah berlantai keramik, yang sibuk mencari tambahan dengan memberi les privat di sore hari. Sekolahnya berlantai semen, dindingnya muram berhias satu-dua gambar pahlawan yang diam. Tak ada karya-karya anak di sana, atau gambar warna-warni, bulletin board, poster, apalagi semboyan pemicu semangat belajar. Sekolahnya yang menyendiri di pinggiran sawah di pelosok kota kecil Krian terasa gerah, bukan karena jalan batu di depannya berdebu, namun karena anak-anak duduk berdesakan, tiga-empat orang, berbagi satu bangku, satu buku, dan juga keringat yang bau. Janganlah berbicara tentang perpustakaan, karena Nanik harus membiarkan buku pelajaran yang hanya beberapa gelintir itu lusuh akibat harus dipakai bergantian. Di pertengahan tahun 2004, saat banyak sekolah di kota-kota besar menyambut rencana kurikulum baru berbasis kompetensi dengan antusias, Nanik mendengarnya diam-diam. Matanya menerawang, beku seperti sorot mata gambar pahlawan, kosong seperti pandangan mata anak-anak di kelasnya saat menyimak pelajaran.

Sekolah, kita tahu, adalah produk dari bermacam-macam pergeseran paradigma kultural. Tradisi yang bertumpu pada sistem pewarisan pengetahuan secara lisan bertumbukan dengan tradisi baca tulis. Menulis dan membaca pasti bukan sekedar sebuah jenis keterampilan baru, karena ia juga telah menjadi sebuah nilai, norma yang dengan mengingkarinya berarti kita telah melakukan kesalahan fatal. Singkatnya literasi membawa serta di dalamnya selarik harapan sekaligus segunung beban. Harapan untuk bisa melecut punggung budak jajahan agar setapak lebih maju, segunung beban yang tidak jelas benar relevansinya bagi hidup sejumlah orang selain bahwa ia telah menjadi sebuah proyek negara. Tentang ini Dewayani, antara lain, menulis:

Kiranya tak berlebihan seandainya Catherine Prendergast menyebutkan bahwa literasi adalah properti, atau milik kelas tertentu. Dalam bukunya Literacy and Racial Justice, Prendergast menunjukkan bahwa dalam sejarah literasi selalu menjadi alat bagi bangsa-bangsa kolonial untuk mengukuhkan hegemoninya. Literasi tak hanya menjadi hak milik mereka yang dulu tak bisa diakses oleh bangsa yang terjajah, namun juga sesuatu yang kini dibagi-bagikan dengan kemasan ‘kesetaraan, kemajuan, dan modernitas.’ Sepertinya, negara-negara maju tengah mendistribusikan sesuatu milik mereka agar negara berkembang tumbuh bersama-sama. Padahal, yang tercipta adalah suatu bentuk ketergantungan baru. Kita akan terus-menerus mengejar sesuatu itu seperti menggapai fatamorgana, hingga entah kapan. Mungkin sudah saatnya kita bertanya, benarkah literasi menawarkan wacana pembebasan?

Esai Dewayani terlalu penting untuk dilewatkan. Bukan hanya karena kalimat-kalimatnya demikian fasih membunyikan isi pikirannya, tapi juga karena tulisannya kembali menegaskan satu soal fundamental dalam politik kita: pendidikan yang tidak pernah jelas relevansinya bagi hidup orang yang menempuhnya. Silakan baca selengkapanya. Sebagai referensi kami juga menghadirkan esai dengan tema serupa yang ditulis Hikmat Budiman sekitar tiga belas tahun yang lalu.

Tags: Literasi, Properti, Jatidiri

For English please read bellow.

Selama tahun takwim 2006/2007, Yayasan Interseksi akan melanjutkan rangkaian forum diskusi terbatas, yang secara internal kami sebut foracafetaria, untuk membahas bermacam-macam isu dalam kehidupan kontemporer di Indonesia. Pada hari Selasa, tgl. 30 Mei 2006, kami akan menghadirkan Adriana Venny sebagai pembicara yang akan membahas tema "Hukum yang berpihak terhadap perempuan". Ini adalah sebuah tema yang sangat krusial dibicarakan dalam konteks situasi politik di Indonesia belakangan ini. Diskusi akan diselenggarakan di Bukafe, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan hanya untuk jumlah peserta yang sangat terbatas. Adriana Venny adalah pemimin redaksi sebuah berkala tentang isu-isu perempuan yang sangat diperhitungankan di Indonesia, Jurnal Perempuan, sekaligus direktur eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan. Di samping itu, saat ini ia juga tengah menempuh program Doktor di bidang filsafat di Universitas Indonesia. Kebetulan ia juga pernah menjadi salah seorang peserta putaran terakhir Forum Interseksi di Kuningan, Jawa Barat, tahun 2003 yang lalu. Silakan dibaca Acuan Diksusi atau TOR berikut denah menuju lokasi diskusi.


In the fiscal year of 2006/2007, the Interseksi Foundation will continue the series of discussion forum, which we internally dub foracafetaria, to elaborate various issues in contemporary Indonesia. On Tuesday, 30th May 2006, we are inviting Ms. Adriana Venny as the speaker in the forum discussing the women-sensitive legal system that is extremely crucial in the context of current political situations in Indonesia. The discussion will be held in Bukafe, Duren Tiga, Jakarta Selatan (see the map), and is only for limited participants. Ms Venny is the editor-inchief of the highly respected publication on Feminism in the country, Jurnal Perempuan, and is a Ph.D candidate on philosophy at the University of Indonesia. She was also one of the participants to our last Forum Interseksi in 2003 in Kuningan, West Java. For more information, please read the Term of Reference (TOR) of the discussion.

Diversity could both be the greatest strength and the greatest weakness of a country. Indonesia is a country of diversity; it consists of hundreds of ethnic groups with a huge variety of cultures living in thousands of islands. The Interseksi Foundation has been conducting researches to inductively comprehend the importance of multicultural policies in Indonesia to face the dilemmas of cultural diversities that we have been faced with for decades. We also organize cultural campaigns to raise the awarness of people of the virtues of cultural diversities and of cultural reconsiliation. And today we are delightly presenting Mandala Perbedaan (The Circular Arena of Difference), an astonishing computer graphics slideshow created by Ismiaji Cahyono of the School of Art Institute of Chicago, as part of our campaign to promote cultural reconciliation. Cahyono designed the artwork as a respond to the myriad of problems that we have been experiencing with in our contemporary Indonesia. With this gorgeous presentation, Cahyono tries to iluminate the underpinning principles of cultural as well as political phenomena currently occured in our societies. Please check it out in our Gallery. (Macromedia Flash plug-in required).

Beberapa warga Interseksi juga menarasikan pengalaman pribadinya dengan sosok Pramoedya Ananta Toer dalam personal blognya masing-masing. Nama dan karya-karya Pramoedya memang mengisi bukan hanya kepala mereka yang secara khusus mendalami studi sastra atau ilmu-ilmu budaya, melainkan hampir setiap orang yang punya nyali menghidupkan peradaban dengan gagasan-gagasan cerdas. Sobekan-sobekan kenangan/pengalaman tadi tentu menarik untuk dibagi bersama. Kami menurunkan kembali beberapa cerita tersebut untuk kita semua di halaman Community(Blog).

Pram bukan hanya dibaca oleh kelompok-kelompok susastra melainkan oleh hampir semua kalangan pembaca di dunia. Mungkin ia merupakan orang Indonesia yang karyanya paling banyak dibaca bahkan sejak Indonesia belum lagi terbentuk. Beberapa warga komunitas Interseksi tentu saja adalah juga pembaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Pram ternyata bukan hanya sebuah nama yang menjulang tinggi jauh di cakrawala, melainkan juga sosok pribadi yang sangat mudah diakrabi. Ia bukan seniman yang bersinggasana di awan dan dari sana menorehkan karya-karyanya, melainkan orang kebanyakan yang sehari-harinya, sekurang-kurangnya pada sisa umur di hari tuanya, begitu peduli bahkan pada soal membakar sampah. Kepergian Pram, begitu ia biasa dipanggil, seperti mengorek kenangan kami tentang sosok istimewa ini. Dan apa yang lebih tepat, lebih intim sekaligus mendunia, untuk menuliskan kenangan semacam itu di zaman internet sekarang ini selain Blog? Philips J. Vermonte, misalnya, menceritakan kenangannya tentang Pram dalam sebuah Blog yang dia kirimkan ke milis Interseksi. Philips antara lain menulis:

Suatu hari di tahun 1994, saya mewawancarai Pram di rumahnya, di daerah Utan Kayu Jakarta. Biasalah, wawancara untuk majalah Polar yang kita terbitkan di kampus dulu itu…he..he. Ketika sampai di rumahnya, Pram sedang tidur siang. Istri Pram yang ramah menawarkan untuk menunggu. “Satu jam lagi paling sudah bangun”, katanya. Benar, tidak sampai satu jam Pram sudah bangun dan menemui kami, mengenakan celana training serta kaus kaki dan sandal. Waktu itu mungkin umur Pram sudah sekitar 70 tahun. Selama perbincangan, asap tak henti mengepul dari rokok Pram.

Pram adalah orang yang sangat energik, jelas tampak dari cara bicara dan pandangan matanya yang tajam. Dia bilang waktu itu, “sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Jika angkatan muda mati rasa, matilah sejarah sebuah bangsa.” Kalimat itu yang saya ingat dari wawancara dengan Pram hingga sekarang.

Philips adalah seorang kandidat doktor ilmu politik yang sekarang sedang suntuk belajar di Northern Ilionis University. Cerita lengkap tentang kenangannya pada sosok Pram memperlihatkan bahwa ternyata ia, seperti warga Interseksi yang lain, juga pernah menaruh perhatian cukup besar pada perdebatan gagasan-gagasan kebudayaan di Indonesia. Ia membaca silang gagasan antara kelompok yang menamakan dirinya Manikebuis (Manifesto Kebudayaan) dengan kelompok LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) bahkan sebelum ia membaca karya-karya Pram.

Hikmat Budiman membagi momen duka yang sama, meskipun dengan penekanan yang berbeda, pada situs blog pribadinya. Seperti Philips, kebetulan ia juga sempat mengenal Pram sebagai sosok pribadi di rumahnya di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. Ia, misalnya, menulis:

Dalam salah satu kunjungan ke rumahnya, saya sempat membuka-buka sebuah buku tamu yang ada di ruang tamu rumahnya. Rupanya itu adalah buku tamu ketika Pak Pram pernah menderita sakit beberapa waktu sebelumnya. Yang membuat saya sedikit melotot adalah karena di buku tamu itu, Mochtar Lubis tercatat sebagai tamu pertama yang datang menjenguk. Padahal semua orang yang mengenal kedua tokoh tersebut pasti tahu betapa sengitnya perselisihan (ideologis) di antara keduanya. Ini adalah sebuah pelajaran sangat penting bagi saya: bahwa hubungan personal tidak patut diputus bahkan dengan orang yang secara politik dan ideologis bermusuhan.

Kami yakin masih banyak orang yang, dalam caranya sendiri, menanamkan Pram dalam keping kenangannya agar kepergiannya tidak menguap begitu saja dari sisi personal masing-masing orang. Pram memang telah wafat, tapi ia tidak pergi ke mana pun karena namanya terpahat kuat pada hati kita.

Tags: Kenangan atas Pram

MONDAY, MAY 01, 2006


Pramoedya Ananta Toer, yang akrab dipanggil Pram, berpulang kemarin. Di tahun 1960-an, sebagai tokoh utama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang sangat dekat dengan PKI, dia sangat ‘galak’. Pram keras berpendirian bahwa seni bukanlah hanya untuk seni. Bagi Pram yang revolusioner, seni harus mencerminkan realitas sosial dan harus bisa digunakan sebagai mesin penggerak perubahan sosial. Karena itu, banyak orang menyebut bahwa karya-karya Pram berciri realisme sosial.

Pram berseteru hebat dengan pegiat kebudayaan yang kerap disebut sebagai kelompok Manikebu, Manifes Kebudayaan. Pegiat Manikebu menolak determinasi seniman-seniman kiri, yang relatif berkuasa saat itu, untuk menjadikan seni dan kebudayaan sebagai alat revolusi. Di seberang Pram, berdirilah para budayawan aktifis Manikebu yang dimotori antara lain oleh Wiratmo Soekito. Di dalam kelompok Manikebu, ada juga Goenawan Mohammad (GM) yang kala itu masih muda usia.

Kisah perseteruan Manikebu dan Lekra saya temukan tidak sengaja di suatu hari di tahun 1993, saat masih kuliah di Bandung. Sebagaimana banyak mahasiswa lain di masa itu, saya sering pergi ke pasar loak Cikapundung, dekat alun-alun kota Bandung. Cikapundung terkenal sebagai tempat jual beli majalah-majalah bekas edisi lama.

Di sana bisa kita temukan juga edisi-edisi lama majalah Prisma yang merupakan arena pergulatan pemikiran para intelektual dan tokoh pemikir besar kita. Di majalah Prisma yang terbit rutin di tahun 1970-an dan 1980-an kita bisa baca tulisan-tulisan dari Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Mochtar Pabottingi, Dawam Rahardjo, Nurcholis Madjid dan banyak tokoh lain saat mereka berusia sekitar akhir 20-an atau pertengahan 30-an.

Tulisan panjang mengenai polemik Manikebu itu saya temukan di dalam rubrik Selingan majalah Tempo edisi lama, yang saya beli di Cikapundung. Bagi seorang mahasiswa seperti saya, yang lahir dan dibesarkan di masa Orde Baru, membaca polemik Manikebu sangat memberi inspirasi dan membuka mata betapa keringnya rezim Orde Baru yang mengharamkan pertarungan ide-ide. Sebaliknya, dari tulisan itu kita juga bisa belajar betapa menakutkannya jika kekuatan politik dominan memaksakan ide-nya, seperti Lekra menghantam Manikebu. Tapi, itulah sejarah, yang harus ditulis dengan jujur.

Lepas dari pilihan politiknya di tahun 1960-an dulu, Pram tetaplah sastrawan besar. Saya menyukai karya-karya Pram, seperti saya juga menyukai tulisan-tulisan GM di rubrik Catatan Pinggir majalah Tempo. Cara Pram bertutur dalam Tetralogi Pulau Buru amat indah dan menggugah semangat untuk melawan ragam penindasan. Mungkin semangat perlawanan itu yang menjadi alasan Kejaksaan Agung di masa Orde Baru melarang peredaran empat buku novel tetralogi: Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Rumah Kaca, dan Jejak Langkah, yang dikenal sebagai Tetralogi Buru.

Melalui tetralogi, Pram berkisah mengenai semangat perlawanan kaum muda melawan kolonialisme di bumi Nusantara, lewat tokoh Minke, seorang pemuda Jawa berpandangan maju di zamannya, dan juga melalui tokoh Mas Marco dan Tjokro. Diceritakan juga Kartini dan Dewi Sartika.

Tokoh-tokoh dalam tetralogi seperti fiksi, tapi juga seperti sejarah kita yang nyata. Karena itu Pram sering juga disebut sebagai penulis novel sejarah. Pergulatan kisah dalam tetralogi serupa dengan kisah perjuangan para tokoh nasionalis awal kita, di tahun 1920-an dan 1930-an. Tokoh Minke, menurut banyak orang adalah representasi seorang tokoh pers nasional Tirto Adi Suryo. Sementara Mas Marco dan Tjokro, dalam novel Pram itu, tampak merujuk pada Marco dan Tjokroaminoto dan organisasi Sarekat Islam, yang merupakan dua tokoh dan organisasi penting dalam sejarah pembentukan nasionalisme Indonesia yang menghancurkan kolonialisme Belanda.

Suatu hari di tahun 1994, saya mewawancarai Pram di rumahnya, di daerah Utan Kayu Jakarta. Biasalah, wawancara untuk majalah Polar yang kita terbitkan di kampus dulu itu…he..he. Ketika sampai di rumahnya, Pram sedang tidur siang. Istri Pram yang ramah menawarkan untuk menunggu. “Satu jam lagi paling sudah bangun”, katanya. Benar, tidak sampai satu jam Pram sudah bangun dan menemui kami, mengenakan celana training serta kaus kaki dan sandal. Waktu itu mungkin umur Pram sudah sekitar 70 tahun. Selama perbincangan, asap tak henti mengepul dari rokok Pram.

Pram adalah orang yang sangat energik, jelas tampak dari cara bicara dan pandangan matanya yang tajam. Dia bilang waktu itu, “sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Jika angkatan muda mati rasa, matilah sejarah sebuah bangsa.” Kalimat itu yang saya ingat dari wawancara dengan Pram hingga sekarang.

Ketika ditanya mengenai pelarangan buku-buku karyanya oleh Kejaksaan Agung, Pram bilang: “Karangan saya adalah seperti anak saya. Mereka bebas menemukan jalannya sendiri, apakah akan dilarang atau diterima orang banyak”. Lagipula, kata Pram, “pelarangan tidak berarti apa-apa, karena ide tidak bisa di kerangkeng dan ide punya kaki. Dia akan bergerak sendiri, kalau tidak sekarang, ya pasti suatu hari nanti.”

Betul juga. Tubuh Pram yang terpenjara sebagai tahanan politik selama beberapa tahun di Pulau Buru, tidak menghalangi pikirannya yang terus bergolak. Bahkan di pulau Buru lah empat buku novel yang dahsyat itu tercipta. Proses penciptaan novel tetralogi pulau Buru itupun sangat luar biasa. Pram khawatir tidak mungkin bisa keluar dari Buru hidup-hidup dan menyelesaikan empat novelnya itu. Pram lalu memutuskan untuk mulai mengarang empat novel itu di dalam kepalanya, lalu menceritakannya secara lisan kepada rekan-rekannya sesama tahanan politik di pulau Buru. Pram dibebaskan dari Buru pada tahun 1979, lalu mengalami masa tahanan rumah hingga tahun 1992.

Jujur saja, saat mewawancarai Pram itu saya belum pernah membaca tetralogi pulau Buru. Modal wawancara cuma tulisan mengenai Manikebu itu. Setelah wawancara, saya bertekad akan mencari keempat novel itu dan membacanya. Akan tetapi, larangan Kejaksaan Agung dan teror Orde Baru rupanya sangat efektif. Jarang sekali orang menyimpan novel itu. Saya cari di Palasari, pasar buku di Bandung, tidak ada. Mungkin ada satu dua yang menyimpan, tapi tidak berani sembarangan menjual.

Jauh sebelum wawancara Pram itu, suatu hari di Palasari seorang penjual buku berbisik pada saya yang masih duduk di semester-semester awal kuliah: “Dik, mau nggak nih ada buku yang barusan dilarang Kejaksaan”. Saat saya bilang mau, ternyata dia menunjukan buku terjemahan karya Kunio Yoshihara, mengenai erzast capitalism. Buku itu diterbitkan Yayasan Obor, diterjemahkan menjadi “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”. Kunio Yoshihara membahas kroni-kroni bisnis Suharto, dan juga kroni-kroni bisnis para penguasa otoriter lain di Asia Tenggara sepanjang 1970-an dan 1980-an. Ketika saya datang lagi ke toko yang sama untuk mencari buku-buku Pram, si penjual buku hanya menjawab dengan gelengan kepala.

Buku-buku karya Pram baru terbaca oleh saya di awal tahun 2001. Yang pertama tentunya adalah empat novel tetralogi itu. Berikutnya adalah novel berjudul Arok Dedes, baru Perburuan dan yang lainnya. Sepulang studi dari Australia di akhir tahun 2000, saya menjadi pengangguran beberapa bulan lamanya, sebelum lamaran kerja menjadi peneliti diterima. Jadi, ada banyak sekali waktu luang..he..he..he. Selama menganggur, teringat niat lama membaca buku-buku Pram yang saat itu telah dijual bebas.

Zaman berubah, buku-buku karya Pram mudah didapat. Tidak perlu lagi membeli dan membacanya sembunyi-sembunyi. Saya sering mendorong mahasiswa saya di Jakarta untuk menyempatkan membaca tetralogi itu, untuk melengkapi bacaan novel-novel pop yang banyak digandrungi sekarang. Agar kita tidak menjadi angkatan muda yang mati rasa justru di era ketika penguasa hampir tidak mungkin lagi memasung dan memenjara pikiran anak bangsanya sendiri.

Dekalb, 30 April 2006
philips vermonte

Tags: Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca, Jejak Langkah, Manikebu