Posted by Hikmat Budiman


Tahun 2000 yang lalu, ketika saya pertama kali merencanakan serial diskusi dua bulanan di kantor the Japan Foundation (JF), Jakarta, yang di kemudian hari menjadi Forum Interseksi itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa forum tersebut akan bertahan cukup lama. Sampai tahun 2007 ini. Seri diskusinya sendiri baru dimulai menjelang akhir tahun 2001, karena selama tahun 2000 ada beberapa aktivitas lain yang lebih mendesak, dan saya masih harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru saya masuki waktu itu.

Sebelum menyelenggarakan diskusi serial tersebut, tahun 2000 saya mengorganisir sebuah workshop nasional beberapa LSM yang bergerak di bidang kebudayaan. Pesertanya merentang dari Aceh, ke Nias, Jambi, Padang, Yogyakarta, Mataram, Pontianak, Makasar, Maumere, sampai Jayapura. Sebagian bahkan saya datangi sendiri ke tempat kerjanya sebelum dipilih menjadi peserta. Karena saya praktis bekerja sendirian (dibantu satu orang teman staf Japan Foundation lain yang mengurusi administrasi), saya jelas kewalahan kalau harus memandu seluruh acara workshop seorang diri. Bisa jebol mulut saya kalau terus-menerus ngoceh selama hampir lima hari. Padahal saya melihat bahwa para peserta workshop banyak yang sudah sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Karena itu secara spontan saya memutuskan untuk melibatkan seluruh peserta sebagai pengatur lalulintas acara. Maka jadilah workshop itu sebuah forum yang sepenuhnya diatur oleh para pesertanya sendiri. Dari situ saya mulai merasa bahwa format semacam itu mungkin lebih cocok untuk kalangan LSM atau kelompok intelektual publik pada umumnya.

Di akhir workshop, teman-teman peserta sepakat membuat sebuah jaringan kerja multikulturalisme, yang lantas disebut Jaringan Keanekaragaman Budaya Nusantara (JKBN). Penggerak utama jaringan ini adalah Mas Tom Ibnur, seniman senior dari Jambi yang pernah menjadi direktur Dewan Kesenian Jakarta, Halilintar Latief dari Makasar, Nico Andasputra dari Dayakologi, Edy Utama, pelanglang budaya dari Sumatra Barat, Markus Binur dari Papua, dan beberapa teman dari Yayasan Kelola (waktu itu masih berkantor di Solo). Selain lewat milis, JKBN pernah mengadakan beberapa pertemuan yang menghasilkan beberapa agenda kerja cukup menarik. Salah satunya adalah rencana mengadakan festival budaya pesisir Nusantara. Sayangnya, karena penggiatnya tinggal berjauhan di segenap pelosok tanah air, jaringan ini tidak bisa efektif. Karena kesibukan kerja di kantor, saya sendiri tidak bisa terlalu banyak terlibat tentu saja. Singkatnya, jaringan itu sampai sekarang mungkin masih ada gunanya, karena konon beberapa teman anggotanya masih sering kontak satu sama lain. Mas Tom saya dengar sempat bekerjasama dengan Mas Halilintar dalam mengekplorasi khasanah tari Melayu. Milisnya juga sempat sangat ramai dengan diskusi kebudayaan. Tapi ia gagal dikembangkan menjadi sebuah pelembagaan yang mapan.

Forum Interseksi tidak dirancang sebangun dengan workshop LSM kebudayaan tadi. Kantor JF juga tidak memberi beban muluk-muluk bahwa program diskusi ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Kebetulan salah seorang teman lama yang saya kenal jauh sebelum saya kerja di JF, Maho Sato, ditugaskan di kantor JF Jakarta mulai tahun 2001. Ia sangat antusias mendengar rencana program ini. Maka jadilah, bulan Oktober 2001 seri diskusi ini dimulai. Peserta waktu itu, kalau tidak salah ingat, mungkin tidak sampai 20 orang. Tema pertama diskusi adalah tentang posisi organisasi masyarakat sipil (CSO) setelah era kekuasaan Abdurahman Wahid berakhir. Narasumber yang diundang adalah Muji Sutrisno dan Hermawan Sulistyo (waktu itu seri diskusi ini masih menggunakan konsep narasumber dari luar). Tapi karena Hermawan Sulistyo berhalangan hadir, dia merekomendasikan koleganya, Juni Thamrin dari IPGI Bandung. Dari Bandung Thamrin membawa serta seorang anak muda yang kelak sangat ikut menentukan kelanjutan hidup Interseksi, Sapei Rusin. Saya juga mengundang teman dari CSIS, Landry Subianto. Karena kebetulan Landry sedang harus bertugas ke luar negeri, dia merekomendasikan seorang kolega barunya yang kelak menjadi salah satu tokoh penting gerakan intelektual ini, Philips J. Vermonte. Anak muda ini pula yang berulang-ulang mengucapkan kata "Interseksi" untuk menjelaskan konsepnya tentang CSO. Landry sendiri bergabung dengan Interseksi mulai dari putaran diskusi di Bandung. Dari seorang sahabat lama semasa di Yogyakarta, saya juga mendapat satu nama yang di kemudian hari menjadi orang yang paling berdedikasi, M. Nurkhoiron dari yayasan Desantara. Dari LIPI saya mengundang Gutomo Bayu Aji, peneliti muda yang sempat menggantikan posisi saya di sebuah pusat penelitian di UGM beberapa tahun sebelumnya.

Ada beberapa kesan yang menempel kuat di otak saya tentang orang-orang muda ini. Ketika pertama bertemu Sapei, misalnya, saya sangat terkesan dengan logat bahasa Indonesianya yang "Sunda" banget. Yang lebih lucu adalah kenangan tentang Philips. Ketika pertama bicara di telefon, mendengar nama lengkapnya saya mengira dia orang Ambon dan Kristen. Tapi ketika sudah bertemu in person, bayangan saya amburadul seketika. Yang muncul di hadapan saya adalah seorang muda yang imut-imut, rambut belah pinggir, dan paling banyak tanya soal letak tempat sholat dzuhur di kantor JF. Mereka masih terkesan, atau mungkin berusaha mengesankan diri, sebagai orang-orang yang "serius" waktu itu. Sikap kocak dan ulah dogol mereka baru muncul setelah pertemuan Bandung.

Setelah diskusi selesai, kami ngobrol di ruang VIP kantor JF, sekaligus membicarakan putaran kedua diskusi. Beberapa hari sebelum itu, kebetulan saya sempat ngobrol dengan teman lama saya, Sugeng Bahagijo dari INFID, dan kami sempat nyinggung soal radikalisme dan prospek demokrasi di Indonesia. Saya mengundang Sugeng datang ke diskusi, tapi ia berhalangan. Ketika ngobrol soal rencana diskusi putaran kedua, saya mengusulkan tema tentang komunalisme dan demokrasi, dan teman-teman setuju. Karena diskusi di Jakarta cenderung sulit konsentrasi, peserta usul diadakan di luar Jakarta. Ada yang usul agar dilakukan di Bandung. Semua setuju. Di Bandung pulalah nama "Interseksi" mulai disepakati sebagai panggilan-akrab untuk forum diskusi serial ini: Forum Interseksi. Dari Bandung ada pula satu peserta termuda yang di belakang hari menjadi salah satu andalan Interseksi, Diding Sakri. Dari hampir setiap kota lokasi diskusi, Interseksi niscaya mendapat tambahan sumberdaya yang memperkuatnya: di Sukabumi Interseksi mendapatkan Ridwan Al-Makassary dan Jojorohi; di Kuningan ikut bergabung Irene H. Gayatri, Mashudi Noorsalim, Astara Amantya, Adriana Venny, dan Sobar Harsini. Selebihnya, seperti kata orang, adalah sejarah.

Kalau workshop JKBN banyak berisi tokoh-tokoh senior dan mumpuni di bidangnya, Forum Interseksi justru berisi tokoh-tokoh yang masih sedang dalam masa pembentukan. Tahun 2001 Sapei dan Diding belum lama lulus dari ITB, Philips baru beberapa bulan lulus dari Australia, dan Khoiron juga belum lama lulus dari UGM. Tapi mungkin karena itu forum ini bisa lebih panjang usianya. Hanya tiga orang yang termasuk golongan tua waktu itu: saya sendiri (33), Didik Supriyanto (35) dari Detik.com, dan Chaedar Bamualim (35) dari Pusat Bahasa dan Kebudayaan UIN Jakarta. Selebihnya rata-rata berusia tiga puluh tahun ke bawah.

Enam tahun kemudian, tahun 2007. Anak-anak muda tadi sudah menjadi tokoh-tokoh terpenting di lembaganya masing-masing. Beberapa dari mereka ada yang kini usianya lebih tua daripada saya sendiri ketika Forum Interseksi dimulai. Sebagian dari mereka, untungnya, tetap bisa ikut dalam Forum Interseksi 2007 kali ini. Selebihnya adalah para peserta baru, masih sangat muda dan, seperti generasi peserta sebelumnya, penuh antusiasme. Para peserta baru bahkan bisa disebut lebih unggul dalam satu hal: mereka sanggup menulis paper 15 halaman untuk diskusi. Dulu saya hanya mensyaratkan makalah 3-5 halaman saja untuk setiap peserta. Saya penasaran ingin melihat bagaimana interaksi antar generasi berlangsung dalam forum yang niscaya penuh kegembiraan merayakan perbedaan pendapat itu.

Sebelum kelupaan, saya ingin menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baru Forum Interseksi 2007. Terima kasih untuk semua yang telah mengirimkan makalah untuk ikut seleksi yang, karena satu dan lain hal, belum bisa berpartisipasi tahun ini.

Tags: Forum Interseksi, Jaringan Multikulturalisme, Gerakan Intelektual Publik

Monthly Discussion, Tuesday, May 15th, 2007.

We are inviting Akiko Horiba to our montly discussion on May 15th, 2007. Ms. Akiko is a Ph.D candidate at Sophia University, Tokyo, Japan. Currentyly she is doing a research in Ambon for her dissertation. We invite her to discuss some of the finding of her research on Ambon conflict from an insight of social movement theory and civic relations perspective. She begins with a basic question why instead of abating the Ambon Conflict was expanded throughout some other areas in Molucas region.

As we know, violent conflict in Ambon spread not only inside of the Ambon Island but also throughout the Maluku Province. Ordinary people were divided into two communities – Christian and Muslim – and involved in the violence. Many analysts said that there was conspiracy behind the Ambon conflict. Though not altogether denying that, Akiko's interest is not “Why” and “Who” started the conflict. Her focus of study is on why ordinary people, even women and children, involved in the violence and expanded the conflict, and how people were mobilized into two communities and fought each other.

In her presentation Akiko will discuss the mobilization process in Ambon conflict and comparing the Christian and the Muslim community by using the insights of Social Movement Theory and the perspectives of civic relations. First, She will explain why Social Movement Theory is useful to analyze the conflict and to understand people’s involvement of conflict, mainly about collective action framing and mobilization structures. Secondly, She will look at the Ambon civic relations, especially city of Ambon, in order to get deeper understanding of mobilization structures. To observe the civic life, we can find strong relationship between mobilization and existent network and social category. And finally she will describe the reason why Ambon conflict expanded.

It is hoped that once we understand the people’s mobilization process, we can analyze deeply the conflict itself and also we can get new perspectives for peacebuilding and conflict prevention.

The discussion is started at 3 p.m on Tuesday, May 15th, 2007. Please confirm your participation either by phone at 021-7820-444 (work hour with Amel) or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.

Tags: Ambon conflict, Violent conflict, Mass mobilization, Social movement theory.

Catatan Diskusi INTERSEKSI, 25 April 2007
Oleh Irine H. Gayatri



Diskusi iNTERSEKSI kali ini bertema “Aktor-aktor Non –negara dan Lingkaran Kekerasan di Papua”, yang dipresentasikan oleh Muridan Satrio Widjojo, kandidat Ph.D pada Fakultas Sejarah Universitas Leiden, Belanda. Muridan yang saat ini bekerja di LIPI telah mendalami risetnya selama hampir 14 tahun di Papua sebagai seorang antropolog. Papua senantiasa berada dalam situasi konflik, terutama akhir-akhir ini yang diakibatkan oleh ketidakjelasan dan inkonsistensi penerapan kebijakan otonomi khusus. LIPI secara khusus telah melakukan penelitian selama tiga tahun dengan isu-isu konflik dan resolusi konflik Papua. Salahsatu aspek yang dilihat adalah pembentukan KKR dari sudut pandang model pembentukannya, apa sajakah kasus kekerasan yang dicakup dalam KKR? Hal ini menegaskan perlunya suatu ‘buku putih kekerasan di Papua. Muridan melakukan penelitian kecil-kecilan selama dua minggu untuk melihat apa yang terjadi disana. Pengetahuan yang diperolehnya di lapangan itu dibaginya kepada forum diskusi INTERSEKSI.Isu sentral yang dibidiknya adalah kekerasan dan actor-aktor pelakunya.
Ada kecenderungan para akademisi Barat melihat negara adalah aktor utama dalam kekerasan di Papua. Hal ini tampak dalam beberapa referensi mengenai Papua seperti yang ditulis oleh Robin Osborne mengenai ‘secret war’, juga oleh Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong tentang ‘obliteration of people’, yang dikutip oleh kajian akademisi Yale University dengan kesimpulan bahwa ‘telah terjadi genocide di Papua’. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa literatur tentang Papua yang ditulis oleh akademisi internasional memiliki beberapa kelemahan antara lain sumber-sumber tulisan yang cenderung sepihak dan terlalu menonjolkan kekerasan Negara.

Pengamatan terhadap kasus-kasus kekerasan di Papua menunjukkan bahwa adalah berbahaya untuk mengambil kesimpulan bahwa ‘terdapat 150 ribu orang meninggal di Papua” hanya dari beberapa kasus dan sumber yang terbatas. Inilah yang disebut ‘mitos kekerasan’. Oleh karenanya, dipandang dari sudut pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), diperlukan keseimbangan informasi yang bisa diperoleh dari semua pihak. Untuk mengetahui hal ini dilakukanlah pengumpulan data kasus-kasus kekerasan di papua yang berlangsung semenjak periode tahun 70 an dan 80 an, selain kasus –kasus terbaru. Berdasarkan pengamatan di lapangan , periode 80 an adalah masa-masa ‘gelap’ dalam sejarah HAM di Papua. Tahun 90 an, juga didorong oleh reformasi di Indonesia, data-data mengenai kekerasan di Papua mulai bisa diperoleh. Penelusuran terhadap kasus-kasus menunjukkan bahwa pelaku kekerasan bukanlah hanya TNI atau polisi atau aparat pemerintah. Kalangan organisasi sipil non pemerintah atau actor non Negara juga telah ikut berperan melakukan kekerasan dalam beberapa kasus. Namun, mengapa hal ini tampaknya luput dari perhatian? Tidak mudah untuk mengajukan sudut pandang ini. Opini bahwa ‘NGO dan actor-aktor non Negara turut menciptakan mitos kekerasan di papua’, menuai sejumlah kritikan tajam dari kalangan NGO dan aktivis pro Papua Merdeka di luar negeri.

Persepsi terhadap ‘rights of self determination’
Faktanya memang terdapat kekerasan di Papua karena NKRI menolak ‘self determinism of the papuans’ di samping itu terdapat akibat-akibat dari protes yang dijawab dengan kekerasan senjata oleh militer dan polisi. Sikap Indonesia yang menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia ini menyebabkan reaksi, selain itu ditambah dengan sejarah gerakan mileniarisme yang mempercayai bahwa dalam situasi krisis akan muncullah messiah. Mitos ini kemudian ditransformasi menjadi suatu keinginan untuk merdeka, sebagai ‘rumah bagi orang papua yang hilang hak nya’. Dalam praktek sehari-hari, ‘merdeka’ bagi orang papua yang tinggal di daerah pantai artinya bebas menangkap ikan.

Aktor-aktor pelaku kekerasan
Karena sorotan yang terlanjur besar terhadap actor-aktor Negara, peran kelompok lain yang melakukan kekerasan menjadi hilang. Pengamatan yang mendalam dan krononogis terhadap kejadian Abepura tahun 2006 misalnya mengungkapkan apa yang terjadi sebelum polisi melakukan sweeping ke asrama mahasiswa. Jalinan operasi rahasia yang dipersiapkan secara cermat dilakukan oleh kelompok aktivis gerilya dari wilayah pegunungan dengan motif untuk melakukan pembalasan terhadap peristiwa sebelumnya, tragedi Arso. Kejadian di abepura 2006 terhadap perwira AURI cukup terorganisir dimana pelakunya kemudian melarikan diri ke arah pantai dan dengan speedboat menuju ke perbatasan. Di kasus ini pihak brimob tidak berdaya melakukan apapun karena takut dituduh melanggar HAM. Dalam kasus di atas disayangkan kecenderungan sikap NGO yang enggan membicarakan soal kekerasan yang dilakukan oleh actor non Negara.

Siklus Kekerasan: Fokus KKR
Siklus kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan di kampong-kampung, bahkan menjadi bagian dari kesadaran anak-anak di wilayah pegunungan di Papua. Pengalaman atau ‘mitos’ kekerasan ini diinternalisasi dalam simbol-simbol atau ungkapan budaya mereka. Dalam konteks ini, maka ketika terjadi peristiwa saling membalas, korbannya kebanyakan adalah masyarakat biasa. Inilah yang menjadi perhatian KKR. Kekerasan lain yang dilakukan oleh sesama orang papua juga menuntut perhatian, seperti perang suku. Inilah yang mendorong diadakannya perjanjian perdamaian tahun 1994 melalui pertemuan 7 konfederasi suku-suku. Baru-baru ini, 21 April 2007 di Dani terdapat 10 orang meninggal karena perang suku. Tahun 2006 terjadi perang suku antara suku Dani dan suku Damal. Penyebabnya beragam, mulai dari persoalan keluarga yang berkembang menjadi masalah antar klen; persaingan ekonomi, yang ditambah oleh pengelompokan aktor dan kepentingan baru. Kekerasan lainnya dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat. Kasus kekerasan juga terjadi terhadap pendatang, sehingga memicu munculnya asosiasi pendatang, dan memancing seruan pejabat di Jakarta bahwa ‘transmigran kalau perlu dipersenjatai’.

Kesimpulan
Kasus-kasus kekerasan harus ditempatkan pada konteksnya dan dengan keseimbangan informasi mengenai pelakunya, apakah itu actor Negara maupun non Negara. Korban pun bisa berasal dari berbagai latar belakang. Kesamaan kepentingan antara pelaku Negara dan non Negara terhadap adanya kekerasan, serta tidak meletakkan kekerasan dalam konteks sebenarnya akan mengurangi upaya perdamaian.

Tags: Papua, Violence in Papua, Non-state Actors