Salah satu kekuatan Negara yang jarang dibahas adalah kemampuan Negara dengan perangkat narasinya untuk menciptakan partisi2 imajiner, baik yang bersifat spasial ('wilayah NKRI') atau pun yang bersifat temporal (misalnya periodisasi sejarah).Perbatasan dalam wacana negara selalu diasosiasikan sebagai sebuah sekat yang dilihat dengan ajeg, kaku dan otoritatif - sebuah sekat yang membedakan identitas, ruang dan sejarah. Sayangnya, sekat ini juga mempengaruhi arah perkembangan studi-studi di Indonesia tentang perbatasan.

Kasus dari penelitian Dave Lumenta di Kalimantan Timur yang mencoba memahami sejarah hubungan masyarakat suku Dayak Kenyah dengan proses (nation-)state making sejak zaman kolonial hingga sekarang, menunjukkan bahwa sebuah pendekatan dan metodologi baru diperlukan bagi analisa-analisa sosial dalam memahami dinamika wilayah perbatasan. Sebuah pendekatan baru menuntut kita untuk melihat wilayah perbatasan sebagai sebuah kontinuum ketimbang sebagai 'sekat'.

Diskusi bulanan Yayasan Interseksi putaran ke-23 akan membahas tema problemtik tentang isu-isu perbatasan (border issues). Pembicara yang akan memantik diskusi kali ini tidak lain adalah Dave Lumenta sendiri. Diskusi akan diadakan pada:

Hari/tgl: Senin, 27 Oktober 2008

Waktu: Jam 15.00 - selesai

Tempat: Kantor Yayasan Interseksi
               Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 39
               RT 003/RW 01, Kelurahan Lenteng Agung
               Jakarta Selatan 12610
               Telp./Fax.: 021 7820 444
               Email: office [at] interseksi [dot] org; interseksi [at] gmail [dot] com
Seperti biasa, karena keterbatasan tempat, diskusi ini hanya untuk jumlah peserta yang terbatas. Silakan konfirmasikan kehadiran Anda melalui 021-7820 444 (Risna) atau email ke interseksi[at]gmail[dot]com

Posted by Dina Amalia Susamto

Workshop Penulisan Laporan tanggal 13 sd 15 Oktober 2008, membahas laporan akhir yang ditulis oleh peserta program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural yang diselenggarakan oleh Yayasan Interseksi dan Hivos. Workshop ini dimulai dari presentasi Ana Westy tentang universalisme HAM dalam kebijakan publik di daerah pada pemenuhan hak kesehatan masyarakat kota Banjar. Tulisan Westy awalnya mempertanyakan tentang universalisme yang berlaku bagi masyarakat lokal di satu sisi, sementara di sisi lain universalisme dalam HAM berasal dari konsep luar. Bagi Westy kebijaksanaan adanya otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah leluasa dalam membuat kebijakan sesuai kebutuhan, seperti walikota Banjar yang membuat kebijakan Puskesmas gratis bagi masyarakat Banjar. Westy melihat peng-gratisan Puskesmas tersebut sebagai pemenuhan hak yang membantu masyarakat miskin berobat gratis sehingga tidak membebani warga masyarakat. Selama ini kesehatan tidak terlalu diperdulikan oleh pemerintah. Padahal kesehatan adalah salah satu penyebab kemiskinan. Orang yang sakit tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa mengobati sakitnya, dan karena sakit, orang miskin tidak akan bisa bekerja sehingga ia akan terus hidup miskin. Dengan alasan tersebut Westy melihat bahwa kebijakan yang dilakukan walikota Banjar bernilai positif, meskipun kemudian diketahui bahwa kebijakan puskesmas gratis saja tidak cukup dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat Banjar.
[Baca selanjutnya...]

Dina Amalia Susamto

Kita memang harus selalu mengingat konflik-konflik kekerasan yang sering kita saksikan di media-media. Ketika nyawa begitu mudah dipaksa lepas dari tubuh yang masih menginginkan kehidupan dan bahkan kebanyakan tubuh-tubuh yang tergolek kaku tersebut, atau terkapar luka-luka di jalanan, rumah sakit, adalah orang-orang yang masih berusia muda membuat kita menahan nafas kecewa, alangkah sayangnya kematian yang muda dengan cara yang sama sekali tak memberi kebaikan pada kehidupan diri sendiri dan orang lain.

Pemuda setelah melewati masa alienation treshold menurut Tamrin Amal Tomagola berarti telah melewati masa bahaya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam diskusi yang bertajuk Pemuda dan Perdamaian: Penguatan Kesadaran Tentang Kesetaraan, Toleransi dan Perdamaian yang diselenggarakan oleh Jaringan Masyarakat Cinta Damai bekerja sama dengan UNDP dan Kementrian Koordinator Bidang Kesra, Rabu, 10 September 2008, Tomagola membahas tentang Pengelolaan konflik dan Pemudaan Perdamaian.” Kata “Pemudaan” digunakan tidak saja menunjuk pada pemuda sebagai subjek yang berperan dalam perdamaian maupun pertarungan, akan tetapi perdamaian menurut Tomagola harus terus direvitalisasi, dimudakan, agar konflik tidak berakhir dengan penyerangan.

Tomagola menyebutkan bahwa antara konflik dan perdamaian merupakan satu titik dalam 1 siklus yang berbeda. Jika di Indonesia terdapat 663 suku bangsa dari Merauke hingga Sabang, maka berbagai benturan kepentingan lumrah terjadi. Untuk itu pemudaan perdamaian harus sering dilakukan. Perdamaian sekali tegak harus terus dirawat sehingga terus bisa sustain.

Menurut Tomagola pengelolaan konflik terdapat 3 tataran:
Pada tingkat makro struktural, di sini pengelolaan konflik berkaitan erat dengan keadilan struktural, yaitu pembagian sumber-sumber daya yang langka dan strategis yang berprinsip pada asas keadilan. Selama ini yang ada sumber-sumber tersebut dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga terdapat kekerasan struktural di sana. Mengupayakan keadilan struktural pada tingkat makro ini berupa rekomendasi kebijakan dengan cara pengurusutamaan pemuda, kebijakan akses dan aset ekonomi, politik, rekruitmen pegawai, pemukiman, pelayanan dasar, dan kebijakan multikulturalisme.
[Baca selanjutnya...]

Program Pelatihan Penelitian mengenai isu-isu Hak Asasi Manusia dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi dan Hivos, yang diiikuti oleh enam orang peneliti dari dari wilayah Jakarta, Bandung, dan Medan sudah harus berakhir bulan Oktober 2008 ini. Sejauh ini seluruh tahapan kegiatan telah berlangsung baik, dan semua peserta pelatihan sudah menulisakan pengalamannya masing-masing selama melakukan praktek penelitian dalam Jurnal Personal yang terbit di situs ini sejak akhir Agustus 2008 lalu. Banyak cerita menarik yang bisa dibaca dari catatan pengalaman para peneliti tersebut, yang justru sangat jelas memperlihatkan bagaimana dinamik proses sebuah penelitian sosial berlangsung. Dari catatan-catatan itu pula kita bisa melihat bagaimana para peneliti berusaha keras mengatasi keterbatasan dan tantangan, ketika kenyataan yang dihadapi di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang semula dibayangkan ketika mempersiapkan penelitian.

Selama libur puasa dan lebaran yang lalu, semua peneliti mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menulis draft laporan penelitian masing-masing. Untuk memperbaiki kualitas laporan itulah Workshop tanggal 13-15 Oktober diadakan. Kali ini, workshop akan dilaksanakan di Studio Kendil, Jl. Perumahan Ciluar Asri No.17, Ciluar Bogor.

Seperti aktivitas-aktivitas sejenis yang pernah dilakukan Interseksi selama ini, workshop penulisan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengajari pesertanya menulis laporan, tapi justru untuk saling berbagi. Semua peserta akan diberi waktu untuk melakukan presentasi, dan secara bersama-sama mendiskusikan temuan-temuan lapangannya. Melalui metode semacam ini diharapkan agar peserta bisa belajar antara satu dengan yang lainnya. Aspek-aspek yang akan dibahas merentang panjang dari mulai substansi temuan lapangan, teknis penulisan, pilihan diksi sampai standar penulisan yang biasa dipakai dalam beberapa tradisi akademik. Secara keseluruhan, workshop ini diarahkan untuk :

Pertama, belajar bersama meningkatkan kemampuan menyajikan hasil temuan sebuah penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual.

Kedua, secara bersama-sama berupaya meningkatkan ketajaman kemampuan analisa sosial atas substansi penelitian dan relasinya dengan isu-isu HAM di satu pihak dan problem diversitas kultural di pihak lain.

Ketiga, memeriksa relevansi sosial dari isu-isu yang dibahas dalam tulisan laporan dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk memperkuat agenda-agenda advokasi HAM terutama dalam konteks diversitas kultural masyarakat Indonesia.

Nomor kontak Interseksi selama berlangsung workshop: 0818841085 (Risna), dan 08132143622 (Dina).

Hilma Safitri
Peserta Program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi-HIVOS 2008
Bekerja sebagai Peneliti pada AKATIGA, Bandung.

Tulisan Hilma Sebelumnya

Dokumen yang Menyelamatkanku

Baca Juga Kronika Terkait

Jati Mulya di Bulan Puasa

Belajar Spradley di Jatimulya

Perjalananku ke Solo

Narasi Kecil Kota Bahagia

Observasi dan Wawancara

Bingung Aku!

Ini Medan, Bung!

Pelayanan Kesehatan di Banjar

Dari Interim Meeting

Pertanyaan ke Observasi

Perjalanan Wawancara ke Malang

“Jangan Pake Gula ya… Kang..”
Perjalananku yang terakhir merupakan perjalanan yang berbeda dengan perjalananku sebelumnya. Lokasi studiku adalah gerakan tani di Kabupaten Batang, yaitu organisasi yang bergerak di wilayah pesisir pantai utara, namun aku kali ini melakukan perjalanan ke Yogyakarta, kota Gudeg yang sebetulnya harus ditempuh selama kurang lebih 4-5 jam dari kota kabupaten Batang. Mengapa?? Karena aku sangat ingin mengunjungi seluruh personil aktivis PEWARTA, organ mahasiswa yang selalu setia membantu FPPB sejak awal berdiri tahun 1999-2000, yang memang ber’markas’ di kota Yogya.

Perjalanan ke Yogya adalah perjalanan favoritku – sebetulnya – karena rute yang aku tempuh dari Bandung hingga Yogya adalah rute yang sangat familiar dan merupakan rute yang sangat menarik, karena melewati banyaknya kota yang dilewati. Dimulai dari wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah Pasundan, lalu memasuki wilayah Jawa. Aku selalu berhenti untuk beristirahat sejenak, dan biasanya aku selalu membersihkan muka, kaki dan tangan serta memesan kopi di warung yang ada agar pada perjalanan selanjutnya aku tidak merasakan kantuk. Biasanya aku berhenti di kota Ciamis – Jawa Barat dan Gombong – Jawa Tengah.
[Baca selanjutnya...]

Samuel Gultom
Program Officer Yayasan Tifa, Jakarta




Beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan sejumlah perkembangan menarik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, jumlah mereka yang memilih untuk tidak memilih –biasanya diseragamkan sebagai golput—ternyata sangat signifikan. Kenyataan ini tentunya mengkhawatirkan partai-partai politik kontestan pemilu, sampai-sampai Megawati dan Jusuf Kalla harus melontarkan kritik yang gegabah terhadap mereka yang memilih untuk tidak memilih. Sementara itu, kita juga melihat bagaimana partai-partai politik kini sangat giat merekrut artis atau figur publik dalam daftar calon legislatifnya. Tidak kalah penting, konon saat ini semakin banyak aktivis LSM yang masuk ke partai politik, umumnya untuk masuk dalam daftar calon legislatif.

Perkembangan-perkembangan ini menarik karena pada dasarnya mereka mencerminkan situasi yang memprihatinkan daripada sesuatu yang menjanjikan. Artinya, setelah hampir satu dasawarsa bergelut dengan reformasi, sebenarnya keadaan yang dihasilkan tidak juga beranjak lebih baik. Memiliki pemimpin di eksekutif atau legislatif yang terkenal di dunia akting atau tarik suara, tetapi tidak memiliki jejak dan kompetensi di bidang politik misalnya, tentulah bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Oleh karena itu perkembangan-perkembangan seperti ini sebenarnya menggugah kita untuk mempertanyakan kembali secara reflektif praktek politik yang selama ini berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan politik elektoral. Cara terbaik untuk merefleksikannya adalah dengan membongkar kembali struktur kekuasaan yang terbentuk pada masa sebelumnya, dan kemudian memeriksa sejauh mana ia diwariskan pada masa sekarang.

Baca selanjutnya.....

Tags: Pemilu, Pilkada, demokrasi, diskursus politik anti-massa, crafting democracy, rezim elektoral