Demokrasi lokal, Aceh Selatan, MOU Helsinki
Demokrasi Lokal di Aceh Selatan Paska MOU Helsinki
November 18, 2007/ 19:43 | Filed in: ARTICLE
[Catatan Perjalanan dari Tapak Tuan, Aceh Selatan, 9-13 November 2007]
Irine Hiraswari Gayatri
Direktur Program The Interseksi Foundation
Dua tahun telah berlalu semenjak perjanjian damai Helsinki untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh ditandatangani pada bulan Agustus 2005. Dengan perjanjian itu, salahsatu pihak yang berkonflik yaitu Gerakan Aceh Merdeka melakukan transformasi mendasar dari gerakan bersenjata ke politik, menyusul keikutsertaan kandidatnya dalam pilkada pada bulan Desember 2006, sebagai salahsatu agenda yang diamanatkan dalam MOU Helsinki. Dunia menyaksikan bahwa di Aceh, ‘perdamaian’ tidak sekedar merupakan penghentian kekerasan, melainkan suatu arena baru dimana para pihak yang tadinya berkonflik mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran dan idealismenya melalui program-program yang dikampanyekan secara publik ketika proses pemilu. Perdamaian dalam hal ini bukanlah sekedar pengakhiran kekerasan atau negative peace. Terbukanya ruang politik melalui Pilkada, diharapkan bisa mendukung perdamaian untuk jangka waktu yang lama, sekaligus memungkinkan berlangsungnya pembangunan untuk memenuhi keadilan ekonomi bagi rakyat. Bagi rakyat Aceh umumnya, Pilkada yang demokratis adalah penanda suatu babak baru setelah hampir tiga puluh tahun rakyat Aceh hidup dalam suasana ketertindasan yang menyebabkan hancurnya social fabric.
[Baca selanjutnya...]
Irine Hiraswari Gayatri
Direktur Program The Interseksi Foundation
Dua tahun telah berlalu semenjak perjanjian damai Helsinki untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh ditandatangani pada bulan Agustus 2005. Dengan perjanjian itu, salahsatu pihak yang berkonflik yaitu Gerakan Aceh Merdeka melakukan transformasi mendasar dari gerakan bersenjata ke politik, menyusul keikutsertaan kandidatnya dalam pilkada pada bulan Desember 2006, sebagai salahsatu agenda yang diamanatkan dalam MOU Helsinki. Dunia menyaksikan bahwa di Aceh, ‘perdamaian’ tidak sekedar merupakan penghentian kekerasan, melainkan suatu arena baru dimana para pihak yang tadinya berkonflik mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran dan idealismenya melalui program-program yang dikampanyekan secara publik ketika proses pemilu. Perdamaian dalam hal ini bukanlah sekedar pengakhiran kekerasan atau negative peace. Terbukanya ruang politik melalui Pilkada, diharapkan bisa mendukung perdamaian untuk jangka waktu yang lama, sekaligus memungkinkan berlangsungnya pembangunan untuk memenuhi keadilan ekonomi bagi rakyat. Bagi rakyat Aceh umumnya, Pilkada yang demokratis adalah penanda suatu babak baru setelah hampir tiga puluh tahun rakyat Aceh hidup dalam suasana ketertindasan yang menyebabkan hancurnya social fabric.
[Baca selanjutnya...]