Affirmative Action untuk Masyarakat Adat:

Sebuah Poskrispi tentang Kampung Naga[1]

 

Amin Mudzakkir[2]

 

 

Beberapa saat setelah saya menyelesaikan penelitian lapangan di Kampung Naga (Januari-Februari 2009), sebuah dusun kecil di Tasikmalaya, Jawa Barat, terjadi sebuah peristiwa yang kembali mencuatkan nama Kampung Naga. Peristiwa yang dimaksud adalah boikot terhadap para wisatawan yang berkunjung ke sana. Ini adalah aksi protes, untuk ke sekian kalinya, yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga. Kali ini latar belakangnya adalah persoalan konversi minyak tanah ke gas. Sementara menolak konversi itu, masyarakat Kampung Naga menuntut subsidi minyak tanah tetap diberlakukan, paling tidak untuk mereka yang jelas-jelas sangat bergantung dengan minyak tanah. Dengan harga yang berlaku sekarang, masyarakat mengaku kesulitan, padahal tanpa minyak tanah kampung mereka akan gelap gulita. 

Sebagaimana telah banyak diketahui oleh umum, masyarakat Kampung Naga sampai sekarang menolak kehadiran listrik. Selain karena alasan bahwa hal itu tidak dibenarkan oleh tradisi yang diwariskan leluhur mereka, penggunaan listrik dikhawatirkan akan menyebabkan kebakaran atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Rumah-rumah di Kampung Naga yang berbentuk panggung, dengan bahan-bahan yang sebagian besar berasal dari kayu dan bambu, adalah bahan-bahan yang rentan api, sehingga segala potensi yang memicu kebakaran akan dihindari. Beberapa rumah memiliki televisi dan radio, tetapi alat-alat itu dihidupkan dengan tenaga accu. Sudah beberapa kali, bahkan sejak masa kolonial, pemerintah menawarkan pembangkit listrik khusus untuk Kampung Naga. Tawaran ini sungguh masuk akal, mengingat Kampung Naga dilewati oleh Sungai Ciwulan yang deras, yang alirannya bisa memutar turbin-turbin untuk pembangkit listrik tenaga air. Belakangan, ketika konversi minyak tanah ke gas sudah menjadi kebijakan nasional, pemerintah menawarkan panel-panel yang bisa membangkitkan listrik tenaga surya. Masyarakat Kampung Naga, akan tetapi, tetap menolak dengan alasan yang sama.

Cerita tentang Kampung Naga di atas membawa kita pada pertanyaan: bagaimana mengakomodasi nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan tertentu dalam masyarakat Kampung Naga yang seringkali beroposisi dengan pandangan umum yang diberlakukan secara nasional, sebagaimana tercermin dalam kebijakan konversi minyak tanah ke gas, oleh pemerintah Indonesia? Apakah perlu dibuat semacam affimative action untuk mengakomodasi masyarakat Kampung Naga karena “keberbedaan” mereka? Jika perlu, argumentasi apa yang semestinya disampaikan agar kebijakan tersebut bisa diterima baik oleh masyarakat Kampung Naga sendiri maupun oleh publik Indoenesia secara umum?

 

Eksotisme, Pembangunan, dan Identitas

Bagi para wisatawan, ketiadaan listrik di Kampung Naga adalah eksotisme. Di tengah kehidupan modern yang gelimang cahaya lampu-lampu listrik, rumah-rumah Kampung Naga pada malam hari yang hanya memancarkan cahaya remang-remang lampu petromak dan lampu tempel terlihat seperti reservoir peradaban yang memikat selera. Para wisatawan dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya sering sengaja datang ke sana hanya untuk menginap dan merasakan sensasi tidur di tengah gulita. Ditambah suara jengkrik yang bersahutan dengan kodok dan binatang-binatang malam lainnya, gulita Kampung Naga adalah kemewahan bagi orang-orang yang terbiasa dengan berisik kota.

            Rumah-rumah adalah atraksi terpenting di Kampung Naga yang akan menarik orang-orang untuk merasakan hangatnya lantai kayu dan sejuknya dinding anyaman bambu. Tidak ada kursi sama sekali. Para tamu dipersilahkan duduk bersila. Jika hendak mencoba tidur, mereka mau tidak mau harus rela berbagi ruang sempit dengan tamu-tamu lain. Tapi di sinilah sensasinya. Banyak rombongan anak- anak sekolah, biasanya dari Bandung, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya, menginap di sana paling lama dua hari, batas waktu yang diperkenankan untuk para tamu. Para guru mereka mengajarkan kepada anak-anak itu bahwa kehidupan masyarakat Kampung Naga yang bersahaja adalah kehidupan murni yang ditimba dari tradisi yang diwariskan dari masa lalu.

            Di pagi hari, para tamu yang menginap itu akan riuh karena di sana tidak ada kamar mandi yang bersifat privasi. Apa yang disebut kamar mandi adalah bak terbuka di pinggir Kampung sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciwulan. Anak-anak dari kota akan cekikikan dengan teman-temannya karena menganggap mandi di “ruang terbuka” seperti di Kampung Naga adalah peristiwa lucu dan seru. Bagi mereka yang hendak berhajat (buang air besar), fasilitas yang tersedia adalah “paciringan”, yaitu semacam toilet jongkok tradisional yang dibangun di atas kolam dengan ikan-ikan yang siap melahap apapun yang datang. Ada sebuah kolam yang berisi lele-lele super besar dengan berat ada yang sampai sepuluh kilogram. Singkat cerita, bagi banyak orang-orang dari kota, kehidupan Kampung Naga tampak luar biasa.  

            Bagi seorang perencana pembangunan yang cerdas, deskripsi tentang Kampung Naga di atas adalah potensi yang semestinya dipertahankan, bukan malah dihilangkan. Dalam sejarah dunia, keberbedaan adalah salah satu alasan mengapa orang-orang menjelajah benua dan mengarungi samudera. Orang-orang selalu ingin merasakan kehidupan yang lain dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, bahkan jika ditinjau dari sisi developmentalisme ini—pandangan yang sudah dikritik habis-habisan tetapi masih memikat banyak pengambil kebijakan—tawaran untuk mengganti lampu petromak atau lampu tempel dengan lampu listrik dan minyak tanah dengan gas jelas tidak menguntungkan. Sementara itu, bagi para pembela “hak minoritas”, tawaran tersebut adalah intervensi dan imposisi yang tidak bisa dibiarkan. Bagi kalangan konservasionis, tawaran tersebut dikhawatirkan akan membuat “keunikan” Kampung Naga akan hilang.

            Bagi masyarakat Kampung Naga sendiri, apa yang disampaikan orang-orang mengenai kehidupan mereka yang eksotis ditanggapi sebagai sebuah penghargaan. Eksotisme tidak dibaca oleh mereka sebagai pandangan orientalistik sebagaimana para penganjur cultural studies membacanya. Sebagaimana orang Bali yang menemukan salah satu referensi identitasnya dalam industri pariwisata, masyarakat Kampung Naga pada dasarnya senang dengan pujian yang disampaikan para wisatawan terhadap eksotisme kehidupan mereka.[3] Mereka merasa bangga disebut sebagai masyarakat yang menjaga tradisi yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Berangkat dari perasaan inilah mereka menyebut dirinya sebagai masyarakat adat. 

 

Konflik-konflik Pariwisata dan Pembangunan

Meskipun masyarakat Kampung Naga senang dengan pujian para wisatawan, bukan berarti mereka menerima begitu saja konsepsi pariwisata yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, pariwisata seringkali menimbulkan konflik yang menghadap-hadapkan masyarakat Kampung Naga dan pemerintah dalam posisi saling berseberangan. Dalam catatan saya, konflik pertama terjadi pada tahun 1976. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ketika itu menawarkan bantuan uang sebesar Rp. 35 juta kepada masyarakat Kampung Naga untuk membangun fasilitas pendukung pariwisata. Tawaran ini langsung ditolak oleh masyarakat karena dianggap melecehkan mereka. Dengan adanya fasilitas pariwisata, seperti tempat penginapan, masyarakat Kampung Naga merasa mereka hanya dijadikan objek pariwisata. Lebih parah lagi, mereka merasa dijadikan objek tontonan orang-orang kota. Alih-alih menggembirakan, tawaran sejumlah uang dari Pemda tersebut justeru terasa menyakitkan.

            Pemerintah, di sisi lain, tampaknya cukup sadar dengan reaksi negatif masyarakat Kampung Naga. Oleh karena itu, usaha lebih lanjut dalam proyek pembangunan pariwisata Kampung Naga tidak difokuskan di dalam kampungnya tetapi di tempat parkirnya. Pada tahun 1992 pemerintah membangun lahan parkir yang permanen di atas sebidang tanah yang dibeli dari warga. Jaraknya dengan Kampung Naga kurang lebih setengah kilometer. Bersamaan dengan pembangunan lahan parkir, dibangun pula toko-toko barang-barang kerajinan untuk buah tangan para wisatawan. Pemilik toko-toko itu adalah warga sekitar, baik yang berasal dari Kampung Naga atau saudara-saudara mereka dari kampung sebelah. Jumlahnya tidak banyak, hanya tiga toko yang masih buka ketika saya melakukan penelitian lapangan di sana. Beberapa toko lainnya telah tutup karena sepi pembeli. Ada juga tiga warung yang menjajakan makanan kecil, tapi itu bagian dari rumah penduduk yang difungsikan untuk berjualan.

            Lahan parkir adalah lokus konflik antara masyarakat Kampung Naga dan pemerintah untuk beberapa lama. Di mata pemerintah, lahan parkir adalah milik mereka sepenuhnya, sehingga pendapatan dari retribusi parkir sepenuhnya pula milik mereka. Masyarakat Kampung Naga menyadari itu tetapi tidak pernah melakukan gugatan. Meski demikian, beberapa suara miring tetap saja muncul. Sebagian penduduk berpendapat bahwa pemerintah sepatutnya membagi pendapatan lahan parkir dengan pihak Kampung Naga. Bagaimanapun, orang-orang yang memarkir kendaraan di lahan parkir pasti akan berkunjung ke Kampung Naga bukan ke tempat yang lain. Dalam jangka waktu lama, suara miring itu hanya menjadi bahan gunjingan saja, dibicarakan sesekali di warung kopi, tetapi tidak pernah meletus menjadi aksi protes yang berarti.

            Barulah pada tahun 2002 kegelisahan warga meletus. Konflik kedua ini dipicu oleh usaha pemerintah untuk menarik retribusi masuk Kampung Naga. Lebih dari sebelumnya, usaha pemerintah ini secara cepat memancing kemarahan warga. Sekali lagi mereka merasa hanya dijadikan objek pariwisata, dan sekali lagi pula mereka merasa dijadikan totonan seperti layaknya kebun binatang. Beberapa orang pemuda emosi, lalu membongkar pos penarikan retribusi. Tidak hanya itu, papan-papan penunjuk jalan, yang berisi arahan menuju Kampung Naga, dicabuti. Mereka tidak mau ada embel-embel istilah “objek wisata” di depan nama Kampung Naga. Bagi warga, wisatawan boleh berkunjung ke Kampung Naga, mereka adalah tamu, tetapi Kampung Naga tetaplah bukan objek wisata. Istilah “objek wisata” jelas bermakna penaklukan, bukan penghormatan dan penghargaan. Melihat reaksi keras tersebut, pemerintah akhirnya membatalkan rencana penarikan retribusi masuk Kampung Naga.

            Konflik ketiga terjadi pada tahun 2006. Pemicunya lagi-lagi soal lahan parkir. Pemerintah ketika itu secara tiba-tiba menaikkan retribusi parkir. Untuk bus, sebagai misal, retribusi naik dari Rp.12.500 menjadi Rp.45.000. Para wisatawan yang kaget dengan kenaikan retribusi itu protes, tapi tidak hanya kepada petugas parkir yang ditunjuk oleh pemerintah melainkan juga kepada masyarakat Kampung Naga. Masyarakat tentu saja tidak bisa menerima protes tersebut. Sambil menjelaskan kepada para wisatawan bahwa soal retribusi parkir adalah soal pemerintah sepenuhnya, masyarakat Kampung Naga protes kepada pemerintah atas situasi yang merugikan mereka itu. Karena pemerintah terlihat lamban merespons protes masyarakat, Kuncen Kampung Naga mengumumkan penutupan sementara Kampung Naga untuk semua jenis kunjungan wisatawan. Penutupan ini berlangsung sekitar empat bulan, sampai pemerintah menurunkan kembali retribusi parkir ke tarif sebelumnya. Bagi masyarakat Kampung Naga, soal lahan parkir bukan hanya soal distribusi pendapatan, tetapi lebih dari itu adalah, lagi-lagi, soal penghormatan dan penghargaan. Mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan yang padahal jelas-jelas berkaitan dengan keberadaan mereka sehari-hari.

            Konflik keempat terjadi di tahun 2009 ini. Pemicunya, sebagaimana diceritakan sedikit di muka, adalah persoalan konversi minyak tanah ke gas. Masyarakat Kampung Naga keberatan dengan kebijakan pemerintah itu bukan karena isi dari kebijakannya itu sendiri, tetapi lebih pada cakupan dari kebijakan itu yang bersifat nasional dan, oleh karena itu, pasti akan berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari yang mengandalkan pada keberadaan minyak tanah. Kemampuan rata-rata ekonomi yang terbatas membuat mereka tidak mampu lagi membeli minyak tanah, sementara di sisi lain mereka tidak menerima kehadiran gas. Berangkat dari problem ini, Kuncen Kampung Naga memutuskan menutup sementara Kampung Naga untuk kunjungan wisatawan. Ini adalah aksi protes terhadap pemerintah yang dipandang tidak memperhatikan “kebutuhan khusus” masyarakat Kampung Naga.

            Aksi protes itu berlangsung dari bulan Maret 2009 sampai berakhir pada bulan September 2009. Sebuah surat keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang menyetujui subsidi minyak tanah untuk masyarakat Kampung Naga mengakhiri aksi protes tersebut. Sekarang masyarakat lega karena bisa mendapatkan minyak tanah lagi dengan harga semula. Akan tetapi, karena masyarakat Kampung Naga belum mempunyai koperasi, satu syarat yang diminta oleh keputusan terebut, mereka harus menunggu sampai awal tahun depan sampai proses pembentukan koperasi selesai dikerjakan. Untuk sementara Kepala Polisi Wilayah (Kapolwil) Priangan Timur mengkoordinasikan bantuan minyak tanah sampai koperasi masyarakat Kampung Naga terbentuk. Solusi ini terlihat cukup berhasil menyelesaikan konflik antara masyarakat Kampung Naga dan pemerintah yang telah terjadi untuk ke sekian kalinya.  

 

Affirmative Action: Sebuah Solusi?

Keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya mensubsidi minyak tanah untuk Kampung Naga menarik untuk disimak. Perlu telaah tersendiri untuk mengetahui alasan-alasan di seputar terbitnya keputusan tersebut. Sejauh apa yang bisa dilihat oleh publik, aksi protes masyarakat Kampung Naga telah berhasil. Paling tidak, sekarang telah jelas bahwa keberadaan Kampung Naga diakui sebagai entitas yang memiliki “kebutuhan khusus”. Dalam literatur ilmu politik, istilah yang biasa digunakan untuk menyebut keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah affirmative action. Dalam sebuah sumber, istilah ini didefinisikan sebagai “a policy of preventing the unfair treatment of specific groups in society who have a disadvantage, or who have suffered unfair treatment in the past, such as people with disabilities, ethnic groups and women.” [4]

            Akan tetapi, definisi affirmative action yang saya kutip di atas akan mengundang diskusi lebih lanjut jika dipakai untuk memahami Kampung Naga. Apakah masyarakat Kampung Naga masuk dalam kategori “specific groups” yang mengalami “disadvantage” atau “suffered unfair treatment in the past” sehingga perlu dibantu oleh satu instrumen afirmatif tertentu? Jika ya, atas dasar apa mereka dianggap perlu diberi treatment khusus; karena mereka memiliki keterbatasan ekonomi untuk membeli minyak tanah tanpa subsidi atau karena mereka mempunyai tradisi tertentu yang membuat mereka tidak bisa menggunakan gas dan hanya bisa menggunakan minyak tanah? Bagaimana jika ada individu atau kelompok lain yang mengajukan keberatan sebagaimana masyarakat Kampung Naga terhadap suatu kebijakan; apakah pemerintah harus mengakomodasinya juga?

            Pertanyaan-pertanyaan di atas bisa terus berlanjut, tapi di salah satu ujungnya akan membawa kita pada diskusi yang mempertautkan multikulturalisme dan demokrasi. Bagi para penganjurnya di Indonesia, multikulturalisme sering dipahami sebagai paham yang mendukung penuh perayaan diversitas kultural. Pertanyaannya, dimanakah peran negara dalam perayaan tersebut? Dalam kasus Indonesia, karena trauma politik rezim negara otoriter di masa lalu, peran negara seolah-olah dipinggirkan, kehadirannya dianggap lebih banyak mendatangkan problem daripada solusi. Ini tentu saja berkebalikan dengan perkembangan paham multikulturalisme di negara-negara Barat. Di sana, multikulturalisme justeru lahir sebagai kritik terhadap kalangan liberal yang cenderung menempatkan negara hanya sebagai “penjaga malam”. Di sini, perbedaan perkembangan, atau mungkin lebih tepatnya penafsiran, paham multikulturalisme di Indonesia dan di negara-negara Barat adalah topik tersendiri yang jarang dibahas dengan tuntas.

Sementara itu, di sisi lain, demokrasi telah menjadi kata kunci penting dalam kehidupan politik Indonesia pasca Soeharto. Paham ini merekomendasikan agar negara membuka seluas-lusanya ruang partisipasi bagi warga negara, sesuatu yang pada masa lalu dikecilkan atau bahkan dihilangkan keberadaannya. Pertanyaannya, bagaimana demokrasi mengakomodasi individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu yang mengalami “disadvantage” atau “suffered unfair treatment in the past”? Dalam pertanyaan lain bisa dikatakan bahwa adakah mekanisme politik dalam sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia sekarang yang memperhatikan komunitas kultural yang mempunyai “kebutuhan khusus” seperti masyarakat Kampung Naga? Apakah surat keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya bisa dianggap sebagai affirmative action yang menjawab problem di atas?

Sekian dulu, mari kita berdiskusi!