Membaca Interseksi:

Mengapa minoritas dan mengapa multikuturalisme?[1]

 

Riwanto Tirtosudarmo

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jakarta, 15 Desember 2009.

 

 

riwanto

Buku yang yang sedang dibicarakan hari ini (Hak Minoritas: Ethnos, Demos dan Batas-batas Multikulturalisme, 2009) adalah buku ke-3 yang dihasilkan oleh Yayasan Interseksi, setelah diterbitkannya buku ke-1(Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia, 2005) dan buku ke-2 (Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara-Bangsa, 2007).  Ketiga buku ini adalah hasil penelitian dari para peneliti Yayasan Interseksi tentang beberapa kelompok minoritas di Indonesia. Di buku ke-1 kelompok yang diteliti (dilakukan 2004-2005) adalah:  Komunitas Wetu Telu (Lombok), Komunitas To Wana (Sulawesi Tengah), Komunitas Tana Toa Kajang (Sulawesi Selatan), Komunitas Dayak Pitap (Kalimantan Selatan) dan Komunitas Sedulur Sikep (Jawa Tengah). Di buku ke-2, kelompok yang diteliti (dilakukan 2006-2007) adalah: Komunitas Ahmadiyah (Jawa-Barat), Komunitas To Wani Tolotang (Sulawesi Selatan), Komunitas Wong Tengger (Jawa Timur), Komunitas Permalim (Sumatera Utara). Buku ke-3, yang dibahas hari ini, merupakan penelitian yang dilakukan pada 2008-2009 pada Komunitas Dayak Tidung dan Dayak Agabag (Kalimantan Timur), Komunitas Orang Sakai (Riau), Komunitas Kampung Naga (Jawa Barat) dan Komunitas Agama Buda (Lombok).

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh para peneliti Yayasan Interseksi ini, sebagaimana terbaca dalam laporan hasil penelitian yang kemudian diolah menjadi bab-bab dalam buku-buku yang diterbitkan, adalah sebuah rekaman tentang dinamika kehidupan dari kelompok-kelompok masyarakat yang oleh Yayasan Interseksi dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Kelompok-kelompok masyarakat ini secara geografis tinggal di daerah yang terpencil, atau kalau toh tidak terpencil secara geografis (misalnya Sedulur Sikep, Wetu Telu, Agama Buda, Ahmadiyah, Kampung Naga), kelompok ini terkucil secara social.  Kata “terpencil” dan “terkucil” mengandaikan bahwa keberadaan kelompok-kelompok ini seperti terlihat saat ini merupakan akibat dari sebuah proses yang tidak disengaja, atau bukan merupakan hasil dari sebuah rekayasa social tertentu. Tesis “tidak disengaja” ini sejak awal ditolak oleh Yayasan Interseksi. Keterpencilan dan keterkucilan dari kelompok-kelompok masyarakat ini, dalam tesis Yayasan interseksi adalah hasil dari sebuah proses (ekonomi, social, politik, kebudayaan) yang disengaja, dan ada pihak-pihak (tidak selalu pemerintah) yang perlu diminta pertanggungjawabannya. Kelompok-kelompok ini perlu dibela dan dipulihkan hak-haknya baik sebagai warga dari masyarakat yang lebih luas (mulitikultural) maupun sebagai warga dari sebuah negara-bangsa.  Tekanan-tekanan yang dialami oleh kelompok-kelompok ini dan Ketegangan-ketegangan yang berlangsung dalam hubungan dengan lingkungan sosial yang lebih besar adalah persoalan pokok yang menjadi bahasan dari ketiga buku Interseksi.

Meskipun pada hari ini fokus diskusi adalah pada buku ke-3, rasanya tidak mungkin membiarkannya terlepas dari buku ke-1 dan ke-2, karena ketiganya merupakan sebuah hasil dari sebuah paket proyek penelitian yang memang dirancang selama beberapa tahun. Tentu saja, setiap buku bias dilihat sebagai berdiri sendiri, namun, paling tidak bagi saya, diperlukan penelusuran terhadap buku-buku yang terbit sebelumnya untuk dapat mengapresiasi buku ke-3 yang kita bicarakan hari ini.  Saya harus mengakui bahwa ketiga buku ini telah menyumbangkan sebuah kajian tentang persoalan social yang sangat penting di Indonesia, yaitu tentang kelompok minoritas dalam kerangka berpikir atau dalam perpektif multikulturalisme.

Masyarakat pembaca yang berminat tentang studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora telah diberi bacaan yang menurut saya sangat kaya akan detail tentang keberadaan dan sengketa-sengketa sosial yang dihadapi oleh kelompok-kelompok minoritas ini. Tulisan dalam bahasa Indonesia tentang kelompok-kelompok minoritas yang ditulis dengan perspektif kritis seperti yang telah dilakukan oleh Yayasan Interseksi masih sedikit dan terserak dalam bentuk artikel di jurnal atau kolom-kolom di surat kabar. Jika tulisan berbahasa Indonesia sangat minim, tulisan berbahasa inggris tentang kelompok-kelompok ini justru boleh dikatakan melimpah. Barangkali tidak ada kelompok minortitas yang tidak pernah dijadikan obyek studi bagi peneliti-peneliti asing, terutama dalam bentuk disertasi atau tesis. Oleh karena itu, usaha membukukan rekaman tentang “nasib” kelompok-kelompok ini jelas merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam pengembangan kajian ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

Dalam bahasa yang sangat plastis tanpa menyembunyikan adanya sebuah kemarahan, di buku ke-1, hal 2, kutipan berikut mungkin menggambarkan apa yang saya maksudkan sebagai tesis Yayasan Interseksi yang saya maksudkan: “Kampung, agama, dan pemerintah adalah lembing-lembing kekerasan negara yang memaksa To Wana, …”. Jika penilaian saya sebagai pembaca buku-buku ini ada benarnya, maka pertanyaan yang muncul, paling tidak dikepala saya, adalah: “Mengapa Hak Minoritas dan Mengapa Multikulturalisme?” yang menjadi concerned Yayasan Interseksi, dan bukan yang lain?

Berangkat dari pendapat tentang multikulturalisme dari Bikhu Parekh – disamping Kymlicka -  (buku ke-1, hal 3 dst…) Yayasan Interseksi, mengelaborasi isu hak-hak minoritas dan multikulturalisme, paling tidak melalui dua cara: penelusuran literatur dan penelitian lapangan.  Di buku ke-2, hal. 16,  sikap Yayasan Interseksi terhadap konsep multikulturalisme sesungguhnya terbaca disana: “Sebagai konsep normative, ia sendiri bukan konsep yang netral, kelahirannya sendiri bertolak dari situasi yang berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Multikulturalisme dilahirkan dari negara-negara yang memiliki persoalan rasial akut.”  Yang tampaknya tidak dikejar oleh Yayasan Interseksi , sebelum menyusun argumentasi bahwa perpektif multikulturalisme penting untuk Indonesia, adalah menjawab pertanyaan mengapa multikulturalisme dianggap penting sebagai jawaban dari negara-negara yang memiliki persoalan rasial yang akut itu?

Di buku ke-2, hal. 64, dalam ulasan panjang yang bermaksud mengkaji secara kritis multikulturalisme, sang penulis mengakui kenyataan sebagai berikut: “Di Indonesia sendiri, istilah multikulturalisme lebih sebagai buzzwords (sebuah istilah yang heboh), dimana orang sibuk membicarakannya, namun masyarakat luas sering gagal memahami kandungan dari istilah multikulturalisme itu sendiri”. Dalam bab yang dimaksudkan untuk menyimpulkan isi buku ke-3, di hal. 239, dibawah sub-bab “Teori Multikulturalisme”, kembali soal ini muncul: “Sejak beberapa tahun belakangan ini, multikulturalisme menjadi jargon yang banyak dipakai dalam berbagai diskusi di Indonesia, demikian seringnya ia digunakan sehingga sebagai sebuah jargon ia terkesa tidaklah banyak gunanya”. Dalam kalimat yang lain dalam paragraph yang sama tertulis: “Singkatnya, multikulturalisme menjadi sebuah buzzword yang fashionable bagi banyak orang, mulai dari presiden sampai tokoh lurah dalam film Lari dari Blora”.

Saya memang merasa ada ruang yang kosong yang membutuhkan penjelasan disini. Ada semacam lompatan pemikiran yang meninggalkan semacam ganjelan, paling tidak bagi saya sebagai pembaca. Yang saya baca adalahuraian, elaborasi, tentang sesuatu yang memang dengan sendirinya atau serta merta, penting, tanpa adanya penjelasan mengapa sesuatu itu menjadi penting, terutama bagi kita di Indonesia. Jika toh keseluruhan uraian yang ada dalam ketiga buku pada akhirnya mengatakan bahwa hak-hak minoritas dan multikulturalisme adalah sesuatu yang penting, argumentasi itu saya peroleh secara tidak langsung, secara melingkar-lingkar, dan karena itu sesungguhnya masih menyisakan, atau bahkan jadinya seperti menyembunyikan,  pertanyaan yang mendasar itu.

Buku yang sedang kita bicarakan hari ini adalah buku ke-3 dari tiga buku yang merupakan wujud dari hasil elaborasi melalui setidaknya dua cara. Jika cara pertama, penelusuran literature, terwujud dalam bentuk editorial dan pengantar atau kesimpulan buku –  di buku ke-1 dan ke-3 ditulis oleh Sdr. Hikmat Budiman, dan di buku ke-2 ditulis oleh Sdr. M. Nurkhoirun, Sdr. Ridwan Al-Makassary dan Sdr. Indriaswati Dyah Saptaningrum; sementara wujud dari hasil cara kedua, penelitian lapangan, adalah rekaman dari lapangan menjadi bab-bab yang menjadi isi buku. Meskipun harus saya akui bahwa tulisan-tulisan yang merupakan penelusuran literatur dari ketiga buku sangat kaya informasi, dan mengacu pada literatur penting multikulturalisme, saya sulit menyembunyikan adanya problematik dalam mencerna tulisan-tulisan ini. Mungkin, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan saya sendiri terhadap literatur multikulturalisme, sementara itu, banyaknya istilah-istilah dan konsep-konsep “asing” yang telah diupayakan terjemahannya kedalam bahasa Indonesia oleh para penulis, bagi saya sering terasa agak membingungkan, dan karena itu mungkin membuat saya tidak mudah dalam mencerna argumentasi yang dikemukakan.

Kesulitan saya mencerna ini menimbulkan petanyaan pada diri saya sendiri tentang isu terjemahan, translasi, atau transliterasi, konsep-konsep yang berasal dari bahasa asing (terutama Inggris) dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Bagaimana sebaiknya kita melakukan penterjemahan itu sehingga tidak menimbulkan masalah baru? Karena, saya kira, konsep atau istilah, dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, adalah sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh si ahli ilmu sosial menurut konteks sosial dan politik dan kepentingan-kepentingan yang melatarbelakanginya pada saat itu.  Sebagai contoh istilah yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz sebagai “The Religion of Java”, atau bahkan istilah yang diperkenalkan oleh ahli ilmu sosial Indonesia sendiri, Koentjaraningrat dan muridnya Subur Budi santoso dan Parsudi Suparlan, “Suku Terasing”. Konstruksi sosial yang dibuat oleh Koencaraningrat tentang kelompok minoritas sebagai ”Suku Terasing” yang kemudian dijadikan basis pengetahuan bagi kebijakan pemukiman kembali (resettlement) kelompok-kelompok minoritas di berbagai tempat di Indonesia oleh Departemen Sosial sejak pertengahan tahun 1980an sesungguhnya sangat menarik sebagai sebuah bentuk rekayasa sosial (PKMT, Program Kesejahteraan Masyarakat Terasing) yang dikembangkan oleh akademisi Indonesia sendiri. Interseksi, dengan alasan yang tidak terlalu jelas, seperti mengabaikan periode penting kebijakan nasional terhadap kelompok minoritas ini.[2]

Besarnya kandungan nilai dalam konsep-konsep ini membuat siapapun tidak mungkin serta merta menterjemahkannya begitu saja konsep-konsep itu kedalam bahasa lain. Betapa pelik usaha menterjemahkan konsep atau istilah ”The Religion of Java” kedalam bahasa Indonesia oleh Aswab Mahasin, yang dalam buku terjemaha yang kemudian terbit memiliki judul yang sangat berbeda, dan menurut saya tidak kalah problematisnya: “Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa”. Dengan contoh kecil ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa bukannya tidak mungkin penterjemahan konsep atau istilah itu dilakukan, tetapi selalu ada resiko-resiko yang mesti dipertimbangkan secara hati-hati oleh si penterjemahnya.

Rekaman penelitian lapangan yang menjadi bab-bab sebagai isi buku, mulai dari buku ke-1 sampai buku ke-3 yang kita bicarakan hari ini juga menghadapi persoalan-persoalan terjemahan konsep dan istilah “asing’ kedalam bahasa Indonesia. Dengan ini saya tidak mengatakan bahwa isi bab-bab itu keliru atau buruk, samasekali tidak, namun saya ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya ada sebuah permasalahan yang tampaknya perlu diselesaikan sebelum sebuah konsep atau istilah – yang tidak jarang bersumber dari sebuah kerangka berpikir, perspektif, teori atau asumsi-asumsi tertentu yang dianut oleh si pencetusnya – yang tidak mungkin secara serta-merta kita pakai dalam menjelaskan sebuah fenomena sosial ke dalam bahasa Indonesia.  Ini memang sebuah masalah lama yang sayangnya tidak pernah secara serius kita bicarakan.  Buku ini, dan buku-buku Yayasan Interseksi lainnya, bagi saya adalah sebuah kasus yang menarik tentang dilema ”translasi” konsep-konsep dalam ilmu-ilmu sosial kedalam bahasa Indonesia.  Beberapa kata atau istilah secara kreatif telah dicoba diindonesiakan oleh Interseksi, seperti: diskursi, multisiplitas, diversitas, minoritisasi,  intrikasi.

Buku ke-3, ”Ethnos dan Demos”, meskipun mencoba beranjak ke tataran persoalan yang baru dalam konteks Hak-Hak Minoritas dan Multikulturalisme, dalam garis besarnya masih berkisar pada isu-isu yang sama sejak buku ke-1. Jika ada pesoalan yang baru mungkin adalah hal-hal yang berkaitan dengan pasar, sebagai sesuatu yang bisa berperan sebagai kekuatan otonom diluar negara. Pasar yang menjadi kerangka beroperasinya modal adalah kekuatan yang bersifat lintas-batas negara. Negara tidak jarang justru berperan sebagai agen dari pasar dan disinilah berbagai isu yang semula bermuara pada negara perlu dikaji ulang. 

Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya dan Masyarakat Buda di Kabupaten Lombok Utara, adalah contoh dari masyarakat yang ”terkucil” secara sosial. Sementara Orang Sakai di Riau dan Orang Sembakung di Kalimantan Timur bisa dikatakan sebagai ”terpencil” dan ”terkucil” sekaligus.  Dari rekaman yang dibuat oleh para peneliti Interseksi memang terbukti bahwa istlah yang saya pakai ”terpencil” dan ”terkucil” memang jauh dari tepat, yang dialami oleh kelompok-kelompok ini adalah proses-proses ”pemencilan” dan ”pengucilan” yang dilakukan secara sengaja dan tidak jarang sistimatis oleh berbagai pihak – meminjam pengalaman To Wana, yang dikutip di muka: ”Kampung, Agama dan Pemerintah adalah lembing-lembing kekerasan negara...”. Jika ada pihak yang baru adalah Pasar – yang terlihat jelas perannya dalam Kasus Kampung Naga (dan tingkat yang lebih rendah Agama Buda – melalui Kegiatan Pariwisata; dan mulai terlibatnya penduduk Dayak Tidung sebagai buruh migran dan Dayak Agabag dalam perdagangan yang bersifat lintas batas; dampak loging dan eksplorasi minyak oleh perusahaan multinasional di Riau terhadap Orang Sakai.

Interaksi antara pasar dan kapital dengan pemerintah dan negara adalah sebuah dimensi yang belum banyak disentuh oleh Interseksi. Dalam konteks interaksi antara pasar dan negara inilah sesungguhnya persoalan-persoalan yang mengawali perdebatan tentang multikulturalisme ini jangan-jangan berawal, yaitu dengan meningkatnya migrasi tenaga kerja yang bersifat internasional. Berkembangnya komunitas-komunitas imigran dan transnasional - yang berasal dari negeri-negeri miskin ke negara-negara kaya seperti Kanada, Amerika, Inggris dan Eropa serta Australia dan New Zealands; tidak mungkin dimengerti tanpa memahami dinamika pasar dan kapital yang semakin bersifat global.  Jika ada kesempatan untuk melanjutkan diskusi dan studi tentang kelompok minoritas di masa depan mungkin pemahaman yang menyertakan dimensi pasar ini menjadi semakin mendesak untuk dilakukan.  Dalam diskusi yang menempatkan pasar sebagai dimensi penting, jangan-jangan pemahaman kita selama ini yang seolah-olah memposisikan negara sebagai sumber dari ”lembing-lembing kekerasan” yang mengucilkankelompok-kelompok minoritas akan mengalami penggeseran dalam  sudut dan cara pandang, dan dengan demikian perpektif kita.

Buku-buku serial Hak Minoritas dan Multikulturalisme yang diproduksi oleh Yayasan Interseksi, menurut hemat saya, membawa semangat perlawanan terhadap upaya-upaya pemencilan, pengucilan dan komodifikasi kelompok-kelompok kebudayaan marjinal.  Para peneliti yang tergabung dalam Yayasan interseksi telah memilih menjadi ilmuwan sosial yang memihak kepada kelompok-kelompok masyarakat yang yang secara ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan tertindas.  Menurut hemat saya, membela kaum tertindas tidaklah harus menggunakan perspektif multikulturalisme.  Bahkan, sejauh yang bisa saya tangkap dari ulasan pada bagian penutup buku ke-3, model kulturalisme ternyata justru menimbulkan dilema-dilema baru yang sebelumnya seperti tidak terbayangkan.  Saya rasa ini menunjukkan sebuah proses pencarian yang sangat sehat, dan justru menurut saya inilah kekuatan dan keberhasilan dari para peneliti Yayasan Interseksi – yang memang sejak awal juga telah memiliki sikap rendah hati yang proporsional dan pandangan skeptikal terhadap pretensi diri sebagai intelektual yang serba pintar. Tidak ada harapan lain sebagai bagian dari masyarakat pembaca saya ingin juga mengucapkan selamat bekerja dan terus berjuang bagi teman-teman di Yayasan Interseksi. Semoga catatan dan komentar – yang terus terang masih berceceran dan jauh dari sistimatis ini – ada manfaatnya bagi kerja-kerja selanjutnya.

 



[1]Catatan dan komentar tercecer yang disampaikan pada acara peluncuran dan diskusi buku hasil penelitian tentang hak minoritas dan multikulturalisme yang dilakukan oleh Yayasan Interseksi, bekerjasama dengan Yayasan Tifa, di Jakarta 15 Desember 2009.

[2] Isu dan konsep-konsep seperti “terasing”, “tertinggal”, “terisolir” ini dibicarakan secara agak luas dalam bab tentang Suku Sakai di buku ke-3.