KERTAS KERJA:

 

Menarasikan Cyberspace

Sebuah Pemetaan Teoritis Awal

 

Hikmat Budiman

 

 

 

Narasi Internet dalam Ilmu Sosial

Secara sederhana, internet mungkin bisa dipahami pertama-tama sebagai sebuah cara atau metode untuk mentransmisikan bit-bit data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh dunia. Arsitektur internet menyediakan beberapa teknologi pengelolaan data digital sehingga informasi-informasi yang dikirim tersebut bisa dipecah menjadi beberapa paket, lantas dikirim melintasi jaringan antar komputer, dan akhirnya ditata ulang oleh komputer penerima. Semua jenis informasi pada prinsipnya akan diperlakukan sama dalam arti bahwa bit-bit tersebut akan dikirim dengan cara yang sama tidak peduli apakah itu merupakan representasi teks, audio, gambar, atau video.[1] Bolehjadi karena itu pula banyak orang yang menganggap internet sebagai teknologi bersifat netral.

 

Akan tetapi dalam kerangka pemahaman ilmu sosial, yang dipentingkan tentu saja bukan bagaimana bit-bit itu diproses, dipecah-pecah, dikirim, dan lantas ditata ulang untuk menjadi informasi yang lengkap, melainkan lebih pada bagaimana transmisi tadi juga memungkinkan terbentuknya relasi di antara bit-bit data elektronik yang diproses, sehingga bisa menghasilkan informasi yang bermakna. Kumpulan bit-bit data elektronik yang tidak bisa ditetapkan pola relasional di antara sesamanya, tidak akan menghasilkan makna apa pun, dan hanya akan tetap sebagai informasi mentah belaka. Merujuk argumen Hine, pola-pola yang dihasilkan oleh bit-bit informasi yang dikirim tersebut sebenarnya memang menghasilkan makna-makna tertentu, sejauh bisa diinterpretasikan oleh perangkat lunak yang dipakai untuk menggabungkan kembali pecahan paket-paket tadi dan, tentu saja, individu-individu pemakai internet yang menerimanya.[2] Dalam kalimat lain, makna adalah hasil-hasil tetapan interpretasi pemakai internet terhadap jutaan bahkan miliaran bit data elektronik yang tersebar luas dalam cyberspace, dan yang ditata oleh perangkat lunak komputer yang dipakainya.

 

Dalam kaitan dengan itulah, pemikir poststrukturalis Perancis, Jean Baudrillard, sudah cukup lama mengeluhkan kondisi masyarakat saat ini yang, menurunya, hidup dengan semakin banyak informasi setiap hari, tapi dengan makna yang justru semakin susut. Dalam nafas kritisisme yang sama, Neil Postman juga melihat kondisi sekarang ditandai secara mencolok oleh komodifikasi informasi. Orang sekarang, menurut Postman, terjebak mencari informasi sebagai komoditi tanpa jelas relasinya dengan kebutuhan hidup mereka yang sesungguhnya.[3] Agar tidak terjebak ke dalam perangkap daur ulang the old diatribes, argumen Postman mungkin harus mendapat sedikit perhatian, karena sifatnya yang spesifik sebagai kritik terhadap teknologi media yang lebih awal, yakni televisi, yang tentu saja berbeda dengan bentuk-bentuk teknologi media baru seperti internet atau bahkan alat-alat komunikasi-bergerak seperti telepon genggam mutakhir.[4] Meskipun demikian, ada satu hal yang masih cukup relevan hingga kini, yakni bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu menggarisbawahi kecenderungan berkurangnya kemampuan individu-individu dalam menemukan relasi bermakna di antara informasi yang jumlahnya sudah terlampau banyak, sehingga upaya menetapkan makna bukan saja sulit melainkan bahkan hampir tidak mungkin. Ketika seseorang mendapat seratus surat elektronik atau lebih di dalam Mailbox aplikasi email-client-nya setiap hari, karena ia menjadi anggota beberapa mailing list sekaligus, atau ratusan pesan SMS (short message system) atau bahkan kiriman data digital melalui fasilitas multimedia system dalam telepon genggamnya, misalnya, makna apa yang bisa ditemukannya di antara timbunan informasi tersebut selain hanya setumpukan data yang menunggu diinterpretasikan.

 

Kegagalan atau ketidakmampuan menginterpretasikan, karena keterbatasan waktu atau sebab-sebab lain, berarti mengubah tumpukan data tersebut menjadi onggokan-onggokan sampah informasi. Zaman ini adalah zaman ketika dunia sedang mengalami apa yang belakangan ini sering disebut information overload. Salah satu implikasinya, gagasan Habermas tentang konsensus, misalnya, menjadi sangat problematis--ketika jumlah kanal dan frekwensi suara yang ada telah melebihi kesanggupan kita untuk mengelolanya menjadi basis bagi munculnya berbagai kesepakatan yang sehat atau konsensus yang rasional itu.

 

Postman mendedahkan kritiknya ketika internet belum luas dipakai secara komersial oleh masyarakat di luar laboratorium militer dan kampus-kampus universitas di Amerika Serikat. Sekarang kita hidup pada sebuah zaman yang, paling tidak dari sisi akses dan penyebaran informasi, telah melampaui asumsi-asumsi yang digunakan Postman di atas. Begitu besarnya perbedaan antara periode sejarah sebelum dan sesudah aplikasi komersial internet, Mark Poster, seorang sejarawan yang cukup kritis mempelajari perkembangan tadi, menyebut zaman internet sekarang sebagai the second media age.[5] Terminologi tersebut mengacu tidak saja pada perkembangan evolutif teknologi media dari satu zaman ke zaman berikutnya, melainkan juga mendenotasikan dimensi-dimensi kualitatif dari relasi antara manusia dengan informasi, media, dan dengan mesin (komputer). Zaman media kedua, dalam kalimat lain, juga bisa ditafsirkan sebagai sebuah babakan historis baru yang memperlihatkan berbagai perubahan penting dalam konteks konfigurasi sosial masyarakatnya.

 

Pada konteks diskursus ilmu sosial, respon para teoritisi sosial juga memperlihatkan peta pemikiran yang cukup menarik untuk dilihat kembali. Pada zaman media pertama (the first media age), kembali merujuk Poster, debat tentang akibat-akibat politik dari introduksi teknologi sistem komunikasi model penyiaran (broadcasting) seperti radio, film, dan televisi, itu terbagi ke dalam dua kubu oposisional.[6] Pada kubu yang satu, tokoh-tokoh seperti Walter Benjamin, Hans Magnus Enzensberger, dan Marshal McLuhan, cenderung membagi bersama gagasan tentang potensi teknologi-teknologi tersebut untuk memajukan demokrasi. Pada kubu yang lain, teoritisi sekelas Theodore W. Adorno, Jürgen Habermas, dan Frederick Jameson, justru melihat teknologi yang sama sebagai ancaman bagi kebebasan manusia.

 

Polarisasi yang hampir sama kembali terjadi ketika ilmu sosial berhadapan dengan zaman media kedua. Seperti akan diuraikan lebih lanjut dalam sub-subseksi berikutnya nanti, debat tentang akibat politik dari sistem komunikasi dan informasi baru, internet, berlangsung antara kutub pendekatan utopian di satu pihak, dan pendekatan distopian dan dataveillance di pihak yang lain. Argumen-argumen Enzensberger, Benjamin, dan McLuhan tentu saja masih dipakai sebagai pijakan teoritis kelompok utopian, dalam arti bahwa kelompok pendekatan tersebut melihat teknologi internet sebagai wujud mutakhir sebuah medium pembebasan atau emansipatoris. Satu hal yang cukup menarik terjadi ketika tokoh seperti Habermas, yang sebenarnya justru begitu pesimistik melihat perkembangan media massa di abad 20, itu sering dirujuk sebagai sumber inspirasi konseptual untuk menetapkan sebuah model historis, yakni ruang publik di Eropa abad 17 dan 18, yang dianggap tepat merepresentasikan konsep dasar internet sebagai ruang sosial.

 

Di lain pihak, alih-alih tetap bersandar pada pendekatan distopian, kajian-kajian kritis ilmu sosial tentang teknologi informasi sekarang banyak memanfaatkan penjelasan-penjelasan yang melihat teknologi dari dua sisi yang kontradiktif secara bersamaan. Pengkayaan teoritis bisa dilihat dari beberapa upaya teoritisi sosial mutakhir untuk melakukan reformulasi konsep-konsep tentang pengawasan, yang lebih mampu memberi eksplanasi kritis tentang fenomen kehidupan masyarakat kontemporer. David Lyon, misalnya, mencoba meletakkan konsep tentang pengawasan (surveillance) ke dalam perspektif yang lebih luas dari sekedar praktek-praktek totalitarianisme. Mengacu pada asal katanya dalam bahasa Perancis, Lyon menjelaskan bahwa pengawasan memang bisa memiliki konotasi kontrol satu pihak terhadap pihak lain, tapi ia juga bisa berarti perlindungan atau kepedulian. Dalam kedua arti tersebut, kita bisa melihat bahwa konsep pengawasan melibatkan unsur-unsur peluang dan hambatan, kepedulian dan kontrol.[7]

 

Debat Pendekatan Utopian Versus Pendekatan Distopian

Di antara ratusan bahkan ribuan narasi tentang internet yang telah dibuat orang di seluruh dunia, salah satu yang paling menarik adalah beberapa narasi tentang internet sebagai domain politik. Studi ini tentu saja tidak berpretensi menghadirkan peta lengkap dari seluruh lalu-lintas argumentasi yang dibangun oleh sekian banyak orang tentang internet sebagai domain politik. Kalau kajian ilmu sosial, dengan perumpamaan yang sedikit berbau kolinial memang, bisa diibaratkan seluruh rangkaian kepulauan Nusantara, maka narasi tentang internet sebagai domain politik adalah pulau Jawa, sedangkan studi kecil ini hanya akan mencoba mengambil gambar udara tentang Jakarta. Analogi ini penting untuk memberi tekanan bahwa meskipun peta teoritis yang akan ditelusuri sangat terbatas, tapi diharapkan bisa menjadi noktah-noktah awal yang jelas relasinya dengan konteks kajian yang jauh lebih besar, seperti Jakarta seringkali menjadi awal untuk menelusuri palau Jawa yang penting posisinya untuk menjelajahi Nusantara.

 

Dalam salah satu keping peta teori sosial tadi, secara garis besar, sejauh ini paling tidak ada dua kelompok pemikiran atau pendekatan ilmu sosial yang banyak dipakai untuk melihat media elektronik seperti internet dalam relasinya dengan kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah pendekatan yang menitikberatkan kebebasan dan potensi emansipatoris teknologi media elektronik. Kontras tajam dengan yang pertama, pendekatan kedua justru lebih memfokuskan perhatiannya pada potensi internet sebagai medium pengawasan atau kontrol sosial. Pada domain politik, kalau yang pertama menekankan relasi langsung antara internet dan isu-isu demokrasi, yang kedua menghubungkan internet dengan totalitarianisme.

 

Berdasarkan perbedaan tersebut, kalau yang pertama secara tentatif, paling tidak untuk kebutuhan studi ini, bisa disebut perspektif demokrasi, yang kedua mungkin bisa disebut perspektif anti-demokrasi. Kalau perspektif demokrasi terutama melihat aspek-aspek positif pemanfaatan internet bagi kehidupan masyarakat kontemporer, persepktif anti-demokrasi sebaliknya melihat internet dari sisi bagaimana ia bisa menjadi ancaman bagi kebebasan masyarakat. Singkatnya, kalau yang pertama dicirikan oleh kecenderungan hiperoptimistik, yang kedua cenderung dicirikan oleh pesimisme yang juga berlebihan.

 

Saskia Sassen menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbeda untuk menunjuk dua kutub pendekatan tersebut. Ia menggunakan ungkapan “pendekatan utopian” (utopian approach) untuk kelompok pemikiran yang cenderung melebih-lebihkan potensi internet dalam membawa perbaikan bagi kehidupan umat manusia, dan ungkapan “pendekatan distopian” (dystopian approach) untuk mereka yang cenderung hanya melihat sisi negatif dari perkembangan teknologi internet.[8] Untuk selanjutnya studi ini akan menggunakan pasangan ungkapan utopian dan distopian dalam merujuk dua pendekatan yang bertolak belakang satu dengan lainnya tersebut.

 

Pemikiran utopian cenderung menganggap internet sebagai sebuah medium pembebasan (a medium for liberation).[9] Bagi mereka karena arsitektur internet pada dasarnya bersifat anarkis, sensor dan berbagai bentuk kekangan lain tidak mungkin lagi diterapkan, sehingga internet identik dengan eliminasi kemungkinan munculnya kembali totalitarianisme.[10] Kelompok ini juga percaya bahwa internet bisa menjadi sebuah Agora global dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kotemporer.[11] Akan tetapi dalam garis pemikiran perspektif distopian, alih-alih membawa kebebasan bagi masyarakat pemakainya, internet pada dasarnya tidak lebih dari mekanisme baru dari bentuk-bentuk kontrol sosial yang sangat berbahaya, bahkan berpotensi melahirkan totalitarianisme. Dalam kaca mata Saskia Sassen[12], secara geografis, kalau perspektif utopian umumnya dianut oleh para ilmuwan sosial Amerika, perspektif distopian lebih banyak dipakai dalam kajian ilmuwan-ilmuwan sosial di Eropa yang justru jarang, untuk tidak menyebut tidak pernah sama sekali, menggunakan internet dalam kehidupannya.

 

Garis demarkasi yang dibuat Sassen itu tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena polarisasi titik pandang teoritis antara kubu utopian dan distopian ternyata tidak banyak ditentukan oleh asal-usul geografis seseorang. Pada sub-sub bagian berikut akan diuraikan beberapa landasan pendekatan teoritis dari masing-masing perspektif, untuk mendapatkan peta teoritis yang lebih jelas tentang narasi internet dalam ilmu sosial.

 

Ikhtisar Tiga Narasi Ilmu Sosial tentang Media Elektronik sebagai Domain Politik

 

 

 

Pendekatan Utopian

Dalam perspektif utopian, pertumbuhan internet merupakan salah satu pencapaian teknologi yang bisa semakin membebaskan manusia dari belenggu-belenggu tradisional dalam komunikasi dan penyebarluasan informasi. Pada wilayah perbincangan politik, salah satu fokus perhatiannya adalah tentang relasi linear antara teknologi internet dan politik demokrasi (liberal). Di bidang ini, internet biasanya dilihat sebagai ruang publik (public sphere) yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang sosial baru untuk berekspresi dan menyatakan pendapat secara bebas tanpa restriksi politik dan ideologis. Internet, dengan demikian, bisa digunakan untuk mendorong terciptanya apa yang oleh Habermas disebut komunikasi yang bebas dari dominasi. Dalam subseksi-subseksi di bawah ini, saya akan mencoba melacak gagasan teoritik awal tentang ruang publik, dan aplikasi konsep tersebut ke dalam konteks kajian sosial tentang internet.

 

Gagasan Konseptual tentang Ruang Publik di Eropa

Gagasan tentang ruang publik pertama-tama perlu dilihat dalam konteks yang spesifik masyarakat Barat terutama Eropa. Dalam sejarah peradaban Barat, tempat-tempat seperti Agora di Yunani Kuno, town hall (balai kota) di New England, taman kota, bahkan sudut-sudut jalan telah menjadi arena untuk melakukan debat-debat terbuka tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Tempat-tempat tersebut menjadi ruang bagi proses social intercourse yang berjalan terus-menerus. Dari ribuan pertemuan semacam itu, apa yang mendekati sebuah opini publik lambat laun mulai terbentuk, dan menjadi kerangka melalui apa masyarakat memahami politik. Mengacu pada argumen Mark Poster, meskipun ruang publik semacam itu tidak pernah benar-benar melibatkan setiap orang, dan karena itu juga tidak mendeterminasi hasil-hasil keputusan parlemen, tapi ia memberi kontribusi pada pemeliharaan semangat berbeda pendapat (dissent) yang biasa ditemukan dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan yang sehat.[13]

 

Ketika tempat-tempat fisikal tadi semakin langka, media massa kemudian dianggap sebagai ruang publik baru yang bisa menjadi substitusinya. Pada level akademik, gagasan tentang ruang publik yang dibentuk oleh media massa di Eropa pertama kali dikemukakan oleh sosiolog Prancis, Gabriel Tarde. Dalam konsepsi Tarde, eksistensi “publik” hanya mungkin bila ada fungsi dari teks atau bacaan yang dibagi bersama (shared text), diterbitkan secara regular, dan bisa diakses oleh umum. Pemikiran Tarde menghasilkan model ruang publik yang bersifat linear dalam tiga tingkat asumsi. Pertama, surat kabar diasumsikan merangsang atau menghasilkan perbincangan (conversations). Pada tingkat berikutnya, perbincangan akan membentuk opini; dan pada tingkat paling akhir opini memicu tindakan. [14] Dari gagasan Tarde tersebut ada empat komponen yang diasumsikan telah membentuk ruang publik di Eropa: media berita, perbincangan, formasi opini publik, dan partisipasi. Keempatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

 

Gagasan Habermas tentang Ruang Publik

Gagasan Habermas tentang ruang publik, terutama ditekankan pada fungsinya sebagai bagian dari kehidupan sosial dalam apa warga negara bisa saling bertukar pendapat menyangkut pelbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama, sehingga apa yang mendekati atau menyerupai opini publik bisa terbentuk. Dalam salah satu esainya, ia memberi batasan lebih definitif tentang ruang publik yang dimaksudnya dengan kalimat-kalimat berikut:

 

 

Dengan ‘ruang publik’ maksud kami terutama adalah sebuah domain dari kehidupan sosial kita dalam apa hal semacam opini publik bisa dibentuk. Akses pada ruang publik terbuka bagi seluruh warga negara. Satu bagian dari ruang publik terbentuk dalam setiap perbincangan dalam apa orang-orang pribadi datang bersama untuk membentuk sebuah publik. Ketika publiknya besar, bentuk komunikasi ini mensyaratkan cara tertentu untuk penyebarluasan dan mempengaruhi; saat ini koran-koran dan terbitan berkala, radio dan televisi adalah media dari ruang publik. Kita bicara tentang ruang publik politik ketika diskusi publik membahas hal-hal yang berhubungan dengan praktek-praktek negara.[15]

 

 

Diilhami oleh momen historis di Eropa pada abad 17 dan 18, ketika kedai-kedai kopi (café) dan salon menjadi pusat perdebatan antar sesama anggota masyarakat, Habermas kemudian menempatkan model histrois tersebut menjadi tipe ideal bentuk-bentuk partisipasi dalam ruang publik yang dianggapnya tengah mengalami kemunduran pada abad 20. Ia sepenuhnya merasa yakin bahwa ruang publik adalah satu-satunya ruang yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang mengubah sebuah tempat menjadi ruang publik sama sekali bukanlah bentuk fisiknya, melainkan diskusi dan isu-isu yang didiskusikan dalam ruang tersebut. Dengan demikian, meskipun model-model ruang publik yang dirujuk Habermas di Eropa merupakan konsep spasial dan temporal tapi penekanan konsep “ruang” yang dia ajukan bukan terutama menunjuk pada konteks spasial sebagai tempat (place) fisikal, melainkan lebih pada kemungkinan debat publik oleh orang banyak. Ruang publik semacam ini muncul ketika orang berkumpul dan secara bersama-sama mendiskusikan isu-isu politik.

 

Debat publik dalam ruang publik, dianggap Habermas dibangun di atas dasar diksusi-diskusi kritis dan rasional, menepiskan unsur-unsur personal dan emosional, menggunakan bahasa yang tidak emotif, dan semua partisipan berusaha mengatasi pandangan subjektifnya, mengesampingkan status, dan hanya terfokus pada dan berkepentingan dengan upaya mencari kebenaran. Seluruh urusan privat juga tidak bisa dibawa ke dalam diskusi publik, karena ruang publik hanya tersedia bagi perbincangan atau wacana tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama seluruh warga. Seperti Tarde, Habermas memberi tekanan kuat pada peran kritis media massa dalam pembentukan ruang publik, sambil membedakan secara ketat antara pers awal yang terutama menyoroti kontroversi politik dan perkembangan media belakangan ini yang dilihatnya telah melakukan komodifikasi berita. Tumbuhnya komunikasi massa dalam bentuk pers yang kecil dan independen dianggapnya telah memicu lahirnya ruang-ruang publik yang bisa melakukan kontrol pada kekuasaan pemerintah. Dalam sejarah, surat kabar-surat kabar pada permulaan abad 17 memang pertama-tama diterbitkan sebagai sebuah organ yang benar-benar kritis dari masyarakat yang sedang terlibat dalam perdebatan kritis tentang isu-isu politik. Ketika itulah pers, dalam bahasa Habermas, bisa menjadi pilar keempat demokrasi.[16]

 

Akan tetapi ruang publik ideal tadi tidak pernah benar-benar terwujud dalam kenyataan masyarakat saat ini. Proses komersialisasi media massa dan perluasan intervensi negara telah membawa kita pada apa yang oleh Habermas disebut sebagai satu bentuk “refeodalisasi” ruang publik. Ruang publik runtuh menjadi sekedar sebuah dunia khayalan, tempat citra dan opini dikelola dan mengalami komodifikasi untuk tujuan-tujuan komersial belaka.[17]

 

 

Internet sebagai Ruang Publik: Keterbukaan dan Emansipasi

Ruang-ruang publik di zaman Athena Kuno sebagian besar sekarang sudah punah. Meskipun beberapa di antaranya masih ada, tapi tempat-tempat itu saat ini sudah tidak lagi menjadi pusat perdebatan politik bagi warga negara. Debat-debat politik kini banyak yang telah berpindah ke dalam ruang-ruang media masssa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Tapi seperti argumen Habermas di atas, media massa kontemporer bukanlah ruang-ruang publik ideal bagi perdebatan politik yang berkualitas dan rasional. Komodifikasi berita, komersialisasi media, dan kecenderungan media massa untuk menyeleksi opini hanya dari tokoh-tokoh penting tertentu telah mengakibatkan apa yang disebut Habermas sebagai bentuk refeodalisasi ruang publik.

 

Sebaliknya, bentuk-bentuk komunikasi yang dimediasikan melalui komputer (computer mediated communications/CMC) dalam internet dianggap telah meniadakan jarak antara audience dengan produsen berita, sehingga sumber-sumber informasi independen, seperti lembaga penerbitan pers kecil dan independen di Eropa abad 17, menemukan bentuk barunya dalam aksi-aksi komunikasi yang bebas restriksi dalam internet. Kekuatan emansipatoris internet dipercaya terletak pada kesanggupannya untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi. Internet kemudian dipercaya akan bisa menghidupkan kembali, merevitalisasi ruang publik sedemikian rupa sehingga opini publik yang melibatkan proses perdebatan luas di antara warga negara bisa tetap dipelihara untuk meningkatkan kualitas demokrasi perwakilan.

 

Pada level teoritis, posisi internet persis mengisi apa yang oleh teoritisi Kiri-Baru German, Hans Magnus Enzensberger, disebut sebagai media emansipatoris. Diilhami oleh karya penyair terkemuka berhaluan komunis, Bertolt Brecht, tentang teori radio, Enzensberger mengembangkan teori tentang kekuatan media elektronik dalam memobilisasi massa. Bagi Enzensberg, istilah “media komunikasi” adalah terminologi yang salah tempat kalau dipakai untuk merujuk pada bentuk-bentuk media massa modern, karena media seperti film dan TV sama sekali tidak memfasilitasi komunikasi melainkan justru mencegahnya karena keduanya telah mereduksi feedback ke tingkat terendah.

 

Mengikuti garis pemikiran Brecht, Enzensberger kemudian melontarkan gagasan bahwa media harus dipakai untuk komunikasi dua arah (two-way communication). Penggunaan media yang bersifat represif akan digantikan oleh penggunaan yang lebih emansipatoris ketika transmisi berita tidak terpusat pada satu agen tertentu, melainkan menyebar pada banyak sumber yang independen.[18] Secara skematik, gagasan Enzensberger tentang dua bentuk penggunaan media adalah seperti di bawah ini.

 

Skema Teori Media Enzensberger (Enzensberger, 1970: 173)

 

Repressive Media Use	Emancipatory Media Use
Centrally controlled program	Decentralized program
One transmitter, many receivers	Every receiver a potential transmitter
Immobilization of isolated individuals	Mobilization of the masses
Passive consumer behaviour	Interaction of participants, feedback
Depolitization process	Political learning process
Production by specialists	Collective production
Control by owners or bureucrats	Social control through self-organization

 

 

Berbeda dengan jenis-jenis media massa yang pernah ada sebelumnya seperti radio, TV, film, atau media cetak, internet memang bertolak belakang dengan seluruh karakteristik yang dikategorikan oleh Enzensberger sebagai repressive media use. Internet, dalam kalimat lain, dipercaya bisa dipakai mewujudkan potensi media massa sebagai penguat demokratisasi, terutama gagasan yang secara luas dikenal dengan cyberdemocracy.[19] Seorang ilmuwan politik, Ithiel de Sola Pool, misalnya, bahkan menganggap internet dan bentuk-bentuk media yang mengalami digitalisasi lainnya sebagai “teknologi-teknologi kebebasan” (technologies of freedom).[20]

 

Persoalannya kemudian adalah, kalau setiap orang demikian bebas mengemukakan ide atau opininya, dan menyebarluaskannya kepada orang lain di seluruh dunia, bagaimana sebuah diskursus yang rasional dan berkualitas bisa diputuskan. Sejauh ini, hampir tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana mengatur lalulintas informasi dan gagasan dalam internet, sehingga juga tidak mudah menentukan apakah opini-opini itu kemudian bisa berkembang menjadi sebuah opini publik yang memiliki kekuatan politik. Jika setiap orang menjadi penentu keputusan atas pikiran-pikirannya sendiri, kapan demokrasi berakhir dan anarki dimulai, paling tidak pada tingkat gagasan, menjadi tidak jelas lagi batasan-batasannya.

 

Pendekatan Distopian

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pendekatan distopian senantiasa menempatkan setiap bentuk inovasi teknologi komunikasi dan informasi dalam konteks kemungkinan munculnya teknologi kontrol sosial yang lebih pervasif. George Orwell menyebut novelnya, 1984, itu sebagai sebuah distopia, yang berarti negasi atas utopia tentang kebebasan umat manusia yang dimungkinkan oleh perkembangan sain dan teknologi. Sebaliknya, ia justru melihat masa depan peradaban manusia akan ditandai oleh datangnya satu zaman ketika sebuah kontrol terpusat dan menyeluruh dilakukan melalui teknologi media massa. Dalam 1984, semua penduduk kota memang memiliki televisi pribadi di rumahnya masing-masing, tapi mereka tidak bisa memilih saluran siaran yang diinginkannya. Mereka bahkan tidak pernah tahu kapan persisnya sebuah siaran televisi yang dilihatnya berubah menjadi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bung Besar (the Big Brother).

 

Kontras tajam dengan seluruh opitimisme tentang perkembangannya, dalam pemikiran Orwellian ini internet tidak lebih dari layar-layar monitor yang bisa berfungsi mengawasi seluruh pemakainya, seperti telescreen mengawasi seluruh penduduk Oceania. Kalau diterapkan pada konteks media elektronik terbaru, internet, ketika seorang individu menggunakan komputer personal di dalam ruang pribadinya untuk melakukan koneksi internet, ketika itu pula pada dasarnya ia sedang memasang sebuah layar monitor yang terus-menerus akan mengawasi dan mencatat seluruh aktivitasnya. Media elektronik, termasuk internet, dalam kalimat lain, bisa berubah menjadi praktek totalitarianisme.

 

Sebuah kutipan panjang dari novel klasik Orwell berikut ini mungkin bisa menjadi ilustrasi tentang totalitarianisme yang mengontrol seluruh bentuk media untuk kepentingan kekuasaan.

 

…Dan Departemen Perekaman, sebenarnya hanya merupakan cabang tunggal dari Kementrian Kebenaran, yang pekerjaan utamanya adalah bukan untuk merekonstruksi masa lalu tapi untuk menyediakan berbagai surat kabar, film, buku-buku teks, acara-acara telescreen, drama, novel—dengan segala bentuk yang bisa dibayangkan dari informasi, instruksi, atau hiburan, mulai dari sebuah patung sampai sebuah slogan, dan mulai dari buku ejaan anak-anak sampai sebuah kamus Newspeak. Dan Kementerian ini bukan hanya harus menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi Partai, tapi juga untuk mengulang seluruh operasi pada tingkat yang lebih rendah untuk keuntungan kaum proletariat. Ada sebuah departemen terpisah yang khusus menangani kesusasteraan, musik, drama, dan hiburan secara umum bagi kaum proletarian. Di situ diproduksi koran-koran sampah, hampir tidak berisi apa pun selain olahraga, kejahatan, dan astrologi, novelet murahan yang sensasional, film yang sarat dengan sex, dan lagu-lagu sentimental yang seluruhnya dikarang oleh peralatan mekanis dalam sebuah bentuk khusus kaleidoskop yang dikenal sebagai sebuah versificator. Bahkan ada sebuah subbagian—yang dalam bahas Newspeak disebut Pornosec—yang terlibat dalam memproduksi pronografi jenis terendah, yang dikirim dalam paket-paket tertutup rapat dan yang tidak satu pun anggota Partai, selain mereka yang bekerja di situ, yang diijinkan untuk melihatnya. [21]

 

 

Dua orang tokoh terpenting Aliran Frankfurt, Thedore Adorno dan Max Horkheimer dalam karya bersamanya yang paling mashur, Dialectic of Enlightenment, menghubungkan pertumbuhan media massa elektronik dengan apa yang disebutnya industri budaya (culture industry), dan potensi totalitarianisme model fasisme di zaman Hitler. Bagi Adorno dan Horkheimer, kebutuhan masyarakat (konsumen) yang mungkin menolak adanya kontrol terpusat, itu telah dilampau dengan berlangsungnya kontrol atas kesadaran individu. Perkembangan dari telepon ke teknologi radio telah dengan tegas membedakan peran-peran. Telepon dianggap Adorno dan Hokheimer masih memberi tempat bagi pelanggannya untuk menjadi subjek, dan bersifat liberal. Sementara radio mengubah semua partisipan menjadi pendengar, dan secara otoritatif menjadikan mereka sebagai sasaran bagi program-program penyiaran yang pada dasarnya persis sama satu dengan lainnya.[22]

 

Radio, yang dianggap Adorno dan Horkheimer sebagai pendatang baru budaya massa, memiliki kecenderungan menjadi praktek lain dari fasisme. Kenyataan bahwa radio sama sekali tidak memungut bayaran apa pun dari pemirsanya, itu telah membentuk ilusi tentang radio sebagai sebuah otoritas yang tidak bias, tidak mewakili kepentingan tertentu. Ini menurut Adorno dan Horkheimer menjadikan fasisme menemukan lahan subur pertumbuhannya. Karena itu tidaklah mengherankan jika radio kemudian menjadi corong sang Führer Hitler. Apa yang sering disebut kharisma metafisik dalam kajian sosiologi agama, dalam konteks sang Führer akhirnya berbelok menjadi tidak lebih dari kehadiran tanpa henti dan di mana-mana (omnipresence) pidato-pidatonya di radio, seperti sebuah parodi demonik dari kehadiran tuhan atau dewa. Dua filsuf aliran teori kritis masyarakat ini sampai pada kesimpulan bahwa tendensi internal radio adalah menjadikan kata-kata seorang pembicara sekelas Führer, sabda-sabda yang keliru, itu menjadi absolut tanpa bisa dibantah.[23]

                 

Pendekatan Relasi Kuasa (Dataveillance)

Kelemahan utama perspektif utopian adalah karena ia tidak pernah berusaha memeriksa bentuk-bentuk relasi sosial, termasuk reproduksi relasi kuasa yang beroperasi di balik klaim-klaim internet sebagai teknologi emansipatoris dalam konteks politik, sehingga karena itu ia juga berpotensi meniadakan sikap kritis masyarakat terhadap bentuk-bentuk invensi teknologi baru. Sebaliknya, karena terlampau memusatkan perhatian pada kemungkinan negatif akibat pemanfaatan internet oleh masyarakat, perspektif distopian selalu gagal melihat kemungkinan lain di luar malapetaka yang akan muncul akibat aplikasi sebuah produk teknologi dalam masyarakat. Bahaya dari pemikiran seperti itu adalah berlangsungya stagnasi sosial karena setiap invensi diletakkan pada garis ekstrem sebagai bahaya yang mengancam.

 

Mempertimbangkan kelemahan-kelemahan fundamental dalam dua pendekatan dominan tadi, satu pendekatan lain mulai dikembangkan oleh beberapa ilmuwan sosial yang, secara tentatif, bisa disebut pendekatan Dataveillance. Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya, pendekatan ini melihat internet bukan semata-mata sebagai pembawa kebebasan atau penebar malapetaka, melainkan lebih sebagai sebuah objek kajian yang memang memiliki kontribusi bagi perbaikan kehidupan masyarakat di satu sisi, tapi tanpa mengabaikan potensi-potensi terburuk yang telah dan mungkin akan muncul sebagai salah satu konsekwensinya di sisi yang lain. Penyikapan teoritisnya terhadap internet, dengan demikian, bukan semata-mata menerima atau menolaknya tanpa sikap kritis.

 

Secara spesifik, pendekatan dataveillance mencoba melakukan kritik terhadap gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh kelompok utopian, sambil pada saat yang sama juga melakukan perbaikan atas beberapa kelemahan model pemikiran Orwellian disesuaikan dengan konteks zaman yang sudah berubah. Meninggalkan gagasan muram Orwellian, pendekatan ini kemudian menarik garis teoritisnya pada telaah cemerlang pemikir poststrukturalis Prancis, Michel Foucault tentang aplikasi teknik pengawasan model struktur penjara Panopticon yang digagas oleh Jeremy Bentham sebagai ruang-ruang tempat relasi kuasa beroperasi secara langsung.

 

Teknologi Kekuasaan

Dalam karya klasiknya, Panopticon; Or The Inspector House yang terbit tahun 1787, Jeremy Bentham membuat sebuah proposal tentang sebuah model yang bisa dipakai untuk membangun sistem penjara dengan seluruh lingkungannya yang secara total bisa dikontrol.[24] Model tersebut ia sebut struktur Panopticon. Dalam Panopticon satu orang pengawas di menara bisa mengawasi aktivitas banyak orang dalam tahanan. Yang dikembangkannya adalah sebuah model pengawasan melalui apa segelintir kecil orang (para sipir atau pengawas, dan atasanya) secara konstan mengawasi banyak orang (the few watch the many). Para tahanan tahu bahwa mereka selalu berada dalam pengawasan, tapi tidak satu pun dari mereka tahu kapan pengawasan dilakukan. Ini tentu saja mirip dengan ide Orwell tentang mekanisme pengawasan melalui medium telescreen. Kondisi mental (mental state) “diawasi tanpa bisa melihat si pengawas” seperti itulah yang ingin dicapai Bentham melalui proposalnya itu. Jika diterapkan pada level masyarakat yang lebih luas, implikasi sosial gagasan struktur Panopticon ini bisa berlangsung dalam skala luas. Ia bisa dipakai untuk menciptakan mekanisme pengawasan atau kontrol sosial yang bersifat total oleh sebuah agensi, seperti negara terhadap seluruh warganya tanpa harus mendirikan bangunan fisik penjara-penjara seperti itu.

 

Interpretasi Foucault atas gagasan Bentham memberi penekanan pada efek kekuasaan yang dilihatnya berlaku otomatis dalam sistem Panopticon. Arsitektur sistem Panopticon dilihat Foucault sebagai praktek seklusi, memisahkan para tahanan, seperti rumah sakit memisahkan para pasien, atau sekolah memisahkan murid, dan pabrik mengisolasi para buruh, dalam sebuah lokasi yang secara total bisa dikontrol, dan relasi kuasa beroperasi secara langsung. Caranya adalah dengan menciptakan sebuah kondisi kesadaran pada diri tahanan, dan menempatkan mereka pada lokasi yang selalu bisa dilihat (permanent visibility) dari menara pengawas.

 

Bentham, menurut Foucault, telah meletakkan prinsip bahwa kekuasaan harus terlihat atau tampak tapi tidak bisa diverifikasi (visible and unverifiable). Kuasa harus tampak dalam arti bahwa tahanan akan secara konstan melihat di depan matanya sisi bangunan tinggi menara pusat pengawasan dari mana mereka diintai. Kuasa harus tidak bisa diverifikasi dalam arti bahwa tahanan harus tidak pernah tahu kapan persisnya ia sedang diawasi pada satu saat tertentu. Kondisi mental yang dihasilkannya mengakibatkan setiap tahanan selalu menimpakan beban pada diri mereka sendiri: beban bahwa mereka diawasi setiap saat oleh sebuah kekuasaan yang tidak tampak bagi mereka.[25]

 

Kekuasaan menjadi sebuah tatapan tak berwajah (faceless gaze) yang akan terus mengawasi seluruh tingkah laku mereka. Identitas kolektif dihapuskan, dan digantikan oleh satu kumpulan identitas dari individu-individu yang terpisah, sehingga dalam kaca mata para penjaga atau pengawas di menara, yang ada bukan identitas kolektif melainkan, dalam bahasa Foucault, “sebuah multiplisitas yang bisa dihitung dan diarahkan”.[26] Mereka yang berada dalam tahanan model Panopticon pada dasarnya telah berubah menjadi agen penindasan bagi dirinya sendiri. Para tahanan, dengan kalimat lain, mengalami sebuah situasi yang dilukiskan Foucault sebagai penindasan-diri (self oppressed). Salah satu dogma yang berlaku di kalangan mereka yang mengalami situasi mental seperti itu adalah bahwa individu-individu mutlak memerlukan perlindungan, dan mereka hanya bebas sejauh tidak melanggar aturan. Itulah yang dimaksud Foucault dengan proses normalisasi. Bagi Foucault, Panopticon bisa dilihat sebagai sebuah susunan arsitektur yang memungkinkan relasi kuasa dilihat sebagai sesuatu yang mandiri terlepas dari siapa yang menggunakan kekuasaan tersebut.

 

Membaca proposal Bentham, Foucault sampai pada kesimpulan bahwa Panopticon adalah sebuah bentuk arsitektur yang efisien, sinambung (continuous) fleksibel, dan komprehensif untuk melakukan pendisiplinan. Efisien karena ia hanya bergantung pada caya dan pengaturan posisi para tahanan. Sinambung atau konstan karena mereka yang diawasi tidak menyadari kapan menara pengawas berisi pengawas dan, karenanya, dipaksa bertingkah laku seolah-olah pengawas hadir setiap saat, dan pengawasan berjalan terus-menerus. Fleksibel karena metode tersebut bersifat multi-guna (bisa dipakai di sebuah penjara, rumah sakit, atau tempat kerja), dan siapa saja bisa mengambil peran sebagai pengawas atau yang diawasi. Komprehensif karena bukan hanya mereka yang diawasi yang diatur, dimonitor dan dikontrol melalui pengawasan, melainkan juga si pengawasnya sendiri. Aktivitas pada menara pengawas bisa mengelabui tingkah laku setiap orang yang terlibat.

 

Tentang kemungkinan aplikasi dalam konteks yang lebih luas, Foucault melihat bahwa Panopticon adalah juga sebuah laboratorium. Ia bisa dipakai sebagai sebuah mesin untuk melakukan percobaan mengubah atau memperbaiki tingkah laku individu. Panopticon bahkan juga bisa digunakan untuk membuat uji coba pedagogis, terutama untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi dari sistem pendidikan yang terpisah (secluded education) dalam panti-panti. Dalam bagian lain Foucault menulis:

 

…Ia adalah sebuah tipe lokasi dari tubuh-tubuh dalam ruang, dari distribusi individu-individu dalam relasinya satu dengan yang lain, dari organisasi hierarkis, dari disposisi pusat-pusat dan kanal-kanal kekuasaan, dari definisi tentang instrumen-instrumen dan moda-moda intervensi kekuasaan, yang bisa diimplementasikan di rumah sakit-rumah sakit, bengkel kerja, sekolah, penjara-penjara. Kapan pun seseorang berurusan dengan sebuah multiplisitas individu-individu kepada siapa sebuah tugas atau sebuah bentuk tingkah laku partikular harus diimposisikan, skema panoptic bisa dipakai. [27]

 

 

Menjadi jelas bahwa model Panopticon digunakan Foucault untuk memeriksa relasi-relasi kuasa yang beroperasi dalam hampir seluruh bentuk institusi masyarakat modern. Baginya bentuk fisik bangunan tidak terlampau penting, karena yang utama adalah bagaimana kekuasaan menyebar luas dalam relasi-relasi sosial secara subtil, sehingga tidaklah mengherankan bahwa penjara-penjara sekarang makin mirip dengan pabrik, sekolah, barak militer, rumah sakit, yang semuanya juga memang mirip penjara.[28]

 

Internet sebagai Super-Panopticon

Kalau mekanisme pengawasan total diberlakukan dalam kehidupan di luar penjara atau struktur-struktur fisik tempat relasi kuasa beroperasi seperti sekolah, pabrik, rumah sakit, barak militer dan lain-lain, problemnya kemudian adalah medium apa yang bisa dipakai untuk itu. Sebagian teoritisi sosial seperti Mark Poster, David Lyon, dan Gary T. Mark melihat bahwa untuk konteks masyarakat jaringan elektronik saat ini, model kontrol sosial telah bergeser dari metode-metode klasik Orwellian menjadi dataveillance, karena kekuasaan diterapkan tidak pada tubuh biologis para tahanan, pasien, atau prajurit, melainkan pada representasi-representasi digitalnya dalam sistem database. Dengan demikian, internet dilihat sebagai teknologi yang bisa mewujudkan metode pengawasan skema panoptic dalam masyarakat yang sudah sangat bergantung pada sistem pencacahan data untuk berbagai kebutuhan hidupnya.

 

Kalau pengawasan di Oceania dalam novel Orwell terutama dilakukan melalui medium televisi, pengawasan di era dataveillance ditopang oleh teknologi komputer. David Lyon mendefinisikan pengawasan adalah segala bentuk pengumpulan dan pengolahan data personal, baik yang bisa diidentifikasi maupun yang tidak, untuk maksud mempengaruhi atau mengatur mereka yang datanya telah berhasil dikumpulkan. Saat ini, menurut Lyon, perangkat terpenting untuk melakukan pengawasan terletak di dalam kekuatan komputer, yang memungkinkan data yang terkumpul itu disimpan, dihitung, diakses kembali, diolah, dipasarkan dan disebarluaskan. Bahkan kalau pun datanya jauh lebih rumit dari sekedar angka-angka atau nama, seperti kode-kode DNA (Deoxyribonucleic Acid), atau citra-citra fotografis, teknologi-teknologi yang memungkinkan berlangsungnya pengawasan tetap melibatkan komputer. Lyon sampai pada konklusi bahwa “pertumbuhan massif aplikasi komputer dan peningkatan teknislah yang menyebabkan teknologi informasi dan komunikasi demikian sentral perannya dalam pengawasan”.[29]

 

Mark Poster memulai telaahnya dengan fokus pada penggunaan sistem database untuk menyimpan informasi personal tentang individu. Sistem database bagi Poster adalah salah satu kekuatan utama dalam pembentukan subjek di zaman informasi saat ini. Sistem-sistem tersebut diperlakukan Poster sebagai wacana (discourse), karena dianggap mempengaruhi proses pembentukan subjek. Database adalah satu bentuk penulisan jejak-jejak simbolik. Dalam bentuk elektronik dan digitalnya, database sangat mudah dipindah-pindahkan dalam ruang, bisa dilestarikan tanpa batas dalam waktu. Ia bukan milik seorang pun bukan pula milik setiap orang, tapi bisa menjadi milik seseorang, institusi sosial, korporasi, negara, militer, rumah sakit, perpustakaan, atau universitas yang menguasainya sebagai hak milik.[30] Di dalam database, yang ada bukan subjek individu yang “real”, melainkan representasinya dalam bentuk data personal. Untuk konteks negara maju seperti Amerika Serikat, penggunaan sistem database hampir mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakatnya, sehingga sistem database bukan hanya meyangkut soal bagaimana negara atau instansi-instansi lain bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, melainkan juga bagaimana sebuah mekanisme kontrol sosial baru baru bisa diterapkan.

 

Pertanyaan yang kemudian diajukan Poster adalah, apa yang terjadi dengan informasi-informasi tersebut ketika semuanya sudah dikonversikan menjadi data digital dalam komputer. Menjadi digital pertama-tama dan terutama adalah mentransformasikan benda-benda material menjadi bit-bit informasi yang dihasilkan secara elektronik. Individu bukan lagi sebuah tubuh fisik-biologis, melainkan seperangkat titik-titik data atau sebuah representasi digital, diri-digital (digital self) yang bisa diidentifikasi dengan bahasa elektronik.

 

Digitalisasi informasi memang memudahkan pengelolaan data, tapi itu juga berarti memudahkan kontrol dan manipulasi atas subjek-subjek. Sekali suatu materi telah menjadi data digital, ia bisa disimpan atau ditransfer pada tingkat bilangan atau digit. Artinya, siapa saja yang bisa mengontrol bahasa elektronik tersebut, ia juga akan mengontrol produksi realitas, paling tidak dalam ruang digitial.[31] Karena itu Poster melihat bahwa digitalisasi informasi justru memudahkan orang dengan kepentingan kapitalis untuk mendistribusikan informasi-informasi tertentu kepada orang atau pihak lain.

 

Internet bukan lain adalah jaring-jaring interkoneksi antar database digital berukuran sangat besar. Bagi Poster, koneksi ke dalam jaringan internet tidak lain adalah proses yang menjadikan tubuh kita terikat kuat ke dalam struktur database sebagai satu informasi di tengah informasi yang lain (informatically tied-down). Ketika seseorang melakukan transaksi ekonomi menggunakan kartu kredit melalui internet, misalnya, ia pada dasarnya sedang mengikatkan dirinya pada struktur pengawasan elektronik dalam sistem database digital.

 

Teknologi kekuasaan yang beroperasi melalui internet, itu menyerupai gagasan Jeremy Bentham tentang sistem struktur penjara Panopticon. Tapi yang diawasi bukan tubuh biologis seperti dalam penjara Panopticon, melainkan representasi digitalnya. Poster memberi nama struktur pengawasan ini Superpanopticon, sebuah sistem pengawasan yang tanpa dinding, jendela, menara, atau pengawas.[32] Poster menurunkan argumennya tersebut dalam kalimat-kalimat berikut:

 

               …Database, menurut saya, beroperasi sebagai sebuah super-panopticon. Seperti penjara, database bekerja secara terus-menerus, sistematis dan tersembunyi, mengumpulkan informasi tentang individu-individu dan menyusunnya menjadi profile-profile. Tidak seperti panopticon, para “tahanan” tidak perlu dikurung dalam arsitektur apa pun; mereka hanya perlu menjalankan kehidupan rutin sehari-harinya. Super-panopticon dengan demikian lebih tidak terang-terangan daripada pendahulunya, tapi ia tidak kurang efisiennya dalam melakukan tugas normalisasi…Komputer dengan mudah mempertukarkan berbagai database, informasi dalam satu komputer bisa diakses oleh yang lain. Dengan sangat cepat, informasi dari database-database tersebut melintasi dunia dalam cyberspace. Database-database “mengawasi” kita tanpa mata dari penjaga penjara mana pun, dan mereka melakukannya jauh lebih akurat dan menyeluruh dari manusia mana pun.[33]

 

 

Sistem database, dengan demikian, tidak jauh berbeda dari prakek seklusi (seclusion) dalam penjara: semua informasi pemakai internet dimasukkan ke dalam sebuah arsitektur sistem konversi digital yang tertutup (bagi mereka yang tidak menggunakan internet), dan sepenuhnya bisa diawasi. Teknologi kekuasaan dalam super-panopticon melakukan dua hal kepada para pemakai internet. Pertama, ia mengimposisikan norma, mendisiplinkan subjek-subjek untuk berpartisipasi dengan mengisi formulir, mencantumkan nomor asuransi sosial, atau menggunakan kartu kredit. Kedua, ia membentuk sebuah diri-diri tambahan (complementary selves) untuk subjek-subjek tersebut, dengan nama yang sama tapi yang secara digital telah dihilangkan ambiguitasnya, karena kepribadiannya dibuat secara artifisial dari data yang telah dicocokkan.[34]

 

Sekali kita terjebak ke dalam jaringan database di internet, menurut Poster, tidak ada lagi tempat berlindung untuk bisa bebas dari pengawasan atau untuk melakukan resistensi. Orang bisa bebas bepergian ke mana saja dalam lautan informasi, tapi tidak pernah bisa keluar dari jaring-jaring database yang mengurungnya. Meskipun sampai saat ini belum ada satu pun organisasi mampu secara total melakukan pengawasan a la sistem struktur Panopticon terhadap seluruh aliran informasi dalam internet, tapi apa yang bisa dibaca dari usulan Poster adalah terdapatnya potensi teknologis dalam internet untuk menjadi sebuah medium kontrol sosial, yang bertolak belakang dengan impian internet sebagai pendorong demokratisasi emansipatoris.