Belajar Bercerita tentang Indonesia: Menulis Kota-kota di Sulawesi

Dari Peluncuran dan Diskusi Buku "Kota-kota di Sulawesi" di UNM

cover-4

Setelah peluncuran buku dan diskusi publik buku Kota-kota di Sulawesi di Universitas Hasanuddin berlangsung tgl. 16 Desember 2015, bekerjasama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM), Interseksi menyelenggarakan acara serupa di Gedung Phinisi UNM pada 17 Desember 2015. Pembahas yang hadir adalah Prof. Dr. Heri Tahir, S.H., M.H (pembantu Rektor III UNM) dan Dr. Imam Suyitno, MA (Dosen UNM). Diskusi dimoderatori oleh Dr. Halilintar Lathief, antropolog senior di kampus tersebut.

Dalam sambutan pembukaan, direktur Yayasan Interseksi, Hikmat Budiman, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada UNM karena telah bersedia bekerjasama dalam menyelenggarakan peluncuran buku ini. Budiman kemudian menerangkan latar belakang program tentang dan di Sulawesi. Ia mengatakan bahwa program ini dimulai pada 2013 dan peluncuran buku ini merupakan salah satu produknya. Program Interseksi di dan tentang Sulawesi meliputi pembuatan film dokumenter, pelatihan penelitian kualitatif untuk aktivis CSO, pembuatan sketsa Kota-kota di Sulawesi, dengar pendapat dengan DPRD dan Pemda Kabupaten, kampanye dalam media massa, dan riset tentang Kota-kota di Sulawesi.

Prof. Sofyan Salam (Pembantu Rektor I bidang akademik UNM) turut memberikan sambutan selaku tuan rumah dalam acara peluncuran buku. Ia menyambut dengan senang acara seperti ini. Karena menurutnya roda perkuliahan memang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Meskipun begitu, ia juga menyadari bahwa saat ini belum terlalu banyak orang Indonesia yang menulis tentang ‘dirinya sendiri’. Padahal menurutnya, banyak di antara kita yang mempunyai bakat dan minat menulis. Yang menjadi persoalan adalah bahwa hal tersebut kurang mendapatkan dukungan untuk diterbitkan menjadi buku. Ia mengatakan mengapa Indonesianis mampu melahirkan karya karena mereka bisa mendapatkan sponsor yang membiayai penerbitan tulisan mereka. Sementara di sini warga masih mencari pekerjaan lain untuk membiayai hidupnya dan menulis hanyalah sebuah pekerjaan sampingan. Terakhir, ia menyampaikan selamat kepada Yayasan Interseksi dan berharap ke depannya akan terus terjalin kerjasama seperti ini.

IMG_0494

Seperti di kampus FISIP UNHAS sehari sebelumnya, para hadirin juga diajak untuk bersama-sama menonton pemutaran video dokumenter produksi Interseksi, yakni Harimau Minahasa, sebelum mendiskusikan buku yang sudah diluncurkan.

Mengawali diskusi, Dr. Halilintar Lathief, yang kebetulan memang banyak membantu seluruh program Interseksi di Sulawesi sejak awal, mencoba memberi penjelasan bahwa riset tentang kota bukanlah yang pertama kali bagi Interseksi. Sebelumnya Interseksi juga pernah mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai Kota-kota di Sumatera. Menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Hikmat Budiman sebelumnya, Lathief menuturkan bahwa tujuan penelitian ini adalah agar generasi muda mencoba untuk menulis tentang dirinya, tentang Indonesia. Diharapkan peneliti yang muda-muda ini nantinya akan menggantikan peneliti yang berasal dari luar Indonesia.

Riefky Bagas Prastowo, sebagai narasumber pertama yang menyampaikan hasil penelitiannya, bercerita mengenai Involusi Kota Donggala. Prastowo menyatakan bahwa kondisi Donggala saat ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa lampau, khususnya terkait dengan Donggala sebagai kota pelabuhan. Prastowo mengamati bahwa penetapan tagline kota Donggala sebagai Kota Niaga oleh pemerintah dengan apa yang saat ini terjadi di sana dirasa kurang cocok. Apalagi kenyataannya, saat ini Pelabuhan Donggala bisa dikatakan sudah mati karena sudah tidak ada aktivitas ekonomi di sana. Selain itu, warga Donggala juga menaruh harapan tentang upaya revitalisasi pelabuhan. Namun yang terjadi pemerintah daerah tidak mengupayakan hal itu. Kondisi-kondisi inilah yang disebut sebagai kota yang mengalami involusi.

Prastowo menilai bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya stagnansi. Pertama adalah praktek pelayanan publik yang belum maksimal yang dilakukan oleh Pemda Donggala. Kedua pemekaran yang telah berlangsung di Donggala. Menurut Prastowo faktor berpisahnya Kota Palu dari Donggala dianggap paling berpengaruh dalam terjadinya involusi di Kota Donggala. Ketiga, kebijakan pemilihan sektor industri. Jadi, alih-alih menjadikan Donggala sebagai Kota Niaga, pemerintah justru memilih sektor galian C sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Keempat, dinamika politik yang terjadi Donggala. Prastowo menerangkan bahwa pada tahun 2014, Bupati dan wakil Bupati saling bertengkar karena adanya perbedaan pendapat mengenai pelantikan beberapa pejabat. Dengan melihat kondisi itu, Prastowo kemudian menyimpulkan bahwa Donggala saat ini hanya menjadi kota simbol yang direpresentasikan oleh bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar pelabuhan. Menurutnya, tagline Donggala Kota Niaga juga hanya memberikan ilusi bahwa kota ini akan diwujudkan sebagai kota pelabuhan tetapi pada kenyataannya tidak.

IMG_0496

Sementara itu, Syarifah Ratnawati mempresentasikan tentang konflik yang terjadi dalam Kesultanan Buton. Ia menerangkan bahwa pertikaian tersebut dimulai ketika Kesultanan Buton ditetapkan menjadi tuan rumah acara Festival Keraton Nusantara VIII pada tahun 2012 di Kota Baubau. Pada saat itu, terdapat dua sultan yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Buton yang syah. Kemunculan kedua sultan tersebut berasal dari dua organisasi keraton yang berbeda. Selain itu, kedua sultan tersebut juga mempunyai pandangan yang berbeda dalam melegitimasi dirinya sebagai sultan. Salah satu lembaga adat, yaitu Majelis Sarana Wolio, tidak lagi menggunakan upacara adat untuk mengesahkan sultannya, tetapi melalui piagam dari notaris. Sementara Lembaga Adat Kesultanan Buton masih tetap menerapkan tradisi dalam memilih dan melantik sultan Buton. Tidak hanya antarsultan Buton saja yang berselisih, tetapi juga muncul kecurigaan terhadap pejabat pemerintah Kota Baubau. Ada anggapan bahwa Walikota Baubau juga menginginkan posisi sebagai sultan. Pandangan tersebut muncul karena selama persiapan FKN hingga berlangsungnya acara tersebut, Walikota Baubau terlihat lebih dominan dibandingkan sultan Buton sendiri. Hal itu terlihat dari kemunculan Walikota Baubau dalam poster FKN mengenakan pakaian kebesaran sultan Buton.

Ratnawati juga menjelaskan bahwa konflik antarsultan Buton juga semakin kompleks ketika Lembaga Adat Kesultanan Buton memakzulkan Sultannya yang ke-39 dan memilih kembali sultan yang baru. Pertikaian sultan Buton menjadi rumit karena ternyata sultan ke-39 tidak begitu saja menerima pemberhentian dirinya, tetapi justru memperkarakan pemakzulannya ke pengadilan negeri Kota Baubau. Yang menarik dari konflik antara dewan adat dan sultan ke-39 adalah munculnya dua legitimasi yaitu berasal dari pengadilan modern dan pengadilan adat. Pengadilan modern menetapkan bahwa Sultan ke-39 masih syah sebagai Sultan Buton sementara dewan adat tetap tidak mempedulikannya karena menurut mereka, sultan ke-39 sudah bukan lagi sultan mereka. Akibatnya, saat ini terdapat tiga orang yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Buton.

Setelah tim peneliti Yayasan Interseksi selesai memaparkan penelitiannya, moderator mempersilakan para pembahas untuk memberikan komentar mengenai buku Kota-kota di Sulawesi. Pembahas pertama yang diberikan kesempatan adalah Heri Tahir. Pertama-tama ia memberikan apresiasi atas peluncuran buku ini karena sudah memberikan gambaran konkrit mengenai masyarakat di Sulawesi. Menurutnya, buku ini penting karena memberikan peringatan kepada kita supaya tidak terlalu banyak menengok ke luar, tetapi coba sejenak untuk melihat ke dalam. Ia melihat bahwa di dalam buku Kota-kota di Sulawesi terdapat kegelisahan yang dirasakan para penulis terhadap bagaimana demokratisasi, pembangunan dan problematik kewarganegaraan yang ada saat ini. Di buku ini juga diulas tentang bagaimana momentum desentralisasi mulai masuk ke Sulawesi. Selain itu, Tahir menambahkan bahwa dalam buku tersebut tidak hanya temuan di lapangan saja yang disampaikan, tetapi juga menganalisis kondisi-kondisi sistem politik di daerah.

Lebih lanjut, Tahir menyampaikan bahwa di buku tersebut diungkapkan bahwa pemekaran daerah yang sejatinya ditunjukkan untuk memberikan percepatan pelayanan publik pada masyarakat, ternyata masih banyak yang belum berhasil. Misalnya, kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat masih banyak yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Hal tersebut menjadi sebuah masalah karena pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat tidak terwujud meskipun wilayahnya sudah dimekarkan.

Pembahas kedua yang memberikan komentarnya terkait buku tersebut adalah Imam Suyitno. Ketika membaca buku Kota-kota di Sulawesi, ia merasa ada kekuatan dalam buku tersebut. kekuatannya bukan karena ketebalannya melainkan kepiawaian penulis untuk merangkai tujuh kota yang ada di provinsi-provinsi di Sulawesi. Akan tetapi, ia mempertanyakan mengapa hanya tujuh kota yang diteliti untuk merepresentasikan Sulawesi dan mengapa Bantaeng tidak masuk menjadi salah satu kota yang diteliti. Suyitno menilai bahwa pendekatan yang digunakan oleh para penulis merupakan pendekatan post-positivis. Baginya, buku tersebut diharapkan dapat menggambarkan dengan pas tentang kota-kota yang ada di Sulawesi, sehingga tidak ada salahnya apabila kita menggunakan pendekatan positivis, sehingga gambarannya menjadi utuh.

Isu desentralisasi, pembangunan dan kewarganegaraan yang ada di dalam buku tersebut, menurut Suyitno, adalah isu sentral yang muncul pasca orde baru. Menurutnya, ada tiga hal yang disumbangkan oleh buku tersebut. Pertama, buku ini ingin menggambarkan tentang desentralisasi, pembangunan dan civil society di Kota-kota di Sulawesi. Kedua, buku ini hadir sebagai evaluasi terhadap kehadiran kota-kota setelah berlakunya Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999. Ketiga adalah untuk menegaskan keberadaan kota-kota yang ada di Sulawesi.

Suyitno mencoba untuk menganalisis isu desentralisasi, pembangunan dan kewarganegaraan dengan menggunakan beberapa indikator. Menurutnya, dalam desentralisasi dan demokrasi indikator yang dapat digunakan adalah kebebasan dan keadilan. Untuk pembangunan dilihat dari segi pertumbuhan dan pemerataan. Sementara untuk isu kewarganegaraan bisa diamati dari partisipasi masyarakat. Dalam tujuh kota yang menjadi objek kajian, bisa dikatakan bahwa kebebasan di tujuh kota tersebut mendapatkan nilai plus karena kota-kota itu sudah menjalankan pilkada secara langsung. Untuk kesetaraan dalam politik, hanya Minahasa Utara yang sudah bisa mewujudkannya. Artinya, keterwakilan perempuan yang menjadi anggota DPRD sudah bisa mencapai 10%. Demikian pula dari segi keadilan, Minahasa Utara telah melakukan hal tersebut jika dilihat dari pendapatan daerahnya.

Setelah para pembicara selesai memamparkan presentasinya dan menyampaikan komentarnya, Lathief, mewakili Interseksi, menanggapi pertanyaan mengenai penentuan lokasi penelitian. Lathief mengungkapkan bahwa hal itu merupakan perjalanan panjang dan dimulai sekitar dua tahun yang lalu. Jadi, awalnya Interseksi memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan penelitian. Syaratnya telah sarjana dan usianya tidak lebih dari 35 tahun. Para peneliti ini membuat proposal mengenai kota-kota yang menjadi objek penelitian yang kemudian digodok di Interseksi. Sebenarnya Bantaeng juga masuk dalam program ini, tetapi dalam bentuk kegiatan pembuatan sketsa kota-kota di Sulawesi. Ia juga menyampaikan bahwa masukan dari Suyitno bisa menjadi pertimbangan bagi Interseksi agar tidak hanya menampilkan wajah kota pasca orde baru yang belum baik, tetapi bisa juga memuat contoh kota yang berhasil di era desentralisasi ini. Setelah Lathief menjelaskan mengenai proses penentuan lokasi penelitian, kegiatan diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

IMG_0489

Pertanyaan pertama diajukan oleh Ahmadin, yang menanyakan tentang seberapa besar kontribusi pemikiran penguasa dalam menentukan representasi kultural masyarakatnya di kota-kota yang diteliti? Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Hamzah. Pertama-tama ia merasa peluncuran buku ini memotivasinya untuk berani mencoba menulis tentang Indonesia. Sedangkan pertanyaan yang diajukannya adalah, pertama, apa yang menarik dan spesial dari kota Donggala dan Baubau sehingga kota itu dipilih menjadi lokasi penelitian? Kedua, faktor apa yang menyebabkan calon independen bisa menang di Donggala? Ketiga, dari paparan yang telah disampaikan oleh Ratnawati, diungkapkan bahwa dalam kesultanan Buton terdapat dua legitimasi yaitu pengadilan modern dengan pengadilan adat, apa yang menjadi indikator perbedaan di dua pengadilan tersebut? Keempat, menurut pandangannya, desentralisasi yang berjalan saat ini lebih banyak gagalnya, ia kemudian meminta penjelasan dari kedua pembahas tentang pandangannya mengenai desentralisasi yang berlangsung saat ini. Akhsan Mahmud, penanya selanjutnya, juga mempertanyakan keunikan dari tujuh kota ini sehingga dijadikan sebagai objek penelitian? Ia juga meminta penjelasan dari Tahir tentang bagaimana pemerintah melihat desentralisasi jika dilihat dari unsur ketatanegaraan?

Prastowo mencoba untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Menurutnya, penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, memiliki andil dalam pembangunan kota. Kondisi ini dapat terlihat dari pembangunan simbol-simbol perkotaan. Salah satu contohnya yang ada di Donggala adalah tugu perahu layar yang menunjukkan representasi kultural masyarakat Donggala sebagai masyarakat yang dekat dengan laut. Namun, ketika di masa Bupati Habir Ponulele semua simbol tersebut dihilangkan. Sebagai gantinya, dibangun sebuah tugu adipura untuk menunjukkan Donggala sebagai kabupaten yang berprestasi. Selanjutnya, ia menjawab pertanyaan yang diajukan Hamzah bahwa selama ia melakukan tinjauan pustaka, penulis yang mengkaji Donggala masih sangat sedikit. Kebanyakan penulis yang mengkaji Sulawesi Tengah fokus pada permasalahan yang terjadi di Poso. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Donggala menjadi menarik untuk dikaji. Tentang kemenangan yang diraih oleh calon independen, contohnya adalah Kasman Lassa di Donggala, Prastowo menyampaikan bahwa hal ini dapat terjadi karena sebelumnya Lassa telah membangun basis massanya terutama di wilayah Pantai Barat, Donggala. Dukungan tersebut ia dapatkan karena ia pernah menjabat sebagai ketua forum pemekaran Pantai Barat pada tahun 2002.

Selanjutnya Ratnawati menjawab pertanyaan dari Ahmadin dan mengatakan bahwa representasi kultural dalam pembangunan kota cukup bisa digambarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah kota Baubau memang menyadari bahwa aspek historis kerajaan Buton tidak bisa begitu saja dilepaskan dari masyarakat Buton. Meskipun kerajaan Buton sudah berakhir, bekas-bekas peninggalan kerajaan Buton masih bisa dilihat dan masih berdiri di Kota Baubau. Aset itulah yang kemudian digunakan pemerintah Baubau untuk mengemas wajah Kota Baubau saat ini. Hal itu juga tercermin dari slogan pemerintah mengenai Kota Baubau yang memiliki benteng terluas di dunia. Sementara untuk pertanyaan selanjutnya mengenai dualisme legitmasi yang terjadi di dalam Kesultanan Buton, menurutnya, hal tersebut terjadi karena Sultan Buton ke-39 tidak menerima pemakzulan dirinya. Oleh karena itu, ia memperkarakan pemberhentian dirinya ke Pengadilan Negeri Baubau karena ia merasa dirinya tidak bersalah. Pilihan untuk mengajukan permasalahan ke pengadilan modern dilakukan karena dia tidak bisa lagi menganggu gugat keputusan dewan adat. Berdasarkan data yang diperoleh dari kedua pihak, baik dewan adat dan sultan ke-39, Pengadilan Negeri Baubau menyatakan bahwa sultan ke-39 masih tetap syah sebagai sultan. Akan tetapi bagi dewan adat, sultan ke-39 sudah tidak diakui karena perilakunya dianggap tidak mencerminkan sebagai sultan.

Selanjutnya, Tahir menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan desentralisasi. Ia mengatakan bahwa di dalam buku tersebut dijelaskan tentang kondisi di Sulawesi Barat yang hampir seluruh kabupatennya tergolong sebagai daerah yang tertinggal. Ia juga menambahkan bahwa desentralisasi jauh berbeda dengan federal. Jika sistem federal memiliki kewenangan penuh dalam mengatur wilayahnya, maka sistem desentralisasi tidak seperti itu. Desentralisasi hanya mentransfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kecuali dalam hal pertahanan, keadilan, dan agama. Permasalahan tentang pelayanan publik yang belum berjalan dengan baik adalah karena hak pemda masih sulit untuk diperoleh. Ia mencontohkan bahwa pemda masih harus “merengek-rengek” terlebih dahulu untuk meminta anggaran. Jadi, desentralisasi yang ada saat ini hanya sebagai simbol saja karena hal-hal penting masih tetap dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Tahir menyatakan bahwa inilah yang harus dipikirkan, yaitu, bagaimana agar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan baik.

Sementara itu, Suyitno mengungkapkan bahwa desentralisasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi di akar rumput. Indonesia dianggap sebagai negara yang paling besar memberlakukan desentralisasi. Tetapi di sisi lain justru dalam implementasinya gagal mencapai tujuannya. Jadi, menurutnya, desentralisasi yang terjadi di Indonesia saat ini hanya semacam euphoria. Ia berharap agar saat ini jangan sampai kita berubah dari ketidakbaikan yang lama menjadi ketidakbaikan yang baru. Hal yang diinginkan adalah orde penyeimbang, yakni negara dan rakyat yang kuat. Jika ini bisa terjadi, maka ke depannya Indonesia mungkin bisa lebih baik lagi.

Komentar terakhir datang dari Karaeng Rewa. Ia mengapresasi Interseksi karena sudah bisa membuat penelitian di tujuh kota di Sulawesi dan menjadikannya sebuah buku. Dengan apa yang telah dilakukan Interseksi, ia kemudian mencoba untuk menyemangati para generasi muda untuk mau menulis dan juga mempertanggungjawabkan tulisannya. Apabila ada yang berminat menulis, Karaeng Rewa merekomendasikan untuk menulis tentang Tallo. Ia pun siap membantu para penulis jika memang ada yang berminat untuk mewujudkannya. Selain itu, ia juga melempar ide supaya kita bisa menulis tentang Sulawesi Selatan dalam satu buku. Harapannya kepada generasi muda adalah bahwa mereka tidak hanya berani berbicara saja, tetapi agar bisa menulis dan menerbitkan buku.

Sebagai penutup diskusi, Lathief mengatakan bahwa dahulu orang Makassar punya tradisi menulis, tetapi setelah terjadinya perang, kebiasaan tersebut hilang dan pindah ke orang Melayu. Menurutnya, apa yang dilakukan Interseksi saat ini sudah bagus, yakni sebagai pancingan supaya kita terus menulis. Ia menambahkan bahwa peluncuran buku ini bukan sebuah akhir. Masih ada perjalanan panjang karena masih banyak kota-kota yang bisa ditulis.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation