Catatan dari Pelatihan Advokasi Hak Minoritas di Bangkok


09-GAP-MRG
Setelah mengikuti pelatihan secara online, saya berkesempatan untuk datang ke Bangkok, Thailand, dalam program Pelatihan Regional Global Advocacy Programme (GAP) yang diselenggarakan oleh Minority Rights Group International (MRG). Pelatihan berlangsung selama empat hari, 18-21 November 2011, diikuti oleh 21 peserta yang mewakili berbagai organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang bergiat di isu hak-hak kelompok minoritas. Secara teknis, pelatihan ini dikoordinasikan oleh Asisten GAP Asia, Kheetanat Wannaboworn. Dalam sesi pengantar, Carl Soderbergh dari MRG London menekankan bahwa dengan mengikuti program ini berarti para peserta telah menjadi bagian dari komunitas global. Sebagian di antara peserta pelatihan akan mendapat kesempatan mengikuti program lanjutan di Jenewa, Swiss, bersama-sama peserta dari kawasan Eropa dan Afrika. Berbeda dengan isu hak-hak indigenous people yang relatif sudah terorganisasikan dengan baik, MRG bersama dengan Uni Eropa masih mengembangkan forum aktivis dan komunitas hak-hak minoritas, sejalan dengan Forum on Minority Issues yang diadakan oleh Kantor Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau OCHCR di Jenewa. 

10-ed-legaspi-forum-asia
Hak minoritas sebagai bagian dari HAM merupakan gerakan sosial baru, tetapi kaitannya dengan relasi antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas masih perdebatan, demikian menurut Prof. Amara, ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Thailand, berbicara dalam sesi hari pertama pelatihan. Jika hanya berpatokan pada definisi jumlah yang lebih kecil dalam masyarakat, kelompok minoritas kulit putih di Afrika Selatan pernah memerintah mayoritas penduduk kulit hitam selama rezim apartheid. Jadi, mana yang lebih penting, mayoritas versus minoritas atau persoalan dominasi dan kekuasaan (power)? Menurut Amara, persoalannya lebih pada bagaimana orang-orang yang berbeda etnisitas, bahasa, kebangsaan dan agama saling berinteraksi baik secara positif maupun negatif. Positif bisa berupa saling menghormati, akulturasi, asimilasi, adaptasi atau integrasi, sedang negatif berupa separatisme, terorisme, kolonialisme, perlawanan berbasis etnis. Bagaimana mengatasinya, atau tepatnya bagaimana pemerintah mengatasinya, biasanya didasarkan pada prioritas kebijakan, dan dalam kasus Thailand terkait dengan persoalan nation building. Thailand memilih jalan asimilasi, karena kuatnya dominasi etnis Thai dan agama Buddha, Malaysia dan Singapura yang kuat pembagian kelompok Melayu, India dan Cina, memilih integrasi, sedang Indonesia dan Filipina yang lebih beragam memilih kebijakan pluralitas.

20-carl-thao-media-strategy
Globalisasi dan modernisasi menguji keajekan identitas etnis, menciptakan budaya kosmopolitan dan fusi budaya. Orang-orang tak lagi terikat pada lokasi dan bisa memiliki banyak dimensi identitas. Seseorang yang lahir di Cina bisa tinggal di Paris, menikmati musik modern, bepergian ke Singapura dan menetap di mana saja. Gejala transnasional ini membuat persoalan identitas menjadi cair, atau menurut Arjun Appadurai terjadi fluiditas dalam etnisitas. Pembedaan atau distingsi antara mayoritas dan minoritas masih cukup membantu dalam melihat minoritas sebagai kekuatan yang lebih lemah (powerless), seperti jargon posmodernisme: less power is minority. 

Dari sisi gerakan, kecenderungan gerakan sosial baru semakin meluas dalam aspek tuntutan dan tujuan, tidak sebatas pada isu-isu partikular, tetapi mengarah pada perubahan kebijakan. Sasarannya pun tidak lagi pemerintah masing-masing, tetapi pemerintah di banyak negara (transnasional). Negosiasi menjadi cara baru dalam berdemokrasi, dan gerakan harus bisa menawarkan solusi alternatif. Amara mencontohkan kasus penolakan bendungan Pak Mun di aliran Sungai Mekong. Bersamaan dengan pertemuan lembaga donor Bank Dunia dan International Monetary Finance (IMF), kelompok-kelompok gerakan mengorganisasikan pertemuan paralel dan melakukan kunjungan ke lokasi bendungan, mendesak lembaga-lembaga keuangan dunia (international finance institutions atau IFIs) untuk mengevaluasi dana pinjaman untuk proyek bendungan. Dari sekadar anti-bendungan, tuntutan meluas menjadi anti-kapitalisme dan anti-IFIs. Meningkatnya oposisi terhadap proyek-proyek bendungan raksasa akhirnya mendorong Bank Dunia membentuk the World Commissions on Dams (WCD) pada 1997. Pada tingkat akar rumput, terbentuk assembly of the poors di Thailand timur laut, mengadakan pawai ke ibukota dan mendirikan tenda-tenda di depan istana raja. Dalam bentuk mutakhirnya, gerakan sosial baru telah banyak mendorong perubahan di dunia, menginspirasi gerakan-gerakan seperti Occupy Wallstreet dan Arab Spring.

31-johaira-wahab-filipina
Untuk mendiskusikan tema umum, aktivitas, kampanye dan hambatan dalam isu hak minoritas, seluruh peserta mengikuti sesi World Café. Peserta dibagi dalam empat kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi dan hasilnya dicatat oleh “pemilik kafe”, lalu semua peserta menyebar ke meja kelompok lain untuk mendengarkan paparan dari “pemilik kafe” tentang hasil diskusinya. Diskusi pertama yang saya ikuti membahas pertanyaan: jika anda dapat mengubah atau mengamandemen kebijakan di negara asal, kebijakan apa yang akan menjadi sasaran? Arti Verma, peserta dari India, mengusulkan perbaikan pendidikan bagi kelompok marjinal Dalit. Di subregion Asia Selatan, minoritas Dalit masih mengalami diskriminasi yang bersumber dari pembagian kasta dalam tradisi Hindu. Kaum Dalit harus melakukan kerja-kerja kasar seperti membersihkan toilet dan dilarang bersentuhan (untouchables) dengan kasta yang lebih tinggi, terutama kasta Brahmana yang tugasnya memuja dewa-dewa di kuil. Diskusi di meja berikutnya membahas pertanyaan: jika anda punya waktu dua menit bertemu dengan Independent Expert on Minority Issues (IEMI), isu apa yang akan diangkat. “Pemilik kafe”, Jayandra Bishwokarma dari Nepal, memaparkan sejumlah persoalan antara lain persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan, sesuatu yang menurutku juga menjadi masalah besar di Indonesia. Di meja selanjutnya, “pemilik kafe”, Pragati Chakma dari Bangladesh menjelaskan success story terbesar, antara lain keberhasilan aktivis di Myanmar dalam memasukkan kurikulum penanggulangan bencana di tiga kota pasca-topan.

33-sriphapa-aichr-thailand
Pada sesi tinjauan singkat materi pelatihan online, Pragati menekankan pembedaan antara konsep minoritas dengan indigenous people. Kelompok minoritas dalam etnisitas, kebangsaan, bahasa dan agama dicirikan dengan jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan keseluruhan penduduk, sedangkan indigenous people dianggap sebagai penghuni pertama suatu wilayah. Dalam diskusi, Nicole Girard dari MRG Asia mencontohkan kasus indigenous people di Kanada yang relatif jelas, sementara di Asia agak sulit mendefinisikan siapakah indigenous people, biasanya dikaitkan dengan wilayah huniannya yang terpencil dan keterkaitan yang kuat dengan isu tanah. Dalam mekanisme PBB, isu hak minoritas diakomodasi dalam Deklarasi Hak-hak Minoritas (UNDM) dengan penekanan pada hak-hak individu, tidak seperti Deklarasi Hak-hak Indigenous People (UNDRIP) yang mengakui hak-hak sebagai kelompok, serta kaitannya dengan hak atas tanah, warisan nenek-moyang, budaya dan sumber daya alam. Pada sesi pengiriman shadow report untuk Universal Periodic Review (UPR), Abul Basar dari Bangladesh dan Dan Bahadur dari Nepal juga mengangkat isu diskriminasi berbasiskan kasta yang dialami kelompok Dalit.

Tugas paling mendasar dari advokasi hak-hak minoritas adalah mendokumentasikan kejadian-kejadian pelanggaran HAM dan penulisan laporan, demikian dijelaskan oleh Edgardo P. Legaspi dari Divisi Informasi, Komunikasi dan Publikasi Forum Asia. Kerja-kerja pendokumentasian dan penulisan laporan mirip dengan kerja-kerja jurnalistik, yaitu berprinsip pada 5W + 1H (what, who, when, where, why dan how). “Who” di sini ada dua kategori, yaitu pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta dari mana informasi didapatkan. Cara-cara pendokumentasian pun harus melalui prosedur tertentu untuk menjaga keselamatan korban dan agar tidak menimbulkan trauma. Peserta dari Myanmar, Mai Khroue Dang menceritakan penggunaan sistem database rahasia yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen pelaporan dari basis pengorganisasian masyarakat. Peserta lainnya dari Indonesia, Muktiono, pengajar dan aktivis di Center for Human Rights and Democracy (CHRD) Universitas Brawijaya Malang, menekankan lima aktivitas pokok yaitu membangun kontak, monitoring, pencarian fakta, dokumentasi dan penulisan laporan serta tindak lanjut. Muktiono mengambil kasus kebebasan beragama di Indonesia khususnya kasus judicial review terhadap undang-undang penodaan agama.

35-strategi-regional
Dalam sesi prinsip-prinsip dan best practices pelatihan, Ed Legaspi menekankan pada lima aspek yaitu konteks, orang-orang yang terlibat, konten atau proses, kesesuaian dan evaluasi. Dhirendra, peserta dari India, membagikan kuesioner singkat kepada seluruh peserta untuk mengukur model pembelajaran primer dan sekunder masing-masing, apakah bersifat visual, audio atau kinestetik. Peserta dari Myanmar yang mewakili komunitas Muslim, Hossein Kader, lebih banyak bercerita tentang kondisi umat Islam di Myanmar dan dia banyak mengambil contoh dari Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Peserta lainnya dari Myanmar, Mahn Thaik Tun menceritakan penggunaan pamflet-pamflet bergambar untuk mengkampanyekan materi-materi Konvensi PBB tentang isu perempuan (CEDAW), hak-hak anak (CRC) maupun Deklarasi HAM PBB, atau menggunakan lagu-lagu berbahasa lokal dan pemutaran video tentang Aung San Suu Kyi.

Dalam sesi strategi media, Carl Soderbergh dari MRG London membuat daftar sisi positif dan sisi negatif media terhadap advokasi hak-hak minoritas, ternyata jauh lebih banyak sisi negatif media daripada sisi positifnya. Untuk itu Carl mengajak seluruh peserta mendiskusikan bagaimana strategi untuk membangun kesan positif media terhadap hak-hak minoritas. Intinya adalah membangun hubungan baik dengan media, dengan selektif dalam memilih isu agar tidak terus-menerus membombardir media dengan isu yang sama, untuk menghilangkan kesan seolah-olah kelompok minoritas kerjanya hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Penting juga agar isu-isu yang bernilai politis diutarakan melalui cara-cara yang tidak terlalu politis, dengan memberi wajah terhadap berita yang dibuat, misalnya mengambil dari sudut keluarga dan anak-anak dari kelompok minoritas, serta menggunakan aspek humor. Bisa pula dikaitkan dengan kecenderungan global saat ini, dengan mengangkat aktivitas komunitas lokal dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Peserta dari Vietnam, Vu Thi Phuong Thao, menggambarkan hubungan mayoritas-minoritas di negaranya, di mana hanya ada satu etnis mayoritas dan 52 etnik lainnya adalah minoritas, mencakup 13% populasi dan rata-rata tinggal di desa-desa di pegunungan. Media di Vietnam bersifat bias dalam menggambarkan minoritas, termasuk para jurnalis yang tidak sadar kalau peliputannya bersifat menstigmatisasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Thao berusaha mengadakan pelatihan kepada kalangan media agar lebih sensitif terhadap diversitas budaya dan mengajak para jurnalis melakukan kunjungan lapangan (field trips) didampingi antropolog. Thao menawarkan pendekatan kolaboratif alih-alih konfrontatif terhadap media.

Sebelum memasuki pembahasan tentang mekanisme HAM di kawasan Asia-Pasifik, Carl memberi penjelasan terlebih dulu mekanisme di kawasan lain, yaitu Afrika dan Eropa. Benua hitam Afrika posisinya jauh lebih maju dari Asia-Pasifik, mereka sudah memiliki deklarasi HAM, konvensi, komisi HAM dan pengadilan HAM sendiri. Keunikan Afrika adalah mengaitkan isu pembebasan nasional dari kolonialisme dan penggunaan istilah “hak-hak rakyat” (people’s rights) selain HAM (human rights). Istilah “rakyat” mengacu kepada komunitas, berkaitan dengan identifikasi diri orang Afrika terhadap nasibnya sebagai kulit hitam, sejalan dengan solidaritas pan-Afrika. Hal ini cukup problematis bagi advokasi hak-hak minoritas di Afrika, karena dianggap tidak ada minoritas di benua Afrika, dengan anggapan bahwa “we are all minority black”. Pada kenyataannya, tidak semua penduduk Afrika adalah kulit hitam. Ada semacam pembagian benua Afrika, antara Afrika utara yang didominasi warga Arab dan Sub-Sahara yang mayoritas kulit hitam. Pada saat Khaddafy masih hidup, upayanya untuk mempersatukan Afrika di bawah kepemimpinannya ditolak oleh pemimpin-pemimpin kulit hitam Afrika. Demikian pula dengan arus migrasi penduduk Asia ke Afrika, menciptakan minoritas Asia di Afrika yang mengalami diskriminasi, tetapi tidak diakui hak-haknya, hanya dianggap sebagai buruh migran. 

Fenomena buruh migran menciptakan pembedaan antara “minoritas lama” yang berbasis pada minoritas bangsa dengan “minoritas baru” yang merujuk pada buruh migran. Tidak saja terjadi di Afrika, tetapi juga di Eropa, bahkan internasional. Di Eropa, keberadaan minoritas muslim menjadi problematik terkait dengan prinsip-prinsip sekularisme yang menjiwai nilai-nilai HAM Eropa. Deklarasi HAM Eropa berakar pada filsafat Inggris dan Prancis yang kental dengan hak-hak sipil politik, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama dan kontrol Negara, berkontradiksi dengan Uni Soviet yang menekankan pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB). Sisi menguntungkan dari mekanisme HAM di Eropa adalah mengakui aktor non-negara sebagai pelaku pelanggaran HAM dan jangkauan peradilan HAM Eropa yang bersifat ekstra-teritorial. 

36-sudi-yuyun-muktiono
Dalam sesi mekanisme perlindungan HAM di tingkat nasional, Sarawut Pratoomraj, aktivis HAM Thailand, mengkritik Komnas HAM di negaranya yang tidak mempunyai kekuasaan untuk menghukum kejahatan HAM. Mekanisme peradilan tetap di tangan peradilan kriminal (criminal court), tetapi masalahnya tidak semua hakim menguasai isu HAM, begitu pula keharusan membayar pengacara, serta makan waktu bertahun-tahun untuk melewati jenjang peradilan dari tingkat lokal hingga nasional. Sarawut menyoroti keberadaan Komnas HAM di Indonesia, yang awalnya dikritik tidak bersifat independen saat dibentuk oleh Suharto, tetapi dalam kenyataannya mampu melakukan terobosan yang signifikan. Pengalaman Myanmar yang baru membentuk Komnas HAM dalam tiga bulan terakhir dapat dipandang dari sisi positif berkaitan dengan kasus Indonesia. Peserta dari Nepal, Rakesh Karna mempresentasikan upaya proteksi minoritas dalam konstitusi baru Nepal pasca-runtuhnya monarki, sedangkan peserta dari Filipina Ryan Jeremiah Quan dan Johaira Wahab masing-masing mempresentasikan strategi litigasi menghadapi kasus pertambangan di Pulau Palawan dan perjuangan minoritas Bangsa Moro di Filipina Selatan. Untuk mendinamiskan acara, Emily Hong dari MRG Bangkok membagi peserta berdasarkan gender, di mana para peserta perempuan melakukan diskusi fish bowl, berbagi pengalaman secara personal dalam kerja-kerja advokasi selama ini, sementara para peserta laki-laki mendengarkan dan mengomentari setelah diskusi berakhir.

Masuk ke tingkat sub-kawasan Asia Tenggara, Yuyun Wahyuningrum dari Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menekankan pentingnya mekanisme HAM regional sebagai upaya perlindungan jika mekanisme di tingkat nasional gagal, sebagai check and balances terhadap mekanisme nasional, dan sensitivitas terhadap budaya lokal. Upaya untuk membentuk mekanisme HAM di seluruh kawasan Asia-Pasifik mengalami kegagalan, sehingga fokusnya diarahkan pada sub-kawasan. Organisasi sub-kawasan yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara, ASEAN, sudah memiliki dua komisi HAM yaitu komisi antar-pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) dan komisi hak-hak perempuan dan anak ASEAN (ACWC), serta satu komite khusus tentang buruh migran (ACMW). Tiap-tiap negara ASEAN mengirimkan wakil ke komisi HAM, tetapi hanya Indonesia, Thailand dan Filipina yang transparan dalam pemilihan wakilnya. Saat ini AICHR sedang menyusun rancangan deklarasi HAM ASEAN (ADHR) sebagai bagian dari standard setting HAM, berangkat dari ASEAN Charter dan terms of reference (TOR) AICHR. Dari sudut advokasi hak minoritas, isu buruh migran bisa menjadi pintu masuk. 

37-peserta-training-MRG-bangkok
Yuyun juga mengkritik ASEAN sebagai organisasi tak bergigi (toothless), tetapi jika dibiarkan ASEAN akan tetap tak bergigi, dan masyarakat sipil di ASEAN menghendaki agar komisi HAM ASEAN bisa bergigi. Hal ini diamini oleh Dr. Sriprapha Petcharamesree, perwakilan Thailand untuk AICHR, dengan mengeluhkan bahwa aktivitasnya dibatasi oleh birokrasi dan anggaran, sampai-sampai staf pun tidak punya. AICHR pun tidak mempunyai kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran HAM, hanya sebatas menerima informasi dan tidak dibenarkan untuk mengkritik atau memberi rekomendasi kepada pemerintah lain selain pemerintah yang diwakilinya. Tetapi melalui pintu thematic studies, isu-isu seperti migrasi dan stateless bisa diangkat. Saat ini, menurut Yuyun, masyarakat sipil berusaha agar AICHR bisa membentuk mekanisme pelapor (rapporteurship) seperti PBB. Meskipun ASEAN banyak dikritik, tetapi posisinya jauh lebih baik daripada kawasan Asia Selatan, di mana organisasi negara-negara SAARC bahkan belum memiliki mekanisme HAM sama sekali. Peserta dari Thailand, Sirada Khemanitthathai (Ning) membagi pengalaman masyarakat sipil dalam advokasi di tingkat nasional dan regional melalui jaringan Southeast Asia People’s Alliance-Task Force (SAPA-TF) serta agenda riset tentang konflik di Thailand Selatan dengan mengambil pelajaran dari Aceh (Indonesia) dan Mindanao (Filipina Selatan). Pada sesi terakhir, para peserta mendiskusikan strategi di tingkat sub-kawasan untuk advokasi hak minoritas, dengan mengangkat persoalan buruh migran dan minoritas etnis di ASEAN, serta peran masyarakat sipil dan persoalan perubahan iklim di SAARC. 

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>