Cerita tentang Perkebunan Kelapa dan Pelabuhan di Sulawesi

dari diskusi buku "Kota-kota di Sulawesi" di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Pada 27 April 2016, Yayasan Interseksi kembali mengadakan diskusi buku Kota-kota di Sulawesi: Desentralisasi, Pembangunan dan Kewarganegaraan di FISIP UIN Bandung. Diskusi ini diselenggarakan bekerjasama dengan HMJ Sosiologi UIN Bandung. Dari tim peneliti kali ini Interseksi diwakili oleh Hilma Safitri dan Riefky Bagas Prastowo. Dr. M. Dulkiah, dosen di FISIP UIN Bandung, menjadi pembahas dalam diskusi tersebut.

Sebelum memulai diskusi, Prastowo, sebagai perwakilan Yayasan Interseksi, memberikan sedikit pengantar tentang program Penelitian Kota-kota di Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa program ini dimulai pada 2013 dengan pelatihan penelitian kepada beberapa aktivis CSO yang sebagian besar berasal dari Sulawesi. Selanjutnya, selama 2014-2015, peneliti Interseksi melakukan penelitian tentang kota-kota di Sulawesi di delapan lokasi yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi. Dari hasil penelitian tersebut, ada dua produk yang dihasilkan, yaitu monograf dan esai. Tujuh esai hasil penelitian tersebut dipublikasikan menjadi sebuah buku yang didiskusikan pada kegiatan tersebut.

IMG_0527

Diskusi dimulai dengan paparan yang disampaikan oleh Hilma Safitri. Ia mempresentasikan tulisannya yang berjudul Industri Manusia dan Pembangunan: Industri Perkebunan Kelapa di Kabupaten Minahasa Utara. Ia memulai paparannya dengan menjelaskan latar belakang kajiannya yang dimulai dari penjelasan tentang potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki kabupaten Minahasa Utara. Lebih dari 50% wilayah ini merupakan area pertanian produktif dan hampir 40% luas wilayah kabupaten ini adalah perkebunan kelapa. Perkebunan tersebut dikelola oleh rakyat atau perusahaan besar. Safitri menjelaskan bahwa hingga saat ini, terdapat tiga perusahaan besar yang memproduksi minyak kelapa di wilayah Minahasa, yakni, PT. Cargill, PT. AMR, dan PT. Wilmar.

Melihat potensi SDA yang ada, ternyata kondisi tersebut justru kontradiktif dengan struktur ketenagakerjaan di Minahasa Utara. Kondisi angkatan kerja di sana menunjukkan bahwa 50% jumlah angkatan kerja bekerja di sektor jasa. Kondisi ini menjelaskan kesenjangan yang terjadi antara lahan perkebunan yang luas dan penduduk yang justru bekerja di sektor jasa. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh wilayah Minahasa Utara yang diapit dua kota, yakni Manado dan Bitung, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja darinya. Selain itu, banyak warga yang enggan untuk melepaskan kebun kelapanya karena mereka ingin mempertahankan kedudukan sosialnya. Hal ini tidak terlepas dari situasi yang menjadikan kepemilikan aset tanah sebagai simbol kesuksesan masyarakat Minahasa. Selain itu, mereka menganggap bahwa kelapa adalah tanaman investasi, karena dalam waktu tertentu harga kopra, salah satu hasil olahan kelapa, bisa melambung tinggi. Namun, kelapa tidak bisa menjamin kesejahteraan warga karena ia sudah kalah bersaing dengan kelapa sawit yang mulai masuk di Indonesia pada periode 1980-an.

Selanjutnya, Safitri menjelaskan aktor yang terlibat dalam produksi komoditas kelapa dan kopra dengan mengikuti model kompleksitas rantai komoditas yang dirumuskan oleh Hartwick. Model ini membagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi produksi dan reproduksi, pengolahan awal, dan konsumsi. Lebih lanjut, ia juga melihat hubungan yang terjadi di antara tingkatan (dimensi vertikal) dan di dalam setiap tingkatan (dimensi horisontal). Dalam dimensi horizontal, aktor yang berperan di tingkat hulu terdiri dari pemilik kebun, pemilik pabrik kopra (fufu), tukang panjat, tukang angkut kelapa, dan pengumpul kopra. Yang menarik adalah aktor-aktor ini bisa berperan di berbagai tingkat, misalanya, pengumpul kopra bisa berperan di tingkat hulu atau antara. Mereka bisa menjadi pengumpul kopra dari suatu desa atau kecamatan atau juga bisa menjadi pengumpul untuk disetorkan ke pabrik pengolahan. Di tingkat hilir mereka bisa menjadi distributor hasil akhir pengolahan kopra ke pasar-pasar. Kondisi lainnya adalah sebagian pemanjat kelapa dan pengangkut kelapa adalah orang-orang Sangir yang merantau ke Sulawesi Utara. Terkait dengan lebih banyaknya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, ia berpendapat bahwa kondisi ini sudah dipersiapkan sejak lama untuk menopang industri yang lebih besar lagi, terutama untuk skema KAPET Manado-Bitung. Upaya ini menyebabkan adanya pembiaran terhadap sektor perkebunan kelapa di Minahasa Utara.

Setelah Safitri menyampaikan paparannya, Dulkiah menanggapi pembahasan yang disampaikan oleh Safitri. Ia melihat bahwa tulisan tersebut tidak hanya berkontribusi di ranah sosiologi perkotaan saja, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan tentang sosiologi produksi. Hal ini nampak pada penjelasan mengenai perilaku dan presepsi masyarakat Minahasa tentang perkebunan kelapa rakyat. Selain itu, tulisan Safitri juga menjelaskan mengenai budaya yang berkembang di Minahasa, salah satunya mengenai kepemilikan tanah sebagai simbol kesuksesan.

Ia juga menceritakan bahwa di dalam buku tersebut, wilayah Sulawesi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu, pesisir, daratan, dan pegunungan. Di wilayah pesisir bisa dilihat dari kajian tentang Donggala. Menurutnya, ketika pelabuhan sudah mulai ditinggalkan maka pembangunan wilayahnya justru bergerak ke daratan. Ia mencontohkan dari adanya program agropolitan jagung di wilayah Gorontalo. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan masa Orde Baru, yang hampir seluruh jenis pangan lokal diganti dengan padi. Upaya pengembangan jagung di Gorontalo menunjukkan upaya untuk mengembalikan kehadiran pangan lokal. Hal ini bisa dilakukan di daerah lain untuk mengembangkan pangan lokal di wilayahnya.

Pembicara selanjutnya yang menyampaikan hasil penelitiannya adalah Prastowo, yang menulis tentang Involusi Kota Donggala. Ia memulai pemaparannya dengan cerita tentang keinginan warga dan pemerintah daerah untuk mengembalikan kejayaan pelabuhan Donggala. Namun, kondisi di Donggala justru tidak memperlihatkan upaya-upaya untuk mewujudkannya, yang terjadi justru mendorong Donggala untuk mengalami stagnansi atau involusi.

Lebih lanjut, ia menunjukkan kondisi-kondisi mutakhir di Donggala yang mendorong terjadinya involusi. Ia menceritakan tentang kondisi pelayanan publik yang masih kurang memadai di sana, khususnya layanan pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air dan listrik. Selain itu, riwayat Donggala yang sudah sering memecah wilayahnya sejak Indonesia berdiri turut mendorong terjadinya involusi. Paling tidak, sejak wilayah Donggala dibentuk oleh pemerintah kolonial, yang kemudian menjadi daerah tingkat II setelah Indonesia merdeka, Donggala sudah memecah wilayahnya sebanyak lima kali. Bahkan salah satu wilayah yang sudah berpisah, yaitu Buol-Tolitoli, kembali membagi wilayahnya menjadi Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli. Karena kondisi Donggala yang tidak berkembang setelah memisahkan wilayahnya, maka muncul istilah di kalangan warga Donggala yang menyebutnya sebagai “wilayah yang mati melahirkan”.

Selain pemisahan wilayah, kondisi lain yang juga menyumbang terjadinya involusi di Donggala adalah industri galian C dan dinamika politik di Donggala. Jatuhnya pilihan kebijakan industri pada galian C ini justru bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk mengembalikan kejayaan pelabuhan. Alih-alih menata ulang pelabuhan yang sudah ada, galian C dipilih sebagai jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dinamika politik di Donggala pun menyebabkan tidak adanya perkembangan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah masih dikuasai oleh klan-klan politik tertentu, meskipun sudah ada beberapa klan yang “pulang kampung” setelah dilakukan pemekaran di beberapa wilayah.

Di akhir presentasinya, Prastowo menjelaskan bahwa saat ini Donggala justru berubah menjadi kota yang penuh dengan simbol yang berasal dari masa kejayaan pelabuhan. Tag-line Donggala yang berbunyi “Donggala Kota Niaga” juga hanya menjadi simbol karena kenyataannya minimnya aktivitas perdagangan yang ditopang oleh pelabuhan. Beberapa alternatif yang ia sampaikan adalah menggali potensi-potensi lain yang dimiliki Donggala, seperti pariwisata, untuk menjadi sebuah kebijakan alternatif yang mendatangkan bagi warga dan pemerintah daerah.

Paparan yang sudah disampaikan Prastowo kemudian ditanggapi oleh Dulkiah. Baginya, persoalan perkotaan adalah permaslahan spasial. Masyarakat masih kesulitan untuk menemukan ruang publik, yang akibatnya adalah muncul kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Ia kemudian memberikan contoh dari model pembangunan kota di Eropa. Di sana, wilayah perkotaan sudah dibagi berdasarkan zonasinya. Zona tersebut adalah zona pusat pemerintahan, zona ekonomi-niaga, dan zona sosial. Zona-zona tersebut sudah tertata rapih dan menjadi ruang publik bagi warga.

Permasalahan perkotaan di Indonesia, menurut Dulkiah, disebabkan oleh persoalan politik. Ketika partisipasi publik sudah menjadi suatu prasyarat penting di era demokrasi, ia justru tidak memberikan pengaruh dalam perkembangan kota. Jika pada zaman dulu, yang menjadi pusat kehidupan perkotaan adalah kraton, di era saat ini, kondisi tersebut bertransformasi menjadi berpusat pada klan-klan politik di daerah. Artinya, feodalisme masih dijadikan landasan utama dalam membangun kota. Terakhir, ia menyampaikan sebuah pertanyaan sebagai sebuah refleksi, yaitu, apakah perlu dibentuk ruang-ruang publik yang baru seperti layaknya zonasi yang berkembang di Eropa?

Setelah presentasi dari para pembicara selesai, moderator memberi kesempatan pada peserta diskusi untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Beberapa pertanyaan disampaikan oleh peserta yang sebagian besar adalah mahasiswa, termasuk dari beberapa mahasiswa asal Sulawesi yang sedang menempuh pendidikan di UIN Bandung. Alamsyah, mahasiswa fakultas hukum, misalnya, bertanya mengenai permasalahan perkebunan kelapa yang mulai menyempit luas tanamnya di daerahnya. Mahasiswa yang berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah ini juga menyampaikan pendapatnya terkait pelayanan publik yang belum memadai di wilayahnya. Menurutnya, penyebab utama layanan publik tersebut terhambat karena daerahnya masih dikuasai oleh kklan-klan politik yang hanya fokus membagi-bagi kekuasaan tanpa memperhatikan kesejahteraan warga. Pertanyaan lain disampaikan oleh Jandi, mahasiswa FISIP UIN, yang menanyakan tentang peran pemerintah terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa di Minahasa. Selain itu ada pula peserta yang menanyakan tentang peran pemerintah terkait dengan bagaimana upaya pemerintah, baik daerah maupun pusat, terkait dengan revitalisasi pelabuhan di Donggala, terutama sejak pemerintahan Joko Widodo mencanangkan program tol laut.

IMG_0533

Menanggapi pertanyaan tersebut, Safitri menjelaskan bahwa seluruh wilayah pesisir di Sulawesi merupakan wilayah yang cocok untuk ditanami kelapa, bahkan hampir seluruh pesisir di Indonesia bisa menjadi habitat tanaman ini. Saat ini, permasalahan yang muncul adalah terancamnya kelapa oleh kehadiran kelapa sawit. Selain di Sumatra dan Kalimantan, tanaman ini sudah merambah ke Sulawesi. Yang menarik adalah wilayah Sulawesi Utara yang ditanami sawit hanya di Bolaang Mongondow, sementara daerah lainnya tidak. Menurutnya, tanaman kelapa yang bisa bertahan di wilayah Sulawesi ini disebabkan oleh masyarakat yang masih menjaga tanahnya sebagai simbol kesuksesan. Selain itu, ia bisa bertahan karena memberikan sumber penghidupan tidak hanya bagi orang Minahasa saja, tetapi juga bagi orang Sangir. Terkait dengan peran pemerintah, Safitri mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun selain menyebut wilayahnya sebagai wilayah “nyiur melambai”.

Terkait upaya mengembalikan fungsi pelabuhan Donggala, Prastowo menyampaikan bahwa rencana tersebut sudah ada sejak 2014. Seharusnya, saat ini pelabuhan Donggala sudah bisa kembali beraktivitas untuk melayani kapal penumpang, tetapi masih belum bisa beroperasi karena masih berjalannya pembangunan beberapa fasilitas pendukung, seperti terminal penumpang. Dengan upaya tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah sudah mengupayakan untuk terbangunnya jaringan tol laut, sesuai dengan misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, kita juga harus jeli dalam melihat program tol laut ini. Safitri menjelaskan bahwa program ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, harus diperhatikan lebih jauh apakah nantinya program tersebut bisa bermanfaat bagi rakyat atau justru sebaliknya, hanya menguntungkan pihak-pihak yang menguasai modal.

Sebagai penutup diskusi buku, Safitri menjawab pertanyaan tentang tindak lanjut dari kegiatan penelitian ini. Ia menjelaskan bahwa Interseksi sudah melakukan kegiatan public hearing di dua lokasi terpilih, yaitu Mamasa (Sulawesi Barat) dan Donggala (Sulawesi Tengah). Di dua lokasi tersebut disampaikan beberapa hasil penelitian untuk didiskusikan dengan pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan masyarakat di setiap lokasi.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation