Charter-Based dan Treaty-Based dalam Mekanisme HAM PBB

01-pelatihan-2

“HAM (hak asasi manusia) itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi ada secara fisik,” demikian menurut Rafendi Djamin, direktur eksekutif Human Rights Working Group(HRWG) dalam pengantar untuk “Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk Masyarakat Sipil”, 1-5 Oktober 2011 di Bogor dan Jakarta. Selain adanya standar norma-norma HAM internasional, secara kelembagaan sudah tersedia berbagai mekanisme HAM baik pada level internasional, regional maupun cross-regionalyang dapat digunakan untuk memperkuat strategi advokasi di level nasional. Pelatihan yang diselenggarakan oleh HRWG ini diikuti oleh 21 orang perwakilan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Aceh hingga Ambon, ada juga dari Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Sebagai produk dari proses-proses politik dan negosiasi, penyusunan norma-norma HAM internasional bisa berlangsung singkat seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang selesai dalam dua tahun, tetapi ada pula yang membutuhkan waktu hingga 20 tahun seperti Kovenan Hak Sipil Politik(International Covenant of Civl and Political Rights atau ICCPR) dan Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya atau EKOSOB (International Covenant of Economic Social and Cultural Rights atau ICESCR).Kovenan dan konvensi sebagai norma dilembagakan dalam bentuk komite atau komisi, seperti Komite HAM untuk ICCPR dan Komite EKOSOB untuk ICESCR, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bentuk paling akhir dalam mekanisme perlindungan HAM adalah peradilan HAM (court).Dalam mekanisme regional di Eropa misalnya, terdapat European Court of Human Rights (ECtHR). Benua Afrika juga memiliki mekanisme regionalnya, berupa komisi (African Commission on Human and Peoples’ Rights) dan peradilan HAM (African Court of of Justice and Human Rights). Begitu pula negara-negara di benua Amerika mempunyai Komisi HAM Inter-Amerika dan Peradilan HAM Inter-Amerika.

15-peserta

Kawasan Asia-Pasifik sama sekali belum memiliki mekanisme HAM-nya sendiri, dan baru dicoba di sub-regional Asia Tenggara yang sudah memiliki Komisi HAM sejak tahun 2009, yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Pada tingkat cross-regional, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2010 telah membentuk mekanisme Organization of Islamic Cooperation-Independent Permanent Human Rights Commission (OIC-IPHRC). Pada tingkat bilateral, Indonesia juga membangun dialog HAM dengan Kanada tiap dua tahun, relatif paling lama, juga dengan Swedia dua tahun yang lalu dan dengan Uni Eropa satu tahun yang lalu.

Seiring dengan proses reformasi PBB, struktur Komisi HAM (UNCHR) diganti dengan Dewan HAM PBB (UNHRC). Pada periode 2006 hingga sekarang, setidaknya ada 51 isu prioritas di Dewan HAM PBB, antara lain impunitas dan keadilan transisi (transitional justice), kemiskinan, diskriminasi, konflik dan kekerasan bersenjata serta lemahnya demokrasi. Sistem internasional juga telah mengakui hak-hak penyandang cacat, hak atas lingkungan hidup, konvensi tentang penghilangan paksa, dan orientasi seksual (lesbian gay biseksual transgender interseks dan queer, atau LGBT-IQ). Dalam konteks advokasi di Indonesia, beberapa isu yang penting antara lain persoalan kebebasan beragama, human rights defender (HRD), dan kaitan bisnis dengan HAM. Beranggotakan 47 negara, Dewan HAM PBB membuka pula kesempatan kepada masyarakat sipil dengan status observer. 

Dalam mekanisme HAM PBB, Dewan HAM PBB disebut charter-based body, sedang komite-komite seperti Komite ICCPR, EKOSOB dan CEDAW disebut treaty-based body. Menjelaskan istilah-istilah kunci dalam memahami mekanisme HAM PBB, Muhammad Choirul Anam, deputi direktur eksekutif HRWG mengedepankan term pengaduan (complaint) dan pelaporan (report). Pengaduan bisa dilakukan kapan saja dan biasanya bersifat kasuistik, sedangkan pelaporan dibatasi pada waktu-waktu menjelang sidang Komite Treaty. Siapapun bisa melakukan pengaduan secara individu (individual complaint) kepada Dewan HAM PBB, tetapi tidak semua Komite Treaty bisa menerima pengaduan (atau disebut communications). ICCPR dulu tidak menyediakan mekanisme pengaduan, tetapi sekarang sudah dimasukkan dalam protokol tambahan (Optional Protocol). Kovenan EKOSOB tidak punya mekanisme pengaduan, tetapi pada kasus-kasus yang ekstrem memungkinkan dilakukannya investigasi rahasia (surveillance) tanpa memerlukan izin dari negara. Sayangnya Indonesia mereservasi pasal-pasal tersebut, sehingga Komite tidak bisa melakukan penyelidikan di wilayah Indonesia. 

Tabel 1. Mekanisme Treaty Body dan Ratifikasi oleh Indonesia

TREATY MONITORING RATIFIKASI DEKLARASI RESERVASI
Kovenan Hak Sipil Politik (ICCPR) Komisi HAM (HRC) UU 12/2005 Pasal 1
Kovenan Hak EKOSOB (ICESCR) Komisi EKOSOB (CESCR) UU 11/2005 Pasal 1
Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) Komite Anti Penyiksaan (CAT) UU 5/1998 Pasal 20 ayat 1,2 dan 3 Pasal 30 ayat 1
Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) UU 29/1999 Pasal 22
Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan (CEDAW) Komite Penghapusan Diskriminasi Perempuan (CEDAW) UU 7/1984 Pasal 29 ayat 1
Konvensi Hak Anak (CRC) Komite Hak Anak (CRC) Keppres 36/2000
Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) Komite Perlidungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) belum diratifikasi
Konvensi Hak Penyandang Cacat (CRPD) Komite Hak Penyandang Cacat (CRPD) belum diratifikasi
Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa (CED) Komite Penghilangan Paksa (CED) belum diratifikasi

Komite Treaty bersidang dalam jangka empat tahun untuk membahas laporan pelaksanaan konvensi dan mengeluarkan rekomendasi serta meminta follow-up dari pelaksanaan rekomendasi. Dalam hal tidak adanya reservasi, Komite dapat melakukan kunjungan ke Negara Pihak (country visit), termasuk mengunjungi penjara dan rumah detensi (imigrasi). Yang dilaporkan oleh Negara Pihak adalah implementasi pelaksanaan konvensi, biasanya berupa harmonisasi hukum dan penjelasan apa-apa saja hambatan dalam pelaksanaan konvensi. Masyarakat sipil dapat terlibat dalam proses pelaporan tersebut dengan membuat laporan alternatif dan menjawab daftar pertanyaan (list of issues) yang diajukan Komite kepada Negara Pihak. Selain itu masyarakat sipil juga bisa membuat publikasi atas laporan alternatif dan rekomendasi Komite, membuat laporan follow up rekomendasi, dan melakukan diplomat briefing serta lobi-lobi dan side event pada saat berlangsung sidang di markas Komite di Jenewa, Swiss. Diingatkan oleh Ali Akbar Tanjung, Manajer Program HRWG untuk PBB, agar kita tidak hanya membaca konvensi dan Optional Protocol, tetapi juga membaca General Comments yang merupakan tafsir resmi dari Komite terhadap konvensi. 

Gambar 1. Alur Pelaporan di Komite Treaty
alur_pelaporan_treaty
Pada simulasi sidang Treaty Body, mula-mula Komite meminta laporan dari perwakilan negara. Anggota komite yang bertanggung jawab untuk negara (rapporteur) diberi kesempatan pertama kali untuk mengajukan pertanyaan, mengingat rapporteur-lah yang bertugas mempersiapkan dokumen-dokumen terkait negara dan membuat list of issues. Sidang dilanjutkan dengan laporan dari NHRI (national human rights institution) dan NGO (non-gorvernment organization). Masing-masing sesi sidang berlangsung terpisah dan hanya memakan waktu 30 menit hingga satu jam saja, sehingga NGO diharapkan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya waktu istirahat yang berkisar 1 sampai 2 jam untuk forum lobi. Untuk memaksimalkan lobi, harus disiapkan dokumen lobi berupa laporan alternatif dan update perkembangan terbaru, sebaiknya singkat berupa summary, kalau memerlukan penjelasan yang panjang dibuat dalam bentuk lampiran. Forum lobi juga bisa dijadikan ajang klarifikasi dari jawaban pemerintah yang dilontarkan pada sidang yang sifatnya terbuka. Prioritas lobi terutama ditujukan kepada rapporteur, tetapi juga penting untuk memperhatikan anggota Komite yang lain yang mempunyai perhatian terhadap isu-isu yang diangkat oleh NGO. Untuk mempersingkat waktu, siapkan dokumen lobi dan talking point, serta saling bertukar kartu nama untuk komunikasi lanjutan. Harus diingat pula bahwa anggota Komite bukanlah orang Indonesia yang semuanya paham situasi di Indonesia, dan jika mereka menanyakan sesuatu hal yang kelihatannya menyimpang dari isu yang dibahas, itu artinya sebetulnya mereka sebelumnya sudah mendapatkan informasi baik dari pemerintah maupun NGO tentang Indonesia. 

Dalam mekanisme charter-based body, terdapat dua elemen penting yaitu Special Procedures dan Universal Periodic Review (UPR). Special procedures dapat berupa perorangan, disebut Special Rapporteur (Pelapor Khusus), Special Representative atau Individual Expert, bisa juga berupa kelompok kerja (Working Group). Pelapor Khusus bisa merespon kasus, sedangkan Working Group tidak semuanya dapat menerima pengaduan, hanya bisa dengan membuka sesi. Berdasarkan mandat yang diberikan, ada dua jenis yaitu berbasiskan negara (country mandate) dan berbasiskan tema (thematic mandate). Country mandate misalnya Pelapor Khusus PBB untuk Kamboja (sejak 1993) danIndependent Expert untuk Burundi (2004), sedangkan thematic mandate misalnya Pelapor Khusus PBB untuk perumahan layak (2000), Working Group untuk penahanan sewenang-wenang (1991), dan Independent Expert untuk isu minoritas (2005). Selain bisa menerima pengaduan (communications), mekanisme Special Procedures juga memungkinkan untuk menerima pengaduan untuk kasus yang sedang terjadi dan membutuhkan tindakan mendesak untuk mencegah hilangnya nyawa (urgent appeal), serta pengaduan atas kejadian yang sudah berlalu (letter of allegation).

Mekanisme UPR dilahirkan melalui resolusi Majelis Umum PBB No 60/251 tahun 2006. Dalam mekanisme ini tiap negara akan di-review setiap empat tahun sekali. Setiap tahun digelar tiga sesi UPR, dan tiap sesi akan me-review 16 negara, sehingga total 48 negara setiap tahunnya. Indonesia sudah di-review pada sesi pertama tahun 2008. Dalam proses UPR, tiap negara di-review oleh tiga negara atau troika berdasarkan laporan nasional yang diberikan oleh negara, laporan dari Special Procedures, serta laporan dari NHRI dan NGO yang sebelumnya dikompilasi oleh sekretariat. Dalam mekanisme UPR, NGO juga dapat berpartisipasi dengan turut mempersiapkan laporan nasional atau membuat laporan alternatif, memberikan list issues, serta melakukan lobi-lobi atau diplomat briefing. 

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>