Dari Kuliah Umum Siti Ruhaini Dzuhayatin

Dilaporkan oleh Stephanie Djohar
Staf Program the Interseksi Foundation

 

Sumber Foto: Islam Watch

Sumber Foto: Islam Watch

 

Tarik Tambang Antar HAM Universal dan Islam

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau yang di lingkungan internasional lebih dikenal sebagai Organization of Islamic Conference (OIC) merupakan asosiasi terbesar kedua di dunia setelah United Nation (PBB) yang beranggotakan 57 negara (www.oic-oci.org). Dalam perkembangannya, OKI menghasilkan Deklarasi Kairo (1990) sebagai wujud dari pernyataan komitmen terhadap isu hak asasi manusia (HAM). Hal ini berkembang dengan dibentuknya Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia (HAM) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 18 komisioner. Dalam komisi ini, empat orang diantaranya adalah perempuan, yaitu dari Malaysia, Sudan, Afganistan dan Indonesia.

Siti Ruhaini Dzuhayatin adalah salah satu anggota komisioner yang mewakili Indonesia dan menjadi salah satu dari empat anggota perempuan. Kuliah umum yang difasilitasi oleh Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia pada tgl. 11 April 2013 ini memperbincangkan HAM dan Islam dalam implementasi HAM di Negara-negara mayoritas muslim yang menjadi anggota OKI. Inti dari perbincangan ini adalah bagaimana mencari suatu titik temu antara perbedaan-perbedaan tafsir HAM universalitas dan Islam sehingga diharapkan dapat terjadi suatu proses harmonisasi yang bermuara kepada pengakuan substantif terhadap nilai-nilai universal, namun masih memberikan ruang pada nilai-nilai budaya setempat.

Misinya adalah memberikan pengaruh islam yang moderat di kalangan OKI. Seperti yang dicermati, dalam perkembangan saat ini, Amerika dan Eropa tidak terlalu berpengaruh lagi karena sedang mengalami krisis ekonomi. Diharapkan negara-negara Arab yang memiliki kekuatan ini dapat menjadi potensi untuk berpengaruh di kancah internasional.

Ruhaini berpendapat bahwa perjuangan HAM dapat dilakukan melalui OKI, yang merupakan asosiasi Islam terbesar di dunia, agar dapat mengembangkan prinsip Islam yang moderat dan demokratis. Pada dasaranya, hal yang dihadapi sekarang adalah kontestasi antara HAM universal PBB versus Islam yang merupakan bagian dari cerita perang dingin dari masa lalu.

Secara garis besar, terdapat dua prinsip dasar yang bertarik-tolak: Duham dan Duiham. Duham yang merupakan bentuk universalitas HAM, martabat individu dan tatanan sosial demokratis. Sementara Duiham adalah HAM yang didasarkan pada syariah islam, komunalitas (ummah), Khalifah & Imamah, Majelis Syura, dsb. Seperti dalam perlombaan tarik tambang antar RT, dua kubu ini masih terus tarik menarik: antara HAM universal dan Islam. Bahkan di dalam islam sendiripun telah tercipta berbagai kelompok yang bertentangan.

Kelompok-kelompok tersebut terbagi menjadi empat. Yaitu kelompok konservatif-ideologis, yang menyatakan universalitas HAM adalah suatu imperialisme nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan Islam. Singkat katanya individulistis versus komunalitas (ummah). Kelompok ini menyatakan menolak mentah-mentah prinsip HAM universal yang berlaku hingga saat ini.

Selanjutnya adalah kelompok konservatif-tekstualis: tidak menolak penuh HAM universal, tetapi menolak nilai-nilai hegemoni Barat, dan cenderung merumuskan HAM dalam bingkai (framework) islam yang menghasilkan Islamic Universal Declaration of Human Rights.

Di samping itu, ada kelompok moderat yang menyelaraskan prinsip HAM universal dengan implementasi relativitas praktek nyata di lapangan, dan kelompok liberal yang menyelaraskan Islam dan HAM universal melalui reintrepretasi dari prinsip-prinsip Islam fundamental.

Ruhaini mengatakan, dengan banyaknya kelompok tersebut, sesungguhnya secara sederhana yang terjadi bukanlah ‘clash of civilization’ tetapi ‘clash of fundamentalism’.

Bila masuk dalam fungsi negara, hal yang harus disadari adalah ada pembagian jenis negara. Contohnya negara Islam konservatif yang menerapkan persekutuan antara negara dan agama. Mereka menjadikan syariah (fiqh) sebagai hukum positif (positive law). Agama memegang penuh kontrol terhadap negara, dari mulai hukum kemurtadan, cara berpakaian dan beribadah. Negara Islam konservatif adalah Saudi Arabia, Iran dan Sudan.

Terdapat pula negara Islam moderat yang menciptakan undang-undang moderen yang tidak lepas dari inspirasi nilai-nilai fiqh (syariah). Seperti penerapan bahwa kriminal adalah kemurtadan, pelarangan Syiah, Ahmadiyah dan kelompok minoritas lain. Negara-negara Islam moderat ini adalah Mesir, Uni Emirat, Jordan, Tunisia, Maroko, Malaysia dan Pakistan.

Lalu, dimana letak Negara Indonesia tercinta?
Secara jelas identitas Indonesia masuk bersama Nigeria dalam jenis negara muslim. Bukan negara Islam. Predikat nengara muslim diberikan karena masyarakatnya mayoritas dalam catatan kependudukan menuliskan status beragama islam. Tidak lebih. Melalui perkembangan sejarah, Indonesia bukanlah negara Islam dan tidak memberlakukan fiqh (syariah) sebagai dasar negara.

Namun, dalam kenyataanya banyak hal yang membingungkan seiring bertambahnya umur sejarah negara Indonesia. Contohnya terdapat dalam hak universal (Pasal 16 Duham) yang menyatakan bahwa “Perempuan dan laki-laki dewasa, tanpa batasan ras, warga negara, atau agama berhak untuk menikah dan memiliki keluarga”. Tentunya pasal ini memang kontradiktif dengan norma Islam yang melarang wanita muslim menikah dengan non-muslim. Namun sepertinya dalam penyederhanaan bentuk pembuatan hukum, Indonesia melarang segala bentuk pernikahan beda agama. Hal ini menunjukan bahwa ternyata Indonesia lebih konservatif dari Al-qur’an.

Dalam kuliah umum ini juga sempat dibahas soal peran majelis ulama Indonesia (MUI) di Indonesia. “Betapa ajaibnya sekarang peran MUI begitu tinggi fungsinya, hingga dapat mempengaruhi peradilan Indonesia” Ujar Ruhaini. Contohnya pada kasus peradilan Eyang Subur: jaksa menggunakan fatwa MUI sebagai sumber hukum. Tidakkah kita sadar bahwa MUI adalah lembaga yang sama dengan lembaga Islam lainnya seperti Muhammadyah dan NU? Jika memang Indonesia mau mengakui fatwa-fatwa dalam peradilan, ada baiknya lebih konsisten. Misalnya mulai mewajibkan para mahasiswa calon jaksa, hakim dan pengacara mendapat ujian mata kuliah fatwa bin MUI, fatwa bin Muhamadiyah, fatwa bin NU, dsb.

Ada banyak isu yang menjadi inspirasi dalam acara kuliah umum seperti ini. Misalnya, pertanyaan mengenai buruh migran Indonesia yang membuka lagi kesedihan Ruhaini jika mengingat sidang di waktu lalu. Ketika itu ia berbisik pada negara-negara seperti mesir, Tunisia dsb untuk mendukung Indonesia. Namun mereka hanya dapat bilang ‘kami tidak punya masalah seperti ini, jadi kami tidak tahu’. Tentunya yang menolak adalah Malaysia dan Arab Saudi.

“Dilema di sana adalah ketika kita bersikeras, ada penekanan bahwa ‘Ka’bah adanya di Arab Saudi’” Ujar Ruhaini. Hal tersebut semacam peringatan untuk bungkam dengan ancaman kuota haji untuk Indonesia akan akan diturunkan. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan hal yang lebih buruk terjadi. “Di Indonesia, kita juga harus mempertimbangkan budaya orang-orang yang akan kecewa jika tidak naik haji, bahkan kemungkinan akan meninggal jika tidak naik haji”, ujar Ruhaini.

Melalui pengalaman pribadinya, Ruhaini juga menceritakan salah satu keganjilan yang terjadi di bandara internasional di Arab Saudi. Para pendatang dari Indonesia dipisahkan dalam dua klasifikasi: Umrah/naik haji dan TKI. Ketika Ruhaini sampai di bandara, ia kebingungan untuk menetapkan klasifikasi dirinya yang memiliki “surat tugas” untuk kepentingan menghadiri konferensi. “Jika mencoba melihat manajemen pekerja di Filipina, para pejemput tenaga kerjanya itu agen-agen yang orang Filipina sendiri, sedangkan Indonesia, para tenaga kerja langsung dijemput para majikan Arabiannya. Ketika muncul berbagai pertanyaan. Mengapa para perkerja kita terus mendapat diskriminasi di sana? Salah siapa?. Ya salah kita”. Ujar Ruhaini

Hal ini dapat merefleksikan sifat ketidak-pedulian individu Indonesia dengan individu Indonesia lainnya. Bayangkan, para tenaga kerja Indonesia itu rata-rata merupakan orang-orang yang baru pergi keluar negeri, dan tidak ada sistem ‘mentoring’ dari sesama orang Indonesia disana.

Dalam isu hak minoritas seperti Ahmadiyah, ketika Ruhaini mencoba memperjuangkannya, ia mencoba mengambil kasus itu dari sudut pandang hak asasi bukan agama atau politik. Walaupun, perlu diingatkan juga mengenai pengaruh isu HAM dan politik rawan berjodoh, hal ini sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Karena seharusnya setiap individu menyadari bahwa ia dapat berpolitik dan bagaimana pemerintah Indonesia dapat menyikapi suatu putusan bahwa HAM adalah milik siapa saja, bukan hanya milik yang mayoritas dan primordial.

Kembali dalam area internasional, terdapat HAM universal (Duham pasal 18) yang menyatakan “Setiap orang memiliki hak kebebasan untuk berpendapat dan beragama, termasuk hak untuk pindah agama”. Dalam Al-Qu’an mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Namun, ajaibnya beberapa negara Islam banyak menentang karena tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Karena itulah diperlukan prakarsa jalan tengah yang merupakan salah satu tugas anggota HAM OKI. Melalui perbincangan dan diskusi seperti dalam kuliah umum ini Ruhaini merasa mendapat bekal tambahan untuk dibawa ke sidang OKI yang terdekat, yang akan diadakan di Jeddah pada Mei mendatang. Melalui wewenang OKI selain dalam mengupayakan dialog, dan menyosialisasikan, tujuannya juga adalah mengakui persoalan HAM merupakan persolan mereka juga. Ruhaini berharap, melalui OKI yang merupakan lembaga terbesar kedua setelah PBB, para anggota didalamnya dapat menunjukkan sikap yang moderat dengan menghadirkan ragam pemahaman Islam, dan mengharmonisasikan dengan HAM universal.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>