Dari Public-Hearing di Kabupaten Donggala

Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Donggala

posterz-donggala

Dengar Pendapat merupakan sebuah rangkaian dari program Penelitian Kota-kota di Sulawesi. Dari tujuh Kota di enam provinsi yang menjadi lokasi penelitian di Sulawesi, Mamasa dan Donggala dipilih menjadi tempat penyelenggaraan acara Dengar Pendapat. Pada Bulan Februari 2015, kegiatan Dengar Pendapat pertama dilaksanakan di kabupaten Mamasa. Kabupaten Donggala merupakan lokasi kedua dan penutup dari kegiatan Dengar Pendapat. Acara Dengar Pendapat dilaksanakan hari Rabu, 6 Mei 2015. Tujuannya adalah untuk menyampaikan dan mendiskusikan sebagaian hasil penelitian dari peneliti kami yang dianggap urgen dan strategis menjadi kebijakan yang ditawarkan kepada para pengambil kebijakan. Kegiatan Dengar Pendapat menghadirkan akademisi, pemerintah dan warga untuk turut serta terlibat dalam diskusi dan perumusan usulan altenatif-alternatif kebijakan. Akademisi yang hadir dalam kegiatan ini adalah Dr. Ir. Samliok Ndobe, M.Si dan Prof. Dr. H Juraid Abdul Latif, M.hum dari Universitas Tadulako.

Acara Dengar Pendapat di Kabupaten Donggala diawali dengan sambutan Sofian Munawar selaku perwakilan dari The Interseksi Foundation. Ia mengucapkan terima kasih kepada Drs. Kasman Lassa, S.H selaku Bupati Kabupaten Donggala, para pembicara, moderator, SKPD dan warga yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara dengar pendapat. Ia berharap dalam acara ini semua pihak dapat mendiskusikan hal penting dalam rangka membangun Kabupaten Donggala. Ia kemudian menjelaskan mengapa Donggala dipilih sebagai salah satu lokasi diadakannya acara Dengar Pendapat. Berangkat dari temuan penelitian yang telah dilakukan Interseksi terungkap bahwa Donggala memiliki potensi perikanan yang cukup besar, tetapi belum maksimal dalam pemanfaatannya. Menurut Sofian, hal itu terjadi karena selama ini kita memang belum memberikan perhatian yang besar pada laut. Ia kemudian teringat dengan pidatonya Jokowi yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah lama memunggungi laut. Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah pusat mulai mengembangkan potensi laut. Ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah, khususnya yang berada di wilayah pesisir untuk memanfaatkan potensi maritim secara optimal. Sofian kemudian menutup sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan kegiatan ini.

IMG_2232

Setelah Sofian selesai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan sambutan Kasman Lassa selaku Bupati Donggala. Pertama-tama ia mengucapkan salam hormat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), Direktur Interseksi, Pembicara, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan warga. Ia sepakat dengan yang dikatakan oleh Sofian bahwa kita sudah lama mengabaikan potensi maritim. Ia juga menambahkan bahwa sebetulnya sudah sejak dahulu kita harus melakukan langkah-langkah untuk membina dan mengembangkan masyarakat pesisir. Menurutnya, masyarakat pesisir masih banyak yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian ia bercerita bahwa menjadi nelayan bukanlah pekerjaan yang mudah karena mereka harus pergi ke laut malam hari dan pulang pagi. Pada pagi harinya juga nelayan masih harus menjual hasil tangkapannya di pasar. Hasil tangkapan mereka juga ternyata dijual dengan harga yang tergolong murah. Dengan aktivitas seperti itu, sebenarnya nelayan kita juga terancam kesehatannya. Oleh karena itu, dengan adanya Dengar Pendapat ini, Bupati mengajak semua pihak untuk turut serta memberikan pendapatnya demi kemajuan masyarakat, khususnya nelayan Kabupaten Donggala. Selain itu, salah satu misi Bupati untuk mengembangkan potensi pesisir adalah dengan menjadikan Donggala sebagai kota wisata. Area yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Pasoso yang terkenal dengan penyu hijaunya. Di akhir pembicaraan, Bupati mengatakan agar semua pihak dapat bekerja sama, khususnya LSM untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah terkait bantuan yang dibutuhkan para nelayan.

IMG_2238

Acara dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dari The Interseksi Foundation kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Selanjutnya, acara inti, presentasi dari tiga narasumber. Pembicara pertama yang melakukan presentasi adalah Riefky Bagas Prastowo, Peneliti Interseksi. Menurut Bagas, Donggala merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan tangkap. Potensi perikanan tangkap Dongggala sebesar 99.100 ton tahun, akan tetapi potensi yang terserap hanya sekitar 19%. Bagas mengilustrasikan bahwa Donggala merupakan sebuah kolam yang memiliki 10 ikan, tetapi hanya dua ikan saja yang dapat ditangkap. Potensi perikanan belum dapat diserap secara maksimal karena terkendala sejumlah masalah.

Ada empat permasalahan yang menjadi kendala di Kabupaten Donggala. Pertama, adanya keterbatasan sumber daya manusia (nelayan). Berdasarakan data yang diperoleh melalui PPI Labuhan Bajo disebutkan bahwa sebagian nelayan ternyata masih belum memiliki kemampuan baca dan tulis. Akibatnya, nelayan seringkali tidak memahami betul ketentuan apa saja yang mereka sepakati. Selain itu, Bagas juga mengatakan bahwa definisi nelayan berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 pasal 1 membuat pengertian nelayan menjadi terbatas. Nelayan hanya didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Keluarga seperti anak dan istrinya tidak dimasukkan dalam konsep nelayan. Efeknya adalah bantuan yang diberikan tidak sampai ke rumah tangga nelayan yang melakukan pengolahan ikan.

Permasalahan kedua adalah ketimpangan teknologi dan infrastruktur. Teknologi dan infratruktur untuk pengolahan ikan selama ini dipusatkan di Indonesia bagian barat, sementara untuk wilayah tengah dan timur hanya fokus untuk produksi akibatnya sinergi antara industri hilir dan hulu sulit terjadi. Ketiga, wilayah penangkapan ikan mengalami penyusutan karena wilayahnya bersinggungan dengan aktivitas galian C. Untuk mempermudah mengangkut materi galian C pemerintah melakukan kegiatan reklamasi pantai. Kegiatan ini ternyata berimplikasi pada rusaknya terumbu karang karena tertutup abu bekas galian C dan aktivitas reklamasi. Dampak berikutnya, tidak ada lagi ikan-ikan yang berada di kawasan tersebut karena karang sebagai tempat habitat ikan telah rusak. Keempat, terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan. Nelayan saat ini masih menggantungkan diri untuk mendapat modal dari tengkulak. Koperasi yang merupakan salah satu tempat untuk memperoleh pinjaman belum bisa memenuhi semua kebutuhan nelayan yang ada. Data BPS Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa koperasi nelayan yang ada di Donggala masih sangat terbatas.

Dari permasalahan yang telah ia paparkan, Bagas mencoba menawarkan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Menurutnya, hal-hal yang dapat dilakukan Pemda Kabupaten Donggala adalah pertama melahirkan peraturan daerah yang berupaya untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil. Selain itu, pemda juga bisa menjadi inisiator untuk mengusulkan perubahan definisi nelayan yang tercantum dalam UU No. 45 Tahun 2009. Kedua, kerjasama antara SKPD terutama mengenai pengelolaan galian C, agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, mengoptimalkan peran tenaga penyuluh perikanan untuk melakukan sosialisasi aturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan teknik penangkapan ikan. Keempat, mewujudkan perikanan yang berkelanjutan dengan cara melibatkan dan memberikan bantuan modal bagi rumah tangga perikanan dalam pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Kelima, memperkuat peran warga dalam pengembangan sektor perikanan dengan cara menyelenggarakan forum warga di tingkat lokal, pengembangan industri perikanan dan menyusun strategi untuk memasarkan produk perikanan.

Pembicara selanjutnya, Prof. Juraid Abdul latief, Dosen FKIP Universitas Tadulako. Ia menyampaikan presentasi berjudul Molibu: Pengambilan Keputusan Masyarakat dalam Pengembangan Bidang Perikanan di Kabupaten Donggala. Ia mengawali presentasinya dengan mengatakan bahwa memang benar seperti yang diutarakan Bagas bahwa Donggala memiliki peluang yang besar pada komoditas perikanan. Namun, sampai saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat khususnya para nelayan yang melakukan penangkapan dengan cara tradisional. Menurut Juraid, untuk menyiasati hambatan tersebut pemerintah harus membuat kebijakan yang bisa mengoptimalisasikan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki. Untuk pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan cara menampung aspirasi dari warga. Pak Juraid mengatakan bahwa untuk pengambilan kebijakan dapat menggunakan cara Molibu karena di Donggala terkenal dengan budaya tersebut. Molibu adalah suatu rangkaian dalam pengambilan keputusan yang melibatkan orang banyak atau seluruh komponen masyarakat Kabupaten Donggala untuk mencari solusi tentang sesuatu yang akan diputuskan demi kepentingan orang banyak. Apabila masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka secara politik masyarakat memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan yang berpihak dan menguntungkan masyarakat sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Juraid memberikan contoh penerapan budaya Molibu yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat Kaili Donggala. Masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat berhak menentukkan apakah sebuah program dapat diterima atau tidak di lingkungannya. Masyarakat harus mengetahui siapa yang menerima atau siapa sasaran sebuah program. Masyarakat yang merencanakan dan menentukkan bagaimana menanggulangi permasalahan yang ada di lingkungannya. Masyarakat yang menjadi penentu siapa dan bagaimana sebuah program dapat dilaksanakan. Masyarakat harus diberikan sarana dan prasarana penunjang, agar program yang telah diputuskan dapat terlaksana dan masyarakat bisa mengusulkan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara setiap program kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, agar warga terlibat juga dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mensejahterakan mereka, penting untuk menggunakan konsep Molibu. Saat menutup presentasinya, Juraid merekomendasikan penerapan Molibu sebagai salah satu cara pengambilan keputusan untuk pengembangan sektor perikanan.

Pembicara terakhir yang menyampaikan makalahnya adalah Dr. Ir Samliok Ndobe, M.Si dengan tema Pembangunan Sektor Perikanan di Kabupaten Donggala dengan Pendekatan Ekosistem. Presentasi Samliok difokuskan pada sisi ilmu perikanan. Ia mengawali presentasinya dengan mengatakan bahwa untuk meningkatkan potensi perikanan berkelanjutan di Donggala perlu untuk menerapkan Ecosystems Approach to Fisheries Management (EAFM) atau pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem. Melalui pendekatan EAFM, tantangan dalam sektor perikanan seperti perubahan iklim, aktivitas antropogenik dan pengasaman air laut diharapkan dapat terselesaikan.

IMG_2272

Berdasarkan penilaian Indikator EAFM di WPP 713, Kabupaten Donggala pada tahun 2013-2014 menunjukan bahwa keseluruhan pengelolaan perikanan masuk dalam kategori kondisi “sedang”. Artinya masih banyak isu dan permasalahan yang perlu diatasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari aspek bioekologi maupun sosio-ekonomi. Penilaian keberhasilan EAFM mencakup enam domain yaitu Habitat, Sumberdaya Ikan, Teknologi Penangkapan Ikan, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan. Dua domain dalam pendekatan EAFM yaitu Habitat dan Sumberdaya Ikan yang merupakan syarat mutlak untuk pembangunan sektor perikananan Kabupaten Donggala justru berada pada posisi terancam. Hal tersebut erat kaitannya dengan perikanan destruktif serta berbagai ancaman lainnya termasuk penambangan karang sebagai bahan bangunan, degradasi lahan hulu dan perubahan iklim. Untuk domain sumber daya ikan, ternyata masih ada nelayan yang menangkap ikan dengan kondisi ikan yang secara ukuran dianggap belum layak.

Selain itu, hampir semua jenis biota langka dan dilindungi dimanfaatkan secara ilegal, terlebih dan kerap kali destuktif. Sementara dari hasil penilaian EAFM, domain teknologi penangkapan ikan merupakan domain EAFM yang terburuk. Hal itu ditenggarai karena teknik penangkapan ikan masih destruktif dan terdapat berbagai pelanggaran lainnya termasuk ship to ship. Sisanya, domain sosial, ekonomi dan kelembagaan masih perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Menurut Samliok, untuk mengatasi permasalahan dalam setiap domain yang ada dan membangun perikanan yang berkelanjutan, ia merekomendasikan pengefektifan peran KKP melalui pembentukan suatu Jejaring Kawasan konservasi Perairan (JKKP). Dengan ada adanya JKPP, pengelolaan sumberdaya lebih efisien dibandingakn dengan sejumlah KKP yang dikelola secara terpisah.

Setelah ketiga pembicara selesai memaparkan makalahnya, Rosmawati, selaku moderator mempersilahkan Sofian Yoto Lembah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Donggala untuk memberikan pernyataan penutup terkait dengan presentasi yang telah disampaikan. Sebagai pembuka, Sofian langsung memberikan kritikan terhadap materi presentasi yang telah disampaikan Bagas. Ia mengatakan bahwa data mengenai masyarakat yang masih berpendidikan lemah jangan hanya sebuah pernyataan saja, tetapi ia dan kawan-kawan lain di pemerintahan juga membutuhkan seperti apa jalan keluarnya. Jadi, nanti ia bisa meminta bekerja sama dengan SKPD terkait memberikan penyuluhan kepada warga. Menurutnya, salah satu masukan yang baik berasal dari Juraid yang mengatakan bahwa masyarakat Donggala harus merevitalisasi kebudayaan Molibu.

Ia menyampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah telah berupaya untuk menerapkan budaya Molibu, seperti dengan cara menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan Musrenbang tersebut pemerintah mencoba untuk mengakomodir kebutuhan warga secara aktual. Akan tetapi, kenyataannya upaya untuk menerapkan kegiatan tersebut tidak berjalan baik. Kadangkala, warga tidak mau datang ke acara yang diselenggarakan oleh Pemda dengan alasan mereka merasa lelah sehabis melaut. Sofian kemudian melanjutkan, untuk rekomendasi dari Samliok bisa menjadi pertimbangan dan menurutnya perlu untuk dilakukan studi lebih lanjut mengenai usulan tersebut. Baginya, rekomendasi yang telah dijabarkan bisa dilakukan apabila dianggap cocok dengan situasi dan kondisi yang ada. Akan tetapi, rekomendasi yang ditawarkan oleh Bagas masih longgar. Artinya saran yang diberikan masih belum jelas dan konkrit. Contohnya jika berbicara mengenai pengembangan sektor perikanan di Donggala itu, jenis perikanan apa yang mau dikembangkan, pengembangan potensi perikanan laut atau perikanan tangkap. Ia kemudian mengingat kembali ada sebuah LSM yang juga mencoba untuk masuk ke isu perikanan, tetapi ternyata belum memahami betul isu-isu mengenai perikanan. Ia menegaskan bahwa jika ingin meneliti upayakan untuk fokus pada bidang yang dikuasai, bukan pada bidang yang tidak didalami. Selanjutnya ia menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa pemerintah selalu menyetujui segala usulan yang disampaikan kalau memang menyangkut kepentingan masyarakat.

Rangkaian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Moderator mempersilahkan tiga penanya terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan atau masukan yang ditujukan kepada ketiga narasumber. Peserta pertama yang mengajukan tanggapan adalah Zain MH, selaku anggota dari Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Donggala. Ia mengatakan bahwa budaya Molibu itu memang penting dan sampai saat ini hal tersebut masih diterapkan oleh warga Donggala. Selanjutnya ia merujuk kepada Bagas dan sedikit memberikan catatan mengenai data yang diperolehnya dari PPI. Menurutnya, nelayan yang ada di Donggala itu beberapa merupakan nelayan kontemporer yang artinya mereka bukan penduduk dari Kabupaten Donggala. Selain itu, ia menambahkan bahwa ia merasa keberatan dengan hal yang disampaikan Bagas tentang nelayan yang masih belum mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Berdasarkan informasi yang dia tahu, tidak semua nelayan itu tidak bisa membaca dan menulis karena teman-teman nelayannya sudah cukup banyak yang telah menjadi sarjana. Setelah selesai mengajukan catatannya kepada pembicara, ia kemudian meminta penjelasan dari Kepala Dinas Perikanan dan kelauatan yang sama-sama ikut di acara Dengar Pendapat. Hal yang dipertanyakan adalah mengenai penjelasan kepemilikan kapal karena menurutnya informasi yang ia dapatkan mengenai peraturan tersebut belum jelas.

Peserta selanjutnya yang memberikan tanggapan adalah Sofian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ia berpendapat bahwa deskripsi permasalahan yang dijabarkan Bagas belum spesifik. Artinya masalah tersebut belum menjelaskan kendala apa yang ada pada sektor perikanan di Kabupaten Donggala? Ia kemudian mengkritik data informan yang diambil oleh Bagas karena Bagas hanya mengambil sumber dari satu PPI saja, tidak mewakili dari 16 kecamatan yang ada di Donggala. Ia kemudian menanyakan kepada Samliok apakah sudah ada pemetaan kawasan biota laut yang boleh disentuh oleh masyarakat dan mana kawasan yang dilindungi?

Mohammad Najib adalah salah satu nelayan dari Kube turut menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa ia pernah melihat keberhasilan nelayan di pulau Jawa di televisi. Kemudian, apakah nelayan di Donggala juga bisa mendapatkan hal yang sama dengan nelayan di Jawa? Menurutnya , salah satu kunci keberhasilan nelayan Jawa adalah pemberdayaan, akan tetapi di Donggala, ia dan teman-temannya merasa selama ini belum tersentuh langsung untuk dibina. Ia meminta kepada pemerintah agar dibuat program untuk pembinaan kelompok nelayan yang ada di wilayahnya. Setelah tiga penanggap selesai mengajukan pertanyaan, moderator kemudian memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan kelautan untuk terlebih dahulu menjelaskan mengenai peraturan izin kepemilikan kapal.

IMG_2288

Kadis kemudian menjelaskan bahwa masalah gross tonage kapal itu diatur di dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU no. 34 tahun 2004. Undang-undang tersebut berisikan aturan kewenangan untuk mengeluarkan izin kapal. Untuk kapal di atas 30 gross tonnage (GT) izin SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sementara izin untuk kapal di atas 10 GT di bawah kewenangan provinsi. Untuk kapal 5-10 GT, permohonan izin SIUP kapal diurus di pemerintahan Kabupaten. Kapal di bawah 5 GT tidak perlu untuk mengurus SIUP. Dengan pembagian pengurusan izin seperti itu sebenarnya mempermudah warga. Ia menambahkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan SIUP hanya sebentar saja sepanjang dokumen yang disyaratkan telah dibawa secara lengkap. Semenjak UU No. 32 tahun 2004 diganti menjadi UU No. 23 tahun 2014 kewenangan pengurusan SIUP berubah. Saat ini izin penerbitan SIUP semuanya berada di bawah pemerintah pusat. Jadi, kewenangan kabupaten adalah hanya memfasilitasi saja. Selain itu, ia juga berkeluh kesah dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang ternyata mengandung kontradiktif dalam penerbitan SIUP. Berdasarkan undang-undang tersebut kabupaten memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin untuk kapal 5-10 GT, tetapi untuk surat ukur kapalnya dibatasi hanya sampai 7 GT. Jadi, apabila surat ukur kapalnya di atas 7 GT, penerbitannya harus ke provinsi.

IMG_2291

Setelah Kadis selesai memberikan penjelasan, moderator kemudian memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Kesempatan pertama diberikan kepada Juraid. Pertama-tama ia mengatakan bahwa ia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sofian Wakil Ketua DPRD bahwa tema Dengar Pendapat ini masih luas, akan tetapi sebenarnya tujuan The Interseksi Foundation mengundang dirinya untuk menjadi narasumber adalah untuk memanasi-manasi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Ia juga menambahkan bahwa hal-hal yang disampaikan tadi bisa menjadi dasar untuk dilakukan studi kembali. Juraid menerangkan bahwa The Interseksi Foundation ini nantinya akan menerbitkan buku tentang Kota-kota di Sulawesi dan salah satu lokasinya adalah Donggala. Donggala dipilih tidak sembarangan, selain aspek historisnya yang menarik, ternyata Donggala juga mempunyai potensi perikanan yang tidak kalah dengan lokasi yang lain. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu, The Interseksi Foundation menyelenggarakan acara Dengar Pendapat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan warga, Pemda Kabupaten Donggala dan DPRD saling mendiskusikan usulan yang terbaik dalam mengembangkan sektor perikanan Donggala.

Samliok juga turut serta menanggapi pertanyaan yang diajukan dengan mengutarakan bahwa ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Juraid. Kehadiran pembicara di acara diskusi ini adalah untuk memanas-manasi masyarakat dan Pemda Kabupaten Donggala. Menurutnya paling tidak para pembicara di sini berupaya untuk mengingatkan kembali potensi yang dimiliki Donggala. Samliok kemudian mencoba menjawab pertanyaan Sofian dari BPMD mengenai pemetaan kawasan. Ia menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari penelitiannya yang dilakukan mulai dari tahun 2000-2004 sangat lengkap mengenai kawasan pesisir Donggala. Permasalahannya adalah data tersebut belum dikembangkan untuk membuat program pengelolaan perikanan. Terkait persoalan pemetaan kawasan, Samliok sudah mengatakan sebelumnya bahwa diperlukan pembentukkan jaringan kawasan kosenrvasi perairan sebagai alat untuk mengembangkan pengelolaan berbasis konservasi di Kabupaten Donggala. Samliok juga menambahkan bahwa informasi mengenai pemetaan kawasan sudah ada, tetapi data tersebut perlu diperbaharui kembali. Menurutnya, dengan data yang ada saja, pemerintah bisa membuat program kawasan konservasi dari tiga zona di Pasoso, Tanjung Payuang dan Pulau Maputi. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan pemeliharaan dan pengawasan terutama di lokasi yang memiliki endemisme biota.

Selanjutnya, Bagas menyampaikan penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan dalam waktu 1-2 bulan bukanlah waktu yang cukup untuk memahami secara menyeluruh permasalahan yang ada di Donggala. The Interseksi Foundation melakasanakan Dengar Pendapat sebetulnya ingin mendorong warga Donggala untuk terus mengembangkan potensi yang ada. Ia menyadari bahwa terdapat kekurangan pada penelitiannya, tetapi ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena dengan begitu ia mendapatkan masukan dan gambaran lebih jauh mengenai Donggala.

Usai ketiga pembicara memberikan tanggapan, Sofian selaku Wakil Ketua DPRD juga ikut memberikan usulan dalam pengembangan sektor perikanan di Donggala. Ia merekomendasikan tiga hal yang bisa dilakukan Pemda yaitu penyempurnaan database perikanan Donggala, penyerahan bantuan yang tepat sasaran karena ia pernah mendapatkan temuan bahwa katintin yang diberikan kepada nelayan ternyata tidak dimanfaatkan dengan semestinya dan mendorong peran aktif masyarakat berdasarkan kearifan lokalnya.

Setelah sesi tanya jawab selesai, moderator kemudian mempersilakan kepada warga dan pemerintah untuk memberikan rekomendasi terkait degan pengembangan sektor perikanan Donggala. Rekomendasi pertama muncul dari Rizal salah satu warga Donggala. Hal yang ingin disampaikannya sebagai sebuah rekomendasi adalah diharapkan pemerintah bisa menyampaikan aturan atau peraturan daerah yang telah dibuatnya secara langsung kepada masyarakat. Ia menekankan hal tersebut karena pernah terjadi konflik di Desa Towale. Jadi, warga Towale mencari ikan sampai ke desa yang ada di Sulawesi Barat. Ketika mereka mau menangkap ikan di sana ternyata terdapat larangan untuk mengambil ikan di wilayah tersebut karena ada aturan bahwa nelayan hanya bisa menangkap ikan sejauh 1 mil dari wilayahnya. Peraturan seperti itu tidak sampai kepada warga, sehingga masih banyak nelayan yang belum paham mengenai aturan dalam menangkap ikan di laut.

Usulan lainnya datang dari Muttahir Muhammad perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tadulako. Ia menceritakan bahwa saat ini keindahan laut pulau Pasoso mulai terancam karena di sekitar pulau tersebut terdapat aktivitas galian C. Jika hal tersebut tidak segera ditangani, ia khawatir Pasoso akan mengalami nasib yang sama dengan jalur yang dilintasi Palu-Donggala. Ia berharap, forum ini akan melahirkan sebuah rekomendasi mengenai Galian C yang ada di Balaesang Tanjung yang diperkirakan sudah mulai beroperasi. Peserta diskusi lainnya yang ikut memberikan tanggapan terkait dengan adanya aktivitas galian C adalah Andi Anwar selaku perwakilan dari Lembaga Bonebula. Ia mempertanyakan sebenarnya langkah konkret apa yang bisa diambil oleh dinas perikanan dan kelautan terkait dengan persoalan reklamasi untuk perlindungan kawasan penangkapan ikan nelayan tradisional.

Setelah diskusi selesai, Bagas mencoba menawarkan rekomendasi yang telah dibuatnya dan didiskusikan bersama Juraid dan Samliok. Rekomendasi tersebut belum termasuk dari saran yang telah dilontarkan oleh peserta diskusi. Dari hasil diskusi dengan Samliok dan Juraid terdapat tujuh poin rekomendasi yang bisa diterapkan Pemda untuk mengembangkan potensi perikanan Kabupaten Donggala. Berikut adalah poin rekomendasinya.

  1. Mendesak dikeluarkannya peraturan daerah terkait dengan pengembangan sektor perikanan, khusunya tentang perlindungan nelayan kecil di Donggala dan memperluas definisi nelayan versi pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 agar pengertian nelayan bukan hanya terbatas pada orang yang aktivitasnya menangkap ikan di laut, tetapi juga mencangkup anak dan istrinya.
  2. Mendorong tradisi bahari masyarakat Donggala agar dapat menghadapi tantangan aktual dan untuk menopang visi Donggala sebagai Kota Niaga.
  3. Mendorong warga untuk menerapkan Molibu sebagai salah satu cara pengambilan keputusan bersama untuk pengembangan sektor perikanan.
  4. Mendorong masyarakat nelayan menciptakan lumbung sebagai strategi ketahanan dan kedaulatan pangan nelayan untuk menghadapi musim paceklik dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi pertanian.
  5. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan keluarga nelayan dan menggalakkan konsumsi ikan di kalangan masyarakat Donggala untuk menyerap produksi ikan.
  6. Mendesak Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi kelembagaan untuk memajukan sektor perikanan di Kabupaten Donggala secara berkelanjutan tanpa mengorbankan sektor lain.
  7. Mendorong Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat Sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Nelayan untuk memfasilitasi pelatihan kepada nelayan dan keluarganya, memperluas lapangan kerja dan pengetahuan mereka sehingga dapat meningkat. Nelayan juga diharapkan perannya tidak hanya terlibat dalam proses produksi saja, tetapi juga proses pengolahan produk

Ketika rekomendasi selesai dibacakan, Bagas kemudian melempar pertanyaan kepada peserta diskusi apakah rekomendasi tersebut ada yang perlu ditambahkan, dihapus atu langsung diterima. Sofian Wakil Ketua DPRD adalah orang pertama yang memberikan tanggapan terkait dengan rekomendasi yang ditawarkan oleh Bagas. Menurutnya, dari poin rekomendasi yang diberikan oleh Bagas masih ada yang tidak jelas. Contohnya pada poin pertama untuk pembuatan peraturan daerah mengenai perlindungan nelayan kecil di Donggala. Ia merasa belum paham dengan rekomendasi tersebut. Ia mempertanyakan kepada Bagas bahwa perlindungan seperti apa yang dibutuhkan dan sebelumnya memang ada apa dengan nelayan tersebut sehingga menjadi butuh dilindungi? Akan tetapi, apabila Pemda diminta untuk membuat Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam waktu cepat pemerintah akan mendiskusikannya.

Sofian kemudian bercerita bahwa dahulu ia pernah bekerja di LSM dan mengadakan diskusi serupa. Strateginya untuk membuat rekomendasi segera disetujui adalah dengan membuat peserta lelah, tetapi ia berharap dalam diskusi kali ini peserta memperhatikan dengan serius serta mencermati rekomendasi yang ditawarkan dan juga berperan aktif untuk memberikan rekomendasi, sehingga saran tersebut menjadi milik bersama bukan milik perorangan.

Setelah Sofian memberikan komentar, moderator kemudian memberikan kesempatan kepada Bagas untuk menanggapinya. Bagas menjelaskan bahwa perlindungan nelayan kecil ditekankan pada pelibatan rumah tangga nelayan dan memperluas definisi nelayan yang tidak hanya terbatas sebagai orang yang melakukan aktivitas menangkap ikan, tetapi juga keluarga yang melakukan aktivitas pengolahan disebut sebagai nlelayan. Menurut Bagas, pembatasan definis tersebut berimplikasi pada pemberian bantuan kepada nelayan.

Komentar lainnya datang dari Sofian BPMD. Ia mengatakan bahwa Perda mengenai perlindungan nelayan itu seperti apa? Jika diberikan perlindungan pada kesehatannya sudah ada BPJS. Kalau untuk pendidikan keluarga nelayan juga sudah ada program bos, jadi perlindungan untuk apa? Ini harus diperjelas sehingga rekomendasinya konkret, tidak mengawang. Sofian menanyakan sebenarnya apa yang perlu dibuat? Jika permasalah perlindungan pada dasarnya sudah dijamin oleh negara. Menurutnya, pemerintah tidak bisa membuat Perda untuk melindungi nelayan, kecuali sudah terjadi sesuatu yang membahayakan kepada mereka.

Tambahan tanggapan selanjutnya muncul dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Menurutnya, istri dan anak nelayan sudah diatur oleh undang-undang dan termasuk di dalam rumah tangga perikanan. Ia mengatakan bahwa tadinya ia mengira poin perlindungan nelayan adalah dengan cara mengistimewakan mereka khususnya nelayan kecil di Kabupaten Donggala. Jika penjelasan perlindungan nelayan adalah pelibatan rumah tangga nelayan, Ia merasa tidak setuju dengan poin rekomendasi itu dan karena itu otomatis harus dihapus. Ia mengusulkan agar rekomendasi yang dihasilkan di forum ini bisa lebih fokus, misalnya mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Donggala tidak lagi memberikan bantuan Ketinting, tetapi memberikan bantuan kapal yang lebih besar. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa dari rekomendasi yang ditawarkan, beberapa poinnya sudah dijalankan oleh pemeritah Kabupaten Donggala. Contohnya seperti dalam menggalakkan warga untuk makan ikan, Pemda sudah membuat program tentang gemar makan ikan pada tahun lalu. Ia kemudian mengatakan bahwa rekomendasi yang ditawarkan belum fokus karena saat penelitian Bagas tidak berkunjung ke Dinas Perikanan dan Kelautan. Kalau Bagas berkunjung mungkin saja rekomendasi yang dikeluarkan sekarang akan lebih fokus.

Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Sofian BPMD bahwa beberapa rekomendasi yang dipaparkan sebenarnya sudah berjalan di Kabupaten Donggala, contohnya sinkronisasi antar kelembagaan. Menurut pendapatnya, rekomendasi yang ditawarkan sebaiknya jangan berbentuk konsep, tetapi coba usulkan dalam bentuk program. Selain itu, Sofian juga mengkritik permasalahan atau pengambilan data yang dilakukan oleh Bagas. Ia mengatakan bahwa data rumah tangga nelayan yang diperoleh bagas tidak spesifik. Bagas hanya mengambil sampel dari data di Donggala Kota saja, tetapi tidak dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala. Menurutnya, setiap wilayah tersebut memiliki permasalahan yang berbeda.

Untuk menengahi situasi yang mulai “panas”, Sofian Munawar selaku wakil dari The Interseksi Foudation mencoba untuk membantu menjawab pertanyaan dari peserta diskusi. Sebelumnya ia mengucapkan terima kasih atas segala masukan yang diberikan. Sofian menjelaskan bahwa pada dasarnya fokus penelitian mengenai Kota-kota di Sulawesi adalah mengenai demokrasi dan kewargaan. Dalam perjalanan penelitian di Donggala, Bagas melihat bahwa Donggala ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Namun tampak juga sejumlah permasalahan, sehingga potensi besar itu belum mampu dioptimalkan. Sofian mengakui bahwa The Interseksi Foundation tidak ahli di bidang perikanan, justru kami harus banyak belajar dari forum ini. Sofian kemudian mengusulkan agar sebaiknya rekomendasi yang akan dihasilkan dikembalikan saja pada dinamika forum. Sofian mencatat bahwa selama proses diskusi tadi, setidaknya telah muncul enam usulan dari berbagai pihak. Misalnya, ada tiga usulan dan saran dari Sofian Wakil Ketua DPRD. Tiga usulan lain juga disampaikan dari beberapa peserta diskusi lainnya.

Menurut Sofian, keenam masukan tersebut sangat layak menjadi bahan rekomendasi. Pertama, soal keharusan pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, mengenai usulan penyempuranaan data penelitian berbasis konservasi kawasan. Ketiga, mengenai aktivasi kelompok nelayan. Kempat, pentingnya sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan agar tidak terjadi ego sektoral. Selanjutnya yang kelima mengenai potensi ancaman galian C yang perlu diwaspadai dan dicarikan solusinya secara elegan. Keenam, usulan dari kelompok nelayan agar pemberian bantuan tepat sasaran. Sofian kemudian mengatakan apabila masih ada usulan yang perlu ditambahkan, sisa waktu yang sempit ini masih bisa dimanfaatkan untuk mendiskusikannya dan ia mempersilahkan peserta lain untuk menambahkan.

Moderator kemudian menanyakan kembali kepada peserta diskusi apakah rekomendasi yang sudah dicatat tadi masih perlu ditambahkan atau kita menyepakati saja usulan tersebut? Samliok kemudian angkat bicara dan mengatakan bahwa pembentukkan jaringan kawasan konservasi perairan atau pemetaan perikanan di Kabupaten Donggala bisa direkomendasikan karena Pulau Pasoso sudah jelas merupakan wilayah konservasi. Jadi, Pasoso tidak bisa diganggu gugat untuk dipergunakan dalam hal lain. Ia juga menambahkan perlu adanya zona konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala.

Tambahan lain disampaikan oleh Syafruddin, anggota DPRD Kabupaten Donggala. Ia mengatakan makalah yang ditulis oleh Bagas sudah cukup baik, akan tetapi saran yang diberikan masih terlalu umum. Kalau tadinya maksud Bagas mengenai rekomendasi membuat perda untuk perlindungan nelayan dalam hal memberikan ruang hidup mereka, ia akan menyetujuinya. Ketika mendengarkan penjelasannya berbeda dari apa yang ia bayangkan, ia menilai bahwa rekomendasi yang ditawarkan dirasa sulit untuk diimplementasikan.

Tanggapan terakhir dilontarkan oleh Andi Anwar, ia menyampaikan bahwa ada baiknya apabila rekomendasi tidak dibuat hari ini juga karena ia menilai penting untuk melihat permasalahan perikanan di Donggala secara lebih komperhensif. Menurutnya, masih banyak perwakilan komunitas nelayan dari Banawa Selatan dan Sojol Utara yang perlu dilibatkan untuk memecahkan masalah yang ada. Ia memberi saran agar The Interseksi Foundation menyediakan waktu sekitar 1 atau 2 hari lagi untuk mengundang komunitas tersebut untuk ikut Focus Group Discussion. Usulan untuk menunda rekomendasi membuat moderator merasa keberatan. Pasalnya, diskusi untuk menghasilkan rekomendasi telah berlangsung selama dua jam dan Andi juga sebelumnya telah memberikan masukan di forum ini. Menurut moderator, saran yang tadi sudah disampaikan lebih baik bisa disepakati, apabila nanti ada tambahan usulan dari pihak lain, Interseksi diharapkan siap untuk menerima usulan tambahan. Setelah membuat pernyataan tersebut, moderator kemudian membacakan hasil rekomendasi yang telah masuk selama diskusi. Ada tujuh poin usulan yang dihasilkan dari kegiatan Dengar Pendapat bersama Warga, Pemda dan DPRD Kabupaten Donggala yaitu:

  1. Penyempurnaan database perikanan di 16 kecamatan di Donggala
  2. Peran aktif masyarakat
  3. Sosialisasi regulasi oleh Dinas Perikanan
  4. Bantuan pemerintah harus tepat sasaran
  5. Ancaman reklamasi dan galian C
  6. Pembentukkan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Donggala
  7. Koordinasi antar SKPD untuk pengembangan perikanan

Selesai membacakan rekomendasi, moderator kemudian meminta persetujuan kepada peserta diskusi apakah saran yang telah disampaikan oleh beberapa pihak bisa disepakati atau tidak. Seluruh peserta menjawab bahwa mereka sepakat dengan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut. Setelah semua peserta sepakat dengan rekomendasi tersebut, acara Dengar Pendapat bersawa Warga, Pemda dan DPRD Kabupaten Donggala pun berakhir.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation