Dari Workshop Pelatihan Penelitian 2011

confusion
Hujan deras mengguyur Jakarta ketika rombongan para peneliti muda peserta Pelatihan Penelitian Demokrasi dan Diversitas Kultural Angkatan III Tahun 2011 akan berangkat menuju lokasi workshop di GG House Happy Valey, kawasan Gadog, Bogor. Peserta berjumlah delapan orang, termasuk Indriani Widiastuti, atau biasa dipanggil Dindie, Program Officer Interseksi yang untuk angkatan sekarang dilibatkan sebagai peserta. Seorang peserta yang lolos seleksi, Dana Prima Tarigan dari Sirulo Community Medan (SCM), tidak bisa mengikuti rangkaian workshop, hingga diputuskan dibatalkan sebagai peserta program. Turut serta dalam rombongan, Ingwuri Handayani (Desantara) dan Kristina Viri dari ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika) yang merupakan alumni pelatihan penelitian Interseksi angkatan pertama dan kedua. 

Kegiatan workshop berlangsung tiga hari dari tanggal 22 Februari sampai dengan 24 Februari 2011, dilanjutkan sehari di kantor Interseksi tanggal 25 Februari 2011. Dalam sesi pembukaan, Direktur Yayasan Interseksi, Hikmat Budiman, menerangkan tujuan program, yang dalam bahasa sederhananya bisa diungkapkan dengan melatih menulis dengan kekuatan data dan mengartikulasikan dalam cara yang logis, sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Melalui program pelatihan seperti ini Interseksi ingin membuka ruang untuk belajar bersama meneliti dan menulis sehingga bisa dibangun argumen advokasi yang lebih dapat dipercaya. Nico Harjanto dari CSIS (Center for Strategic and International Studies) yang menjadi narasumber menguatkan, bahwa Interseksi tidak mengklaim sebagai sumber kebenaran, tapi memberi simpul-simpul pada kebenaran.

DSC_0251Setelah pembukaan dan brainstorming tentang kesulitan dalam menyusun proposal penelitian, dimulai sesi presentasi yang memaparkan draft rancangan masing-masing meliputi latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, dan metodologi penelitian yang akan dilakukan. Dari Aceh, dua orang peserta yaitu Basrie dari People’s Crisis Center mengajukan tema tentang distorsi peran panglima uteun (panglima hutan) di era pemerintahan Aceh, sedang Muhammad Syuib Hamid, akrab dipanggil Musyu, dari Aceh Institute mengajukan tentang peran ulama Aceh dalam masa transisi politik di Aceh (2005-2010). Dari Padang, Mega Nofria dari IRSAD (Institute for Religion and Sustainable Development),peserta paling muda, bermaksud meneliti peran perempuan Minangkabau dalam kehidupan ekonomi keluarga di tengah budaya matrilineal dengan mengambil studi kasus pedagang perempuan di Pasar Raya Padang. Peserta lain dari Padang, Firdaus dari PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) dengan gaya jenaka mempresentasikan tema penelitian tentang perlawanan pedagang Pasar Raya korban gempa Padang pada 2009. Satu-satunya peserta dari Makassar, Muhammad Idris dari LAPAR (Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat), menyusun draft dengan tema PT Semen Tonasa dan kemiskinan warga Pangkep di tengah kelimpahan sumber daya alam. 

Dari Pulau Jawa, ada tiga orang peserta yaitu Indriani Widiastuti, atau biasa dipanggil Dindie, dari Interseksi, Moch. Aly Taufiq dari GANDI (Gerakan Perjuangan Anti-Diskriminasi), dan Azzah Nilawaty dari Lafadl Initiatives, Yogyakarta. Dindie meneliti tentang ekspresi seni di ruang publik dalam bentuk kampanye “Berbeda dan Merdeka 100%”, sedang Taufiq mengajukan tema tentang diskriminasi yang dialami kelompok minoritas Cina Benteng di Tangerang. Azzah, satu dari tiga peserta perempuan selain Mega dan Dindie, merencanakan penelitian tentang gerakan peduli pendidikan korban lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo.

DSC_0140
Menanggapi presentasi dari para peserta, Nico menekankan pada masih minimnya curiousity(keingintahuan) terhadap tema yang mau diteliti. Dalam kasus Panglima Uteun, jika dibilang ada distorsi peran dan fungsi, peneliti seolah-olah sudah tahu apa jawaban dari masalah yang diajukan. Kalau sudah tahu ada distorsi, lalu apa persoalan yang terkait dengan itu: sebuah “pertanyaan payung”, menurut Hikmat, harus diajukan. Mengawali sebuah penelitian memang bisa saja dari common sense (akal sehat secara umum), bahwa peran panglima uteun sebagai struktur masyarakat adat semakin tergantikan oleh struktur modern, dalam hal ini keberadaan polisi hutan. Tapi jika menurut common sense sesuatu dianggap bermasalah, menurut “post-akal sehat” bisa jadi sebetulnya bukan masalah. Tema tentang Panglima Uteun bisa dipertajam lagi, seperti usulan Dirmawan Hatta dari Interseksi, tentang pergeseran dari peraturan pra-Indonesia ke sistem hukum Indonesia, atau ada tidaknya koeksitensi antara hukum formal dengan hukum adat. Penanggap lain, Didik Supriyanto dari Interseksi, mempertanyakan tidak adanya contoh konkret dari penerapan sistem panglima uteun, termasuk di mana lokasi penelitiannya. “Kamu sudah pernah bertemu dengan salah satu dari mereka?” tanya Didik. Mengenai tinjauan pustaka yang dibuat, Hikmat mengkritik penggunaan peraturan seperti Qanun sebagai bacaan yang digunakan pada bagian kajian pustaka, karena Qanun bukan merupakan bentuk studi akademik melainkan produk perundang-undangan. Pada bagian kajian pustaka sebaiknya dicari kajian yang dilakukan oleh para peneliti lain yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Penelitian pada dasarnya tidak pernah dimulai dari nol sama sekali, karena kita selalu bediri dipundak para peneliti sebelumnya, sebagai bagian dari tradisi intelektual.
DSC_0128
Mengenai tema peran ulama dalam masa transisi politik di Aceh, Nico mengakui bahwa Musyu tampak sangat well-informed tentang konstelasi kelompok-kelompok ulama seperti HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), Inshafuddin dan RTA (Rabithah Taliban Aceh). Tapi dengan banyaknya kelompok yang mau dikaji, Didik mempertanyakan apakah cukup waktu untuk menjadikan semua sebagai objek penelitian. Kalaupun tiap organisasi bisa diambil sampel satu orang untuk diwawancarai, apakah cukup mewakili, bukankah ada dinamika internal di kelompok. Mengapa tidak mengambil satu organisasi saja sebagai fokus penelitian, tetapi diteliti secara detil dan komprehensif, misalnya kelompok HUDA, dengan mengambil momentum-momentum penting seperti Pilkada 2007 dan berdirinya partai-partai lokal (2009) sebagai tonggaknya. Firdaus, peserta dari PBHI Padang, mempertanyakan asumsi Musyu bahwa kelompok HUDA memainkan peran yang sangat aktif, karena dalam kenyataannya justru kalangan nasionalis-sekuler dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yaitu Irwandi Yusuf, yang memenangkan pemilihan gubernur Aceh. Mas Hatta menganalogikan tema tersebut seperti memilih suka-suka daftar lagu dalam playlist, sehingga tidak ada kritisisme, bisa-bisa malah melegitimasi peran ulama, yang boleh jadi perannya malah tidak penting dalam transisi di Aceh.
Tema tentang pergeseran budaya juga tecermin dalam rancangan penelitian Mega tentang pedagang perempuan Pasar Raya Padang. Hikmat melihat permasalahan yang diajukan Mega cenderung masih hanya berdasarkan common sense yang berkembang: “Apa salahnya dengan pergeseran budaya? Kalau ada pergeseran, terus kenapa?” Seorang peneliti harus bisa membedakan antara “problem sosial” yang harus dicarikan jalan keluarnya dengan “problem penelitian” yang harus dijelaskan mengapa terjadi. Dalam tradisi Minang, perempuan mewarisi harta pusaka adat, tapi Mega mempertanyakan mengapa para perempuan Padang sekarang terpaksa terjun ke ekonomi dengan berdagang di pasar. Menurut Hikmat, peneliti juga harus bersikap kritis terhadap budaya, karena adat bisa saja mencair atau bergeser, tidak bisa dibekukan dengan air keras. Perempuan Minang sekarang mungkin menghadapi problem semakin berkurangnya resource harta pusaka untuk diwariskan, sehingga terpaksa turun berdagang. Bandingkan dengan budaya Jawa, misalnya, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinan, tetapi kaum laki-laki juga dibebani tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Bukankah dengan menguatnya peran ekonomi perempuan Minang juga bisa diartikan sebagai menguatnya lagi posisi perempuan, meskipun tidak lagi melalui jalur adat yang menganut sistem matrilineal melainkan lebih melalui jalur penghasilan ekonomis.
DSC_0166
Dalam studi kasus perlawanan pedagang korban gempa di Padang, Nico mencoba membedah anatomi korban gempa: apakah ada success story (keberhasilan) katakan dari pengusaha hotel yang bangunannya roboh, atau dari sektor petani yang juga terkena dampak gempa. Bencana tsunami di Aceh jauh lebih dahsyat, tapi pemerintah punya banyak argumen tentang success story dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika dibilang bahwa tempat penampungan sementara yang dibangun pemerintah untuk para pedagang pasar itu over-capacity, apakah sebenarnya yang terjadi adalah insecurity (ketidaknyamanan) akibat kompetisi dengan pedagang lain sebagai underlying factor, tetapi dialihkan vertikal ke Negara, karena bisa jadi pedagang lain itu mamak-nya sendiri. Kadang-kadang sebagai aktivis, kita cenderung peduli kepada victim (korban), yang disebut Firdaus sebagai “korban langsung gempa”, sementara ada PKL (pedagang kakilima) lainnya yang juga menjadi korban gempa, atau disebut “korban tidak langsung”. Harus dibedakan antara simpati dan empati, Hikmat mengingatkan, agar peneliti bisa lebih jernih dalam memandang persoalan. Dengan mengatasnamakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah bisa saja berpikir sekali mendayung tiga pulau terlampaui, jadi sekali merehabilitasi pasar juga bisa menampung para pedagang yang lain. Pedagang yang sudah lebih dulu menempati pasar, karena keterikatan kepada tempat, sudah terbangun jaringan dengan para pelanggan dan pemasok, merasa resah. Advokasi yang dilakukan teman-teman PBHI bisa lebih mengarah pada public policy (kebijakan publik) tentang penataan ruang yang harus dirembug bersama, jadi bukan asal menolak. Menurut Nico, pasar adalah komunitas, yang bisa berkembang, tidak ajek.
Cerita menarik datang dari penelitian Idris tentang kehadiran PT Semen Tonasa yang bertahun-tahun mengeksploitasi kekayaan alam di Pangkep tetapi tidak pernah mengundang konflik dari masyarakat. Sebelum dan sesudah keberadaan PT Semen Tonasa, masyarakat tetap miskin, tidak ada kemajuan ekonomi setempat, dan fasilitas sekolah tetap jauh dari lokasi penduduk. Nico menjelaskan tentang empat variabel yang bisa mendorong perubahan sosial. Pertama, institutional determinism, misalnya agama, sekolah dan pemerintah. Kedua, economic determinism, misalnya pembangunan pasar, kegiatan ekspor-impor, atau munculnya sistem ekonomi yang lebih maju. Ketiga, idea determinism,yaitu munculnya gagasan-gagasan baru, seperti sekularisme atau Syariat Islam. Dan keempat,technological determinism, misalnya kehadiran internet. Sebagai sebuah “masalah sosial”, ketiadaan konflik bisa jadi tidak seksi untuk sebuah kegiatan advokasi. Tetapi “masalah penelitian” bisa pula berupa success story, misalnya adakah penerapan CSR (corporate social responsibility) yang diberikan PT Semen Tonasa kepada masyarakat berhasil meredam konflik sosial.
DSC_0141

Sementara itu, Dindie dengan menampilkan slide graffiti yang dibuat dalam kampanye gerakan Sunday 13th, mempertanyakan tagline “Berbeda dan Merdeka 100%” yang mengandaikan keberbedaan secara individual, anarkistis. Hikmat mengakui bahwa seniman memang harus tampil beda, kalau perlu melanggar hukum seperti mencoret-coret fasilitas publik. Tapi kasus gerakan kampanye “Berbeda dan Merdeka 100%” bukan hanya ingin tampil beda melainkan juga menganjurkan toleransi kepada khalayak. Problemnya, penekanan pada “beda” dan “merdeka” dalam konteks kampanye sosial cenderung problematis. Karena itu Hikmat menyarankan agar kajian tentang gerakan ini dibandingkan dengan gerakan seniman yang sudah ada seperti gerakan Aku Massa dari Forum Lenteng yang justru secara konseptual lebih memberi penekanan pada “kesamaan”, karena subjek (aku) adalah bagian dari kerumunan (massa). Taufiq meneliti tentang diskriminasi yang dialami komunitas Cina Benteng, dikomparasikan dengan masyarakat Cina lainnya yang lebih superior. Tema ini dikritisi Hikmat, karena etnis Cina “di luar Benteng” pun mengalami diskriminasi. Diskriminasi dialami di mana-mana, bukan hanya dilakukan oleh satu etnik kepada etnik lainnya. Kategori etnis sendiri sebetulnya bukan realitas yang sesungguhnya, melainkan lebih merupakan kategori-kateogri teoritis dalam ilmu sosial. Dengan mengedepankan upaya survival komunitas Cina Benteng dalam menghadapi diskriminasi yang terus-menerus, bisa memberikan gambaran yang lebih optimistik. Demikian pula dalam tema gerakan peduli pendidikan di Porong, Hikmat menekankan pada bangunan argumen yang melatarbelakangi persoalan untuk merumuskan pertanyaan “mengapa”-nya itu apa. Kalaupun penjelasannya bersifat eksploratif, rata-rata menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi para peneliti bisa mengembangkan metode deskripsi yang kritis.

DSC_0149

Pada hari pertama workshop, presentasi para peserta diinterupsi dengan sesi pembekalan materi dari Zainal Abidin Bagir dari CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Sekolah Pasca-Sarjana UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta. Pak Zainal memaparkan konsep partisipasi sebagai prinsip utama dalam demokrasi. Masalahnya, dalam ruang publik terdapat keragaman, jadi bagaimana menegosiasikannya. Dalam mengelola keragaman, setidaknya ada dua mazhab besar yaitu liberalisme dan multikulturalisme, dan di tengah-tengahnya ada rentang spektrum yang lebar. Liberalisme meletakkan keragaman (diversity) di ruang privat, sedang ruang publik adalah tempat bagi kesatuan (unity). Posisi ini dikritisi oleh Abdullah an-Na’im, bahwa liberalisme tetap harus memberikan tempat yang lebih luas untuk keragaman di ruang publik, dikonseptualkan dalam “nalar sivik”. Sebaliknya, multikulturalisme seperti diungkapkan Parekh membuka ruang yang lebih besar dengan memungkinkan praktik-praktik budaya atau agama tertentu diakomodasi oleh Negara. Karena multikulturalisme mensyaratkan pengakuan terhadap keragaman, memunculkan perlakuan yang berbeda misalnya dalam hukum, menjadi tantangan agar tidak terjadi diskriminasi. Dialog antar-budaya menjadi satu-satunya jalan keluar. Cara lain untuk menyatukan perbedaan adalah dengan menemukan suatu identitas nasional untuk semua, bisa disebut sebagai “bahasa ketiga”. 

Usai presentasi selama dua hari, para peserta semalaman diberi tugas membuat tinjauan pustaka(literature review) berdasarkan buku-buku yang dijadikan acuan. Sebagai pengantar, Hikmat menekankan perbedaan antara tinjauan pustaka dengan apa yang tampaknya lebih dikenal peserta sebagai kerangka teori. Salah satu manfaat membuat literature review adalah agar tidak terjadi repetisi, mengulang-ulang tema yang sudah dikaji peneliti lain. Selain bisa dituduh plagiat, juga tidak ada unsur kebaruan (novelty) . Dengan literature review, peneliti mengkaji studi-studi yang sudah ada (existing studies), aspek apa yang belum dikaji atau apa kelemahan yang ada pada kajian-kajian sebelumnya, sehingga apa yang akan dijadikan subjek penelitian bisa ditempatkan ke dalam konteks pembangunan pengetahuan secara lebih luas. 

DSC_0201

Besok paginya, Kamis (24/2), para peserta kembali mempresentasikan draft yang sudah diperbaiki beserta rumusan masalahnya, serta tugas membuat tinjauan pustaka. Musyu mengerucutkan tema penelitiannya pada peran kelompok ulama HUDA dalam transisi politik di Aceh, mendasarkan pada studi yang sudah dilakukan oleh Abu Panton tentang peran ulama dayah dalam resolusi konflik sebelum perundingan Helsinki. Basrie menggunakan tiga buku sebagai tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang panglima laot dan pengadilan adat di Aceh, tapi belum ada kajian khusus tentang panglima uteun. Taufiq membuat review terhadap tiga tulisan yang sudah mengulas tentang komunitas Cina Benteng dari aspek seni, budaya, dan diskriminasi yang dialami, tetapi tidak ada satu pun yang mengkaji bagaimana upaya mereka bertahan dari diskriminasi. Idris mengambil dua literatur, satu tentang tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat dan tentang PT Semen Gresik yang mengancam kelestarian alam di pegunungan Kendeng. 

DSC_0259Acara workshop dilanjutkan hari Jumat (25/2) dengan panduan pembuatan lembar pertanyaan yang bisa dioperasikan dalam praktek penelitian lapangan. Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian, peserta juga dibekali dengan kiat penggunaan lembar jawaban untuk setiap item pertanyaan. Hkmat mempresentasikan contoh bagaimana masalah utama dalam sebuah penelitian bisa diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan berikut petunjuk operasional dan bentuk-bentuk penyimpanan datanya. Dari rumusan masalah yang ada, bisa diturunkan menjadi beberapa pertanyaan utama, disusun dalam tabel yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan kecil disertai dengan tautan pada penyimpan data yang dibuat, bisa berupa tabel, peta, matriks, grafik, foto, atau lembar narasi. Masing-masing juga harus diberi keterangan sumber informasinya dari mana, misalnya dari monograf desa, kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka, keterangan informan. Pertanyaan utama pertama biasanya berupa penjelasan tentang lokasi penelitian. Karena itu para peserta harus dapat menggambarkan dengan jelas kondisi hutan di Aceh dalam kasus Panglima Uteun, atau Pasar Raya Padang dalam kasus penelitian tentang perempuan dan perlawanan korban gempa. 

Setelah perbaikan draft yang harus dikumpulkan paling lambat tanggal 28 Februari 2011, peserta akan terjun ke lapangan untuk melakukan pengambilan data selama 25 hari sepanjang bulan Maret. Di tengah-tengahnya nanti akan diadakan interim meeting, untuk mendiskusikan temuan-temuan awal yang sudah dikumpulkan dan membahas masalah-masalah yang ditemui peserta selama melakukan praktek penelitian lapangan. Lokasi interim meeting bisa dipecah-pecah berdasarkan lokasi penelitian, yaitu di Aceh, Padang, Makassar, dan di Jakarta untuk peserta dari Pulau Jawa. 

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>