Dari Workshop Persiapan Riset Kota-Kota di Sumatra

DSC_0029

Setelah mengadakan rangkaian rapat persiapan hampir setiap minggu sejak 23 Maret hingga 2 Mei 2011, tim peneliti Joint-Research “Demokrasi dan Kewarganegaraan” mengikuti Workshop Persiapan Penelitian yang diselenggarakan pada 9-10 Mei 2011 di Wisma Hijau, Cimanggis, Depok. Penelitian ini akan dilakukan di enam kota/kabupaten di Sumatera, yaitu Sigli atau Kabupaten Pidie (Aceh), Binjai (Sumatera Utara), Bukittinggi (Sumatera Barat), Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir, Riau), Batanghari (Jambi) dan Prabumulih (Sumatera Selatan).

Workshop dimulai pada pukul tiga sore dengan pemaparan poin-poin tentang tema utama kewarganegaraan (citizenship) oleh Direktur Yayasan Interseksi, Hikmat Budiman. Ada tujuh poin yang harus ditemukan pada masing-masing kota yang diteliti, yaitu setting lokasi, profil sosial ekonomi masyarakat, peta relasi antar-kelompok sosial, riwayat pemilu pasca-Orde Baru, riwayat konflik dan pemecahannya, aspek-aspek kewarganegaraan khususnya pencarian cara hidup bersama, dan kebijakan negara di tingkat lokal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Interseksi sebelumnya, penelitian kali ini tidak lagi memotret tentang kelompok-kelompok minoritas tetapi lebih luas lagi adalah kelompok mayoritas mencakup kota. Isu kewarganegaraan yang dimaksud pun bukan sekadar soal administrasi kependudukan (adminduk), tetapi soal cara hidup bersama berbagai kelompok di tiap kota. Misalnya, apakah ada festival yang menyatukan seluruh warga kota sebagai sebuah peristiwa kultural. Jika pemerintah menerapkan identitas tunggal, misalnya Syariat Islam, apakah ada penolakan dari masyarakat? Bagaimana bentuk-bentuk penolakannya?

Setting kota mencakup peta geografis, riwayat terbentuknya kota, landmark kota, dan relasinya dengan ibukota provinsi. Selain menggambarkan aspek visual kota, juga akan diteliti bagaimana akses kelompok-kelompok masyarakat pada fasilitas publik yang diselenggarakan oleh negara, peta persebaran kelompok dalam ruang kota, dan tingkat kerawanan (vulnerabilities) yang dialami oleh kelompok-kelompok non-dominan, misalnya etnis Cina atau kaum perempuan. Penelitian juga akan mengamati riwayat pemilu pasca-Orde Baru, setidaknya sudah tiga kali pemilu nasional dan dua pemilu lokal (Pilkada) diselenggarakan, apakah terjadi fragmentasi karena afiliasi tertentu berdasarkan partai-partai agama dan nasionalis.

Dalam sesi presentasi, Muhammad Subhi memaparkan rancangan penelitiannya bertema “Masalah Etnografi dalam Perebutan Sumber Daya Laut di Bagansiapiapi”. Pada bagian tinjauan pustaka, Subhi mengutip referensi dari Sebastian Matthew (1990) yang meneliti kehidupan nelayan di Selat Malaka dan Pantura Jawa berkaitan dengan konflik nelayan kecil dengan kapal pukat harimau. Faktor etnisitas menjadi bahan pertimbangan dalam melarang pukat harimau, karena pemilik pukat harimau kebanyakan berasal dari etnis Cina. Peneliti lain seperti Kusnadi (2007) melihat problem kelas dan kemiskinan mendorong konflik nelayan di Jawa dengan kasus nelayan Pasuruan, Cilacap, Selat Madura dan Pantura Jawa, sedang Arif Satria (2009) menjelaskan tentang tipologi konflik nelayan sebagai sebuah perjuangan dalam memperebutkan sumber-sumber daya. Dua hal dicatat oleh Hikmat, yaitu apakah penelitian ini akan mencari konteks serupa di Bagansiapiapi, dan orientasi hidup warga Bagansiapiapi tentang identitas ke-Cina-annya, bukan sekadar meneliti tentang world view atau sikap mental etnis Cina Bagansiapiapi. Setelah insiden pengibaran bendera Kuomintang pada tahun 1945, apakah masih ada orientasi serupa di sana? Apakah mereka dapat hidup bersama-sama dan menerima hidup di sana?

DSC_0048

Peneliti berikutnya, Firdaus mengajukan tema “Demokrasi Lokal pada Masyarakat Multikultur di Kota Binjai”. Firdaus mengaku cukup kesulitan menemukan tinjauan pustaka mengenai Kota Binjai, hanya menemukan sejumlah hasil penelitian pada Pascasarjana USU (Universitas Sumatera Utara) Medan mengenai hukum waris bagi Muslim Karo (2001) dan penerapan hak-hak anak (2005), sebuah artikel di Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi (2008) tentang pelayanan keluarga berencana (KB), dan penelitian tentang implementasi good governance yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Publisindo (2006). Hikmat mengkritisi kurang spesifiknya tema yang diangkat karena setiap kota pada dasarnya multikultural, tetapi bisa diperbaiki dengan memfokuskan pada aspek relasinya dengan Kabupaten Langkat dan posisi Binjai sebagai kota transit dari Aceh menuju Medan yang sedang bergerak menjadi kota metropolitan. Menganalogikan dengan kasus pemekaran Tapanuli Utara, apakah kasus serupa terjadi di Binjai, di mana elite-elite yang kalah dalam perebutan posisi di Medan kemudian menjadikan Binjai sebagai arena pertarungan lokal, dengan menonjolkan perbedaan identitas yang tertindas selama Orde Baru.

Pada hari kedua workshop, Kristina Viri mempresentasikan rancangan penelitiannya bertema “Dinamika Hubungan Antar-Kelompok Etnis dan Agama dalama Perolehan Hak Dasar, Politik Perbatasan serta Formalisasi ABS-SBK (Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah) di Kota Bukittinggi”. Menurut Firdaus, ABS-SBK tidak spesifik Bukittinggi, tetapi mencakup seluruh Sumatera Barat, dan kenyataan adanya penolakan elemen masyarakat di Bukittinggi terhadap Kongres Kebudayaan Minangkabau. Tetapi Viri menunjukkan contoh masih adanya Perda Zakat dan Perda Ramadan di Bukittinggi sebagai bukti ABS-SBK juga berlaku di kota itu. Hikmat melihat tema yang diajukan agak sulit untuk menyambungkan antara isu ABS-SBK, konflik perbatasan antara Kota Bukittinggi yang ingin memasukkan Nagari Koto Gadang yang termasuk dalam Kabupaten Agam ke dalam wilayahnya, dan komuter warga Agam yang melakukan aktivitas ekonomi di Bukittinggi. Bisa dengan menjadikannya sebagai subtema-subtema, atau memfokuskan pada kajian tentang batas-batas administratif yang menghambat layanan publik.

Menyajikan foto kecelakaan truk dengan latar belakang baliho partai politik dan sosok orang yang terduduk kecewa, Radjimo Sastrowiyono mempresentasikan rancangan penelitiannya bertema “Sepanjang Jalan Gajah Mada: Infrastruktur dan Penggunaannya di Kabupaten Batanghari, Jambi”. Radjimo mendapat informasi bahwa Jambi adalah negeri taklukan Majapahit, sehingga awalnya dibayangkan seperti di Jawa Barat dan Banten tidak ada nama jalan Gajah Mada, tetapi ternyata salah. Foto tersebut menampilkan peristiwa terbaliknya truk pengangkut batubara di Jalan Gajah Mada, Muara Bulian, ibukota Kabupaten Batanghari. Freek Colomijn (2002) pernah meneliti tentang rute jalan Pekanbaru-Dumai yang telah membuka kelancaran jalur transportasi di Provinsi Riau, lalu bagaimana dengan perubahan sosial yang terjadi dari dibukanya jalan darat yang menggantikan sungai sebagai jalur transportasi utama di Provinsi Jambi? Dengan menamainya sebagai Jalan Gajah Mada, simbol penakluk, apakah ini berarti terjadi pergeseran mengikuti arus modernisasi meninggalkan transportasi sungai yang identik dengan keterbelakangan? Hikmat menyarankan dikajinya analisis Booke tentang dualisme sistem ekonomi, antara sektor modern dan tradisional, apakah dualisme itu bersifat mengintegrasikan atau justru mensegregasikan.

Terhadap rancangan penelitian yang disajikan oleh Sudiarto bertema “Hubungan Antara Tradisi Merantau Orang Pidie dengan Kehidupan Ekonomi, Pelayanan Publik dan Kesadaran Berwarganegara di Kabupaten Pidie”, Hikmat menekankan bahwa penelitian ini akan lebih bersifat kualitatif, tapi judul “hubungan” dan rumusan persoalan yang diajukan Sudiarto cenderung mengarah pada penggunaan metode survei untuk mencari relasi antara variabel dependen dan variabel independen. Penelitian ini bisa diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengapa kota kecamatan Beureunuen justru lebih maju sebagai pusat perdagangan di Pidie, alih-alih Sigli sebagai ibukota kabupaten. Apakah karena layanan publik di Beureunuen lebih baik daripada di Sigli? Apakah tradisi merantau orang Pidie lebih kuat di Beureunuen daripada di Sigli, sehingga arus modal lebih memilih Beureunuen alih-alih Sigli? Akan menarik jika peneliti bisa membuat life story tentang saudagar Pidie yang sukses, mengaitkannya dengan problem “nasionalisme Aceh” yang terbentuk sebagai upaya membandingkan kehidupan asal dengan kondisi di perantauan. Radjimo mengusulkan untuk membandingkan antara rumah-rumah pengusaha Cina dengan pengusaha Pidie, apakah ada perubahan bentuk-bentuk rumah pengusaha Pidie sebagai hasil dari perantauannya.

DSC_0038

Terakhir, Indriani Widiastuti mempresentasikan rancangan penelitiannya bertema “Kaum Muda dan Ketenagakerjaan di Prabumulih”. Terkenal sebagai kota nanas, pada tahun 2009 nanas Prabumulih justru kalah oleh nanas Lampung, sementara karet yang menjadi favorit petani sejak tahun 1980 pun mengalami kejatuhan harga di tingkat internasional. Terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri, tapi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja lokal dengan dalih tidak kompeten dibandingkan pekerja-pekerja lulusan sekolah-sekolah di Pulau Jawa. Dalam diskusi mengemuka bahwa ekonomi Prabumulih ditopang oleh keberadaan pengolahan minyak Pertamina yang menempati nomor satu pendapatan asli daerah (PAD), sehingga tidak aneh bahwa industri yang padat modal itu tidak membutuhkan tenaga-tenaga kerja lokal yang dianggap kurang terampil. Faktor jarak yang relatif dekat dengan Palembang dengan pusat pengolahan minyak di Plaju juga menarik dikaji untuk melihat fungsi kota Prabumulih dalam relasinya dengan ibukota provinsi Sumatera Selatan tersebut.

Selain sesi rancangan penelitian, Dirmawan Hatta mempresentasikan rencana pembuatan film dokumenter tentang Bagansiapiapi, dengan menyorot keberadaan populasi etnis Cina yang signifikan di kota itu serta pamor Bagansiapiapi yang pernah menyandang sebagai pelabuhan perikanan terbesar kedua setelah Norwegia. Setiap tahunnya warga etnis Cina Bagansiapiapi menggelar ritual “bakar tongkang”, sementara sejarah juga mencatat terjadinya Peristiwa Bendera. Tim film akan mencoba menelusuri sejarah kota itu melalui foto-foto keluarga, makam leluhur dan sisa-sisa perahu nenek moyang etnis Cina. Membandingkan dengan peran etnis Cina dalam membangun industri kretek di Jawa, Hikmat melihat tidak adanya emporium atau aristokrasi Cina yang terbangun di Bagansiapiapi.

Workshop juga diisi dengan diskusi bersama Dr. Riwanto Tirtosudarmo dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). Riwanto membandingkan antara Indonesia dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Amerika Serikat dalam memandang isu kewarganegaraan, mengapa di Indonesia isu ini tidak menjadi persoalan penting? Jika di Malaysia banyak orang asal Indonesia yang berusaha untuk menjadi Melayu agar bisa mendapat kewarganegaraan Malaysia, di Indonesia kita otomatis menjadi warga negara Indonesia, kecuali orang-orang keturunan Cina dan India, tapi tidak dengan keturunan Arab yang menganut Islam, agama mayoritas di Indonesia. Demografi dan demokrasi saling berhubungan. Demografi mencatat laju pertambahan jumlah penduduk, komposisi penduduk, persebaran dan migrasi, sedangkan demokrasi pada dasarnya adalah politik angka (politics of number), sebagai cara untuk memilih para pengatur negara. Prinsip one man one vote dalam demokrasi menihilkan kenyataan adanya kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat. Dengan tidak pentingnya isu kewarganegaraan di Indonesia, apakah ini mencerminkan sense of citizenship kita yang rendah, terkait dengan rendahnya partisipasi politik setelah era otonomi daerah yang lebih mengandalkan pada mobilisasi massa oleh elite-elite politik. Jangan-jangan selama ini hegemoni kata “rakyat” mengandaikan seolah-olah sudah ada kandungan citizenship di dalamnya. 

DSC_0041

Terkait dengan rencana penelitian di enam kota di Sumatera, Riwanto menekankan karakteristik perkotaan sebagai sebuah urban space dengan mata pencaharian tidak lagi pada sektor pertanian melainkan bergeser pada sektor jasa dan perdagangan. Kota Prabumulih misalnya, keberadaannya sebagai kota dipengaruhi faktor keberadaan kantor-kantor Pertamina, sedangkan Binjai merupakan kota peristirahatan bagi warga Medan. Pidie menarik sebagai kota yang ditinggalkan sebagian penduduknya untuk pergi merantau, dan dikaitkan dengan kajian tentang “nostalgia” pengerasan identitas daerah justru sering dilakukan oleh orang-orang yang merantau. Riwanto mencontohkan keberadaan komunitas transnasional Puerto Rico di Amerika Serikat atau orang-orang seperti Ramos Horta untuk kasus Timor Leste. Perwakilan GAM di Swedia dan Kanada bisa menjadi contoh long distance nationalism yang membangkitkan munculnya nasionalisme Aceh sebagai antitesis dari “nasionalisme resmi” (official nationalism) yang diinterpretasikan oleh negara, mengutip Ben Anderson. “NKRI Harga Mati,” kata Dirmawan Hatta, pimpinan produksi film dokumenter Bagansiapiapi, merujuk pada papan yang terpampang di tiap tangsi militer sampai tingkat Koramil. Riwanto menengarai adanya pergeseran luas dari perubahan kata “persatuan” yang mengakui keberagaman menjadi “kesatuan” yang mensyaratkan keseragaman.

Dalam kasus Batanghari, ada relasi antara kesultanan Jambi dengan Majapahit. Orang-orang Jawa hampir ada di setiap jengkal wilayah Indonesia, dulu bermigrasi dengan nama “kolonialisme” dan berganti menjadi “transmigrasi”. Meskipun program transmigrasi praktis terhenti pada 1990, orang-orang Jawa terus berdatangan ke Luar Jawa. Di Papua, orang-orang Jawa menguasai sektor-sektor ekonomi, dari tukang ojeg, bakul jamu sampai soto Lamongan. Pemindahan orang Jawa dimulai dari Kedu ke Gedong Tataaan di Lampung, yang dilatarbelakangi oleh pemberontakan petani dan tingkat kepadatan penduduk di Jawa. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Suharto. Untuk kasus Sumatera, kota Medan menjadi tujuan utama migrasi internal warga Sumatera, di samping ke Jawa. Asumsi ini bisa dicek melalui data statistik.

Untuk kasus Bukittinggi, perebutan wilayah Koto Gadang menjadi menarik sebagai isu “perbatasan” dalam konteks desentralisasi. Perebutan batas-batas administratif bisa berujung bentrokan fisik. Hikmat menyoroti fungsi kota sebagai identik dengan layanan publik (services). Batas administratif menimbulkan pula batasan-batasan pada akses layanan publik. Contoh kasus di Kota Banjar, di mana warga dengan KTP non-Banjar tidak bisa mengakses layanan rumah sakit Kota Banjar meskipun jaraknya berdekatan. Kembali pada isu awal kewarganegaraan, barangkali di mata warga negara pun tidak ada gunanya menjadi warga karena tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Jadi di samping kita menjadi warga negara tanpa achievement apa-apa, negara pun tidak memberikan “insentif” apa-apa kepada warga. 
Selain faktor-faktor tersebut, Riwanto juga menengarai kekuatan pasar sebagai faktor paling kuat dalam menembus barikade-barikade yang membeda-bedakan warga negara. Pasar bekerja tanpa memandang agama dan etnisitas, hanya mencari mana yang paling murah. Di sisi lain, pasar pun menciptakan ketidakadilan. Korporasi sendiri, menurut Hikmat, adalah entitas yang tidak demokratis karena rakyat tidak memilih susunan direksi.

Usai workshop, rapat terakhir persiapan penelitian dilakukan pada 16 Mei 2011 untuk memastikan jadwal keberangkatan tim penelitian ke lapangan. Para peneliti akan mencari data selama 40-50 hari, sehingga perlu disiapkan barang-barang kebutuhan pribadi serta kerja-kerja teknis yang harus dilakukan di lokasi. 

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>