Indonesia dan Obsesi Poros Maritim

“Nation can be powerful only if it controls the ocean, and to control ocean we must control sufficient fleet,” (Soekarno dalam National Maritime Convention/NMC I, 1963)

Meskipun sudah lama disadari bahwa Indonesia merupakan negeri kepulauan dengan dua pertiga teritorinya adalah wilayahnya laut tapi orientasi kita dalam waktu yang lama masih saja bias darat. Menurut Ketua LIPI, Iskandar Zulkarnain, hal ini setidaknya dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang memposisikan laut dan pantai hanya sebagai halaman belakang. Tak heran jika dalam awal masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan “ Kita sudah terlalu lama memunggungi laut”.

Salah satu program Nawacita yang kini diusung Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga resmi pemerintah tertantang untuk turut berperan, terutama dalam menyiapkan grand disain riset kemaritiman untuk menopangnya. Berbarengan dengan agenda 20 tahun  “Hari Kebangkitan Teknologi Nasional” atau Harteknas. 1995-2015 LIPI telah menyiapkan usulan kebijakan mengenai Strategi Riset Pengembangan Poros Maritim Dunia. Hasilnya antara lain berupa “Policy Brief” yang diluncurkan dan diskusikan pada Kamis, 13 Agustus 2015. Diskusi  yang diselenggarakan di Auditorium Utama LIPI ini menghadirkan tiga pembicara yang masing-masing merupakan peneliti LIPI: Dirhamsyah, Pusat Penelitian Oseanografi  (P2O), Dedi Supriadi Adhuri, Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (P2MB), dan Riefqi Muna, Pusat Penelitian Politik (P2P).

gambar-1

Dalam sambutan pembuka, Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain menyebutkan bahwa visi maritim bukanlah suatu pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang 70 persen territorinya merupakan laut. Menurut Iskandar, ada empat peran penting laut yang harus terus dijaga. Pertama, laut merupakan sumber pangan dan energi yang begitu besar. Kedua, laut merupakan sarana pemersatu dan penghubung antar-pulau yang terserak. Ketiga, laut sebagai media transportasi dan jalur logistik, budaya, politik, maupun keamanan. Keempat, laut menjadi salah satu simbol kedaulatan Negara dalam konteks pergaulan internasional.  Dengan potensi dan posisi geografis yang dimiliki Indonesia, perwujudan Indonesian sebagai poros maritim dunia memiliki peluang sangat besar.

Dalam konteks oseanografi, menurut Dirhamsyah, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Laut Indonesia yang memiliki panjang pantai sekitar 5,8 juta km merupakan kawasan laut terpanjang kedua setelah Canada. Wilayah pantai Indonesia memiliki sekitar 31,7 persen potensi hewani dan 68,3 persen potensi nabati. Kesemuanya dapat menjadi sumber devisi negara kalau dikelola secara baik. Hingga sat ini, P2O sudah melakukan beragam upaya, isalnya melakukan riset interdisipliner dan inventarisasi biodiversity biota laut, serta riset perlindungan dan kesehatan lingkungan laut, termasuk di dalamnya penyusunan indeks kesehatan pesisir. Upaya lainnya adalah penelitian energi alternatif berbasis laut, yaitu Bahan Bakar Nabati (BBN). Program paling mutakhir yang sedang dilakukan saat ini adalah membangun “Marine Technopark” di tiga tempat, yakni di Lombok, Tual, dan Ternate.

Dedi Supriadi Adhuri membahas strategi pengembangan poros maritime dari perspektif sosial-kultural. Menurut Dedi, upaya kita untuk mengembangkan pembangunan kemaritiman harus dilandasi aspek budaya yang kuat, terutama berawal dari cara pandang kita terhadap laut dan cara kita berinteraksi dalam pemanfaatannya. Gerakan poros maritime seharusnya berbasis pada revitalisasi budaya maritim. Dengan begitu perlu ada upaya untuk mengubah mindset kita yang saat ini masih terlalu bias darat. Istilah negeri kepulauan (archipelago) secara etimologis berasal dari dua kata, yakni Arckhi yang berarti “utama” dan Pelagos yang berarti “laut”. Dengan begitu, menurut Dedi, semangat maritim harus dilekatkan pada pengarusutamaan laut sebagai mindset utama. Dalam konteks ini, menurut Dedi, kita harus memahami “state maritime” sebagai “Lautan yang ditaburi pulau-pulau”, bukan malah sebaliknya. Untuk menopang strategi ini, PMB-LIPI telah melakukan berbagai kajian, terutama berorientasi pada Intangible Marine Culture, seperti moral, values, dan spirit yang mendorong budaya maritim yang unggul.

gambar-2

Riefqi Muna membahas poros maritim dari perspekstif pertahanan dan keamanan, termasuk strategi diplomasi yang perlu dilakukan untuk menopang kekuatan poros maritim dalam menjaga kedaulatan negara. Menurut Riefqi, meskipun wilayah laut kita mencapai sekitar 70 persen dari territori Indonesia, namun dalam konteks pertahanan keamanan harus dilihat lintas-matra.  “Laut 70, darat 30, seratus persennya wilayah udara sehingga harus dilihat secara komprehensif lintas matra,” kata Riefqi.

Riefqi menyebutkan bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara. Banyak pulau-pulau terluar kita yang problematis dan menyimpan sejumlah ancaman. Karenanya kita juga harus mengubah perspektif istilah pulau-pulau terluar itu menjadi “pulau terdepan” dalam upaya menjaga kedaulatan negara kita.  Menurut Riefqi, pertahanan keamanan dalam konteks poros maritim setidaknya menyuguhkan lima ancaman yang perlu dihadapi. Pertama, adanya ruang dan batas laut yang terbuka atau sering disebut sebagai  “porous”. Kedua, masih sering terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI dalam bentuk intrusi . Ketiga, soal klaim territorial, terutama dengan 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia.  Keempat, ancaman dalam kategori non-territorial terutama dalam bentu illegal fishing. Kelima, ancaman kejahatan lintas-negara.

Selain bentuk ancaman tersebut, ada juga empat tantangan dan kendala yang dihadapi. Pertama, kurangnya sumber daya yang dimiliki, terutama dalam empat hal, yakni 4-M: Man, Machine, Methode, Money. Kedua, masih lemahnya kegiatan atau upaya yang dilakukan guna mendorong penelitian dan pengembangan (Research and Development).  Ketiga, masih lemahnya koordinasi antar elemen, termasuk juga dalam ranah penelitian. Keempat, terbatasnya analisis interdisipliner terkait strategi maritim nasional.

Untuk mengatasi persoalan itu diperlukan riset diplomasi maritim. Perlu disadari bahwa diplomasi itu merupakan layer pertama system pertahanan karena diplomasi dapat berperan dalam mengurangi risiko maupun potensi ancaman. Selain itu, perlu juga ditingkatkan disain kerjasama kelautan baik secara bilateral, regional, maupun internasional . Hal lainnya yang penting segera dilakukan adalah membangun database penelitian maritim dan transfer of knowledge dari lembaga penelitian untuk mendukung kapasitas diplomasi yang diperlukan.

Sementara itu, “Policy Brief” yang telah disusun LIPI mendeskripsikan sejumlah kontribusi LIPI dalam membangun poros maritim. Pertama, melakukan kajian dan penelitian dalam rangka memperkuat  dan membangun kembali kebudayaan maritim. Kedua, pengembangan teknologi budidaya dan pengolahan bahan pangan hasil laut serta upaya menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, kerjasama bidang kelautan dan diplomasi maritime. Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Keenam, pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur penelitian kelautan.

Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain menyebutkan bahwa tradisi penelitian kelautan Nusantara sejatinya telah dimulai sebelum masa kemerdekaan, khususnya penelitian mengenai laut dalam di Indonesia bagian timur. LIPI telah melanjutkan tradisi ini antara lain dengan pendirian stasiun di Ancol pada 1905 yang menjadi cikal bakal Pusat Penelitian Oseanografi (P2O). Menurut Iskandar, LIPI telah menghasilkan beragam hasil penelitian kemaritiman, mulai dari aspek kekayaan sumber daya alam lautan seperti keragaman hayati laut, bencana laut dan pesisir, hingga aspek social dan potensi kemaritiman nasional.

Kini semangat Nawacita yang mengedepankan obsesi untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia menawarkan tantangan yang tidak mudah. Tantangan itu tentu perlu disambut, terutama oleh komunitas epistemik yang diharapkan dapat menjadi pelopor kemajuan. LIPI semestinya mampu berdiri di garda depan untuk menopang obsesi itu. Sanggupkah Indonesia mewujudkan obsesinya menjadi poros maritim dunia? Ini tentu harus dijawab dengan kerja keras dan komitemen segenap anak bangsa untuk mewujudkannya. *

Associate Researcher, the Interseksi Foundation