Islam Nusantara vs Islam Berkemajuan

Menghidmati 70 tahun kemerdekaan Indonesia, Center for Strategic and International Studies (CSIS) menggelar diskusi publik bertajuk “Islam, Modernitas, dan Keindonesiaan”. Saat membuka acara, Direktur CSIS Rizal Sukma menyebutkan bahwa inisiatif dan ide awal penyelenggaraan acara ini datang dari Philips Vermonte, salah seorang peneliti senior CSIS. Gagasan awalnya bermula dari mencuatnya isu-isu dan wacana seputar “Islam Nusantara” dan “Islam Berkemajuan” pasca muktamar dua organisasi Islam terbesar, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang waktu penyelenggaraanya hampir bersamaan.

Sebagai mana kita mafhumi, NU menyelenggarakan muktamar ke-33 pada 1-5 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur. Sementara Muhammadiyah menyelenggarakan muktamar  ke- 47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam muktamar NU, wacana “Islam Nusantara” menjadi topik pembicaraan yang banyak menyita perhatian. Sementara “Islam Berkemajuan” seolah menjadi tema utama dalam muktamar Muhammadiyah. “Karena itu kami ingin mengundang tokoh NU dan Muhammadiyah untuk melihat dua isu sentral itu dalam konteks keindonesiaan dan kebangsaan,” kata Rizal Sukma.

Untuk diskusi ini, CSIS mengundang dua tokoh muda yang masing-masing diharapkan dapat mewakili pemikiran mutakhir NU dan Muhammadiyah. Akhmad Sahal, Wakil Ketua PCI-NU Amerika-Kanada mewakili tokoh muda NU. Sementara pembicara dari Muhammadiyah, Hajriyanto Y. Thohari, salah satu pengurus PP Muhammadiyah. Diskusi dimoderatori Hanif Dhakiri, mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi Menteri Tenaga Kerja dalam kabinet Jokowi. “Kesan saya, Islam Nusantara itu lebih mengarah ke lokalitas, sementara Islam Berkemajuan lebih bernuansa kosmopolit. Apakah kesan saya ini benar atau justru antara keduanya ada tali-temali dan ada benang merahnya? Itulah yang akan kita diskusikan,” demikian Hanif membuka pembicaraan sebelum mempersilahkan kedua pembicara menyampaikan presentasinya.

Muktamar-NU

Hajriyanto Y. Thohari mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan presentasinya seputar wacana Islam berkemajuan. Menurut Hajriyanto, wacana ini mengemuka di internal Muhammadiyah awalnya dipicu kesadaran adanya semacam distorsi, deviasi, dan beragam penyimpangan selama 70 tahun Indonesia merdeka dimana bangsa Indonesia, termasuk dan terutama ummat Islam sebagai penghuni mayoritas masih diliputi kejumudan. Karena itu, menurutnya, orientasi Muhammadiyah sebenarnya bukan hanya “Islam Berkemajuan”, tapi adalah “Indonesia Berkemajuan”. Muhammadiyah berkeyakinan jika Indonesia bisa tampil baik dan maju, maka yang mendapat kredit utama adalah ummat Islam. Pun demikian halnya jika Indonesia mengalami kemunduran, maka ummat Islam sebagai mayoritas yang akan pertama kali mendapatkan diskredit dari kemunduran itu.

Hajrianto kemudian menguraikan bagaimana kiprah Muhammadiyah dalam mendorong Indonesia Berkemajuan. Dalam lintasan sejarah, tampak jelas betapa Muhammadiyah sangat nasionalis dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan partikular. Hajrianto mencontohkan kepeloporan para tokoh Muhammadiyah, mulai dari KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas Mansur, Ki Bagus Hadi Kusumo, termasuk juga Sukarno, salah satu kader terbaik Muhammadiyah yang menjadi presiden pertama Republik Indonesia. KH Ahmad Dahlan dan Nyi Ahmad Dahlan, misalnya adalah Pahlawan Nasional yang mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menyadarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah saat itu. Keduanya juga menjadi pelopor dalam dunia pendidikan Indonesia dengan memperjuangkan persamaan dalam pendidikan tanpa diskriminasi.

Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya juga turut mendorong dan mempromosikan Indonesia berkemajuan dengan mengedepankan Islam yang rasional. Menurut Hajrianto, sebelum menjadi Presiden Indonesia, Sukarno pernah menjadi Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Saat itu Sukarno kerap menyindir adanya “Islam Sontoloyo” yang anti-kemajuan.  Muhammadiyah meyakini, Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan. Menurut Hajrianto, salah satu rumusan tujuan nasional bangsa Indonesia “Mencerdaskan kehidupan bangsa …” itu merupakan rumusan usulan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah saat itu.

Hajrianto juga menyebutkan banyak contoh lainnya yang menunjukkan bahwa kiprah Muhammadiyah dalam sejarah Indonesia sangat nasionalis. Ia mencontohkan dalam dunia kepanduan dimana Muhammadiyah mendirikan “hijbul wathon”, bukan “hijbullah” atau “hijbul Islam”.  Menurut Hajrianto,  “hijbul wathon” itu artinya laskar nasional atau partai nasional. “Jadi sejak awal Muhammadiyah telah menempatkan dirinya sebagai entitas yang nasionalis. Menempatkan semangat keberagamaan tidak lepas dari semangat kebangsaan dan keindonesiaan. Dalam pandangan Muhammadiyah, Indonesia berkemajuan memiliki akar historis dan ideologis yang kuat. Islam Berkemajuan bahkan merupakan aktualisasi dari cita-cita proklamasi,” tambahnya.

Logo-Muktamar-Muhammadiyah-47-Makassar-2015

Pada kesempatan berikutnya, Akhmad Sahal menyampaikan presentasinya tentang “Islam Nusantara”.  Menurut Sahal, antara “Islam Nusantara:” dan “Islam Berkemajuan” sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya sebenarnya merupakan respon yang sama untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam. Hanya saja menurut Sahal Islam Nusantara merupakan kontekstualisasi berbasiskan perubahan tempat, sementara Islam Berkemajuan menggunakan kontekstualisasi perubahan waktu. “Jadi, Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan itu sebenarnya merupakan respon yang sama terhadap waktu dan tempat yang berbeda,” kata Akhmad Sahal.

Sahal mempertanyakan kelompok yang menyebut dirinya pro-syariah seraya menolak nasionalisme. Menurut Sahal, kelompok  seperti ini sebenarnya tidak faham makna syariah yang sesungguhnya. Ia mencontohkan  “provokasi”  yang sering dikemukakan orang seperti Felix Siauw yang mengatakan bahwa kalau mau ikut syariah dan ingin menerapkan hukum Islam itu tidak perlu memakai demokrasi dan nasionalisme. Menurut Sahal, logika seperti ini tentu sangat keliru. Iitu sama saja menganggap bahwa KH. Hasyim Asy’ari  dan KH. Ahmad Dahlan yang nasionalis itu tidak berislam secara kaffah, bahwa NU dan Muhammadiyah tidak berislam secara kaffah. Padahal, menurut Sahal, sikap nasionalis itu justru menjadi salah satu cirri keberislaman yang sempurna, alias Islam yang kaffah.

Sahal  kemudian menjelaskan bahwa syariat Islam itu ada dua macam. Pertama, syariat yang permanen, tak bisa diubah-ubah (mutsabit), yaitu akidah dan ibadah mahdhah. Kedua, syariat yang lentur dan dapat disesuaikan dengan perubahan tempat dan waktu (mutaghayyirah), yaitu aturan-aturan dalam bidang muammalah dan budaya. Dalam kaitan inilah Sahal berpendapat bahwa  Islam Nusantara  maupun Islam Berkemajuan mengkontekstualisasikan ajaran Islam sesuai perubahan waktu dan tempat. Beberapa hal ajaran Islam di bidang budaya, perbankan, tentang bernegara, dan lain-lain, misalnya tidak ada acuan baku, kecuali nilai-nilai profetik dasarnya saja. Untuk hal-hal seperti  ini kita memang harus memikirkan kembali nilai-nilai dasar Islam itu dengan menyesuaikan tuntutan tempat dan waktu.  Salah satu pertimbangan yang digunakan para ulama untuk hal ini adalah “nilai maslahat”. Karena itu, menurut Sahal, penerapan syariah itu harus menggunakan ilmu syariah secara benar. “Ulama NU dan Muhammadiyah yang nasionalis dan berkebangsaan itu justru adalah ulama yang ikut syariah secara kaffah dengan mempertimbangkan nilai-nilai maslahat untuk umat,” kata Sahal.

Sesepuh CSIS, Harry Tjan Silalahi mengapresiasi diskusi ini. Menurutnya, jika dialog-dialog produktif seperti ini banyak dilakukan, bangsa Indonesia sebagai bangsa besar akan terus memiliki harapan baik. NU dan Muhamadiyah sebagai organisasi massa terbesar di negeri ini seringkali dikesankan di publik sebagai organisasi yang bersebrangan satu sama lain. Apalagi komunitas keagaman lainnya, seperti Katholik, misalnya. Padahal ternyata, dari paparan dua cendekiawan muda NU dan Muhammadiyah tadi kita mendengar betapa diantara mereka sesungguhnya lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Karena itu, Tjan mendorong terutama kaum muda untuk terus mengurangi perbedaan seraya mendorong persamaan diantara anak bangsa. “Pancasila itu lahir dari konsensus bersama kita sebagai anak bangsa. Hukum positif kita juga merupakan konsesnsus, bagaimana ini bisa melahirkan perdamaian dan keadilan. Kalau nilai-nilai ini bisa kita jaga bersama, Indonesia yang lebih baik ke depan tentu akan mudah kita harapkan,” ucap Tjan, petinggi CSIS yang kerap dicandai sebagai “Ketua Dewan Syuro”  CSIS ini.

Associate Researcher, the Interseksi Foundation