Kepolitikan dari Migrasi: Problem yang Dihadapi Buruh Migran

Problem-problem yang berkaitan dengan isu buruh migran tidak bisa dilepaskan dari kajian-kajian tentang migrasi. Migrant Care, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang sudah cukup lama bekerja pada isu-isu buruh migran, berinisiatif untuk menyelenggarakan diskusi dan peluncuran buku On the Politics of Migration: Indonesia and Beyond karya Riwanto Tirtosudarmo, seorang ahli demografi dari LIPI. Bagi Migrant Care, penerbitan buku tersebut menjadi bagian dari upaya-upaya advokasi buruh migran. Diskusi tersebut menghadirkan tiga orang penanggap. Pertama, Eva Kusuma Sundari yang merupakan staf khusus di Bappenas RI. Penanggap kedua adalah Rosalia Sciortino, seorang antropolog dari Mahidol University, Thailand. Penanggap ketiga adalah Wahyu Susilo dari Migrant Care.

DSC_7637

Sesi pertama diskusi adalah paparan dari penulis buku. Tirtosudarmo mengatakan bahwa berdasarkan judul bukunya, bagian yang paling menonjol adalah frasa “the politics of migration”. Menurutnya, padanan yang paling tepat untuk mengartikan frasa tersebut adalah “kepolitikan dari migrasi” bukan “politik migrasi”. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa terdapat dua aspek yang terdapat di dalam buku tersebut untuk menjelaskan kepolitikan dari migrasi. Pertama, migrasi yang dipandang sebagai sebuah arena politik. Kedua, migrasi sebagai sebuah alat politik. Maka dari itu, migrasi tenaga kerja merupakan suatu aspek kecil dari migrasi itu sendiri.

Tirtosudarmo menambahkan bahwa di dalam bukunya, setidaknya terdapat tiga problem besar yang terkait dengan migrasi. Pertama, praktek-praktek transmigrasi yang ada di Indonesia. Kedua, hubungan migrasi dan konflik. Ia mencontohkan bahwa salah satu contoh yang aktual adalah upaya menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang merencanakan untuk mengadakan program transmigrasi ke Papua. Ia berpendapat bahwa kondisi ini bisa saja memicu adanya konflik di sana. Ketiga, malay world sebagai tempat orang-orang bermigrasi sejak zaman dahulu.

Dalam tanggapannya, Sundari menyampaikan beberapa kendala yang menghalangi upaya-upaya perlindungan terhadap buruh migran. Pertama, Indonesia belum memiliki blue print yang detil terkait dengan migrasi, khususnya yang membahas buruh migran. Menurutnya, tidak adanya blue print disebabkan oleh masyarakat dan negara yang bergantung pada sosok tertentu dan terlalu reaktif terhadap permasalahan yang sedang muncul di permukaan. Kondisi masyarakat yang reaktif ini membuat munculnya komunitas-komunitas yang terbentuk di luar negeri untuk menanggapi permasalahan buruh migran. Gambaran ini menunjukkan ketidakhadiran negara dalam menanggapi permasalahan buruh migran.

Kendala berikutnya dalam upaya perlindungan buruh migran adalah dinamika pembuatan kebijakan terkait migrasi. Sundari menyatakan bahwa politik di Indonesia sangat pragmatis sehingga hanya melihat apa yang terjadi dan bukan melihat prosesnya. Permasalahan lainnya adalah koordinasi antar institusi yang tidak koheren. Ia memberi contoh ketika Bappenas menyusun draft undang-undang sumber daya air. Namun, ketika UU tersebut dibahas di DPR, perubahan tersebut tidak didiskusikan dengan Bappenas. Masalah lainnya adalah perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini hanya melihatdari pembangunan infrastruktur, tanpa melihat pembangunan manusianya.

Sementara itu, Sciortino memberikan beberapa tanggapan tentang beberapa hal yang belum dibahas di dalam buku tersebut. Ia membuka sesinya dengan menjelaskan bahwa pengertian tentang migrasi itu sangat luas. Beberapa contohnya adalah transmigrasi, migrasi karena konflik, migrasi tenaga kerja, migrasi karena perkawinan, dan migrasi tanpa perpindahan seperti yang terjadi di Timor Leste. Salah satu kritiknya terhadap buku tersebut adalah tidak dijelaskannya hubungan antara migrasi dan konflik. Setidaknya ada tiga pola hubungan di antara keduanya. Pertama, migrasi yang menyebabkan konflik. Kedua, konflik yang menyebabkan migrasi. Ketiga, migrasi dan konflik sama-sama saling mempengaruhi. Ia menyebutkan bahwa konflik etnis yang terjadi di wilayah Indonesia terjadi karena tidak adanya kontrol dari negara terhadap fenomena migrasi. Selain itu, konflik tersebut bisa jadi terjadi karena perebutan sumber daya alam yang diselubungi oleh isu etnis.

Ia juga menceritakan bahwa negara-negara di ASEAN cenderung melihat permasalahan migrasi hanya sebagai praktek trafficking dan model keamanan negara. Akibatnya, negara-negara tersebut tidak bisa membedakan antara migran, pengungsi, dan trafficker person. Kondisi lainnya yang tidak boleh luput adalah permasalahan di beberapa negara ASEAN yang penduduknya mulai banyak memasuki usia lansia. Kondisi ini membutuhkan penggerak dari penduduk yang berusia muda, sehingga arus migrasi dari negara lain tidak dapat dihindari. Selain itu, perspektif gender dalam menganalisa migrasi juga tidak boleh ditinggalkan.

Wahyu Susilo menceritakan fenomen kaum migran yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia, yaitu di Nunukan (Kalimantan Timur) dan Tawau (Sabah, Malaysia). Ia mengatakan bahwa tidak ada perhatian dari negara tentang orang-orang yang melakukan migrasi secara swadaya di wilayah tersebut. Orang-orang tersebut, yang sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur, sudah dua generasi menempati wilayah perbatasan tersebut.

Susilo juga berpendapat bahwa penyebutan “tenaga kerja” yang merujuk kepada buruh migran akan menyebabkan mereka tereksklusi dari diskusi tentang buruh. Salah satu contohnya adalah istilah tenaga kerja tidak masuk ke dalam undang-undang tentang buruh. Contoh lainnya adalah dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sama sekali tidak ada perspektif labour law-nya. Susilo menambahkan bahwa kata buruh telah bergeser maknanya sejak zaman orde baru. Pada masa itu, buruh selalu diidentikan dengan gerakan kiri. Hal ini menjauhkan isu buruh migran dari konteks politik Indonesia.

Setelah semua pembicara menyampaikan tanggapannya, diskusi berlanjut dengan membuka tanggapan dari beberapa peserta yang hadir. Terdapat beberapa tanggapan dari peserta yang hadir. Salah satu tanggapan dari peserta yang berasal dari HRWG adalah perlunya sebuah ide baru yang bisa digulirkan untuk mengatasi permasalahan buruh migran. Ide tersebut bisa berasal dari refleksi atas kejadian di masa lampau.

Tanggapan selanjutnya berasal dari salah satu aktivis IOM. Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini, pandangan tentang buruh migran hanya diukur dengan besarnya uang yang masuk ke negara, yaitu devisa. Selain itu, peraturan di Indonesia yang terkait dengan buruh migran masih sangat reaktif, tidak melihat sisi yang humanis. Romo Benny, salah satu penanggap yang lain menceritakan tentang pengalamannya selama berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di wilayah Sabah, hampir 80% imigran yang berasal dari Indonesia tidak memiliki dokumen. Hal ini membuat mereka tidak mendapatkan pengakuan dari manapun. Kondisi ini disebabkan karena perspektif negara dalam menangani isu migrasi terlalu legalistik.

Sebagai penutup, Sciortino menyampaikan bahwa dalam mengadvokasi permasalahan terkait buruh migran, LSM diharapkan jangan terjebak dengan sistem yang ada. Ia juga menambahkan bahwa LSM lebih baik tidak menggunakan jargon yang terlalu rumit, contohnya penyebutan buruh migran sebagai bentuk modern slavery. Ia menyarankan bahwa lebih baik ungkapan tersebut diganti dengan istilah exploitative labours. Sebagai penutup, Tirtosudarmo menyampaikan bahwa dalam penanganan masalah buruh migran harus memperbanyak aksi penelitian, memperkuat basis data, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan buruh migran.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation