Kritik Operasi Pemberantasan Terorisme

anti_teror
Reformasi nasional kurang lebih telah berjalan selama 13 tahun. Namun demikian, dinamika reformasi yang berjalan ini nampaknya tidak sepenuhnya berkorelasi secara maksimal dan signifikan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparat kepolisian RI. Melalui pengamatan yang ada, pencapaian yang diraih oleh aparat kepolisian RI saat ini cenderung memperlihatkan situasi yang paradoks. Pada satu sisi, kendati diakui menunjukkan adanya beberapa langkah dan sejumlah prestasi kinerja yang positif khususnya dalam pemberantasan aksi terorisme, namun pada sisi lain, jalannya reformasi Kepolisian selama ini juga masih memperlihatkan kelemahan.

fail

Harus diakui, bahwa polisi terlihat berhasil dalam menanggulangi dan memburu gembong-gembong teroris di Indonesia. Terbukti bahwa polisi berhasil membongkar jaringan Noordin M Top dan gembong teroris dr. Azhari. Namun dalam praktek dilapagan, polisi masih cenderung melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengabaikan hak-hak tersangka. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian dalam memburu tersangka terorisme di Indonesia. 

Hak asasi manusia harus menjadi pijakan dasar bagi pemerintah dalam menanggulangi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Penanggulangan masalah terorisme harus dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional (national security) dan jaminan terhadap kebebasan masyarakat sipil (civil liberties). Saat ini telah muncul Draft Rancangan (perubahan) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang digagas oleh pemerintah. Sayangnya Rancangan (Perubahan) UU Terorisme ini tidak menjaga keseimbangan tersebut, melainkan memperkuat dan memperjelas ketidak-seimbangan antara kebutuhan untuk menjaga national security dan jaminan terhadap civil liberties.

Beberapa ketentuan yang bermasalah dalam RUU perubahan ini bahkan masih sama dengan UU sebelumnya, UU No 15 tahun 2003. Adapun ketentuan yang cenderung bermasalah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam Rancangan (Perubahan) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah: Pertama, Ketentuan tindak pidana yang kabur (obscure). Kedua, Defenisi “Tindak Pidana Terorisme” yang masih terlalu luas. Ketiga, Laporan Intelijen dijadikan sebagai bukti permulaan. 

Pada Hari Kamis, 16 Juni 2011 lalu saya mengikuti Seri Forum Diskusi IMPARSIAL; Menggugat 13 Tahun Reformasi Polisi dan 65 Tahun Kepolisian RI dengan tema “Kontroversi Revisi UU Terorisme dan Problematika Polisi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”. Andre Taufik, Direktur Riset dari Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) yang hadir mewakili Direktur Eksekutif YPP, Noor Huda Ismail, yang berhalangan hadir, mengawali diskusi pada siang hari tersebut dengan membuka sejumlah data tentang jumlah korban salah tangkap atau terduga teroris yang meninggal ketika operasi penyergapan dilakukan oleh pihak Polri. Digaris bawahi oleh Taufik, dalam operasi kontraterorisme selama ini, meskipun Polri telah berhasil menangkap sejumlah pelaku dan terduga teror seperti trio bom bali (yang pada akhirnya setelah menjalani proses persidangan dijatuhi hukuman mati) namun aksi terorisme selalu terjadi dan terus berulang. Bahkan, Taufik mencatat bahwa operasi dari Polisi mengalami kemunduran dibandingkan ketika pengungkapan kasus terorisme oleh Satgas Bom (yang dibentuk pasca Bom Bali I) dibandingkan yang ditangani oleh Detasemen 88 dimana justru sejumlah mata rantai yang penting dalam link jejaring teror malah hilang dengan tewasnya terduga teroris.

images-3

Secara khusus, Taufik membuat catatan kecil dari riset pribadinya di YPP berdasarkan sejumlah peristiwa penyergapan. Taufik mempertanyakan, operasi penyergapan tersebut bersifat struktural atau insindental. Artinya, memang ada kebijakan secara komando dari pimpinan tertinggi POLRI bahwa dalam penanganan operasi terorisme tersebut para pelaku sengaja dimatikan ataukan keputusan yang sifatnya insidental/sporadis dari komandan di lapangan. Dalam hal ini Taufik menegaskan bahwa jika operasi tersebut bersifat struktural, maka harus ada penjelasan resmi dari POLRI kepada masyarakat mengapa para terduga teroris tersebut harus dimatikan. Apakah mereka memang benar-benar berbahaya bagi kepentingan umum atau alasan logis lain yang diterima sesuai dengan nalar publik.

Terkait dengan keputusan untuk menembak mati para terduga teroris ini, oleh Taufik dikategorikan menjadi dua. Yakni when to shoot? dan how to shoot? dalam bingkai kategori when to shoot (kapan harus ditembak) kerangka waktu sangat penting. Misalnya dalam konteks ini, jika bertemu dengan terduga teroris, kapankah ditembak? Apakah ketika bertemu, atau ketika ia mengeluarkan senjata dan mengancam keselamatan petugas? Sedangkan kategori “how to shoot” Artinya teroris ditembak mati dulu baru kemudian dirangkai ceritanya ataukah how to shoot, yaitu bagaimana para terduga teroris ditembak, berkaitan dengan tahapan, sejauh apa para tersangka layak untuk ditmbak. Berdasarkan data yang diolah oleh YPP, opsi when to shoot lebih dominan akhir-akhir ini, jadi kita hanya melihat penindakan atau operasi penyergapan yang dilakukan oleh aparat detasemen 88 misalnya banyak mendapatkan kritik dari masyarakat dikarenakan sifatnya terlalu dramatik namun justru meninggalkan alat bukti yang penting dikarenakan sejumlah terduga teroris seperti doktor Azahari, Ibrohim, atau bahkan sekaliber Noordin Mohd Top yang disebut-sebut sebagai yang memegang sejumlah data dan jejaring terror di Indonesia justu tewas ketika terjadi operasi peenyergapan tersebut. 

Andrie mengusulkan bahwa seharusnya sejumalah alternatif pilihan dalam operasi peindakan di lapangan dapat ditempuh misalnya dengan menyergab di ruang terbuka, menggunakan peluru karet/bius, atau menggunakan gas pelemas syaraf apabila berada di dalam ruangan. Jikalau memang terpakasa sekali mempergunakan peluru tajam sekalipun, seharusnya yang dilumpuhkan bukanlah organ yang vital, yang dapat mengakibatkan fatal pada organ yang mana berujung pada matinya terduga teroris yang sejatinya memiliki nilai yang sangat berharga tersebut. 

Dalam operasi penyergapan polisi terhadap terduga teroris, seharusnya dilengkapi dengan negosiator serta penembak jitu (untuk lebih memastikan presisi dan prinsip minimum essential force) yang fungsi utamanya adalah melumpuhkan, bukan mematikan. Pada operasi di ruang tertutup, dapat dipergunakan ragam pilihan seperti gas air mata, bom asap, tembakan yang terarah pada paha (kaki) dan lengan (tangan) yang membuat terduga teroris berhenti melawan. Sedangkan pada operasi di ruang terbuka, hendaknya arena baku tembak dilokalisir, sergap dalam senyap, dan tembakan terarah yang melumpuhkan oleh sniper. Contoh yang seharusnya dapat dijadikan pelajaran dalam kasus ini adalah kesuksesan penangkapan Abu Dujana (minus tembakan dipaha) setidaknya polisi dapat menangkap hidup-hidup dan memperoleh data serta jejaring sel organisasi teror yang dibawa oleh Abu Dujana. Kerugian yang diakibatkan dari hilangnya rantai penghubung ini sangat besar, dan secara tidak langsung polisi berarti merampas hak public untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang sel dan organisasi terror. Sejumlah terduga teror yang ditangkappun nyatanya bukan orang yang betul-betul penting di ring-1 organiswasi teror. Misalnya seperti ubeid atau bahkan urwah sekalipun hanyalah asisten dari noordin (target utama).

Oleh karenanya model pendekatan POLRI yang lebih ofensif dan dominan hard-approachnya ini menurut Taufik dapat menjadi batu sandungan bagi pemberantasan terorisme di masa depan. Agresifitas Polri dalam menembak mati terduga teroris justru akan menciptakan lingkaran dendam yang tidak berujung, dimana sejumlah operasi penindakan yang dilakukan oleh Polisi justru bukanya memperlemah sel-sel terorisme, namun justru militansi yang makin menguat dan terjadinya tindakan balas dendam yang dilakukan oleh para pelaku teror terhadap petugas di lapangan. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dalam kasus bom Cirebon, maupun penembakan anggota Polisi di Hamparan Perak (Sumatra) dan yang terakhir di Poso.

Tubagus Hasanudin, pembicara pada sesi kedua ini melihatnya lebih dari perspektif koordinasi dan mekanisme perbantuan dari operasi terorisme. Sebagai anggota Komisi I (informasi, pertahanan, & luar negeri) yang juga merancang draft RUU Intelijen Negara, Hasanudin menilai bahwa apakah cukup data intelijen sebagai barang bukti yang akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sedangkan operasi intelijen dalam mengungkap terorisme itu sendiri selalu tertutup dan tentunya sangat subyektif dalam misalnya memberikan estimasi dini tentang potensi ancaman. Dalam kewenangan penanganan terorisme di masa depan, Hasanudin mengkritik pembentukan Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BNPT) yang hanya melalui keputusan Presiden. Seharusnya, pembentukan sebuah badan negara setingkat kementrian diatur berdasarkan Undang-undang. Karena jika hanya diatur melalui mekanisme Kepres, maka pertanggungjawaan terhadap public akan sangat kurang karena hanya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Padahal, BNPT yang tengah di upgrade dari tadinya hanya sebuah desk koordinator dibawah Kementrian Politik dan Keamanan di masa depan dirancang akan memiliki kewenangan yang sangat besar sebagai sebuah badan negara. 

BNPT dalam usulan undang-undang no 15 bukan hanya sekedar koordinator maupun sharing informasi sensitive terkait issue terorisme belaka namun BNPT memiliki kewenangan dalam bidang penindakan, termasuk penangkapan tersangka oleh petugas BNPT di lapangan. Selain itu, BNPT yang nantinya kedepan akan dipimpin oleh pejabat berkualifikasi jenderal bintang dua atau yang sudah purnawirawan ini berhak untuk mengatur pola operasi penindakan/penyergapan di lapangan yang mana akan melibatkan sejumlah elite pasukan khusus anti teror yang terkemuka di negeri ini seperti Satuan 81 Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mangkara Marinir TNI AL, Detasemen 90 Bravo Paskhas TNI AU, dan tidak kalah penting Detasemen 88 Mabes Polri.

Selain mengkritisi pengaturan BNPT, Hasanudin juga mengungkapkan bahwa program deradikalisme yang telah dijalankan oleh pemerintah selama ini harus diubah mind-setnya. Pendekatan yang sifatnya koersif (ancaman) dan operasi penindakan yang cenderung ofensif kedepan harus mulai dikurangi eskalasinya. Pendekatan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah adalah pendekatan preventif, dimana seharusnya pemerintah fokus pada potensi-potensi kerawanan yang dapat mengarah pada kekerasan politik (political violent) atau bahkan terorisme. Misal seperti mengawasi lalu-lintas imigrasi untuk mencegah aktor-aktor pelaku terorisme masuk ke Indonesia, selain itu juga melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap mobilisasi barang-barang yang berbahaya seperti bubuk mesiu, detonator, maupun racun sianida yang mungkin dapat dijadikan alternatif oleh pelaku teror untuk menjalankan aksinya. Pendekatan koersif masih diperlukan, namun dibatasi pengunaanya dan hanya disiagakan untuk menghadpi kondisi yang paling darurat. Sedangkan untuk melakukan pendekatan preventif mungkin bisa lebih mengoptimalkan peran petugas di lapangan di luar satuan anti teror untuk melakukan pembinaan dan penggalangan di masyarakat, yang mana buat tugas seperti itu dapat saja dilakukan oleh petugas berseragam seperti Samapta untuk menjaga ketentraman di masyarakat, juga dapat lebih fokus dalam program pemolisian masyarakat (policing community) yang perannya dapat dijalankan oleh petugas dari intelijen Polri dan unit Reserse.

Al Araf, Direktur Program Imparsial yang hadir sebagai pembicara ketiga menyampaikan bahwa pilihan pemberantasan terorisme yang dipilih Indonesia dengan model law-enforcement sudah tepat. Indonesia sebagai negara demokrasi baru yang telah meninggalkan model negara authoritariansm seharusnya merupakan proyek percontohan pengalaman negara yang berhasil melakukan proses pemberantasan terorisme dengan sistem yang berbasis criminal-justice (melalui penindakan oleh polisi dan dip roses melalui pintu pengadilan yang berlapis). Criminal justice system yang dipilih oleh Indonesia (dengan berbagai kadar dan kritik terhadap praktiknya) bagaimanapun tetap yang lebih baik dibandingkan menggunakan pendekatan milter (military approach) terhadap terorisme yang menempatkan negara sebagai arcana-imperiii (kerahasiaan negara adalah absolut; oleh karena itu proses penangkapan terhadap pelaku terorisme sangat gelap dan tidak dapat diunkap ke publik). Beberapa negara yang memilih pendekatan militer seperti Pakistan (Asia Selatan) dan Yaman (Timur Tengah) justru malah menimbulkan kerawanan terhadap instabilitas politik dalam negeri dan mengarah kepada perpecahan.

Meskipun begitu, banyak kritik yang dikemukakan oleh Al Araf terhadap operasi pemberantasan terorisme yang dihandle oleh Polri. Araf memulai kritiknya bahwa diskresi polisi sangat luas dan hampir-hampir tidak dapat di intervensi. Misalnya dalam menembak mati terduga teroris, publik tidak dapat memperoleh banyak informasi mengapa harus ditembak mati (deadly shoot) karena hal tersebut masuk dalam ranah kewenangan khusus (diskresi) yang dimiliki oleh Polisi. Yang muncul ke publik adalah, tiba-tiba terjadi oeprasi penggerebegan di sebuah tempat kemudian sejumlah terduga teroris berhasil dilumpuhkan (dimatikan) dan barang bukti sejumlah senjata atau bahan peledak yang dianggap beresiko mengancam keselamatan petugas di lapangan ditemukan. Oleh bidang Humas/ penerangan Polri kemudian dilakukan siaran pers bahwa para tersangka teroris harus ditembak karena melakukan perlawanan ketika ditangkap dan berpotensi membahayakan masyarakat disekitarnya dengan mengancam meledakkan diri. 

Di sini terlihat bahwa keputusan menembak di tempat tesebut tidak mengikuti acuan atau code of conduct yang telah di introdusir oleh PBB terkait pelumpuhan yang menjadi diskresi Polisi terhadap tersangka kriminal/teroris. Dasar legitimasi hukum atas sah dan legalnya menembak terduga teroris tersebut hanya berupa protap/ prosedur tetap atau surat keputusan dari Kapolri terkait penggunaan senjata api untuk melumpuhkan penjahat. Hal tersebut juga masih menyisakan persoalan karena sejauh mana protap tersebut dapat dipakai sebagai yurisprudensi aksi legal di lapangan juga belum jelas. Tentunya hal tersebut kedepan akan menimbulkan masalah yang lebih besar apabila tidak terselesaikan dengan baik terkait “liscense to kill” yang dimiliki oleh Polisi terhadeap tersangka. Yang mana seharusnya adalah dikembalikan lagi kedudukannya sebagai warga negara sebelum menempatkanya dalam prasangka musuh negara sehingga harus dilenyapkan. Dalam kasus ini, Indonesia bisa mundur lagi seperti zaman Orde Baru, dimana Petrus (penembakan misterius) adalah legal dan sah menurut hokum penguasa.

Al Araf juga mengkritik sejumlah muatan dalam UU no 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme yang masih terdapat bias serta berpotensi melanggar HAM. Hal tersebut diantaranya adalah:

  1. Definisi “Tindak Pidana Terorisme” yang terlalu luas. Hal ini misalnya terdapat dalam Pasal 6 dan 7 UU No. 15 Tahun 2003, yang mana dapat mengakibatkan tergerusnya hak-hak sipil untuk berserikat dan berkumpul seperti misalnya demonstrasi dan lain sebagainya.
  2. Di bidang perlindungan sipil mengancam kebebasan Pers

Selain itu sejumlah revisi juga masih menimbulkan persoalan, misalnya : 

  1. Definisi Terorisme yang masih terlalu luas
  2. Ketentuan tindak pidana yang terlalu Obscure
  3. Laporan intelijen sebagai bukti permulaan
  4. Masa penangkapan yang terlalu lama
  5. Masa penahanan yang terlalu lama
  6. Kewenangan BNPT yang terlalu luas
  7. Memuat tntanghukuman mati
  8. Pengaturan pasal kebencian yang tidak rigid

Ahmad Baso, pembicara terakhir yang berasal dari Komnas HAM lebih menyoroti aspek potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian dimana execive action yang dilakukan oleh kepolisian telah secara nyata melangar HAM dimana pendekatan sekuritas (security approach) terlalu dominan. Selain itu, model penyelidikan yang melibatkan intelijen negara juga patut menjadi perhatian dikarenakan para aparat intelijen dapat mengajukan setiap estimasi/ analisa intelijen sebagai alat bukti. Tentunya, akuntabilitas laporan model seperti ini tidak dapat terpenuhi. Kesalahan pasokan informasi intelijen yang terlalu dini tidak dapat dibebankan kepada aparat intelijen karena sudah disahkan oleh hakim. Pada proses ini berpeluang masuknya pelanggaran salah satu prinsip akuntabilitas dalam hak asasi manusia. Seharusnya penyelidikan (investigasi) adalah semata bagian dari system hukum, bukan system pertahanan. Untuk keperluan tersebut masing-masing organ seperti jaksa dan polisi memiliki unsure-unsur intelijen tersendiri yang berbeda dengan aparat intel dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Negara juga memiliki kekuasaan yang tidak dapat dikontrol karena menggunakan informasi intelijen sebagai alat bukti. Negara dapat trjebak pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang sangat eksesif. Peran intelijen dalam mekanisme peradilan mengancam hak dan kebebasan sipil. Apalagi batasan terorisme dalam UU terorisme begitu luas dan menimbulkan banyak tafsir. Siapapun dapat sedemikian mudahnya dituduh melakukan tindak pidanan terorisme dan ditangkap atas dasar laporan intelijen. 

Potensi ancaman terhadap hak-hak dan kebebasan dasar akibat penggunaan kekuasaan terdapat pada pasal yang menyatakan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidanan terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup paling lama 7 X 24 jam. Ketentuan ini berpotensi membuka peluang terjadinya perampasan kemerdekaan dan pelaggaran untuk bebas dari penyiksaan.

Yang terakhir, UU terorisme tidak melibatkan TNI karena terorisme adalah kejahatan bukan perang. Peran TNI hanya dalam aspek laporan intelijen. TNI dapat memasok informasi intelijen dalam proses hukum. Oleh karenanya seperti yang telah dikemukakakn diatas, intelijen sama mengancamnya dengan laporan dari lembaga lain. Hanya saja pelibatan TNI dalam penanganan terorisme hanya diperbolehkan apabila teroris sudah melumpuhkan aparat penegakan hukum. Peran militer, bagaimanapun harus diatur berdasarkan undang-undang dan perintah presiden untuk kasus-kasus yang spesifik berdasarkan persetujuan DPR (Pasal 7 UU No 34 tahun 2009 tentng Operasi militer selain perang yang di-conduct oleh Tentara Nasional Indonesia). Meski memungkinkan pemberantasan terorisme dikategorikan sebagai operasi militer selain perang, operasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena dapat memperlebar pelouang ancaman terhadap hak-hak dan kebebasan sipil akibat sifat dasar TNI sebagai alat perag, bukan alat penegakan hukum.

Sayang sekali, diskusi yang sangat kritis dan konstruktif tersebut tidak melibatkan Polri maupun BNPT yang seharusnya sebagai stakeholder pemberantasan terorisme.

Staf The Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>