Lokakarya Kota-kota di Sulawesi

Setelah melewati rangkaian proses sebelumnya –mulai dari penyusunan proposal, reading course, penelitian lapangan dan penulisan draft laporan penelitian– the Interseksi Foundation menyelenggarakan Lokakarya Kota-kota di Sulawesi pada Rabu-Sabtu , 12-15 November 2014 di GG House Bogor. Tujuan utama lokakarya ini adalah untuk memeriksa kelengkapan data serta memperluas ide dan perspektif para peneliti dalam menulis laporan. Agenda lokakarya utamanya adalah mempresentasikan dan mendiskusikan temuan-temuan penelitian kota-kota di Sulawesi yang sudah disajikan dalam draft laporan penelitian. Ada tiga presentasi yang dijadwalkan, yaitu: presentasi laporan naratif, presentasi video dan presentasi draft essai untuk penulisan buku.

 

DSCN1047

Dalam pengantar pembuka lokakarya, Direktur Interseksi, Hikmat Budiman menyampaikan bahwa program penelitian kota-kota di Sulawesi sudah melalui beberapa tahap. Lokakarya ini boleh disebut sudah mendekati tahap-tahap akhir. Menurut Hikmat Budiman, hasil penelitian kota-kota di Sulawesi akan dipecah menjadi dua laporan. Pertama, laporan naratif. Ini merupakan versi lengkap laporan tiap kota yang akan dijadikan monograf. Kedua, essai tematik yang diambil dari salah satu bagian laporan paling menarik di setiap kota. Kumpulan tulisan essai ini yang kemudian akan diterbitkan menjadi buku “Kota-kota di Sulawesi”. Selain dihadiri para peneliti Interseksi, lokakarya ini juga menghadirkan sejumlah kolega dan pengurus Yayasan Interseksi yang diharapkan dapat memberi masukan berharga untuk penyempurnaan laporan. Interseksi juga secara khusus mengundang Dr. Halilintar Lathief, pakar Sulawesi dari Universitas Negeri Makassar (UNM) yang menjadi pembaca ahli (readers) untuk memberikan saran dan masukan kritis .

Laporan Naratif

Sebelum mengadakan Lokakarya, diskusi mengenai laporan naratif tiap kota sebenarnya telah dilakukan beberapa kali di kantor Interseksi. Presentasi laporan naratif kali ini diharapkan dapat menyisir kekurangan data dan masukan lainnya untuk penyempurnaan laporan di setiap kota. Ada enam laporan naratif yang akan dipresentasikan masing-masing peneliti di setiap kota, yaitu laporan naratif mengenai Kabupaten Mamasa (Sofian Munawar), Pohuwato (Stephanie Djohar), Donggala (Riefky Bagas Prastowo), Maros (Edi Sumardi), Minahasa Utara (Hilma Safitri), dan Kota Baubau (Syarifah Ratnawati).

Peneliti yang mendapatkan kesempatan pertama untuk presentasi adalah Sofian Munawar yang melakukan penelitian di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Setelah ia presentasi, ada beberapa masukan yang dilontarkan oleh pembahas maupun tamu undangan. Edi, peneliti di Kota Maros, menanyakan mengapa Partai Damai Sejahtera (PDS) di Mamasa hanya memperoleh dua kursi, padahal mayoritas warga Mamasa memeluk agama kristen? Sofian mengatakan bahwa awalnya ia juga mengira PDS akan memperoleh suara signifikan, akan tetapi nyatanya PDS hanya mendapatkan dua kursi. Menurut sofian, hal itu terjadi karena preferensi pilihan warga kepada politik tidak terlalu “ideologis”. Dalam banyak kasus, sebenarnya tidak terjadi partisipasi politik sebenarnya, tapi yang terjadi hanya mobilisasi politik, terutama beberapa hari menjelang Pemilu. Politik uang melalui serangan fajar, misalnya menjadi obrolan utama di pasar sehari atau dua hari menjelang Pemilu. Di sisi lain popularitas calon juga mempunyai pengaruh besar. Menurutnya, apapun partainya yang penting orangnya terkenal dan punya uang. Hal itu terlihat jelas dari hasil pemilu 2009 dan 2014 dimana orang-orang yang popular dan punya uang bisa dengan mudah pindah partai dan tetap terpilih menjadi anggota DPRD.

IMG_1984Halilintar Lathief memberi tanggapan, apakah kemenangan partai-partai islami di Mamasa ada yang memberikan sponsor? Selain itu juga ia menambahkan agar dilakukan refleksi terhadap data, apakah usia non-produktif ada kaitannya dengan pemekaran? Gereja-gereja di kota itu alirannya apa? dan apakah posisi pendatang menguasai ekonomi Kota Mamasa? Kemudian Hikmat Budiman juga memberikan komentar, ia mengatakan agar Sofian meninjau ulang pemekaran. Kabupaten yang sudah mekar, tidak mau menjadi kabupaten induk. Melihat kota Mamasa mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk membekukan pemekaran bukan menambah pemekaran. Selain itu, ia menambahkan ada tidak di dalam demografi kota Mamasa, variasi dari orang-orang tersebut? Hikmat curiga jangan-jangan kondisi Mamasa dibiarkan seperti itu karena ada ketakutan bahwa pendatang akan mengubah kondisi Mamasa. Menanggapi komentar tersebut, Sofian juga memiliki kecurigaan yang sama. Kondisi Mamasa saat ini seperti pembiaran. Orang Mamasa seolah dibiarkan tergantung ke Kabupaten Polewali dan kota-kota sekitarnya.

Peneliti selanjutnya, Stephanie Amalia Djohar mempresentasikan hasil penelitiannya di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Setelah Stephanie memaparkan laporannya, Halilintar Lathief memberikan tanggapan. Menurut Halilintar Lathief, ada hal yang menarik dari data yang dipresentasikan Stephanie, yaitu data mengenai pola-pola pembangunan kota. Jika pembangunan kota lama terjadi di sekitar teluk dan pasar, bagaiamana dengan pemerintah daerah saat ini membangun Kota Marisa yang merupakan downtown-nya Pohuwato? Selain itu, hal menarik lainnya adalah tentang perebutan hegemoni lokal yaitu marga. Mereka menjadi pemimpin karena inovator lahan contohnya Lagani. Nama-nama marga ini menarik jika dikaitkan dengan Ternate dan Buton pada abad 19 yang memperebutkan Selat Makassar. Hal menarik lainnya adalah mengenai MCK karena perpindahan rumah dari sungai ke pantai. Ia juga menambahkan bahwa isu tentang gereja bukan orang Makassar tetapi Bugis. Terakhir, Halilintar Lathief memberikan masukan agar peneliti berhati-hati menggunakan istilah perompak. Kalau dilihat dari kronologisnya sejak tahun 1600 mereka dianggap perompak oleh lawan, tetapi sebenarnya adalah pengawal. Jadi istilah perompak merupakan konstruksi lawan atau Belanda saat itu yang ingin menguasai Nusantara dengan segala cara.

Stephanie kemudian menanggapi masukan tersebut dan menjelaskan bahwa sejarah Kota Marisa sulit didapat, sehingga ia mempelajarinya dari sejarah Gorontalo. Menurut peta Belanda yang ia dapatkan, pemukiman warga Marisa dulu memang berdasarkan aliran sungai. Untuk hegemoni, orang-orang yang bermarga saat ini adalah yang memiliki uang. Saat ini, preferensi warga dalam memilih pemimpin masih berdasarkan marga dan uang.

Selanjutnya, Sofian Munawar memberikan komentar seputar penyeragaman nomen-klatur. Ia mengatakan agar penamaan wilayah yang menjadi lokus penelitian diseragamkan. Dalam kasus laporan Stephanie, misalnya, sebaiknya di laporan judul utamanya ditulis Kabupaten Pohuwato saja, bukan Kota Marisa. Tanggapan laporan juga dilontarkan oleh Amin Mudzakir. Ia mengatakan apakah kota yang dimaksud secara dministratif atau historis. Kalau ditempatkan dalam sosiologis historis kota itu menjadi menarik karena menjadi sebuah cerita yang mendalam.

Hikmat Budiman kemudian menanggapi pertanyaan Amin dan mengatakan bahwa Kota Marisa itu tidak ada secara administratif, tetapi secara sosiologis . Pendefinisian kota saat ini sebenarnya sulit karena dahulunya kota merujuk pada pusat keramaian. Kalau sekarang konsep kota bukan dari kondisi sosialnya, melainkan lebih ke administratif. Stephanie pun mengutarakan kebingungannya mengenai definisi kota. Ia bingung terhadap penetapan Marisa sebagia kota. Halilintar Lathief menjelaskan dahulunya yang dimaksud dengan kota adalah yang ada di dalam benteng, sisanya bukan kota. Hikmat Budiman juga menambahkan bahwa dulu keraton adalah pusat keramaian, sementara kota itu pada dasarnya adalah kampong atau desa yang membengkak.

Peneliti selanjutnya yang melakukan presentasi adalah Riefky Bagas Prastowo yang meneliti Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Hikmat Budiman menyampaikan tanggapan mengenai teknik penyajian. Menurutnya, peta lokasi sebaiknya dibuat dalam bentuk denah saja. Selain itu, ada kesalahpahaman peneliti dalam memasukkan data pada bagian kongruensi ideologis. Hikmat Budiman mencontohkan apa yang dimaksud dengan kongruensi ideologis yakni apa yang diinginkan oleh warga tercermin atau tidak pada hasil kebijakan negara. Selain itu, Ia juga mengatakan apakah Kota Donggala saat ini digambarkan dengan baik di dalam laporan ini? Bagaimana juga jika dikaitkan dengan tagline Kota Niaga yang seringkali diidentifikasikan sebagai Kota Pelabuhan. Sementara pelabuhan di Kota Donggala sudah tidak berfungsi lagi, tetapi pemerintah berani untuk memberikan tagline Kota Niaga.

Hikmat Budiman juga menambahkan mengenai keberadaan PNS Donggala yang sebagian besar tinggal di Kota Palu, sehingga Donggala tidak ada manfaatnya bagi warganya. Ironinya lagi adalah sumber air bahkan tidak berada di Donggala, begitupula dengan kantor instansi Donggala yang juga masih berada di Palu. Di Donggala juga tidak ada transportasi, bahkan ada kasus PNS bisa memberhentikan mobil warga untuk mengantarnya ke Donggala. Menurut Hikmat, dengan tidak adanya kepentingan ekonomi, Donggala lebih baik menjadi heritage. Masukan lain untuk laporan penelitian juga diberikan oleh Halilintar Lathief. Ia mengatakan bahwa wilayah Donggala yang memiliki pantai dan tambang menjadikannya menarik karena itu perlu ditelisik juga bagaimana implikasi dari keberadaan tambang ini.

IMG_1995

Presentasi berikutnya, Edi Sumardi menyampaikan laporannya mengenai Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Salah satu bahasannya adalah soal status Bandara Hassanudin yang problematik. Sampai saati ini, Bandara Hassanudin masih sering disebut ‘Bandara Hassanudin Makassar’ namun pihak Kabupaten Maros keberatan dengan hal tersebut karena sebenarnya bandara ini terletak di wilayah Kabupaten Maros. Diskusi setelah presentasi laporan Kabupaten Maros diawali oleh Hilma Safitri yang mengatakan pentingnya data PDRB disandingkan dengan PAD. Tujuannya agar kelihatan dari mana sebenarnya pendapatan terbesar kabupaten tersebut. Selain itu, soal Bandara Hassanudin yang menjadi permasalahan dapat dilihat lebih lanjut mengenai keterkaitan ekonominya. Halilintar Lathief menambahkan dalam menceritakan Kabupaten Maros sebenarnya ada masalah yang belum dituliskan seperti kasus pajak perusahaan Bosowa.

Sofian Munawar menambahkan mengenai penjelasan Edi tentang himbauan pemakaian jilbab untuk para muslimah di kalangan Pemda Kabupaten Maros perlu diperjelas lagi. Apakah hal tersebut isu atau sebuah Perda. Edi juga menjelaskan mengenai situs purbakala bernama Karaeng Loe yang terdapat di Kabupaten Maros. Dari gapura selamat datang hingga menuju situs purbakala tersebut dihubungkan oleh jalan yang diberi nama mertua sang Bupati, Hj. Bohari. Hikmat Budiman menambahkan dalam laporan Edi perlu dimasukan sekilas profil mengenai Hj, Bohari karena dengan penamaan jalan seperti itu, orang tersebut pasti mempunyai pengaruh besar di daerah itu yang bisa diceritakan.

Selanjutnya presentasi Hilma Safitri mengenai laporan Kabupaten Minahasa Utara yang salah satu pembahasannya adalah mengenai riwayat orang Minahasa Utara dan bahasa yang dipakai di setiap daerah. Halilintar Lathief menambahkan mengenai isu Pulau Bangka yang menjadi tambang pasir besi oleh Chevron. Sementara Sofian Munawar mempertanyakan keberadaan atau ketidakberadaan Suku Sangir di Kepulauan Sangihe Talaud dalam peta etnisitas di Sulawesi Utara yang dipresentasikan Hilma. Mengenai penambangan pasir besi di Pulau Bangka, Hilma meragukan adanya komitmen pelestarian lingkungan hidup baik dari sisi perusahaan, pemerintah maupun pada sisi warganya. Karena ketika suatu daerah berubah menjadi daerah pertambangan maka lingkungan akan tercemar selain berdampak pada banyaknya warga yang kehilangan mata pencaharian.

Presentasi terakhir dilanjutkan dengan laporan dari Kota Baubau oleh Syarifah Ratnawati. Dalam diskusi, Halilintar Lathief mengatakan bahwa simbol kota seperti bendera di benteng seharusnya dimasukan selain menceritakan tentang simbol ‘naga’. Karena simbol ‘naga’ merupakan simbol yang baru di Kota Baubau. Selain itu, ada beberapa hal yang belum diangkat seperti Kota Buton yang terkenal sebagai kota tambang aspal serta kasus Muna dan Buton di tingkat lembaga adat.

Selain enam laporan naratif itu, ada satu lagi laporan naratif mengenai Kabupaten Gorontalo yang sudah ditulis dan disiapkan Zulham Mahasin. Laporan ini tidak dipresentasikan dalam forum lokakarya karena Zulham berhalangan hadir. Zulham saat ini sedang tugas belajar di Iowa State University, Amerika Serikat. Namun laporan naratif mengenai Kabupaten Gorontalo yang ditulis Zulham sebelumnya sudah didiskusikan beberapa kali di kantor Interseksi. Zulham juga akan tetap berkomunikasi dan berkomitmen untuk memperbaiki laporan jika ada masukan dan usulan perbaikan atas laporannya.

Video Dokumenter

Pada mulanya, pembuatan video mengenai Sulawesi tidak termasuk “program resmi” dari rangkaian program “Penulisan Kota-kota di Sulawesi”. Namun kemudian pada perjalanan berikutnya, pembuatan video menjadi bagian yang terintegrasi dalam “Program Penulisan Kota-kota di Sulawesi.

Dalam diskusi awal, video yang akan diproduksi di salah satu lokasi penelitian itu akan mengambil tema soal kewarganegaraan, namun tetap dikaitkan dengan isu lokal yang sangat kontekstual dengan isu kawasan “Indonesia Timur”, khusnya Sulawesi, misalnya cerita soal rempah-rempah. “Navigatio ad Loca Aromatum,” menjadi pilihan tema utama yang awalnya disepakati untuk dipilih.

IMG_2028Andang Kelana, pegiat seni-film dari Forum Lenteng (Forlen), membantu mewujudkan niat itu. Pada perkembangan berikutnya kemudian dipilih salah satu lokasi untuk pembuatan video, yaitu di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Hasil sementara dari produksi video ini yang kemudian dipresentasikan Andang Kelana.

Hasil video yang dipresentasikan Andang baru sebatas footage dengan durasi yang masih sangat panjang, yakni sekitar belasan jam yang merupakan kumpulan dari ratusan file potongan-potongan shoot wawancara dengan sejumlah sumber. Judul sementara dari video yang dipresentasikan Andang adalah “PALA”. Menurut Andang, judul video ini masih sangat tentatif dan besar kemungkinan nanti akan berubah seiring proses-proses berikutnya yang akan terus berjalan hingga bulan Desember 2014. Film “PALA” ini menceritakan tentang “Ateng”, seorang pendatang dari Jawa yang hidup di lingkungan orang Minahasa. Ateng yang berprofesi sebagai buruh kebun dan asiten rumah tangga bercerita banyak hal tentang pengalamannya, gonta-ganti pekerjaan kasar hingga ia terdampar di salah satu keluarga di Minahasa Utara.

Setelah menyaksikan presentasi video yang disampaikan Andang Kelana, Halilintar Lathief memberikan komentar awal mengenai fokus dan orientasi video itu yang menurutnya belum jelas. Hikmat Budiman juga menyampaikan komentar senada. Menurut Halilintar Lathief dan Hikmat Budiman cerita yang dibangun dalam film ini belum jelas mau bicara soal apa dengan fokus bagaimana? Belum tampak ad aide cerita yang utuh, karena itu perlu segera dipikirkan Andang agar dalam waktu singkat ketemu arah ceritanya, mau kemana? Selain itu, Hikmat Budiman juga mengusulkan agar tidak ada narator dalam film ini. Sementara Hilma Safitri mempertanyakan alasan kenapa “Ateng” dipilih menjadi pemain utama dalam film itu, kenapa juga buah pala yang dipilih, bukan komoditas lain seperti kelapa yang juga menjadi sumber komoditas utama.

Andang Kelana memberikan jawaban dan penjelasan atas sejumlah komentar itu. Andang juga mengakui bahwa fotege video yang dipresentasikan belum utuh. Ide utama ceritanya belum koheren, tapi akan tetap dicarikan benang merahnya antara isu rempah-rempah terutama pala dengan tema kewarganegaraan yang menjadi paying isunya. Memang ada sejumlah kendala yang ditemukan di lapangan dan juga keterbatasan alat/kamera sehingga akhirnya pilihannya pada komoditi pala yang lebih khas dan dekat dengan warga, sementara komoditas lain seperti kelapa atau kopra lebih dekat ke pengusaha sehingga perlu semacam surat perizinan yang agak ribet. Soal pilihan “Ateng” mungkin kebetulan saja “nemu” dan obrolannya lebih spesial mungkin salah satunya karena Ateng yang orang Jawa itu beda dengan informan lainnya. Ateng tampak lebih informatif dan reflektif obrolannya dalam menggali cerita-cerita mengenai pala, pekerja, dan isu-isu social yang mengitarinya.

Esai

Agenda terakhir yang juga merupakan bagian terpenting dari agenda lokakarya adalah presentasi essai tematik sebagai draft awal untuk penulisan buku. Sebagaimana halnya laporan naratif, presentasi essai juga disampaikan oleh enam peneliti sesuai daerah yang ditelitinya. Pertama, essai soal Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Praktek Pelayanan Publik di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Riefky Bagas Prastowo). Kedua, Industri Manusia untuk Industri Komoditas Kelapa di Kabupaten Minahasa Utara (Hilma Safitri). Ketiga, Dinamika Demokrasi dalam Politik Lokal di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sofian Munawar). Keempat, Oligarki PAN dan Integritas Penyelenggara Pemilu di Maros, Sulawesi Selatan (Edi Sumardi). Kelima, Revivalisasi Keraton Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Syarifah Ratnawati). Keenam, Politik Jagung di Pohuwato, Gorontalo (Stephanie Amalia Djohar).

Presentasi pertama disampaikan Riefky Bagas Prastowo soal ‘Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Praktek Pelayanan Publik di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah’. Dari presentasi tersebut, Halilintar Lathief mengatakan bahwa essai yang ditulis Bagas perlu pengorganisasian ulang walaupun datanya sudah banyak. Hal yang belum tampak pada essai ini adalah keterkaitan sumber daya ekonomi dengan budaya, kesenian, maupun agama yang ada dan berkembang di level warga.

IMG_2012Hilma Safitri menambahkan bahwa tema yang diangkat soal pelayanan publik terlalu besar dan tidak jelas fokusnya, karena itu fokusnya perlu disederhanakan. Seperti pengertian faktor pelayanan publik dijernihkan terlebih dahulu. Selain itu untuk melayani publik harus diketahui mengenai pendapatan daerah yang dapat berkontribusi. Syarifah Ratnawati menambahkan dalam tulisan ini harus dilihat dulu pelayanan publik seperti apa yang sebenarnya diinginkan warganya. Sementara Amin Mudzakir mengatakan bahwa bagian kesimpulan tidak dapat hanya dari pemerintahnya saja. Tapi juga harus disorot mengenai perjuangan publiknya untuk mendapatkan pelayanan. Kesimpulannya, essai tematik ini dari judulnya masih terlalu besar dan perlu difokuskan lagi.

Presentasi selanjutnya esai mengenai Industri Manusia untuk Industri Komoditas Kelapa di Kabupaten Minahasa Utara disampaikan oleh Hilma Safitri. Menurut Halilintar Lathief, essai ini sudah bagus dari segi strukturnya, terutama aspek ekonomi-politiknya sudah tampak jelas. Namun menurut Halilintar Lathief yang masih belum terlihat yaitu kajian aspek budayanya. Karena jika dilihat dari faktor ekonomi industri kelapa akan banyak saingannya dan rentan untuk bertahan di Minahasa Utara. Jika dapat diangkat mengenai segi budayanya, seperti budaya penanaman kelapa di masyarakat Minahasa Utara, mungkin industri kelapa akan dapat bertahan.

Selanjutnya, Sofian Munawar mempresentasikan essainya mengenai Dinamika Demokrasi dalam Politik Lokal di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dalam diskusi setelah presentasi ini, Hikmat Budiman mengatakan harusnya isu citizen active itu bukan dipertanyakan ke warga di Mamasa. Karena isu tersebut dapat muncul di kota yang besar dan warganya lebih beragam, seperti Jakarta. Di Jakarta saja warganya baru-baru ini saja aktif merespon isu-isu politik, sebelumnya tidak ada juga. Jadi lebih baik essai ini sudut pandangnya dibalik, mempertanyakan apakah teori citizen active itu dapat diimplementasikan di semua daerah, contohnya pada Kabupaten Mamasa.

Persentasi berikutnya Edi Sumardi menyampaikan essai mengenai Oligarki PAN dan Integritas Penyelenggara Pemilu di Maros, Sulawesi Selatan. Dalam essai ini Edi Sumardi antara lain menceritakan tentang perjanjian politik dan perbuatan kecurangan pemilu di Kabupaten Maros. Hilma mempertanyakan mengenai perbedaan oligarki dan integritas yang dimaksudkan dalam essai ini. Menurutnya, dalam essai ini istilah-istilah tersebut dituliskan secara terburu-buru. Halilintar Lathief juga mempertanyakan isi dan orientasi dari essai ini sebenarnya belum jelas mau mempermasalahkan apa dan mau nulis soal apa? Karena jika memang masalah permainan politik, apakah salah jika seseorang ingin mempunyai kekuasaan menempuh segala hal? Jika ingin mempersoalkan hal tersbut essai ini belum kuat kerangka berpikirnya. Hikmat Budiman menambahkan, menurutnya essai ini perlu kajian literatur yang mendalam agar permasalahan penelitian dapat dilihat secara lebih jelas.

IMG_2040Selanjutnya, Syarifah Ratnawati mempresentasikan esainya mengenai Revivalisasi Keraton Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Salah satu hal yang didiskusikan dalam sesi ini adalah mengenai motivasi terkait dibangkitkannya kembali lembaga kraton. Halilintar Lathief berpendapat bahwa bagaimana motivasi tersebut perlu diperhatikan. Motivasi tersebut bisa karena adanya dana dari pemerintah pusat atau motif politik. Selain itu, cara-cara untuk mencapai kedudukan di lembaga kraton juga perlu dilihat. Menurut Halilintar, terdapat tiga cara yang terlihat di dalam esai tersebut, yaitu melalui legitimasi pemerintah, akta notaris, dan legitimasi yang mengatasnamakan dinasti. Nantinya, cara-cara untuk mencapai kedudukan tersebut dibenturkan dengan motivasi yang ada.

Hikmat Budiman juga memberikan beberapa masukan tambahan. Ia mengatakan bawa penting untuk menyampaikan alasan tentang pemilihan konsep revivalisasi di dalam esai tersebut. Alasan ini bisa menjadi penting jika nantinya akan dibandingkan dengan konsep lain yang tidak digunakan, seperti revitalisasi. Ia juga menekankan bahwa penulis perlu memperhatikan tentang penggunaan terminologi glorifikasi. Menurutnya, mungkin saja yang terjadi di Kraton Buton bukan glorifikasi akan tetapi justru bagian untuk menuju glorifikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Halilintar berpendapat bahwa bisa saja revitalisasi kraton dijadikan alat untuk mencapai motivasi.

Selanjutnya, akan muncul perebutan-perebutan sumber daya alam. Hilma menambahkan bahwa bukan hanya SDA saja yang diperebutkan oleh elit di Kraton Buton, akan tetapi kekuasaan juga menjadi hal yang diperebutkan. Jika yang seperti ini terjadi, Hikmat berpendapat bahwa demokrasi hanya dilakukan oleh elit lama, sehingga rakyat tetap tidak memiliki kesempatan.

Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Stephanie Amalia Djohar yang membahas tentang Politik Jagung di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Hikmat Budiman berpendapat bahwa fokus tulisan tersebut seharusnya berada di aspek manusianya, bukan di masalah teknis pertanian jagungnya. Salah satu hal yang bisa dicari adalah intrik tentang politik jagungnya. Hallintar Lathief berpendapat bahwa perlu untuk dicari tahu mengapa para pemimpin baru tidak mau melanjutkan program politik jagung yang telah dicanangkan oleh Fadel Muhammad, mantan Gubernur Gorontalo. Salah satu hal yang luput dalam perencanaan tentang politik jagung yang diselenggarakan oleh Fadel Muhammad adalah tidak diperhitungkannya unsur budaya. Ia berpendapat bahwa para penyuluh pertanian yang ada di lapangan tidak memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya, mereka justru menjadi agen pemilik modal.

IMG_1993Hilma Safitri berpendapat bahwa untuk melihat politik jagung yang ada di Pohuwato bisa dimulai dengan memperhatikan kebijakan yang ada di sana. Selanjutnya, dapat dilihat siapa saja yang menjadi aktor politik di dalamnya. Berbicara mengenai aktor politik, Hikmat Budiman menjelaskan bahwa bisa saja Fadel Muhammad bukan sebagai aktor di Pohuwato, melainkan hanya sebagai background-nya saja. Di akhir diskusi, Hikmat Budiman menjelaskan bahwa kemungkinan politik ekonomi yang terjadi di Pohowato hanya untuk kepentingan elit politik atau pemilik modal. Atau bisa saja keuntungan didapatkan dari hasil kolaborasi kedua belah pihak. Berakhirnya presentasi dari Stephanie tentang politik jagung di Pohuwato juga menandai berakhirnya rangkaian acara lokakarya Kota-kota di Sulawesi.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>