Masyarakat Adat Merespon Modernisasi: Adaptasi atau Resistensi?

Kajian mengenai komunitas dan masyarakat adat di Indonesia semakin beragam. Kondisi ini diperkuat dengan hadirnya organisasi masyarakat sipil yang turut mendorong upaya-upaya pengakuan terhadap masyarakat adat. Perkembangan kajian tentang komunitas dan masyarakat adat tentu tidak hanya berhenti di satu titik saja. Kondisi-kondisi yang berpengaruh, misalnya, modernisasi dan industrialisasi, turut mempengaruhi keberadaan mereka. Setidaknya, terdapat dua pilihan yang dapat mereka lakukan untuk merespon kondisi tersebut, yaitu adaptasi atau resistensi.

Untuk mengetahui gambaran masyarakat adat dalam menghadapi modernisasi dan industrialisasi, Pusat Penelitian Kependudukan (P2K) LIPI berencana untuk melakukan penelitian tentang masyarakat adat di tiga lokasi, yaitu, Komunitas Adat Baduy, Samin, dan Orang Rimba. Untuk mempersiapkan penelitian tersebut, P2K-LIPI mengadakan workshop pada Senin, 23 Mei 2016, dengan mengundang beberapa pihak yang sudah berpengalaman dalam melakukan penelitian dan advokasi komunitas dan masyarakat adat. Workshop tersebut menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Noer Fauzi (Kantor Staf Presiden RI), Adi Prasetijo (KKI Warsi), dan Sohibuddin (Sajogyo Institute). Masing-masing narasumber membagikan pengalaman dan hasil penelitiannya tentang komunitas dan masyarakat adat.

Riwanto Tirtosudarmo, sebagai salah satu anggota tim peneliti, menyampaikan bahwa salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat komunitas dan masyarakat adat yang ada di Jawa. Menurutnya, kajian tentang komunitas dan masyarakat adat di Indonesia lebih banyak dilakukan di luar Jawa. Namun, tim peneliti merasa perlu adanya perbandingan dari komunitas adat yang berada di luar Jawa. Oleh karena itu, Komunitas Adat Orang Rimba yang berada di Sumatra dipilih sebagai pembandingnya. Terkait dengan isu yang dicari, yaitu adaptasi atau resistensi masyarakat adat terhadap modernisasi dan industrialisasi, Tirtosudarmo berpendapat bahwa di dalam adaptasi itu masih mengandung unsur-unsur yang bersifat resistensi. Jadi, bisa saja ditemukan suatu masyarakat adat yang sudah beradaptasi terhadap modernisasi dan industrialisasi, tetapi sesungguhnya mereka tetap melakukan perlawanan-perlawanan kecil.

Diskusi dimulai oleh Noer Fauzi yang memaparkan tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan pengakuan masyarakat adat. Pemaparannya dimulai dengan penjelasan tentang satuan tugas (satgas) masyarakat adat yang dibentuk oleh pemerintah. Pembentukan satgas ini merupakan salah satu misi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang tertuang dalam nawacita. Satgas tersebut tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil, salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Kondisi ini menunjukkan bahwa telah ada upaya transformasi gerakan sosial untuk melahirkan sebuah kebijakan publik. Perkembangan terbaru dari pembentukan satgas ini adalah rancangan tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Upaya pembentukan satgas masyarakat ini merupakan bagian upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adat. Cita-cita tersebut adalah berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat. Salah satu contoh untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah memberikan hak masyarakat adat untuk mengelola wilayah adatnya. Fauzi menceritakan suatu komunitas adat Dayak Iban yang berada di Sungai Utik, Kalimantan. Ia mengatakan bahwa komunitas adat ini melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan wilayah adat mereka. Bagi mereka, konflik ini terjadi setelah hadirnya negara. Sebenarnya, mereka tidak bermasalah dengan kehadiran negara, asal negara mau mengakui keberadaan mereka. Perkembangannya adalah mereka mampu mempertahankan hak pengelolaan wilayah adat mereka seluas 9.000 ha. Dengan adanya tanah yang bisa mereka kelola, maka cita-cita masyarakat adat bisa untuk diwujudkan.

Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi babak pembeda dalam dinamika masyarakat adat di Indonesia. Putusan ini membuat upaya-upaya penyingkiran terhadap masyarakat adat bisa dihindarkan. Sebelumnya, masyarakat adat berpeluang untuk mengalami konflik, baik dengan swasta maupun pemerintah, terkait dengan pengelolaan wilayah hutan adat. Pengaruh lain dari putusan MK tersebut adalah status hutan adat yang sebelumnya merupakan hutan Negara berubah menjadi hutan hak, yaitu hutan yang pengelolaannya disesuaikan dengan tujuan pemiliknya. Dalam konteks ini, pemilik hutan adat adalah masyarakat adat itu sendiri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menerbitkan peraturan tentang hak milik tanah yang bersifat komunal. Namun demikian, menurut Fauzi, hingga saat ini belum ada contoh dari upaya penegakan peraturan tersebut. Kondisi yang paling memungkinkan untuk penegakan peraturan tersebut adalah dengan menerbitkan sertifikat hak kepemilikan tanah secara komunal. Namun, menurutnya, cara tersebut masih banyak kelemahan.

DSC_7718

Penjelasan dari Noer Fauzi ditanggapi oleh Herman Hidayat, salah satu peneliti di LIPI. Ia bertanya tentang kondisi negara setelah masyarakat adat diberi wewenang untuk mengelola hutan adat. Pertanyaannya adalah bagaimana negara dan masyarakat bisa tetap sejahtera ketika sebagian hutan tidak lagi dikelola oleh negara? Untuk menjawabnya, Fauzi menjelaskan bahwa permasalahan yang ada selama ini terkait dengan peengelolaan hutan berada di valuasinya. Kompensasi dari pengelolaan hutan tanaman industri (HTI), hak pengusahaan hutan (HPH) dan hak guna usaha (HGU) tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan negara dan masyarakat. Apabila hutan-hutan tersebut berubah statusnya menjadi hutan adat, hutan kemasyarakatan atau hutan desa, maka hutan dapat menjadi sumber kekayaan bagi masyarakat di sekitarnya.

Pembicara selanjutnya adalah Adi Prasetijo yang menceritakan hasil penelitiannya di Komunitas Orang Rimba. Ia menyampaikan tentang respon Orang Rimba yang berbentuk symbolic resistance menuju organized movement. Penelitiannya melihat Orang Rimba sebagai sebuah gerakan, yang bertujuan untuk menambahkan kajian sebelumnya yang hanya melihat mereka sebagai korban. Salah satu yang ia lihat adalah metode pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Orang Rimba dalam menanggapi kondisi saat ini. Upaya yang mereka lakukan untuk pengelolaan hutan yaitu dengan cara mengembangkan sistem tradisional pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan keanekaragaman dan pemilihan jenis pohon.

Ia menjelaskan mengenai hubungan Orang Rimba dengan dunia di luar mereka. Berdasarkan temuannya, hubungan tersebut diperantarai oleh middleman. Hal ini terjadi karena sistem yang dianut oleh orang rimba, yang berakar pada tradisi berburu dan meramu, sangat tergantung pada hutan. Kondisi ini menjadikan mereka tidak mempunyai sistem untuk melakukan organisasi yang kompleks, sehingga mereka membutuhkan perantara untuk berhubungan dengan orang di luar hutan. Jika ditarik ke konteks hubungan dengan masyarakat melayu yang berada di Sumatra dan sebagian semenanjung Malaka, pola-pola seperti ini yang menciptakan ikatan antara mereka dengan orang-orang Melayu. Bahkan, pada masa kerajaan-kerajaan besar Melayu masih berkuasa, orang rimba dilindungi dan diberikan wilayah tersendiri. Hubungan ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang rimba tidak terisolasi, khususnya secara budaya.

Namun demikian, kondisi ini menciptakan struktur ekonomi yang berbeda yang dibuat oleh orang Melayu terhadap orang rimba. Sejak zaman kolonial Belanda, mereka dipaksa untuk menyetor sumber daya alam, seperti kayu, ke orang melayu yang diperantarai oleh middleman. Perubahan yang terjadi adalah, jika sebelumnya mereka melihat alam berdasarkan produk-produk yang dihasilkan, misalnya buah-buahan, maka sejak didorong untuk berproduksi mereka juga melihat tanah dan jenis tanaman yang akan mereka kelola. Apalagi setelah masuknya komoditas kelapa sawit di wilayah mereka. Pada akhirnya, sebagian kelompok orang rimba memilih untuk menetap. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya-upaya adaptasi, tidak hanya terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Ada rekonstruksi sistem sosial baru yang dikenalkan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah membentuk desa di pemukiman kelompok-kelompok yang sudah menetap. Pemerintah juga mengenalkan agama dengan cara membangun masjid dan mendatangkan guru mengaji.

Prasetijo mengungkapkan bahwa kondisi-kondisi tersebut menciptakan tekanan sosial yang baru. Paling tidak terdapat tiga bentuk tekanan sosial yang diidentifikasi olehnya. Pertama, proses peripheral di masa lalu. Menurutnya, proses marjinalisasi orang rimba sudah ada sejak masa kerajaan Melayu berkuasa dan masa pemerintahan kolonial Belanda. Kedua, adanya prasangka dan stigma oleh orang luar. Ia mencontohkan beberapa kasus yang ia temui saat melakukan penelitian. Kasus-kasus tersebut misalnya konflik dengan transmigran yang disebabkan oleh kasus-kasus pencurian. Orang rimba mendapatkan stigma sebagai pencuri apabila ada barang milik transmigran atau orang melayu hilang. Konflik ini muncul karena wilayah pemukiman transmigran dan orang melayu bersinggungan dengan jalur orang rimba berpindah tempat. Ketiga, adanya marjinalisasi oleh Negara. Bentuk-bentuk marjinalisasi ini biasanya tertuang dalam program-program pemerintah yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Akibatnya, ketika mereka berada di luar hutan, mereka harus mengikuti sistem yang berlaku di luar.

Dari tekanan-tekanan tersebut, Prasetijo berpendapat bahwa terdapat environmental and social displacement yang dialami oleh orang rimba. Pertama, adanya geophysical displacement, yaitu perubahan cara hidup yang awalnya berbasis pada berburu dan meramu kemudian berubah menjadi sistem campuran yang lebih adaptif hingga pada akhirnya mereka memilih untuk menetap. Ketika mereka menetap, terdapat konsekuensi perubahan terhadap tradisi dan pola gerak mereka. Kedua, adanya displacement lingkungan yang mempengaruhi konteks kosmologi mereka, yaitu hutan. Sejarahnya, hutan mereka dilindungi oleh para penguasa di wilayah tersebut. Namun, orang luar mulai masuk ketika adanya pembukaan lahan-lahan perkebunan. Sebelumnya, mereka sudah memiliki perjanjian dengan orang luar yang membatasi masuknya orang luar ke wilayah hutan. Perjanjian ini diperkuat dengan adanya pantangan-pantangan yang diyakini oleh orang rimba dan orang luar. Ketiga adanya displacement sosial yang ditunjukkan dengan perubahan-perubahan sosial yang tidak sesuai dengan kebudayaan mereka. Sebenarnya, mereka ingin mempertahankan budaya mereka, tetapi ada sesuatu yang tidak cocok dengan mereka.

Dari paparan tersebut, Prasetijo mencoba untuk menggambarkan proses adaptasi yang sebenarnya juga bentuk resistensi mereka terhadap modernisasi. Bentuk-bentuk resistensi pasif terwujud dalam upaya-upaya menghadirkan identitas mereka di dunia luar. Sementara itu, bentuk dari resistensi simbolik terwujud dalam pantangan-pantangan yang mereka percayai, menjaga tradisi-tradisi mereka, dan memperkuat batas antara hutan dan desa. Lebih lanjut, ada pula aksi-aksi yang teroganisasi dari orang rimba dalam menghadapi modernisasi, misalnya dalam bentuk pemblokiran jalan, demonstrasi, klaim tanah, dan pencurian. Khusus untuk pencurian, mereka biasa mencuri hasil alam atau barang dagangan di warung, seperti beras dan sarden.

Lebih lanjut, Ia berpendapat bahwa saat ini gerakan masyarakat adat yang dipelopori oleh NGO mendorong Orang Rimba untuk mengelola wilayahnya sendiri dan bangga atas identitas mereka. Selain itu, NGO juga mendorong diberikannya pengelolaan sumber daya alam dan hutan kepada orang rimba. Momentumnya adalah deklarasi Taman Nasional Bukit Dua Belas. Taman nasional ini merupakan wilayah yang tersisa yang bisa dikelola oleh orang rimba. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh NGO juga mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan program yang lebih mendekatkan mereka kepada orang rimba.

DSC_7720

Setelah mendiskusikan tentang Orang Rimba, Sohibuddin dari Sajogyo Institute melanjutkan diskusi dengan membahas Komunitas Toro yang ada di Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Ia membahas tentang artikulasi kearifan tradisional sebagai reproduksi budaya komunitas tersebut. Hasil risetnya lebih banyak membahas mengenai pergulatan yang dialami Komunitas Toro setelah wilayah adatnya diakui oleh Taman Nasional Lore Lindu. Kondisi ini menciptakan sebuah pertanyaan, yaitu, bagaimana keadaan lembaga adat mereka seelah pengakuan ini? Ini terjadi karena ada kondisi yang berbeda sebelum adanya pengakuan.

Selanjutnya, ia menjelaskan faktor-faktor yang membentuk indeginitas komunitas tersebut yang sangat beragam. Pertama, bahwa migrasi komunitas dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan suatu kelaziman, seperti yang juga dilakukan oleh komunitas-komunitas lain di wilayah Taman Nasional Lore Lindu. Yang menarik adalah, desa-desa yang pertama kali mendapatkan pengakuan adalah desa-desa yang merupakan hasil dari migrasi, bukan desa yang dianggap kuno. Di beberapa komunitas, perpindahan mereka ke wilayah ini adalah hasil dari kebijakan pemerintah kolonial. Kedua, yang mempengaruhi indeginitas adalah keberadaan artefak yang berbeda-beda antarkomunitas. Jadi, mereka mempunyai materi yang berlainan yang dijadikan acuan bahwa mereka ini merupakan sebuah masyarakat adat. Sebagai contohnya, Komunitas Toro mempunyai sebuah buku yang ditulis oleh seorang “guru” pada tahun 1980-an. Buku tersebut berisi, tidak hanya tentnag sejarah asal-usul dan mitos saja, tetapi juga keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Sohibuddin menjelaskan dilema artikulasi kearifan tradisional yang dihadapi oleh masyarakat adat di kawasan Lore Lindu. Dilema tersebut terdapat dalam relasi intrakomunitas yang terdiri dari beragam etnis. Ia mencontohkan bahwa desa-desa yang berada di wilayah tersebut berasal dari kelompok-kelompok yang melakukan migrasi sehingga secara etnis bisa dikatakan berbeda. Misalnya, Desa Bolapaku yang bertransformasi sebagai sebuah desa adat yang dusun-dusunya ditempati oleh kaum budak yang melakukan migrasi dan kaum bangsawan yang sudah menetap di sana. Kondisi ini menyebabkan klaim-klaim yang berbeda di setiap dusun. Dilema yang lain terjadi antarkomunitas. Misalnya, Komunitas Toro dan Bolapaku yang memiliki wilayah adat yang saling tumpang tindih setelah diakui komunitasnya oleh taman nasional. Padahal, kedua komunitas ini diadvokasi oleh LSM yang sama dan proses pengakuannya pun bersamaan. Dilema selanjutnya adalah relasi antara komunitas dengan struktur adat yang lebih tinggi seperti relasi antara Komunitas Toro dan Kulawi. Yang tidak luput juga adalah dilema yang muncul karena diferensiasi internal. Di satu sisi, ada artikulasi yang dianggap sebagai suatu kolektifitas. Di sisi yang lain, ada bentuk-bentuk diferensiasi, misalnya, kepemilikan lahan yang berbeda antara satu warga dengan yang lainnya. Bahkan, kondisi ini tidak segera disadari oleh warga setempat.

Isu lain yang muncul adalah apakah identitas komunitas adat itu sebuah kontinyuitas atau reinvensi tanpa henti? Shohibuddin menjelaskan bahwa kondisi ini masih menjadi perdebatan. Ia menjelaskan bahwa untuk memahami kondisi ini harus melihat agensi-agensi masyarakat. Kemampuan masyarakat adat untuk merespon perubahan sosial yang ada di sekitarnya justru menjadi hal penting yang harus ditelaah lebih jauh. Menurutnya, kita harus bisa keluar dari definisi legal-formal tentang masyarakat adat yang terdapat di dalam berbagai macam peraturan karena pada dasarnya, masyarakat adat bersifat dinamis.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation