Media Sosial sebagai Mata Pedang

ekosistem_sosmed[4]
Ekossistem sosial media
Grafik diambil dari naskah presentasi Ulin Niam Yusron
Dalam kurun dua tahun terakhir penggunaan media sosial (social media) makin meluas ke tingkat situs-situs lembaga pengambil kebijakan, juga kerap dijadikan sarana untuk pengumpulan opini bahkan mobilisasi massa. Persoalannya, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk advokasi kebijakan publik, mengingat kecenderungan masyarakat hanya sebatas tertarik pada isu-isu yang panas dan mengandung unsur heroisme, seperti dalam kasus Prita Mulyasari atau KPK. Media sosial bahkan ditengarai tidak akan mampu berfungsi sampai tahap perubahan kebijakan publik, hanya sampai pada tahap mobilisasi massa. Pada isu seputar Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), media sosial hampir tak berperan apa-apa. Selama pemilihan gubernur (Pilgub) di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang lalu, masyarakat dinilai sebagai pemilih yang cerdas, dengan perdebatan di media sosial mengenai tidak saja kandidat yang bersaing tetapi juga isu-isu yang diangkat. Hal serupa diperkirakan tidak akan terjadi di daerah lain, misalnya Jawa Barat yang juga akan melaksanakan pilgub. Selain Jakarta, memang Bandung termasuk salah satu kota paling berkicau di dunia, tapi ada 25 kabupaten/kota lain yang barangkali infrastrukturnya tidak memadai. Demikian sejumlah lontaran pendapat dalam diskusi terfokus (FGD) bertajuk “Peran Media Sosial dalam Advokasi Kebijakan Publik” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) di Jakarta (21/12/2012). Diskusi dibuka oleh Prof. Dr. Syamsuddin Harris, kepala P2P-LIPI, dengan moderator Irine H. Gayatri, pemimpin redaksi website P2P-LIPI (http://politik.lipi.go.id ).

Prinsip sederhana ketika kita berkicau di timeline (linimasa) Twitter atau memposting di Facebook adalah apakah kata-kata yang kita nyatakan di dunia online sesuai dengan tindakan kita di dunia offline, Ulin Niam Yusron dari BeritaSatu.com mengingatkan. Ketika terjadi ledakan Bom Marriott 2 pada 17 Juli 2009, orang yang pertama melaporkan dari kejadian bukan wartawan, tapi Daniel Tumiwa, seorang pengguna Twitter yang kebetulan sedang berada di sekitar lokasi. Karena reputasinya yang tidak diragukan di dunia media dan musik, orang mempercayai, dan media-media resmi pun berdatangan meliput. Berbeda dengan akun-akun anonim yang marak belakangan ini, sulit untuk dipertanggungjawabkan akurasinya, karena kita tidak tahu siapa manusia-manusia yang ada di belakangnya sebagai admin. Kebetulan beberapa hari belakangan Ulin sedang perang di Twitter(twitwar) dengan akun anonim yang fenomenal, TrioMacan2000, setelah Ulin membongkar nama-nama admin akun tersebut melalui artikel di BeritaSatu.com.

Ketika kita akan membangun kanal media sosial sebagai alat advokasi, harus dipahami terlebih dulu perangkat (tool) dan ekosistemnya. Dulu kita mengenal blog, sekarang yang berkembang microblogging. Sementara di blog kita bisa menulis panjang dalam bentuk artikel, di Twitter tulisan kita dibatasi jumlah karakternya. Media-media baru yang bersifat sosial ini seolah menggantikan media lama yang sebelumnya memimpin dan menjadi sumber berita. Pada masa Orde Baru kontrol terhadap media sangat kuat melalui budaya telepon terhadap pemimpin-pemimpin redaksi. Pada 2002-2003 pernah berkembang situs-situs seperti Lippostar.com dan Astaga.com, tetapi waktu itu tidak didukung oleh environment yang memadai karena mahalnya biaya koneksi internet. Saat ini situasi sudah berubah, Jakarta disebut sebagai kota paling berisik di seluruh dunia, dengan anak-anak muda baru gede (ABG) usia 13 tahunan yang mampu menciptakan trending topic yang unik-unik. Ada pula jurnalisme warga (citizen journalism) seperti Kompasiana dan Politika. Dengan beragamnya platform media sosial, baik berupa teks, gambar, video, dokumen dan sebagainya, media lama sebagai produsen berita membutuhkan media sosial sebagai etalase dan payung. “Kita harus bisa mengidentifikasi orang Indonesia sukanya memakai platform yang mana, misalnya mau pakai Pinterest padahal tidak populer di sini,” Ulin mencontohkan.

Harus pula dipahami dalam dunia media sosial kita berhadapan dengan kelompok atau masyarakat yang tak berwajah (faceless). Media-media resmi mempunyai kode etik, media sosial belum punya. Ketika sebuah organisasi akan membangun kanal media sosial, dalam mengelola admin secara bersama-sama dibutuhkan manajemen komando untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan. Kata sandi (password) harus selalu diperbarui. Perlu ada jadwal piket, agar bisa dilacak siapa admin yang bekerja ketika sebuah postingan menimbulkan masalah. Ulin mencontohkan keteledoran sebuah stasiun televisi nasional ketika akun media sosialnya memposting kalimat-kalimat bernada cabul, bisa jadi karena salah satu adminnya lupa sewaktu masuk ke beberapa login akun, salah satunya akun esek-esek, tidak sadar kalau sedang login di akun resmi televisi tersebut. “Cantumkan pula kontak yang bisa dihubungi di biodata, termasuk nomor telepon, agar bisa dihubungi secara offline,” Ulin memberi contoh-contoh praktis. Ketika memasuki ranah media sosial pun harus bersiap-siap menghadapi bulan-bulanan (bullying), hal-hal buruk dan yang bersifat pribadi bisa dibongkar, dan ironisnya apa yang kita posting di internet akan selalu ada jejaknya, tidak pernah bisa dihapus sampai kapan pun. Kita pun harus memperhatikan peak season, jam-jam sibuk orang-orang sedang online, dan situs seperti Politicawave bisa digunakan untuk mengamati keriuhan di media sosial. Bisa pula melibatkan selebritas Twitter (selebtwit) yang mempunyai banyak follower untuk kampanye isu-isu tertentu.

top_20cities_tweet[2]
20 kota terbanyak jumlah tweet per Juni 2012
Grafik diambil dari naskah presentasi Ulin Niam Yusron
Dalam diskusi juga diperbincangkan soal perselingkuhan antara kelompok media massa dengan politik, dan apakah itu bisa dikontrol oleh masyarakat. Buat Ulin sebetulnya agak miris mengapa masih ada yang mau menerbitkan media massa sekarang ini di tengah beragamnya platform media dan banyak media yang gulung tikar. Ulin menengarai banyak media dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan tidak bisa dikontrol bahkan oleh lembaga seperti Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) sekalipun. Menurut Ulin, harus bisa dibedakan antara praktik jurnalisme dengan praktik bisnis, dan di titik itulah biasanya wartawan dan redaksi harus menyiasati. Dua kelompok media massa besar, MNC dan MetroTV, pemiliknya adalah petinggi partai baru Nasional Demokrat (Nasdem). MNC yang kekayaannya jauh melebihi MetroTV saat ini ditawari untuk membeli aset-aset Bakrie setelah sebelumnya membeli semua jalan tol milik Bakrie. Surya Paloh dalam kesempatan berbicara di MetroTV bisa menghabiskan frekuensi publik sampai 12 menit lamanya. “Masalahnya bukan cuma sekali, tapi berkali-kali,” kritik Ulin. Kasus menarik ketika sebelum putaran satu Pilgub DKI, sejumlah media yang berada di bawah kontrol Golkar selalu memberitakan Joko Widodo (Jokowi) secara negatif. Begitu Jokowi menang, tiba-tiba headline langsung berubah. Setelah ditelusuri, ternyata deal antara Fauzi Bowo (Foke) hanya sampai putaran satu saja. Sebuah situs berita online dalam editorialnya secara terus-terang mendukung Foke, masalahnya menurut Ulin mereka dapat uang dari Foke. Berbeda dengan media-media di Amerika Serikat, meskipun editorialnya mendukung calon presiden tertentu, mereka mencari uang tidak dengan cara melacur seperti itu.

Sementara ada semacam pattern dalam media-media resmi, misalnya Aljazeera terkesan berani, BBC lebih objektif, dan CNN menyuarakan Amerika, bagaimana dengan pattern dalam media sosial. Mengelola media sosial untuk advokasi pun harus dijaga kontinuitasnya, kalau tidak bisa-bisa akunnya mati. Bagaimana pula kaitan teknologi dengan isu-isu sosial, belum ada penelitian khusus tentang itu. Teknologi komunikasi dipandang mampu mendorong perubahan sosial, seperti penjatuhan Marcos di Filipina melalui radio lokal dan Estrada melalui pesan singkat telepon seluler (SMS). Gerakan ‘98 tidak bisa dilepaskan dari kehadiran email yang berisi tulisan-tulisan George Aditjondro mengungkap korupsi Suharto, selain media-media pergerakan bawah tanah yang beredar dalam bentuk fotokopian. Di Tunisia dan Mesir, dua presiden bertumbangan setelah berita aksi bakar diri seorang pedagang kakilima Mohammed Bouazizi menyebar melalui media sosial. 

Menurut M. Hamdan Basyar, peneliti bidang politik internasional dan Timur Tengah LIPI, media sosial sebagai alternatif dari media mainstream dapat menempatkan diri sebagai jurnalisme damai. Dalam kasus serangan Israel ke Jalur Gaza, menurut Ulin kelompok Hamas tampak terbata-bata, tidak mempersiapkan kekuatan media sosial melawan Israel. Tetapi bagi Ulin, teknologi hanyalah alat, yang penting apa tujuannya (goal). Pengguna internet (netizen) punya mood masing-masing, tidak semua orang suka politik, ada yang hanya suka hiburan, cari pasangan, sampai yang esek-esek. Jangankan untuk kalangan netizen, admin yang mengelola akun pun bisa bosan sendiri kalau berkutat dengan satu tema saja. Kasus menarik ketika Jokowi sukses dengan tim media sosial yang terstruktur dengan tim suksesnya, Jokowi-Ahok Social Media Volunteer (Jasmev), Foke malah memilih membayar sekian miliar untuk TrioMacan2000. Setelah ditelusuri oleh Ulin, ternyata sebagian besar follower-nya palsu, alias membeli follower, sehingga kampanye Foke pun sia-sia, tidak berpengaruh ke massa pemilih. Lucunya, dalam Pilgub Jabar mendatang, dikabarkan calon-calon gubernur yang saling bersaing melakukan hal serupa. Memang pada akhirnya, media sosial bisa berlaku layaknya pedang dengan banyak mata, tetapi seperti halnya media sebesar News of the World bisa dipaksa tutup karena berbohong, akun-akun media sosial pun bisa hilang jika isinya hanya hoax dan fitnah.

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>