Membaca Kebijakan Luar Negeri SBY dan Jokowi

Politik luar negeri merupakan salah satu kebijakan penting yang harus ditempuh setiap negara, bukan saja atas dasar kepentingan untuk menjalin “pergaulan” dengan negara-negara lain, tapi termasuk dan terutama dalam rangka mencapai dan memenuhi kebutuhan nasional dalam konteks global-mondial. Secara normatif, kebijakan politik luar negeri Indonesia selalu dilekatkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea II dan IV menegaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasibnya sendiri serta berhak mengatur hubungan kerja sama dengan negara lain. Dasar normatif berikutnya, UU No. 37 tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang hubungan luar negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah “Kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

1-CSIS Discuss on foreign  policy_sumber, CSIS_PJV

CSIS Discuss on foreign policy (sumber: CSIS_PJV)

 

Secara konseptual, kebijakan luar negeri Indonesia selalu dikaitkan dengan prinsip politik luar negeri “bebas aktif” sebagaimana telah lama diungkapkan Mohammad Hatta. Bebas berarti “Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub dominan kekuatan dunia”. Sementara “Aktif” memiliki arti “Ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan bebagai konflik dan permasalahan dunia”. Konsepsi dan prinsip “bebas-aktif” ini secara ideal sejatinya bertujuan menegaskan komitmen Indonesia terhadap pelaksaaan dan perumusan aturan-aturan serta hukum internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional, serta menunjukkan komitmen Indonesia menunaikan instruksi UUD 1945 dalam rangka turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana idealisasi prinsip-prinsip normatif ini dalam tataran implementasinya?

Diskusi “Special Issue of the Indonesian Quarterly: SBY’s 10 Years: A Review of Indonesia’s Foreign Policy 2004-2014” setidaknya dapat turut menjawab pertanyaan itu. Diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 19 Januari 2015 itu meskipun tema awalnya mengkritisi kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun secara langsung maupun tidak langsung juga memaparkan semacam lesson learning bagi kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Prestasi” SBY

Secara keseluruhan, banyak pihak memberikan penilaian pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY (2004-2014) mengalami peningkatan dan perkembangan cukup signifikan. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai “prestasi” yang dicapai dalam forum regional maupun global. Dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya, secara umum SBY menjalankan kebijakan luar negeri dalam tiga program utama. Pertama, pemanfaatan politik luar negeri dalam konteks optimalisasi diplomasi. Kedua, peningkatan kerjasama multilateral dalam rangka meraih beragam peluang internasional. Ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia dalam rangka turut serta menjaga ketertiban dunia dalam berbagai persoalan keamanan internasional.

Dalam konteks kerjasama regional, misalnya, pemerintah SBY telah memperlihatkan komitmennya untuk senantiasa berkontribusi bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 dan memastikan kawasan Asia Tenggara tetap dalam keadaan damai sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Treaty of Amity and Cooperation. Masih dalam konteks kerjasama regional, Indonesia kembali memperlihatkan perannya dalam pembahasan pembentukan tatanan kawasan (regional architecture building) dengan ASEAN sebagai penggerak utama (ASEAN as a driving force) dan dilakukannya penambahan keanggotaan East Asia Summit dengan diterimanya Rusia dan Amerika Serikat secara bersamaan.

2-SBY pidato dalam Bali Democracy  Forum_sumber, www.demokrat.co.id

SBY pidato dalam Bali Democracy Forum (sumber: www.demokrat.co.id)

 

Sedangkan dalam konteks kerjasama global, pelaksanaan diplomasi Indonesia dilaksanakan untuk memastikan pembangunan global dan mendorong terjalinnya kemitraan strategis dan situasi yang kondusif dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan untuk semua. Dalam kaitan ini terlihat upaya Indonesia untuk secara konsisten terus memperjuangan kepentingan nasional, regional dan internasional di berbagai forum multilateral. Sementara itu dalam kaitannya dengan kerjasama kawasan, pemerintah SBY berupaya untuk semakin mengukuhkan peran dan kontribusinya mendorong pembangunan ekonomi dan politik secara lebih pararel dan seimbang. Hal ini ditempuh dengan melakukan serangkaian kerjasama, seperti dalam Bali Democracy Forum dan kerjasama pemberantasan kejahatan terorisme.

Dinna Wisnu, Director & Co-founder Paramadina Graduate School of Diplomacy menilai SBY telah berhasil membangun citra dan kepercayaan interasional melalui sikapnya yang “care”, gaya kepemimpinanya yang seringkali cepat mengambil inisiatif sehingga Indonesia relatif mudah diterima negara lain. Gaya kepemimpinan SBY sekaligus telah menarik kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Dinna mencontohkan forum “Manado Oceans Declarations” yang digagas SBY untuk mendiskusikan isu lingkungan laut terkait perubahan iklim. Forum ini disambut sangat antusias komunitas internasional sehingga mampu menarik minat 76 negara untuk datang dan forum ini kemudian menjadi pemantik agenda berikutnya di Copenhagen. Inisiatif dan sikap “care” SBY lainnya yang tampak menonjol misalnya saat ia memberikan kejutan dengan memainkan gitar sebagai hadiah ulang tahun Presiden Putin ke-61 dalam forum KTT APEC. Hal seperti ini tampak seperti sepele, tapi nyatanya ini juga dapat membantu mencairkan suasana dalam balutan kehangatan pergaulan international.

Tidak heran jika selama masa pemerintahannya, SBY kerap meraih sejumlah penghargaan internasional. Pada 30 September 2014 SBY menerima anugrah doktor honoris causa dari Ritsumeikan University karena dipandang memiliki leadership kuat. Sebelumnya, pada Mei 2013 SBY menerima World Statement Award dari Appeal of Conscience Foundation di New York. Belasan penghargaan lainnya diterima SBY dalam masa jabatannya antara 2004 – 2014.

Namun demikian, di tengah segudang penghargaan yang diterimanya di level internasional, kinerja SBY di dalam negeri justru terpuruk. Dinna Wisnu menilai sejumlah komitmen SBY tidak terrealisasi dalam tataran implementasinya. Dalam hal demokrasi dan HAM, misalnya, tidak ada harapan dan titik terang bagi penyelesaian kasus Munir yang sebelumnya dijanjikan penuntasannya. Demikian juga dalam hal pemberantasan korupsi, rezim pemerintahan SBY malah terjebak pada oligarki dan politik dinsti. Sementara di bidang ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Banyak program ekonomi dijalankan tanpa benchmark sehingga target dan harapan dalam Millennium Development Goals (MDGs) tidak tercapai. “SBY gagal membangun demokrasi yang sesungguhnya di dalam negeri,” ujar Dinna Wisnu.

Senada dengan itu, dosen Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Aleksius Jemadu menilai kebijakan luar negeri SBY lebih banyak mengawang-awang, tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurut Aleksius, dalam membangun hubungan luar negeri, SBY semestinya menyadari betul siapa kita dan apa kebutuhan bangsa Indonesia dalam konteks percaturan global. Namun sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. SBY tampak begitu berambisi “mencari kawan” sebanyak-banyaknya, tapi tidak sejak awal menentukan prioritas kebutuhan kita di level nasional. “Dalam membangun hubungan dengan negara lain, kita harus tahu diri siapa kita dan apa kebutuhan kita sehingga kebijakan luar negeri kita bisa mendatangkan keuntungan bagi bangsa Indonesia,” tambah Aleksius.

Peneliti senior CSIS, Philips J. Vermonte menilai kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintahan SBY memang masih jauh dari ideal, namun bagaimana pun harus diakui sejumlah capaian positif telah diraih pada masa pemerintahan SBY. Nilai-nilai dan capaian positif kebijakan luar negeri yang sudah dijalankan SBY ini perlu menjadi pijakan untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan luar negeri yang akan dijalankan Jokowi ke depan.

Lesson Learning untuk Jokowi

Saat pidato perdana dalam sidang paripurna MPR 20 Oktober 2014 Jokowi mengemukakan pandangan umum mengenai proyeksi kebijakan luar negeri yang akan ditempuhnya. Dalam pidato itu, selain mengemukakan obsesi untuk mewujudkan poros maritim dunia, Jokowi juga menegaskan akan tetap menganut politik luar negeri “bebas aktif” dengan terus berupaya untuk turut terlibat dalam forum-forum internasional. “Saya ingin menegaskan bahwa (dalam) pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujar Jokowi.

3-Pidato Jokowi di depan para CEO  di KTT APEC Beijing 2014 _detik.com r

Pidato Jokowi di depan para CEO di KTT APEC Beijing 2014 (sumber: detik.com)

 

Terkait kebijakan politik luar negeri ke depan, Philips J. Vermonte menilai ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi Jokowi. Pertama soal stabilitas politik, kedua gaya kepemimpinan dan terakhir tentang proyeksi ekonomi pembangunan. Ketiganya sejatinya saling terkait satu sama lain. Dalam konteks global, “prestasi” SBY yang telah berhasil mencitrakan Indonesia sebagai negara yang demokratis di mata internasional harus menjadi pekerjaan rumah Jokowi untuk lebih membumikannya di level nasional. Selain itu, Philips juga mengkritisi soal pilihan politik luar negeri “bebas-aktif” yang perlu diredefinisi secara lebih kontekstual. Perlu disadari bahwa sejak konsep ini digulirkan puluhan tahun lalu oleh Mohammad Hatta, kita belum menerjemahkan lagi konsepsi ini secara lebih kritis. Bahkan, terminologi politik “bebas-aktif” ini belakangan seolah berkonotasi peyoratif sebagai kata lain dari tidak bersikap dalam berbagai persoalan internasional yang mengemuka.

Menjaga citra positif Indonesia di mata internasional kini menjadi tantangan besar bagi Jokowi. Menurut Dinna Wisnu, tantangan dunia internasional yang senantiasa berubah-ubah, harus menjadi perhatian penting bagi Jokowi dalam membangun apa yang sudah dibangun SBY sebelumnya. Dinna menyebutkan, banyak ekspektasi dari negara lain bahwa Jokowi akan menjadi presiden yang lebih dekat dengan isu negara berkembang. Namu Sayangnya, baru memasuki masa awal masa pemerintahannya saja Jokowi justru telah membuat blunder. Pilihan atas penerapan hukuman mati dinilai banyak pihak akan menjadi sesuatu yang mempersulit posisi Indonesia dalam bernegosiasi di kancah internasional. Ini terbukti dari respon Belanda dan Brasil yang secara spontan menarik para Duta Besar mereka setelah putusan hukuman mati ditetapkan Jokowi.

Meskipun putusan soal hukuman mati memang sangat problematik dan dilematik, namun dalam konteks hubungan internasional point utamanya sebenarnya bukan pada setuju atau tidaknya pada penerapan hukum itu. Titik fokusnya bukan sekadar pada penegakan hukum, tapi juga lebih dari itu adalah empati dan proses komunikasi sehingga kita mampu melakukan diplomasi dengan menyampaikan sikap politik kita secara lebih elegan. “Dalam konteks ini ada kesan Jokowi sangat terburu-buru dan hanya ingin tampil beda dengan gaya diplomasi sebelumnya,” tambah Dinna.

Associate Researcher, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>