Memecahkan Problem Kewarganegaraan: Perbandingan Kota-kota di Sumatra dan Asia Tenggara

DSCF2413
Setelah diluncurkan di Medan pada 19-20 Juni 2012, buku Kota-kota di Sumatra: Enam Kisah Kewarganegaraan dan Demokrasi didiskusikan lagi di Jakarta (13/8), kali ini bekerja sama dengan the Wahid Institute. Bagi Hikmat Budiman, Direktur Yayasan Interseksi, sekaligus editornya, buku ini sebetulnya berangkat dari kerja-kerja lama, sejak Interseksi mengadakan program pelatihan penelitian dan seri penelitian tentang hak minoritas. Dengan dukungan Hivos, Interseksi mengundang sebagian dari para alumni pelatihan penelitian dari berbagai lembaga itu untuk bergabung ke dalam tim peneliti yayasan Interseksi yang akan mengadakan penelitian di beberapa kota di Sumatra. Karena merupakan tim baru, tentu saja akan banyak tantangan dan kelemahannya dibandingkan dengan tim peneliti terdahulu. Tapi Hikmat mengajak hadirin untuk melihat sisi terangnya: Lima dari enam orang anggota tim peneliti adalah mereka yang belum pernah melakukan penelitian selain untuk keperluan skripsi atau tesis. Kalau saat ini mereka dapat menghasilkan tulisan seperti yang ada dalam buku Kota-kota di Sumatra, dalam lima tahun ke depan mereka pasti akan menghasilkan tulisan-tulisan yang jauh lebih berkualitas. Ini tentu saja dengan asumsi kalau mereka tetap melanjutkan aktivitas menulis. Kalau hal ini diletakkan ke dalam perspektif perkembangan sosial belakangan ini, penerbitan tulisan-tulisan panjang sampai membentuk buku setebal lebih dari 500 halaman, jelas bisa pula dilihat sebagai sesuatu yang ikonis sifatnya. “Ini adalah perlawanan terhadap tirani 140 karakter”. Saat ini, menurut Hikmat, semakin banyak orang yang “bacaan dan tulisan terpanjangnya adalah tweet di media jejaring sosial Tweeter”. Beberapa orang bahkan menerbitkan kumpulan tweet itu menjadi buku. Jadi sudah tradisi berbahasa tulis kita dirusak oleh kebiasaan menulis SMS, sekarang jumlah huruf pun harus dibatasi. 

DSC07665

Menurut Koordinator Program the Wahid Institute Dr. Rumadi, terbitnya buku tersebut mengangkat kembali isu multikulturalisme yang saat ini telah menjadi wacana yang sering disebut-sebut, tapi tidak ada implementasinya. Sebaliknya, Amin Mudzakkir, peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPSDR-LIPI), melihat adanya pergeseran pendekatan yang digunakan Interseksi. “Sebelumnya Interseksi menggunakan pendekatan multikulturalisme, merayakan keberbedaan, tetapi sekarang dalam buku ini multikulturalisme justru dianggap sebagai persoalan,” tutur Amin menganalisis. Tema kewarganegaraan dan demokrasi dalam buku ini merupakan refleksi cukup tajam terhadap studi-studi Indonesia pasca-Orde Baru. Demokratisasi dan desentralisasi memperkuat politik identitas, dan dengan mengangkat kembali konsep Furnivall tentang masyarakat plural, buku ini mencoba menawarkan model kewarganegaraan. Selain itu buku ini juga penting dipandang dari sudut studi tentang kota. Pada ’70-an, kota dilihat sebagai area modernisasi, dengan fenomena urbanisasi dan kemiskinan. Setelah itu kota dipandang sebagai area simbolik, dengan konsep tata kota. “Buku ini tampaknya mewakili generasi ketiga studi tentang kota, ingin melampaui isu-isu sebelumnya tentang studi pembangunan dan modernisme,” lanjut Amin. 

TIGA KOTA DI SUMATRA

DSC07698

Staf divisi riset dan kampanye YAPPIKA yang juga anggota tim peneliti Interseksi, Kristina Viri, menceritakan pengalamannya selama melakukan penelitian lapangan di Bukittinggi, Sumatra Barat. Meskipun hanya kota kecil, tetapi Bukittinggi merupakan pusat wisata, perbelanjaan dan pendidikan. Pada siang hari, jumlah penduduk berlipat tiga kali dengan banyaknya komuter dari daerah sekitarnya, khususnya Kabupaten Agam. Untuk mengantisipasi perkembangan kota, wilayah Bukittinggi rencananya akan diperluas dengan mengambil sebagian wilayah Agam, tetapi mendapat resistensi dari penduduk setempat. Berlatar belakang etnis Jawa dan beragama Katolik, Viri mengamati pola pengelompokan tempat tinggal warga berdasarkan etnis dan agama di kota tersebut, khususnya antara etnis Minang dan Batak. Orang Minang sebagai etnis mayoritas menguasai sektor-sektor ekonomi, tetapi juga menghadapi tantangan persoalan hak-hak ulayat karena banyaknya pendatang dan masuknya perusahaan-perusahaan besar. Orang Batak yang beragama Kristen mendapat kesulitan untuk mendapatkan lahan untuk pemakaman, sehingga kalau ada yang meninggal jenazahnya dikirim untuk dimakamkan di Sumatra Utara. 

DSC07706

Anggota tim peneliti dari Interseksi, Sudiarto, bercerita tentang Kabupaten Pidie di Aceh, yang ternyata merupakan pusat dari pergolakan sejak era kolonialisme, dari masa Teungku Chik di Tiro, Perang Cumbok, Daud Beureueh hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di luar etnis Gayo, sub-etnis Aceh Pidie menguasai perekonomian di kota-kota di Aceh, khususnya di ibukota Banda Aceh, termasuk jaringan perantauan Aceh yang berada di Medan dan Jakarta. Kuatnya etos kewirausahaan orang Pidie bahkan sampai bisa mengalahkan pesaingnya dari etnis Cina, yang sering dianggap sebagai etnis yang menguasai perekonomian di kota-kota Indonesia. Di Pasar Beureunuen, pusat ekonomi Pidie, tidak ada satu pun pedagang Cina yang berjualan, semuanya orang Aceh. Tetapi penelusuran yang dilakukan Sudiarto menemukan bahwa orang Cina pernah eksis di Beureunuen, dan juga sampai sekarang di Sigli, ibukota Kabupaten Pidie. Memang pernah terjadi pengusiran besar-besaran orang-orang Cina dari Aceh pada pergolakan 1965, tetapi kebanyakan justru kembali dan berbisnis di Aceh. Lemahnya kekuatan ekonomi orang Cina di Aceh tidak lepas dari terlambatnya proses integrasi Aceh ke dalam kolonialisme Belanda, yakni baru setelah 1870-an. Sementara Daud Beureueh dengan organisasi PUSA berhasil membawa Aceh lebih dekat kepada semangat nasionalisme Indonesia, Hassan Tiro (GAM) ingin membawa Aceh kembali ke masa lalu, ke masa kesultanan merdeka, yang lebih dekat secara budaya dengan Malaysia.

DSC07716

Meneliti Bagansiapiapi, Riau, anggota tim peneliti dari the Wahid Institute, M. Subhi Azhari, semula membayangkan adanya konflik terkait sumber daya alam mengingat Bagansiapiapi dulu dikenal sebagai pelabuhan ikan terbesar nomor dua sedunia. Tapi ternyata pelabuhan ikan itu sudah tidak ada karena pendangkalan laut. Tema penelitian pun bergeser pada persoalan politik identitas yang sangat kental di kota itu. Di provinsi Riau, gelombang reformasi pada 1998 dinilai Subhi hanya berhenti di ibukota Pekanbaru, 6 jam perjalanan dari Bagan, atau paling jauh sampai Dumai. Diskriminasi berbasiskan etnis masih terus berlangsung di Bagan. Di bawah kepemimpinan tokoh Melayu dari Golkar yang konservatif, pusat kota yang semula didominasi bangunan bergaya Cina dan kelenteng-kelenteng digeser ke kompleks perkantoran pemerintah yang dibangun dengan ornamen kubah, hingga muncul julukan “kota seribu kubah”. Wilayah kota pun seolah terkait dengan identitas etnis: orang Melayu tinggal di Jalan Pahlawan, orang Cina mengelompok di Jalan Perdagangan, sedang kantor-kantor pemerintah di ujung Jalan Perwira. Ingatan pada Peristiwa Bendera 1946 masih melekat pada orang-orang Bagan. Waktu itu orang-orang Cina mengibarkan bendera Kuomintang karena mengira setelah Jepang kalah maka Cina akan mengirim pasukan ke Indonesia, sedangkan orang-orang Melayu menganggap mereka memberontak terhadap Republik yang baru diproklamasikan. “Sayangnya hingga sekarang tidak ada upaya untuk meretas batas antara kedua etnis, sehingga yang terjadi adalah keduanya hidup bersama dalam satu wilayah kota, tetapi tanpa kebersamaan,” Subhi menyimpulkan.

PENGALAMAN ASIA TENGGARA

DSCF2452

Buku Kota-kota di Sumatra menarik karena membahas kota-kota kecil, bukan kota besar seperti Medan, demikian tanggapan dari Ahmad Suaedy, Direktur Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia (AWC-UI). Membandingkan dengan pembentukan kota-kota di Asia Tenggara, Suaedy melihat bahwa kota adalah kombinasi dari kekuasaan dan perdagangan. Dalam hal ini kota dulunya bisa berupa kerajaan-kerajaan kecil. Sejak awal sudah terjadi kerja sama Islam-Cina pada pembentukan kota-kota seperti Malaka, Pattani dan Penang, sekarang masuk ke Malaysia dan Thailand, yang menunjukkan adanya pergerakan arus modal dari Gujarat, Arab dan Cina (yang Muslim). Konsep Asia Tenggara yang kita kenal sekarang sebetulnya dikonstruksi oleh kolonialisme, termasuk batas-batas negara saat ini. Malaka dan Pattani yang dibentuk dari perdagangan orang-orang Islam tergeser oleh East Indian Company (EIC) dari Inggris yang membangun kota Singapura, yang masih maju sampai sekarang.

Di negara dengan non-mayoritas Muslim seperti Thailand yang Buddhis, asimilasi orang Cina tampaknya lebih mulus daripada di negara mayoritas Muslim, sebaliknya justru menjadi problem soal kewarganegaraan bagi umat Islam. Tetapi masuknya Islam ke Asia Tenggara sebetulnya tidak mengubah struktur sosial setempat. Di Mindanao, Filipina selatan, struktur tradisional klan-isme yang membagi masyarakat ke dalam hierarki raja (datu), rakyat dan budak, tetap bertahan. Ketika kerajaan Islam Sulu berkuasa di Mindanao, orang-orang non-Muslim menyingkir ke daerah pegunungan, sekarang disebut sebagai indigenous people. Agama melekat kepada kerajaan, hanya soal apakah bersifat toleran atau intoleran. Dikaitkan dengan konstitusionalisme, isu kewarganegaraan menjadi persoalan sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, yakni persoalan bagaimana status penduduk yang tidak mau masuk Islam. 

DSCF2446
Dalam konstitusi Malaysia, warganegara diasumsikan sejajar, dan Negara melayani semua warganegara, tetapi Islam dinyatakan sebagai agama resmi dan Yang Dipertuan Agung ditugasi untuk mengawal kepentingan mayoritas Melayu yang Muslim. Ketimpangan penguasaan ekonomi antara “pribumi” dengan orang Cina dan India memang sangat tajam. Pada 1969, mayoritas Melayu yang mencapai 60 persen populasi hanya menguasai 1,7 persen ekonomi. Pada 1980-an, Mahathir Mohamad mengeluarkan kebijakan New Economic Policy (NEP) yang mengutamakan Melayu. Kondisi sebaliknya di Singapura yang mayoritas penduduknya orang Cina. Setelah keluar dari Federasi Malaysia pada 1965, Singapura menerapkan kebijakan merit system secara ketat, tidak kompromi terhadap perbedaan etnis, meskipun orang Cina yang lebih dulu makmur jadi diuntungkan. Tetapi pemerintah Singapura juga melakukan affirmative action terhadap orang Melayu yang sejak awal tertinggal. Singapura bahkan menerapkan kebijakan stabilitas etnis dengan mempertahankan persentase penduduk. Jadi jika jumlah orang Melayu bertambah, pemerintah mendatangkan orang-orang Cina untuk mengembalikan ke posisi semula, meskipun orang-orang Cina yang didatangkan tersebut tidak menguasai bahasa Inggris. Sekarang NEP dikritik oleh kalangan oposisi Malaysia yang ingin menghapuskan affirmative action. Suaedy juga melihat terjadinya elitisasi di tubuh partai berkuasa UMNO, misalnya Perdana Menteri Najib Razak adalah anak dari Tun Abdul Razak, perdana menteri kedua Malaysia. Fenomena berkuasanya “partai keluarga” juga dialami negara-negara Asia lainnya seperti India. 

“Buat saya, persoalannya di Indonesia adalah tidak ada policy dari pemerintah pusat maupun lokal untuk mereformulasi masalah-masalah yang muncul akibat migrasi,” kata Suaedy. Bukan hanya orang Cina dan non-Muslim yang sukses di Indonesia, tetapi juga orang-orang Muslim, khususnya pendatang di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Di Jayapura, sampai ada sebutan “kayu Islam” untuk kayu-kayu yang dibawa oleh pedagang Muslim. “Di NTT, saya bertemu seseorang yang mau membangun perumahan Islam, padahal lokasi tanahnya jauh di pedalaman, tidak ada penduduk di sekelilingnya,” Suaedy menceritakan. Orang Islam yang mendiami suatu daerah walaupun jumlahnya hanya 10-15 orang cenderung ingin mendirikan masjid, sementara orang Kristen dengan geografi yang menyebar asalkan gerejanya sama juga ingin mendirikan gereja. 

Di Papua etnis pendatang mencapai 48 persen, dan etnis-etnis lokal tersingkir tak beraturan. Pada perang suku di Papua, berlaku aturan untuk menyamakan jumlah korban antara pihak-pihak yang bertikai, sementara kekuatan tiap suku sebetulnya tidak sama. Kalau jumlah korban disamakan, yang terjadi malah kekuatan masing-masing makin timpang, bukannya menjadi sama. Analogi yang sama pada pembentukan Fraksi Utusan Golongan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang tujuannya mengakomodasi kelompok-kelompok etnis yang tidak terwakili dalam sistem kepartaian. Kebijakan yang mencerminkan multikulturalisme itu sayangnya dimanipulasi oleh Orde Baru, misalnya dengan memberi jatah kursi kepada Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah sangat besar jumlahnya.

KRITIK DAN TANGGAPAN

DSCF2438

Sebelumnya sudah dikritik pada saat diskusi publik di Medan, pembahasan tentang kota Binjai kembali disorot oleh Hartoyo dari OurVoice, yang kebetulan berasal dari keluarga transmigran Jawa di Binjai, Sumatra Utara. Menurut Hartoyo, pemaparan tentang Binjai kurang mendalam, terkesan hanya copy danpaste dari profil kota Binjai. Hartoyo sangat menyayangkan karena paparan tentang Binjai sangat dangkal, sehingga tidak mampu menangkap dinamika kehidupan masyarakat Binjai dengan baik, dan apa yang ditulis Firdaus tentang Binjai banyak bertolakbelakang dengan pengalaman Hartoyo sebagai orang Jawa yang lahir dan tumbuh di Binjai. Sebagai editor, Hikmat mengakui bahwa tulisan Firdaus tentang Binjai adalah tulisan yang paling banyak mendapatkan kritik tajam dalam setiap diskusi buku Kota-kota di Sumatra. Kritik-kritik tersebut banyak yang sangat elementer dan sulit disanggah karena memang akurat, dan karena kualitas tulisan tentang Binjai memang tidak sebaik tulisan-tulisan lain. Selama proses penulisan buku, upaya perbaikan sudah berkali-kali dilakukan, dan sebagian besar kritik yang disampaikan pada saat diskusi buku pada dasarnya juga sudah disampaikan editor kepada penulisnya jauh-jauh hari sebelum buku diterbitkan. Hikmat juga tidak menolak kritik Hartoyo bahwa tulisan tentang Binjai lebih menyerupai “success story” dan cenderung superfisial daripada sebuah tulisan laporan penelitian yang kritis. Tapi sebagai editor dan pimpinan tim, ia harus mempertahankan keputusan dan membela penulisnya. Karena itu ia berusaha mengajak hadirin untuk, sekali lagi, melihat sisi terangnya dari kelemahan-kelemahan tersebut. Sebab sebenarnya bukan hanya tulisan tentang Binjai yang kualitasnya tidak sebaik tulisan-tulisan lain di buku ini, tapi karena kebetulan saja ada orang yang membaca buku ini dan tahu banyak tentang Binjai. Kebetulan tidak ada yang tahu banyak tentang Prabumulih, misalnya, sehingga tulisan tentang itu tidak banyak dipersoalkan. Tapi juga harus diingat bahwa tulisan-tulisan tersebut adalah hasil dari batas kemampuan mereka saat ini, yang masih bisa terus menjadi lebih baik. Hikmat mencoba tetap optimis bahwa “siapa tahu suatu saat ini penulisnya akan menjadi peneliti dan penulis yang hebat”. 

Tentang Aceh, Hartoyo yang bergiat di lembaga advokasi kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Aceh, merasa heran dengan tidak adanya peninggalan pra-Islam di Aceh. Menurut Suaedy, Aceh seperti halnya daerah-daerah lain di Asia Tenggara sebelum Islam masuk dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha dan animisme. Walaupun sekarang Aceh identik dengan Islam, dan Syariah Islam mewajibkan perempuan Aceh untuk berjilbab, tetapi di kampung-kampung perempuan Aceh banyak yang tidak memakai kerudung. Secara kultural Aceh lebih dekat ke Malaysia, tetapi praktik Islam di Aceh sebetulnya tidak ketat. 

DSCF2443
Mengenai pemaparan bahwa kelompok-kelompok etnis tidak bertemu di ruang publik, hanya bertemu di ruang ekonomi atau pasar, Maskur Hasan dari Asia Muslim Action Network (AMAN) Indonesia menilai bahwa dalam konteks membangun perdamaian (peace building) justru di wilayah ekonomilah yang tidak ada kepentingan masing-masing etnis atau agama. Di Poso, orang Muslim dari pantai dengan orang Kristen yang tinggal di perbukitan bertemunya di pasar. Hal itu dibantah oleh Viri, dengan melihat kuatnya segregasi antar-etnis ketika melakukan penelitian di Bukittinggi. Asisten penelitiannya yang berasal dari etnis Minang sebelumnya belum pernah mengunjungi keluarga dari etnis Batak, baru waktu penelitian itu dia bertemu. Tentang Sumatra Barat, Maskur menceritakan pengalaman singkatnya selama 2 hari di Padang ketika mengadakan pertemuan warga pasca-gempa, sebagian besar yang datang perempuan. Mengasumsikan bahwa adat Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pemimpin adat (ninik-mamak), tetapi Maskur melihat hal serupa tidak terjadi di ruang publik. Menurut Viri, pengambilan kebijakan di struktur adat Minangkabau tetap dikuasai laki-laki, karena yang diundang dalam pertemuan-pertemuan bukannya bundo kanduang tetapi datuk.
Menanggapi relasi antara etnis Minang dan Batak di Bukittinggi, Pdt. Palti Panjaitan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, mengatakan bahwa orang Batak bisa dianggap sebagai etnis yang paling toleran. Kalau orang Jawa membentuk Kampung Jawa, tidak ada yang namanya Kampung Batak. Kalaupun di Bukittinggi orang Batak menjadi rentenir, itu disebabkan akses ekonomi tidak diberikan oleh penduduk setempat. Di Sumatra Utara, etnis Batak yang Muslim lebih intoleran terhadap Batak yang Kristen, padahal di Tapanuli sendiri tidak jadi soal, banyak terjadi kawin campur antara Muslim dan Kristen. “Menurut saya yang salah adalah pemuka-pemuka agama, bukan pemuka-pemuka budaya,” kata Pdt. Palti. Di Amerika Serikat, etnis hanya menjadi identitas pribadi, bukan pemisah, sementara dalam buku Kota-kota di Sumatra keberadaan etnis-etnis justru malah memisahkan. Tetapi apa yang perlu ditularkan dari buku ini adalah bahwa kemajemukan bukanlah ancaman, melainkan kekuatan dan keindahan.
DSCF2445

Menurut Suaedy, apa yang disajikan dalam buku Kota-kota di Sumatra dapat dibandingkan dengan pengalaman dari kota-kota lain, meskipun dengan tema penelitian yang berbeda. Suaedy menyimpulkan bahwa bukan hanya persoalan sosial dan politik saja yang penting, tetapi juga diperlukan perencanaan kota. Harus dipelajari pola-pola pembentukan karakter kota, sehingga tidak asal membangun mall di sana-sini. Sebagai model perencanaan kota, Suaedy mengungkapkan kebijakan relokasi di Singapura dengan menghancurkan desa-desa dan penduduknya dipindahkan semua ke dalam flat. Orang-orang Melayu yang terbiasa hidup dalam budaya komunal harus menghadapi perubahan psikologis dengan pindah ke flat. Tetapi pemerintah mengatur dengan ketat persentase penduduk agar setiap etnis atau agama terwakili di tiap-tiap flat, dan tidak boleh ada satu kelompok etnis atau agama berkumpul di satu lokasi saja, harus bercampur. Kuota yang ada tidak boleh diperjualbelikan, jadi kalau misalnya persentasenya tidak mencukupi, kuota flat dibiarkan kosong tidak dihuni. Sebaliknya di Indonesia, orang Islam tinggal mengelompok dengan orang Islam, begitu pula orang Islam kaya mengelompok dengan orang Islam kaya. Orang Cina dengan orang Cina, orang Cina kaya dengan orang Cina kaya, dan orang Cina miskin dengan orang Cina miskin. Kondisi seperti itu tampaknya akan berbahaya di masa mendatang. 

Dengan melihat pengalaman Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia, Amin mempertanyakan apakah artinya dibutuhkan Negara yang kuat untuk mengawal kebijakan afirmatif, ketika Indonesia justru telah meninggalkan pola yang sentralistik dan otoriter dan mengambil garis multikultural dan desentralisasi. Melihat kembali ke masa pra-kolonial, Amin juga mengingatkan pada konsep kawula dalam masyarakat Jawa, di mana kawula tidak diakui sebagai warganegara, tetapi menjadi milik Negara.

Diskusi ditutup dengan buka puasa bersama dan bincang-bincang dengan pengunjung diskusi. Di antaranya terlibat sebagai narasumber dalam workshop persiapan dan penulisan laporan, yaitu Dr. Riwanto Tirtosudarmo, peneliti senior pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, dan Ignatius Haryanto, Direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Hadir pula Bhatara Ibnu Reza (peneliti Imparsial), Radjimo S. Wijono (anggota tim peneliti Interseksi), Didi Kwartanada (Yayasan Nabil), Chris Poerba (ICRP), Dian Tri Irawaty (peneliti Rujak Center for Urban Studies), dan Prathiwi Widyatmi (peneliti doktoral di Departemen Arsitektur dan Perencanaan Kota-KU Leuven, Belgia).

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>