Meneguhkan Indonesia sebagai Negara Maritim

Tulisan ini merupakan reportase salah satu sesi seminar LIPI, “Meneguhkan Indonesia sebagai Negara Maritim”. Pembicara pada sesi ini adalah Syamsuddin  A. Hamid, Bupati Pangkajene, Zainal Arifin, staf LIPI, dan Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice & Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.

Pada sesi pembuka, Bupati Pangkajene bercerita mengenai keadaan wilayahnya. Zainal Arifin mengatakan bahwa selama ini wilayahnya selalu mendapatkan beragam bantuan dari pusat, akan tetapi bantuan tesebut seringkali salah sasaran. Maksudnya adalah pemerintah pusat memberikan bantuan tidak memperhatikan kondisi wilayah yang diberi bantuan. Menurut Syamnsuddin, selama ini pemerintah selalu menggunakan paradigma pembangunan berorientasi pada daratan di seluruh wilayah Indonesia.Padahal tidak semua wilayah memiliki karakteristik sama, misalnya terdapat wilayah yang langsung berbatasan dengan laut. Ia mencontohkan salah satu bantuan dari pusat yang dinilai kurang efektifadalah  bantuan berupa keramba untuk para nelayan yang ada di Kabupaten Pangkajene. Bantuan tersebut diberikan begitu saja tanpa adanya introduksi cara penggunaannya.Alhasil, para nelayan tidak bisa menggunakan keramba tersebut.

Setelah Bupati Pangkajene selesai mempresentasikan makalahnya, pembicara selanjutnya adalah Riza Damanik. Menurut Riza, proyek poros maritim di Indonesia sebenarnya bukanlah suatu proyek baru, namun begitu proyek ini harus melahirkan visi baru. Ia juga menambahkan bahwa apa yang telah dipresentasikan oleh Bupati Pangkajene merupakan contoh konkrit bagiamana kita telah mengabaikan aspek-aspek kemaritiman dalam pembangunan Indonesia.Menurutnya, jika kita ingin menggerakan dunia, maka modalitas utamanya adalah masyarakat kita.Masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang paling rentan, yakni masyarakat yang paling jauh perlindungan dari negara.

Riza mengutarakan bahwa jika kita berbicara mengenai poros maritim , maka kita tidak boleh lepas dari nelayan sebagai subjek penting dari seluruh proses tersebut. Paling tidak, ada beberapa hal yang bisa diwujudkan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan. Pertama,kita harus menganggap mereka sebagai pahlawan protein bangsa.Artinya tanpa nelayan mustahil kita bisa mendapatkan protein yang murah dan sehat yang dibutuhkan oleh ibu-ibu yang sedang hamil dan anak-anak.  Selain itu, ia menegaskan bahwa penting untuk memperhatikan kesejahteraan nelayan dan menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi mereka. Menurut perhitungan Riza dan kawan-kawannya, jika kita bisa mengelola perikanan tangkap saja, maka bisa meniciptakan 10.000.000 lapangan kerja baru ke depannya.

Kedua, kehidupan nelayan kecil menunjukkan adanya kearifan lokal sebagai pengejawantahan budaya luhur nusantara dan sekaligus sebagai upaya untuk menjaga lingkungan.Salah satu contohnya adalah masyarakat nelayan di Kabupaten Wakatobi.Mereka menjadikan terumbu karang sebagai mahar perkawinan.Oleh karena itu, mereka menjaga sangat baik kehidupan terumbu karangnya.

Ketiga, kita membuat nelayan-nelayan menjadi kuat. Artinya dengan nelayan-nelayan yang kuat kita bisa menyelesaikan masalah pencurian ikan. Saat ini, sekitar 90%  dari kapal-kapal ikan Indonesia menangkap ikan berada di bawah 12 mil laut. Hanya kurang dari 50% yang menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Maka tidak heran, tahun-tahun belakangan ini, pencurian ikan itu tidak bisa terselesaikan di laut kita.Pencurian ikan tidak terselesaikan karena di laut kita tidak ada penghuninya dan tidak ada yang memanfaatkan dengan baik.

Keempat, mengoptimalkan pengelolaan laut.Melalui upaya tersebutkita bisa memberikan kontribusi yang besar pada perdamaian dunia.Ada empat persoalan mendasar jika membicarakan laut yang kaitannya dengan kesejahteraan umat manusia.Pertama, ada ketimpangan agraria di laut Indonesia bahwa 99,5 % dari armada-armada di laut kita menangkap ikan di bawah 12 mil laut.Implikasinya adalah terjadi kompetisi perolehan ikan di perairan-perairan pesisir, menimbulkan konflik, adanya tekanan terhadap sumber daya perikanan, dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Kedua, adanya ketimpangan infrastruktur.Dari 816 pelabuhan perikanan di Indonesia, 70% lebih berada di sebelah barat wilayah Indonesia. Jika dilihat bahwa sumber daya ikan kita berada di timur Indonesia, akan tetapi industri-industrinya terpusat di pulau Jawadan  infrastukturnya di barat Indonesia. Oleh sebab itu, tidak akan mungkin terciptanya kolektifitas dan sistem logistik yang terkenal dari Indonesia. Jadi ketimpangan infrastruktur yang terjadi antara wilayah barat dan timur Indonesia harus segara diatasi.

Ketiga, terkait dengan pengelolaanlaut. Kenyataannya bahwa sampai hari ini aktivitas pereknomian yang paling konkret pada nelayan-nelayan kita di pulau-pulau kecil adalah menangkap ikan. Tetapi sayangnya, sebagian dari aktivitas menangkap ikan ini hanya di dominasi oleh mereka yang doktrinnya adalah hanyakegiatanmenangkap ikan.Mereka tidak terpikirikan untuk melakukan pengolahannya.Hal itu penting untuk dicermati bahwa ada kesalahan fatal pada undang-undang perikanan kita bahwa nelayan itu hanya boleh menangkap ikan.Kalau kita baca berita terkini mengenai berita pangan dunia di FHO, mereka menyebutkan bahwa nelayan itu merupakan aktivitas yang lengkap dimana laki-laki dan perempuan menangkap ikan, pengolahan dan seterusnya.Di Indonesia yang terjadi belum seperti itu.Menurut Riza, nelayan Indonesia hari ini hanya sekitar 10% aktivitas ekonomi perikanannya yang melakukan pengolahan. 90%nya adalah melakukan kegiatan produksi dan pemasaran.Berdasarkan data tersebut, tentu diperlukan perombakan pada kegiatan ekonomi perikanan nelayan Indonesia.

Terakhir adalah ketimpangan dalam ilmu dan terknologi.Pada tahun 2009, ada dana APBN yang dianggarkan untuk melakukan penelitian pada 9 judul penelitian di badan riset dan kelautan. Ternyata penelitian itu tidak digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan perizinan di perikanan kita.Penelitian tersebut mengeluarkan dana yang tidak sedikit dari APBN, tetapi hasil riset tersebut tidak digunakan untuk mengelola sumber daya laut kita. Tentu ini menjadi soal yang cukup relevan untuk dibicarakan lembaga LIPI ke depannya.

Riza menuturkan bahwa belakang ini kondisi APBN Indonesia tidak fleksibel. Berdasarkan imformasi yang ia dapat, dana yang bisa di otak-atik hanya 200-300 triliyun. Selain itu, pemerintaham hari ini berada dalam situasi tekanan publik yang cukup besar karena masyarakat nelayan sudah cukup lama mengalami krisis dalam hal ekonomi, politik, dan sosial yang berada di kampung-kampung pesisir.Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan hal-hal yang konkrit. Riza dan timnya mengusulkan empat hal:pertama untuk menjadi poros maritim kita membutuhkan satu kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang kuat harus didukung dengan riset-riset yang kuat.Menurutnya, tidak boleh lagi ada keputusan-keputusan publik terkait dengan pengelolaan yang sekadar datang dari pertimbangan-pertimbangan politik, apalagi kekuasaan.Pertimbangan tersebut harus berdasarkan scientific, temuan-temuan relevan dari masyarakat kita.

Kedua, moratorium mengeluarkan izin baru untuk kapal ikan 10-30GT dan menggeser armada kapal ikan berbobot besar (.30GT) ke perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Selain guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pangan di perikanan Zona Ekslusif Indonesia, strategi ini dapat mendukung restorasi ekosistem pesisir, meningkatkan ekonomi pelayan kecil, menstimulasi berkembangnya industri perkapalan nasional, sekaligus mempersempit masuknya kapal-kapal asing pencuri ikan dan praktik kejahatan di laut lainnya.

Ketiga, memperkuat ketermanfaatan hasil penelitisan untuk pengembangan informasi dan teknologi ke perkampungan nelayan.utamanya terkait langsung informasi cuaca, lokasi-lokasi penangkapan ikan dan posisi nelayan di laut serta harga ikan konsumsi. Informasi ini menjadi penting karena tidak adanya acuan ikan telah menyebabkan nelayan menjadi objek eksploitasi dari rantai dagang dan perikanan.

Terakhir, pemerintahan ke depan juga berkewajiban untuk mendukung tumbuhkembangnya organisasi dan koperasi nelayan yang kuat: terdidik dan mandiri. karenakekuatan inilah kelak akan menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk globalisasi maupun perdagangan bebas. Di Demak misalnya, kelompok perempuan nelayan Puspita Bahari telah menjadi inspirasi tumbuhkembanya usaha pengolaha ikan yang mandiri dan berdaya saing. Menurut Riza jika optimisme kemaritiman di kampung- kampung nelayan dirawat, Insya Allah Jokowi telah meletakkan pondasi indonesia sebagas poros maritim dunia.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>