Mengkaji Dinamika Gerakan Sosial di Indonesia

Dari Konferensi Nasional Sosiologi V di Padang, Sumatra Barat

Pada 18-19 Mei 2016, saya berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Konferensi Nasional Sosiologi, yang diselenggarakan di Padang, Sumatra Barat. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan dari Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI). Tahun ini merupakan kali kelima kegiatan ini diselenggarakan. Konferensi yang mengambil tema “Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa” dibuka dengan sesi keynote speech oleh beberapa narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dilakukan secara pararel. Saya sendiri mempresentasikan tulisan saya dalam panel gerakan keagamaan.

Setelah melalui rangkaian kegiatan pembukaan, kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi keynote speech. Sesi ini menghadirkan tiga pembicara dengan spesialisasi kajian masing-masing yang berbeda. Mereka adalah Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) yang membicarakan tentang “Radikalisasi Gerakan Keagamaan di Indonesia”, Anton Lucas (Flinders University, Australia) yang membahas tentang “Gerakan Transformasi Agraria Pasca Orde Baru” dan Afrizal (Universitas Andalas) yang memaparkan tentang “Gerakan Lingkungan di Indonesia: Antara Alam dan Masyarakat”. Yang bertindak sebagai moderator dalam sesi keynote speech adalah Nursyirwan Effendi, Dekan FISIP Universitas Andalas.

DSC_7690

Haedar Nashir, sebagai penyaji pertama, memulai presentasinya dengan menceritakan latar belakang gerakan keagamaan di Indonesia. Menurutnya, gerakan keagamaan merupakan bagian dari sejarah gerakan sosial di Indonesia. Pada era kebangkitan nasional, muncul beragam organisasi yang membawa semangat nasionalisme, termasuk organisasi-organisasi Islam. Kita mengenal beragam organisasi seperti Sarekat Dagang Islam dan Muhammadiyah. Riwayat panjang gerakan keagamaan yang menjadi bagian sejarah gerakan nasional mempengaruhi perspektif gerakan keagamaan kontemporer.

Ia menjelaskan bahwa yang disebut dengan gerakan radikal sesungguhnya memiliki pemaknaan nilai yang berbeda. Pertama, ketika kita berbicara tentang gerakan radikal keagamaan, maka gerakan tersebut akan dianggap sebagai upaya yang negatif. Di sisi yang lain, ketika kita berbicara tentang gerakan radikal agraria, maka akan lebih banyak citra positif yang tumbuh di benak masyarakat. Masyarakat yang berpihak terhadap gerakan radikal agraria menganggap bahwa gerakan ini perlu didukung karena mengupayakan adanya keadilan terhadap masyarakat kecil, salah satunya petani. Pemamparan Nashir ini menunjukkan bahwa adanya jarak yang cukup jauh dalam memahami gerakan radikal.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai tiga kondisi untuk memahami apa yang disebut dengan radikal. Pertama, kita harus memahami bahwa arti dari kata radikal adalah kembali ke akar. Untuk gerakan keagamaan, kondisi ini berarti mengembalikan ajaran agama sesuai dengan aqidah, dengan kalimat lain adalah mengembalikan ajaran agama ke dalam bentuk keyakinan yang absolut. Kondisi ini melahirkan dua bentuk gerakan, yaitu, pembaruan dan purifikasi. Gerakan pembaruan mengedepankan upaya-upaya adaptasi dan integrasi. Sedangkan gerakan purifikasi mengarahkan pada upaya-upaya melahirkan gerakan puritan keagamaan, contohnya adalah gerakan yang merawat nilai-nilai spiritual keagamaan dan gerakan salafi.

Kondisi yang kedua adalah pemahaman makna secara aktual. Maksudnya adalah gerakan radikal muncul karena ada proses reduksi dalam memahami teks. Nashir mencontohkan adanya pemahaman yang berbeda yang ditangkap oleh para pelaku teror di Indonesia. Menurutnya, mereka belum bisa memahami konteks dari ayat-ayat Al-Qur’an. Saat ini, mereka justru memahami Al-Qur’an sesuai dengan kondisi di zaman Nabi Muhammad, bukan sesuai konteks kontemporer. Kondisi yang ketiga, adalah pemahaman sesuai dengan konteks objektifnya, yaitu ruang sosiologis. Kita melihat bahwa demokrasi dan reformasi telah mendorong lahirnya berbagai macam bentuk gerakan sosial. Pada akhirnya, gerakan radikal, yang sebelumnya aktif dalam gerakan bawah tanah, muncul ke permukaan. Paradoks dari demokrasi di Indonesia adalah munculnya gerakan keagamaan yang ingin mendirikan kekhalifahan tetapi tidak dianggap sebagai upaya makar. Pada akhirnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan di benak masyarakat. Salah satu akibatnya, kondisi ini bisa menyebabkan benturan di antara kelompok radikal.

Dalam merespon hal tersebut, Nashir berpendapat bahwa Negara dan organisasi Islam moderat, termasuk Muhammadiyah, harus memberikan resolusi yang tidak mendorong terjadinya konfrontasi dengan kelompok radikal. Menurutnya, gerakan radikal tidak bisa dilawan dengan upaya-upaya radikal. Selain itu, juga perlu konteks sosiologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menekanan bahwa kultur bersama masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang moderat dalam kehidupan beragamanya, bisa menjadi modal untuk menciptakan kultur demokrasi dan kemanusiaan sehingga dapat menekan lahirnya gerakan radikal.

Setelah membahas tentang gerakan radikal, diskusi berlanjut pada pemaparan tentang gerakan agraria yang disampaikan oleh Anton Lucas. Ia menjelaskan tentang beberapa fenomena gerakan agraria, antara lain, gerakan petani di Sidoarjo (Jawa Timur), gerakan petani di Pati dan Rembang (Jawa Tengah), konflik di PLTU Batang (Jawa Tengah), dan konflik politik di Aceh yang disebakan antara perebutan lahan untuk kelapa sawit dan tebu. Penjelasannya dimulai dengan konteks historis gerakan agraria di Indonesia, mulai dari periode Orde Lama hingga saat ini. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa, paling tidak sejak 2003, rakyat mulai kehilangan akses terhadap sumber daya yang ada, baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong terjadinya konflik agraria. Mengutip data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ia menyebutkan bahwa terjadi 89 konflik pada 2009 yang kemudian meningkat menjadi 472 pada 2014. Luas areal konflik juga meningkat, yaitu 133.000 ha pada 2009 meningkat menjadi hampir 3.000.000 ha pada 2014. Dari beragam konflik tersebut, sebagian besar bersinggungan dengan proyek pembangunan infrastruktur. Menurut Lucas, kondisi ini didorong dengan kebijakan Masterplan Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menuntut pembangunan infrastruktur di berbagai tempat.

DSC_7696

Ia menjelaskan mengenai beberapa contoh gerakan petani, contohnya adalah gerakan petani di Sidoarjo yang merespon tragedi Lumpur Lapindo. Mereka kehilangan wilayah yang termasuk rumah dan lahan pertanian mereka. Sebagian besar memilih untuk bedol desa, sebagiannya lagi tergabung dalam gerakan yang menuntut hak-hak mereka. Gerakan ini berupaya untuk bernegosiasi tentang kompensasi ganti rugi yang seharusnya menjadi hak mereka. Terdapat 13 (tiga belas) kelompok warga yang mengajukan gugatan yang berbeda-beda. Hingga saat ini proses aduan dan negosiasi ini masih berlanjut.

Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai konflik politik di Aceh yang terkait dengan perebutan lahan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit dan tebu. Konflik ini melibatkan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah provinsi tidak ingin mengurangi wilayah hutan di Aceh, yang disebut sebagai zona Aceh Hijau. Namun, sebenarnya, Irwandi Yusuf, Gubernur NAD, mempunyai rencana sendiri untuk membangun perkebunan tebu di wilayah tersebut. Sebaliknya, bupati Aceh Tengah menginginkan wilayah tersebut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Ia juga menyinggung tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa hutan adat merupakan milik masyarakat adat. Capaian ini merupakan hasil dari gerakan yang diinisiasi oleh AMAN bersama dengan beberapa kelompok masyarakat adat. Dari fenomena ini, lahir beberapa tulisan yang membahasnya dan diharapkan dapat memberikan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat adat. Lucas juga menyampaikan bahwa melalui forum akademis, seperti konferensi ini, dapat memberikan refleksi terhadap gerakan agraria di Indonesia.

Pembicara selanjutnya adalah Afrizal yang menyajikan tentang refleksi gerakan lingkungan di Indonesia. Menurutnya, gerakan lingkungan sebagai gerakan sosial merupakan aksi-aksi politik yang terorganisasi yang dilakukan oleh warga untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, bentuk konkretnya adalah usaha-usaha masayrakat untuk melakukan konservasi lingkungan. Lebih lanjut, paparannya menjelaskan mengenai dua jenis pelaku gerakan lingkungan yang memiliki karakter yang berbeda.

Untuk menjelaskan kondisi tersebut, Ia mengklasifikasikan gerakan lingkungan menjadi dua kategori, yaitu, pelaku gerakan lingkungan biofisik dan pelaku gerakan lingkungan hak asasi manusia. Kedua jenis pelaku gerakan ini saling mengisi diskursus mengenai gerakan lingkungan di Indonesia. Jenis gerakan lingkungan yang pertama lebih menekankan pada upaya-upaya penyelamatan lingkungan. Sebaliknya, jenis gerakan yang yang kedua lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak hidup masyarakat yang berkaitan dengan lingkungannya. Petanyaan reflektif yang diajukannya adalah: apakah gerakan ini saling mendukung atau saling bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan?

Untuk mendapatkan jawaban tersebut, Ia memulai dengan penjelasan tentang perkembangan gerakan lingkungan di dunia, karena kondisi gerakan lingkungan di Indonesia sangat dipengaruhi olehnya. Gerakan lingkungan di Indonesia berkembang akibat adanya degradasi dan deforestasi, seperti yang juga terjadi di beberapa belahan dunia yang lain. Degradasi dan deforestasi melahirkan pelaku gerakan lingkungan di Indonesia. Yang pertama kali muncul adalah Walhi. Organisasi ini didirikan di era Orde Baru dan didorong oleh salah satu ekonom pada masa tersebut, yaitu Emil Salim. Gerakan ini hadir sebagai upaya untuk melibatkan peran organisasi non pemerintah dalam merespon isu lingkungan. Selanjutnya, pada 1994, para aktivis lingkungan mendirikan Yayasan Kehati karena mereka merasa bahwa jika hanya Walhi saja, maka tidak akan cukup berdaya untuk merespon isu lingkungan di Indonesia. Kedua organisasi ini melihat fenomena eksploitasi sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan dan memberikan dampak kerusakan lingkungan. Dua tahun setelah Kehati berdiri, WWF hadir di Indonesia dengan misi pelestarian satwa. Tiga contoh pelaku gerakan lingkungan yang fokus pada kondisi biofisik ini sama-sama memiliki visi untuk pelestarian lingkungan.

Di sisi yang lain, hadir organisasi yang bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang didirikan setelah Walhi, Kehati, dan WWF. AMAN terbentuk setelah adanya konferensi masyarakat adat se-dunia pada 1999. Organisasi ini berdiri dengan tujuan untuk mendorong pengakuan tanah adat di Indonesia. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Organisasi lain yang muncul adalah Hukum Masyarakat (Huma) yang lahir dari inisiatif kelompok sarjana hukum, khususnya yang mengkaji hukum adat, di Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat dan kelestarian lingkungannya. Kedua organisasi ini, selain berfokus pada perjuangan hak-hak masyarakat adat, juga memiliki misi untuk pelestarian lingkungan.

Di akhir presentasinya, Afrizal menjelaskan bahwa kedua jenis gerakan yang sudah disebutkan sebelumnya memiliki kerangka diskursif berupa konservasi. Bagi AMAN dan Huma, isu konservasi yang mereka angkat bertujuan untuk menciptakan ruang kelola bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat. Secara umum, organisasi yang berbasis biofisik maupun yang berbasis HAM bergerak untuk merespon kebijakan pembangunan pemerintah yang menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan. Mereka sama-sama bergerak untuk menentang kebijakan pemerintah yang megabaikan lingkungan, tetapi memiliki tujuan akhir yang berbeda. Walaupun berbeda tujuan, mereka tetap berkolaborasi dan berafiliasi untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Namun, untuk kasus-kasus spesifik, misalnya pengelolaan taman nasional, kedua jenis pelaku gerakan ini justru bersebarangan dalam meresponnya. Para pelaku gerakan lingkungan berbasis biofisik mendukung hadirnya taman nasional karena dapat mendorong adanya pelestarian flora dan fauna. Sebaliknya, mereka yang berbasis HAM tidak sepakat karena beberapa wilayah taman nasional tersebut merupakan tanah adat, yang seharusnya dikelola oleh masyarakat adat. Kesimpulannya adalah kontradiksi tidak hanya hadir antara pemerintah dengan warganya tetapi juga antara para pelaku gerakan lingkungan.

Presentasi dari Afrizal menandai berakhirnya sesi keynote speech dalam pembukaan Konferensi Nasional Sosiologi V. Sesuai jadwal kegiatan, kegiatan konferensi akan dilanjutkan dengan presentasi dari para pemakalah yang dilakukan secara pararel. Saya berkesempatan mempresentasikan makalah saya pada sesi gerakan keagamaan yang dilaksanakan pada 18 Mei 2016. Dalam sesi tersebut, terdapat tujuh pemakalah yang akan berdiskusi selama kurang lebih 90 menit. Sempitnya waktu yang tersedia menyebabkan diskusi tidak berjalan dengan maksimal.

Dari tujuh orang pemakalah, enam di antaranya, termasuk saya, mengangkat tema mengenai fenomena radikalisme yang berkembang di Indonesia, dengan ragam studi kasus yang berbeda. Sementara itu, seorang pemakalah menyajikan tentang gerakan ekologi yang dilakukan oleh pesantren. Presentasi pertama disampaikan oleh Welhendri Azwar dari IAIN Imam Bonjol Padang, yang mempresentasikan tentang paham keagamaan dan aktivitas sosial kaum tarekat. Penelitiannya melihat bagaimana resistensi kearifan lokal terhadap paham radikal di Sumatra Barat. Selanjutnya, saya mempresentasikan mengenai upaya pesantren dalam melawan ideologi jihad radikal. Saya menceritakan bagaimana upaya-upaya, yang berbentuk pendekatan lunak, yang dilakukan sebuah pesantren di Yogyakarta dalam melawan sekaligus menanggulangi ideologi jihad radikal di wilayah mereka. Selain itu, saya juga menceritakan mengenai aktivitas antarpesantren yang berjejaring dalam upaya menanggulangi ideologi radikal yang berpotensi menghadirkan ancaman terorisme berdalihkan agama Islam. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sudarman dari Universitas Teuku Umar Aceh. Ia melihat peran dayeuh (pesantren) untuk membendung tersebarnya paham radikalisme di Aceh. Yang cukup berbeda adalah presentasi Husnul Khitam dari UIN Jakarta yang melihat upaya gerakan ekologi yang dilakukan oleh dua pesantren di Jawa Barat. Penelitiannya mengkaji tentang perbedaan pemaknaan konservasi yang terdapat di dua pesantren tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman teologis sang kyai dan pertukaran pengetahuan antara pesantren dan pihak luar.

Saya juga menghadiri sesi panel lainnya, di antaranya yang membahas mengenai isu pembangunan. Beberapa makalah yang dipresentasikan dalam sesi ini membahas hasil-hasil penelitian yang mengkaji tentang fenomena pembangunan di beberapa wilayah, termasuk di dalamnya adalah kajian tentang metode perencanaan pembangunan. Salah satunya adalah tentang kebijakan pembangunan kota Makassar yang terkait dengan penataan lorong (gang) yang ada di dalam kota tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh T.R. Andi Lolo, M. Ramli A.T. dan M. Fuad Azis D.M. dari Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah upaya revitalisasi lorong yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar akan mengakibatkan perubahan sosial yang luar biasa bagi para penghuni lorong. Penelitian lain yang dipresentasikan adalah tentang penggunaan sistem e-musrenbang di Kota Banda Aceh yang disampaikan oleh Masrizal dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Hasil penelitian ini mengklaim bahwa dengan penggunaan e-musrenbang, partisipasi masyarakat semakin meningkat. Partisipasi perempuan juga meningkat, khususnya mereka yang memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, setelah adanya program musyawarah rencana aksi perempuan (musrena) yang difasilitasi melalui e-musrenbang.

DSC_7715

Setelah semua sesi panel berakhir, kegiatan Konferensi Nasional Sosiologi V secara resmi ditutup pada 19 Mei 2016. Sebagian peserta melanjutkan perjalanannya untuk berkeliling di kota Padang dan mengunjungi Universitas Andalas. Saya sendiri memilih berkemas untuk pulang ke Jakarta.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation