Meningkatkan Kualitas Manusia, Memperkuat Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia kini mengalami pelambatan dan penurunan. Hal ini setidaknya ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terpuruk terhadap dolar Amerika, lesunya dunia usaha, dan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Sementara konflik sosial di sejumlah daerah terus terjadi mengkoyak soliditas kita sebagai bangsa. Fenomena ini seakan menjadi bukti terbalik dari berbagai keunggulan bangsa Indonesia yang sejak dulu sering disebut-sebut sebagai bangsa besar yang memiliki kekayaan alam melimpah dengan aneka-ragam budaya adiluhung. Benarkah Indonesia ini negara kaya raya dan kaya budaya serta bagaimana ini tercermin dalam kehidupan rakyatnya? Atau semua itu baru sebatas ilusi yang perlu dibuktikan dalam kehidupan sehari hari?

Berangkat dari keprihatinan tersebut, Yayasan National Building (Yayasan Nabil) menyelenggarakan seminar dengan tema  “Penguatan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Kualitas Manusia” pada Kamis, 20 Agustus 2015. Dalam sambutan pembuka, Ketua dan Pendiri Yayasan Nabil, Eddie Lembong mengatakan bahwa kita harus mengapresiasi bahwa selama 70 tahun merdeka, Indonesia relatif sudah berhasil membangun negeri. Meskipun demikian kita juga harus menyadari bahwa hingga kini kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia masih belum membanggakan. “Human resource development kita masih rendah. Karena itu, kami, Yayasan Nabil memberanikan diri untuk menyelenggarakan kegiatan ini, membincang soal-soal penting terkait pembangunan bangsa ini dengan fokus pada penguatan kualitas manusia,” ujar Eddie Lembong.

1

Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Anies Baswedan dalam sambutan berikutnya menyebutkan betapa penting dan strategisnya penguatan SDM dalam rangka pembangunan bangsa. Menurut Anies, selama ini kita seringkali memelihara mindset yang keliru dengan terlalu fokus –atau bahkan overload— menyoal Sumber Daya Alam (SDA). “Kita bahkan hafal hingga detil soal SDA kita, tapi seringkali luput terhadap SDM. Ketika ada ketimpangan SDA kita marah-marah, tapi saat terjadi ketimpangan SDM kita diam. Padahal, kekayaan terbesar yang kita miliki bukanlah SDA, tapi adalah manusianya,” tambah Anies menegaskan.

Urgensi human capital

Pentingnya SDM sebagai “human capital” dalam rangka membangun bangsa juga diungkapkan Wijayanto Samirin, staff ahli Wakil Presiden  yang juga menjadi pembicara kunci dalam seminar ini. Menurut Wijayanto, beberapa perusahaan global yang saat ini memimpin pasar terbesar dunia adalah perusahaan-perusahaan “berbasis ide” (tools the mind), bukan perusahaan-perusahaan pengembang komoditas dalam arti fisikal. Ia menyebut tiga perusahaan terbesar dunia saat ini, seperti Apple, Google, dan Facebook yang sebagian besarnya merupakan perusahaan berbasiskan human capital yang mengandalkan knowledge base economy.

Demikian juga negara-negara maju yang saat ini menjadi pemimpin pasar ekonomi global antara lain seperti Korea Selatan, Singapura, Jepang dan Cina. Mereka semua adalah negara-negara dengan human capital yang kuat. “Negara-negara itu sudah pasti akan menjadi negara miskin kalau hanya mengandalkan SDA,” ujar Wijayanto. Fenomena sebaliknya justru malah terjadi di Indonesia dimana kita hingga saat ini masih menggantungkan diri pada SDA. Sementara lebih dari 60 persen ekspor kita masih merupakan ekspor komoditi. Ini tentu harus menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas SDM kita yang hingga kini masih relatif lemah. Sebagaimana kita mafhumi bahwa posisi Indonesia saat ini menempati rangking ke-120an dari 160an negara. Artinya, kita masih perlu berbenah dan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas SDM kita ke depan sekaligus membangun knowledge base economy yang kuat.

Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Firmanzah menyebutkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak bisa lepas dari gejolak ekonomi makro, terutama situasi ekonomi dua negara besar yang cukup berpengaruh, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketika Bank Central AS memainkan suku bunga, rupiah akan terkena impaknya. Demikian juga situasi ekonomi Tiongkok yang saat ini menjadi mitra strategis Indonesia. Untuk itu, menurut Firmanzah, Indonesia perlu mengedepankan strategi “collaborative culture”, melakukan kolaborasi bersama segenap pihak dalam rangka mengurangi risiko persaingan global tersebut. Berbarengan dengan itu, menurut Firmanzah, human capital kita juga perlu terus ditingkatkan, terutama pada tiga hal mendasar sebagaimana direkomendasikan World Economic Forum, yakni: healty, well educated, dan integrated to the workforce.

Faktor Budaya

Perlu disadari juga bahwa kekuatan ekonomi suatu bangsa tidak hanya bertumpu pada dimensi ekonomi semata, namun juga ditopang dengan faktor budaya, terutama karakter-karakter unggul yang perlu dipupuk dan dipelihara sebagai modal cultural suatu bangsa. Keberhasilan Jepang, misalnya, dapat menjadi contoh bagaimana budaya disiplin dan kerja keras mereka mampu mendorong secara rill capaian-capaian kemajuan bangsa itu secara signifikan. Budayawan Nirwan A. Arsuka misalnya menilai pelambatan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini ibarat riak kecil di dalam gelas. Fenomena besarnya justru terletak dalam kebudayaan sebagai ruang makro yang lebih luas dan menentukan masa depan bangsa. Karena itu, menurutnya, kita harus melihat pelemahan ekonomi Indonesia secara lebih holistic. Termasuk dan terutama melihat dari sisi karakter, etos kerja, dan budaya bangsa ini secara lebih luas.

Karena itu Nirwan Arsuka mengajak kita berfikir lebih refleksif dan kritis, misalnya dengan memikirkan usulan-usulan yang pernah disampaikan Mochtar Lubis dan Pramoedya Ananta Toer. “Bagaimana kritik-kriktik para budayawan itu sebenarnya ingin mengajak kita lebih terbuka dan reflektif untuk perbaikan budaya kita ke depan,” tambahnya. Senada dengan itu, Ali Akbar, budayawan dan arkeolog UI mengkonfirmasi temuan Mochtar Lubis melalui penelitian kulturalnya selama beberapa tahun. Menurutnya, ada sembilan ciri negatif manusia Indonesia, yaitu: kuruptif, tidak disiplin, emosional, boros, suka meniru, rendah diri, individualistik, dan masih percaya pada takhayul. “Temuan ini tentu dapat digunakan bukan saja dalam konteks budaya, tapi juga dalam konteks penguatan ekonomi, misalnya dengan fokus pada beberapa sikap buruk yang menghambat itu untuk dihilangkan atau setidaknya diminimalisir. Dengan begitu hal ini juga nantinya akan dijadikan modal untuk melakukan revolusi mental,” tambah Ali Akbar.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh, Komaruddin Hidayat juga mengusulkan agar bangsa Indonesia bisa belajar dan mengambil sisi-sisi positif dari banyak budaya yang ada, baik unsur-unsur positif dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia maupun dari nilai-nilai positif budaya bangsa lain. Secara khusus, Komaruddin juga mencontohkan nilai-nilai budaya positif warga Tionghoa yang dapat dicontoh. Ada tiga prinsip orang Tionghoa yang sangat baik. Pertama, selalu hormat dan berbakti pada orang tua atau leluhur.  Kedua, memiliki kecintaan dan kesetiaan yang tinggi pada negara. Bagi orang Tionghoa, negara itu ibarat rumah tempat bernaung. Ketiga, memiliki visi yang jauh, melintas batas generasi.

Terkait dengan visi yang melintas batas tersebut, Komaruddin kemudian bercerita mengenai “Ikung Isang” yang dalam istilah Tionghoa memiliki arti “orang tua yang koyol”. Konon diceritakan ada orang tua di negeri Tirai Bambu yang rela mencangkul bukit dan gunung berhari-hari, bertahun-tahun hingga batas waktu tak terhingga, karenanya ia disebut “orang tua koyol”. Namun ternyata orang tua itu memang visioner, memiliki visi jauh ke depan karena apa yang diperbuatnya itu di kemudian hari sangat berguna untuk anak-cucuknya. Ibarat melakukan babad alas, gunung dan bukit yang dicangkulnya tiap hari itu adalah rintangan hidup yang teus ia hadapi sehingga ia bisa menaklukkannya dan akhirnya menjadi sesuatu peninggalan yang berharga bagi generasi berikutnya. Komaruddin menyebutkan, “great wall”, misalnya, merupakan salah satu contoh dari hasil “Ikung Isang” yang membanggakan hingga kini. “Inilah sikap visioner orang Tionghoa yang perlu dicontoh orang-orang Indonesia. Sementara bangsa Indonesia umumnya lebih berpikir sempit, bahkan ada istilah ganti orde ganti kebijakan, ganti menteri ganti peraturan,” ucap Komaruddin yang menjadi pembicara terakhir dalam seminar ini.

Acara seminar ini tentu menarik. Selain membahas isu aktual yang sangat krusial, sekaligus juga merupakan persembahan spesial Yayasan Nabil dalam rangka memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, agenda seminar yang awalnya didesain sebagai ajang diskusi, dialog, serta pertukaran ide dan gagasan ini menjadi terkesan “monolog”.  Asriana Issa Sofia, moderator acara ini sama sekali tidak memberikan kesempatan berbicara bagi peserta seminar dengan alasan waktu yang sangat terbatas. “Ini jadi semacam parade pembicara saja,” ujar salah seorang peserta seminar dengan nada kecewa. Setelah dibuka dengan tiga sambutan, dilanjutkan presentasi empat orang pembicara, seminar ini akhirnya ditutup dengan orasi Leo Suryadinata, mengantarkan soft-launching buku “Tionghoa dan Keindonesiaan” yang digagas Eddie Lembong.*

Associate Researcher, the Interseksi Foundation