Meninjau Kualitas Pelaksanaan Demokrasi di Tingkat Lokal

DSCF0047

Pada hari Rabu, 21 September 2011 lalu, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Paradoks Demokrasi Lokal”. Diskusi ini diisi oleh empat pembicara antara lain dua orang dari tim peneliti bidang lokal P2P LIPI, Mardiyanto Wahyu Triyatmoko, S.IP, MAP, MPP dan Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos, MA, Ganjar Pranowo, SH (DPR RI) dan I Gusti Putu Artha, Sp, M.Si (dari Komisi Pemilihan Umum). Topik utama diskusi adalah mengenai distribusi dan kontestasi kekuasaan di tingkat lokal pada pemerintahan yang terdesentralisasi.

DSCF0055

Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan dari tradisi dan kultur politik yang otoritarian ke sistem di mana semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam sistem politik. Bukan hanya hal baik yang dibawa oleh proses ini, tetapi juga membuka arena kontestasi besar bagi berbagai kepentingan ekonomi dan politik untuk mementukan bagaimana kekuasaan dan sumberdaya didistribusikan (Hadiz, 2010). Good governance yang diharapkan muncul dari proses desentralisasi pun terkalahkan oleh penyimpangan dana, kolusi dan tindak kekerasan.

Dalam pidatonya di awal acara, Dr. Muridan S. Widjojo, M.Si, Kepala Bidang Politik Lokal di P2P LIPI, mengungkapkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Aceh dan Papua menghasilkan output yang berbeda dengan Jakarta atau Yogyakarta. Hadirnya otonomi khusus (lebih lanjut disingkat dengan otsus) di Papua dan Aceh justru menguatkan separatisme. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.32 Tahun 2004 pun tidak cukup kuat untuk mengatur mekanisme desentralisasi, khususnya di bidang demokrasi dan administrasi pemerintahan lokal. Mardyanto Wahyu Tryatmoko, peneliti pada Bidang Perkembangan Politik Lokal P2P LIPI, menjelaskan dalam presentasi hasil penelitiannya “Kompleksitas bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan kekisruhan dalam daerah yang diberi status otsus, yaitu: pertama, adanya ketidakpastian dalam menempatkan titik berat otonomi daerah, sehingga batas distribusi kewenangan dan kekuasaan antar daerah juga tidak jelas; kedua, titik berat otonomi daerah tidak selaras dengan pilihan prosedur demokrasi lokal (dalam hal ini pemilukada, karena aktor lokal dapat dengan bebas memainkan kebijakan di daerah dan lintas daerah); ketiga, ketidakjelasan hubungan antara kekuasaan dan distribusi kewenangan antar pemerintahan, sehingga timbul konflik daerah; keempat, hak-hak tradisional dan adat yang diabaikan karena terjebak dalam persoalan administrasi.” 

DSCF0088

Pemerintah tidak bisa dengan begitu saja memberikan status otonomi khusus kepada setiap daerah yang meninginkannya, karena terbatasnya kemampuan pemerintah pusat untuk mengurus daerah yang memiliki kebutuhan beragam. Mekanisme demokrasi lokal tidak sesuai dengan skema desentralisiasi, misalnya saja dengan adanya pemilukada, sering terjadi kekacauan pada koordinasi antardaerah otonom dan juga munculnya arogansi daerah. Berbeda dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Yogyakarta, pemberian otonomi khusus di Aceh dengan adanya UU khusus Aceh masih dipenuhi dengan pasal karet yang menimbulkan multi interpretasi oleh para pembuat kebijakan, salah satunya mengani alokasi dana otsus. Hal lain yang juga turut mengganggu jalannya demokrasi lokal adalah hubungan antara bupati/walikota terhadap gubernur, misalnya dalam urusan administrasi. Otonomi politik (dalam pemilukada misalnya) seringkali dicampuradukkan dengan persoalan administrasi (terkadang tidak memakai proses-proses birokratik rasional), sedangkan proses administrasi itu sendiri sering diintervensi oleh kepentingan politik gubernur yang lebih banyak bersifat subyektif. Akibatnya, desentralisasi administratif (birokratik) yang di dalamnya termuat pembinaan, pengawasan dan koordinasi berjenjang menjadi tidak berjalan karena prosedur politik.

Di Papua, titik berat otonomi di tingkat propinsi tidak menempatkan gubernur sebagai kekuatan dominan, bupati/walikota merasa memiliki otonomi yang sama dengan gubernur. Tidak sedikit para bupati yang memotong kewenangan gubernur untuk mendapatkan perhatian langsung dari lembaga-lembaga pusat. Di samping itu lembaga-lembaga lain seperti DPRP dan MRP seakan tidak berfungsi karena ketakutan pemerintah yang berlebih atas isu separatisme yang semakin kuat. Kontestasi antar elit untuk memperebutkan posisi-posisi tertentu juga sangat keras, berbagai cara ditempuh seperti mengangkat identitas kelompok tertentu dengan latar belakang yang bervariatif, misalnya saja suku, agama dan kewilayahan (di Papua dikenal dua kelompok besar wilayah yakni kelompok pantai dan gunung).

Tidak berjalannya check and balances antar lembaga di tingkat lokal juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan otsus. Di Papua misalnya, hal ini gagal berjalan efektif karena eksklusivisme politik dari tiap lembaga (gubernur, DPRP dan MRP). Di Aceh, dominasi partai lokal di tingkat kabupaten semakin mempertegas aksi saling melindungi kepentingan ekonomi-politik dan cenderung mengarah pada korupsi antara eksekutif dan legislatif di permerintahan. 

Efektifitas desentralisasi untuk mengurangi konflik dan separatisme di Aceh dan Papua menjadi pertanyaan bagi pemerintah pusat, bahwa otsus yang diberikan kepada suatu daerah bisa jadi menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Mardyanto pun mengutip perkataan Mantan Perdana Menteri Inggris, John Major, bahwa desentralisasi sebagai “the Trojan Horse” yang akan menyulut friksi, frustasi dan keinginan untuk meminta kemerdekaan penuh. 

Presentasi kedua adalah hasil penelitian Irine H. Gayatri dan Septi Satriani “Paradoks Demokrasi Lokal: Studi Kasus Kontestasi Elit di Bima”, yang mengangkat tentang pro kontra proses demokratisasi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan apakah proses demokrasi langsung di Bima dengan “one man one vote” telah mewakili kriteria demokrasi ideal atau hanya untuk memenuhi prosedur demokrasi semata. 

Jika kita kembali ke sejarah Indonesia pasca Soeharto, maka ada dua kondisi yang cukup signifikan di ranah politik antara lain terbentuknya ruang-ruang politik dan ekonomi baru melalui desentralisasi dan masih eksisnya struktur organisasi warisan Orde baru yang hirarkis, administratif dan sentraslistis, tidak hanya di desa, tetapi juga di kota. Sebagai akibatnya, muncullah neo-patrimonialisme di berbagai wilayah, karena aktor-aktor lokal masih eksis, tetapi ruang kompetisinya semakin sempit.

Temuan lapangan menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara konfigurasi, peran dan relasi antar elit lokal dalam Pemilukada Bima 2010 terhadap demokrasi lokal. Pemilukada yang diselenggarakan tanggal 7 Juni 2010 lalu menjadikan H. Ferry Zulkarnain S.T. dan Drs. H. Syafrudin M. Nur pemenang dengan perolehan 60,77% dari perolehan suara keseluruhan. Ferry Zulkarnain, dikenal sebagai keturunan bangsawan kerajaan Bima, Putra Abdul Kahir. Karir politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Golkar hingga pada masa jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Bima tahun periode 2004-2009, partai Golkar memberinya akses untuk menjadi Bupati Bima. Pasangannya, Syafrudin M.Nur adalah politisi PAN dan anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2002-2003, sebelum akhirnya menjadabat sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2004-2009. Sebelum berkecimpung di bidang politik, beliau aktif sebagai dosen Kopertis STKIP Bima periode 1982-2003.

Keempat calon-calon bupati Kabupaten Bima lainnya didominasi kelompok pengusaha (misalnya Drs.H.Nadjib H.M. Ali – Arie Wiryawan, SE), akademisi (misalnya Drs. Sukirman Azis, SH – Drs. H. Suhaedin Abdullah, MM.), partai politik dan ormas partai politik, yang tentu saja masing-masing calon membawa kepentingan yang beragam mewakili bidangnya masing-masing (negara, pasar atau masyarakat sipil). Meskipun sudah ada aturan dan mekanismenya, Pemilukada tetap berpeluang menjadi ajang bagi penyelewengan demokrasi tingkat lokal. Di wilayah Bima, kedekatan emosional antara kesultanan dengan ormas tertentu adalah salah satu penyebab penyelenggaraan pemilu terkesan berpihak, sehingga ketika ada kecurangan muncul rasa enggan untuk menindak. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pun tidak mampu menjaga kinerjanya karena masa kerja yang singkat. 

Kaum akademisi yang turut menjadi calon bupati, yang identik mewakili posisi middle class, ternyata kurang mampu menjadi penyeimbang kekuasaan. “Kelas menengah di Bima melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah hanya sebatas sebagai bagian dari afiliasi mereka terhadap kekuatan kelompok-kelompok elite yang ada,” tukas Irine memaparkan hasil penelitiannya. Sementara komposisi DPRD didominasi oleh partai pendukung pemerintah, sehingga tidak ada oposisi untuk menyeimbangkan power ketika harus berhadapan dengan kekuasaan lembaga eksekutif. Singkatnya, tekanan-tekanan agar masyarakat lebih berperan di kancah politik, tidak berhasil diwujudkan karena seringkali terbentur dengan kepentingan elite yang berlomba-lomba menempati posisi di arena politik.

Kemudian ia menyimpulkan bahwa desentralisasi yang dijabarkan dalam bentuk pelimpahan wewenang lebih besar pada tingkat kabupaten tidak diikut oleh pemberdayaan kapasitas lokal (baik di kalangan masyarakat dan pemerintahan), sehingga “reformasi” yang sifatnya kelembagaan hanyalah untuk memenuhi tuntutan prosedural, tetapi tidak untuk memunculkan tokoh ideal yang “demokrat”. Dalam kontestasi politik, tidak ada perubahan dari tradisi Orde Baru kecuali pemain-pemain baru yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan memanipulasi identitas di atas kepentingan kesejahteraan rakyat. Kehadiran caretaker yang tidak berpihak dan masa kerjanya berkesinambungan juga diperlukan untuk meminimalisir kecenderungan penyelewengan kekuasaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Persoalan yang tampak dari berbagai tempat di Indonesia ini sepertinya menuntut negara untuk meninjau ulang desentralisasi dan pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah sebagai jawaban dari permasalahan atas nama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jangan sampai desentralisasi gagal karena pemerintah pusat tidak peka akan kebutuhan masing-masing daerah (karena adanya penyeragaman model desentralisasi) dan kadar intervensi pemerintah nasional yang terlalu banyak. Hal ini penting karena derajat desentralisasi tergantung pada besar kewenangan pemerintah daerah, apakah kewenangan daerah tunggal atau terbagi, ekplisit dan termuat dalam regulasi atau implisit dan mudah tidak berlaku. Intervensi pemerintah nasional juga jangan sampai menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik tertentu melalui tindakan-tindakan diskriminatif, misalnya memecat legislator lokal melalui partai politik atau menyetir mereka karena “kedekatan” hubungan. Desentralisasi juga akan sukses jika ada peningkatan kapasitas institusi lokal, sehingga fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi pemerintah daerah dapat berjalan baik.

Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>