Merancang Arah Pengembangan Pariwisata Mamasa

Laporan Dengar Pendapat Bersama Pemda dan DPRD Mamasa

banner_mamasa_1

Sebagai salah satu tindak-lanjut penelitian Kota-Kota di Sulawesi, Yayasan Interseksi mengadakan kegiatan dengar pendapat (public hearing) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD pada 25 Februari 2015. Lokasi pertama yang dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan dengar pendapat adalah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain mengundang pejabat di lingkungan Pemda dan DPRD Mamasa, kegiatan ini juga mengundang warga yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, aktivis, pekerja media, dan masyarakat umum lainnya.

IMG_2115

Pengembangan pariwisata di Mamasa dipilih sebagai tema utama dengar pendapat kali ini. Kegiatan yang bertempat di Gedung Pola, kompleks perkantoran Pemda Mamasa ini menghadirkan tiga orang narasumber. Mereka adalah Mithen Lullulangi (Intelektual Mamasa), Halilintar Lathief (Antropolog Universitas Negeri Makassar), dan Sofian Munawar Asgart (Peneliti Interseksi). Dalam kesempatan tersebut, ketiga narasumber memaparkan tentang potensi pariwisata yang dimiliki Mamasa dan langkah-langkah yang bisa dilakukan, baik oleh Pemda maupun DPRD, untuk mengembangkan pariwisata di Mamasa. Namun, tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang peran warga dalam pengembangan pariwisata di Mamasa.

mamasa_2

Setelah sempat tertunda beberapa menit karena menunggu undangan yang belum hadir, acara dengar pendapat dimulai pada pukul 10.30 WITA. Rangkaian kegiatan dengar pendapat diawali dengan sambutan dari Hikmat Budiman, Direktur Yayasan Interseksi. Pada bagian awal sambutan, Hikmat Budiman terlebih dahulu mengenalkan profil Interseksi beserta ragam kegiatannya yang pernah dan sedang dilakukan. Selanjutnya, Hikmat Budiman menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan dengar pendapat ini bukan untuk menggurui Pemda atau DPRD. Akan tetapi, kegiatan ini justru menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat memberi manfaat terhadap perkembangan pariwisata di Mamasa. Selain itu, ia menambahkan bahwa kegiatan ini dapat menjembatani antara hasil penelitian dengan rumusan kebijakan baru di daerah, karena biasanya dalam sebuah penelitian sosial prosesnya hanya berakhir di penulisan laporan penelitian tanpa ada tindak lanjutnya.

Setelah Hikmat Budiman selesai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan sambutan daribH. Ramlan Badawi, Bupati Mamasa. Dalam kesempatan tersebut Ramlan Badawi lebih banyak menceritakan mengenai rencana pembangunan Mamasa yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Sambutannya dimulai dengan menegaskan bahwa kegiatan dengar pendapat ini merupakan kegiatan yang penting untuk dijadikan landasan pembuatan program baru pemerintah terkait pariwisata. Ia menceritakan bahwa setelah Kabupaten Mamasa terpilih menjadi destinasi pariwisata Sulawesi Barat, hambatan yang muncul adalah tidak adanya dana yang mengalir dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk pengembangan pariwisata. Namun, untuk tahun 2015 ini Ia merasa optimis bahwa sektor pariwisata di Mamasa akan menemukan titik terang setelah terdapat dana sekitar empat milyar untuk sektor tersebut dari pemerintah provinsi. Lebih lanjut, ia juga menceritakan pertemuannya dengan Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia, yang membahas mengenai pariwisata di Mamasa. Ia menceritakan bahwa Jusuf Kalla mengharapkan pariwisata di Mamasa tidak mengandalkan objek wisata yang mirip dengan Toraja. Jusuf Kalla memberikan pesan kepada dirinya bahwa sebaiknya pariwisata di Mamasa tidak lagi memberikan atraksi yang terkesan menyeramkan, seperti upacara pemakaman yang ada di Toraja. Karena itu, Ramlan Badawi sangat optimis bahwa Mamasa bisa mewujudkan hal tersebut dengan modal kesenian dan kebudayaan yang melimpah di Mamasa.

IMG_2127

Diskusi dimulai setelah prosesi penyerahan buku Interseksi oleh Hikmat Budiman kepada Ramlan Badawi dan David Bambalayuk, Ketua Komisi-3 DPRD Kabupaten Mamasa. Pembicara pertama yang memaparkan makalahnya adalah Mithen Lullulangi. Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar ini mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Pengembangan Pariwisata Mamasa”. Ia mengawali presentasinya dengan menceritakan keadaan Mamasa di masa kolonial Belanda yang menjadi tempat peristirahatan. Pada masa itu, Mamasa juga dikenal sebagai kota bunga. Selanjutnya, di masa Orde Baru, Mamasa ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Kabupaten Majene dan Polewali Mamasa. Pada masa Orde Baru, Mamasa sempat mendapatkan julukan the Smiling Mountain of Mamasa (Senyuman Pegunungan Mamasa). Sementara itu, di era reformasi Mamasa telah ditetapkan menjadi daerah tujuan wisata Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah menceritakan tentang potret pariwisata di Mamasa dari masa ke masa, Ia berpendapat bahwa potensi pariwisata yang besar tersebut belum mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat. Menurutnya, terdapat sekitar 130 objek wisata di Mamasa telah terinventarisasi yang terdiri dari objek wisata alam, budaya, dan objek wisata minat khusus. Objek dan atraksi wisata ini perlu dikelola sehingga dapat menjadi nilai tambah tersendiri sebagaimana prinsip tentang pariwisata yaitu: something to see, something to do, dan something to buy. Mithen menyebutkan ada dua faktor utama yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan pariwisata Mamasa. Pertama, dengan adanya undang-undang otonomi daerah maka setiap daerah berupaya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang bisa diupayakan di Mamasa berasal dari sektor pariwisata. Kedua, pemerintah dapat melibatkan warga untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor pariwisata. Warga Mamasa dapat berpartisipasi dengan membuka jasa usaha pariwisata.

Mamasa Tempo Doeloe

Sumber: Presentasi Dr. Mithen Lullulangi

 

Dari kedua faktor tersebut, terdapat dua aktor yang berperan dalam pengembangan pariwisata yaitu pemerintah dan warga. Peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah membangun infrastruktur; menyusun regulasi; dan menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Sedangkan peran warga adalah membuka jasa usaha industri pariwisata, termasuk di dalamnya berupa industri kerajinan. Ia pun memberikan alternatif lain bagi warga yang tidak memiliki modal besar untuk membuka jasa usaha pariwisata. Contohnya adalah dengan mengembangkan sektor pertanian yang bisa menunjang kebutuhan ekonomi warga sekaligus menjadi salah satu model pariwisata alam.

Selanjutnya, Mithen Lullulangi melemparkan beberapa strategi yang bisa dijadikan untuk pengembangan pariwisata di Mamasa. Pertama, pengembangan objek pariwisata harus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, hal ini akan berpengaruh untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga budaya supaya tidak berubah orientasinya. Kedua, harus ada diversifikasi objek dan atraksi wisata. Ketiga, pariwisata di Mamasa harus mempunyai ciri khas yang berbeda dengan daerah yang lain. Terkait tentang ciri khas Mamasa, Ia mengambil sebuah contoh yang sempat disampaikan Bupati pada saat pembukaan acara ini, yaitu saran Wakil Presiden RI supaya pariwisata di Mamasa berbeda dari Toraja. Strategi keempat adalah mengembalikan Mamasa menjadi kota bunga.

mamasa_5

Di akhir presentasinya ia menyampaikan bahwa hal utama yang perlu diperbaiki adalah permasalahan infrastruktur jalan. Meskipun travel pattern untuk pariwisata di Sulawesi Barat telah matang, akan tetapi jika infrastruktur jalan di Mamasa tidak diperbaiki maka pariwisata di Mamasa tidak akan terbangun. Keberadaan bandara perintis di Sumarorong juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan jika jalan menuju Mamasa, yang akan dilalui oleh para wisatawan, tidak diperbaiki. Menurutnya, perbaikan infrastruktur menjadi kata kunci utama untuk membangun pariwisata Mamasa.

Pembicara selanjutnya adalah Sofian Munawar Asgart, peneliti Yayasan Interseksi, yang menyampaikan makalah dengan judul “Menjadikan Warga sebagai Aktor Utama Pariwisata Mamasa”. Ia mengawali presentasinya dengan menceritakan potensi-potensi objek pariwisata yang ada di Mamasa. Menurutnya, ada dua objek wisata yang berpotensi, yaitu wisata alam dan wisata budaya. Selanjutnya, ia memaparkan mengenai kondisi Mamasa ssebagai sebuah kabupaten yang masih muda atau ia menyebut Mamasa sebagai “Gadis Belia”. Istilah Mamasa sebagai gadis belia ini muncul karena usia formatif Kabupaten Mamasa yang baru berumur 13 tahun. Menurutnya, di usia yang masih muda itu, Mamasa sama dengan seorang gadis belia yang menyimpan pesona sekaligus kegundahan atas masa depannya. Selain itu, beberapa kondisi di Mamasa, seperti: infrastruktur yang terbatas, transportasi publik yang belum memadai, sarana komunikasi yang minim, serta beberapa kendala dan keterbatasan yang ada semakin jelas menunjukkan bahwa Mamasa cocok diibaratkan seperti gadis belia.

Dalam paparan selanjutnya Sofian Munawar Asgart menyebutkan bahwa Mamasa memiliki potensi besar untuk menjadikan pariwisata sebagai primadona. Menurutnya ada tiga faktor utama yang menjadikan Pariwisata sebagai primadona Mamasa. Pertama, posisi Mamasa yang strategis, yaitu diantara Polewali Mandar dan Toraja. Kedua, dukungan dari masyarakat yang menciptakan suasana kondusif. Ketiga, kondisi alam yang mendukung untuk menjadi objek pariwisata. Semua faktor tersebut akan memberikan dukungan untuk mewujudkan Mamasa sebagai destinasi pariwisata. Ia juga menambahkan bahwa secara spesifik Mamasa bisa mengembangkan agrowisata karena Mamasa merupakan penghasil beberapa jenis tanaman/buah-buahan seperti kopi, tomarilo (terong belanda), dan alpukat.

IMG_2131

Sofian juga menampilkan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) pariwisata Mamasa dalam presentasinya. Kekuatan yang dimiliki Mamasa untuk mengembangkan pariwisata adalah keindahan alam, keragaman budaya, dan kesantunan masyarakat. Sebaliknya, kelemahannya adalah infrastruktur yang buruk, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan secara geografis posisi Mamasa dapat dikatakan terisolir. Sementara itu, peluangnya adalah menjadikan Mamasa sebagai wilayah agrowisata dan wisata budaya. Posisi Mamasa yang berada di antara Toraja dan Polewali Mandar juga menjadi peluang untuk mengembangkan pariwisata di Mamasa. Sedangkan ancaman yang dapat muncul adalah penetrasi budaya luar, ketergantungan ekonomi, dan kondisi politik lokal yang belum stabil. Menurutnya, kondisi politik lokal yang belum stabil itu merupakan hal yang umum terjadi di pemerintahan daerah.

Dari analisis SWOT yang telah dilakukan, ia merekomendasikan empat hal yang bisa dijadikan cara untuk mengembangkan pariwisata di Mamasa. Pertama adalah dukungan infrastruktur. Kondisi jalan di Mamasa yang sangat buruk perlu diperbaiki untuk mendukung pengembangan pariwisata. Hal tersebut juga membuat sarana transportasi publik tidak ada. Selain itu, keberadaan Bandara Sumarorong belum menjadi solusi untuk mengatasi infrastruktur yang buruk. Infrastruktur lain yang dibutuhkan adalah sarana dan prasarana yang bisa dijadikan untuk pengembangan seni budaya di Mamasa. Ia mengambil contoh bahwa Mamasa membutuhkan rumah seni dan budaya untuk menggiatkan aktivitas kebudayaan di Mamasa. Selain itu, keberadaan dewan kesenian atau dewan kebudayaan di Mamasa juga penting untuk mendorong berkembangnya aktivitas seni-budaya di Mamasa.

Rekomendasi yang kedua adalah melakukan popularisasi kebijakan. Ia melihat bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menindaklanjuti keputusan Gubernur Sulawesi Barat yang menetapkan Mamasa sebagai destinasi pariwisata Sulawesi Barat. Permasalahannya adalah hingga saat ini surat keputusan tersebut belum membuahkan peraturan di tingkat Kabupaten Mamasa. Maka dari itu, kelanjutan dari keputusan gubernur menjadi pekerjaan rumah baik bagi Pemda Mamasa, DPRD Mamasa, bahkan masyarakat. Dengan adanya peraturan di tingkat Kabupaten Mamasa, maka, menurut Sofian, pariwisata Mamasa akan memiliki jalur dan prospek yang jelas.

IMG_2146

Rekomendasi yang ketiga adalah sinergi kelembagaan di jajaran Pemda Mamasa untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sofian mengatakan bahwa koordinasi dalam penyusunan program pemerintah yang dijalankan oleh SKPD penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dalam pengembangan pariwisata. Ia menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum harus berkoordinasi terkait dengan perbaikan infrastruktur, terutama jalan-jalan poros yang menuju ke Mamasa. Selanjutnya, Dinas Pertanian juga perlu melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata terkait dengan upaya mewujudkan agrowisata. Bentuk-bentuk sinergi kelembagaan ini dapat dilakukan dengan melihat potret daerah lain yang telah sukses menjadikan agrowisata sebagai ikon pariwisatanya.

Terakhir, tapi tidak kalah paling penting adalah keterlibatan warga dalam program pengembangan pariwisata Mamasa. Tujuannya adalah semua orang bukan saja turut terlibat dalam proses pembangunan, tapi juga merasa memiliki atas proses dan hasil-hasilnya. Menurutnya, setelah ada Surat Keputusan Gubernur Sulbar tentang penetapan Mamasa sebagai destinasi wisata yang bersifat top-down, perlu adanya dukungan secara bottom-up yang secara genuin lahir dari keterlibatan warga. Salah satu cara adalah dengan mengoptimalkan kegiatan Musrenbang dan dengar pendapat dengan warga sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi harapan dan keinginan warga dalam proses pembangunan, termasuk dan terutama dalam sektor pariwisata sebagai sektor andalan Mamasa. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk sanggar kesenian atau rumah budaya sehingga warga dapat berperan langsung untuk pengembangan pariwisata Mamasa. Menurutnya, apabila pariwisata di Mamasa dapat tumbuh, maka forum-forum kesenian, industri kreatif, serta kegiatan seni budaya akan dengan sendirinya turut tertopang dan dapat berkembang.

Setelah Sofian Munawar selesai menyampaikan makalahnya, pembicara selanjutnya melakukan presentasi adalah Halillintar Lathief dari Universitas Negeri Makassar. Makalah yang ia sampaikan berjudul Industri Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Budaya Mamasa. Ia memulai pemaparannya dengan menyebutkan bahwa peradaban kali ini sudah memasuki gelombang keempat yaitu peradaban industri kreatif. Gelombang pertama adalah peradaban pertanian yang mendorong datangnya penjajah ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Peradaban yang kedua adalah peradaban industri yang mendorong lahirnya industri pertambangan dan pengolahannya. Peradaban yang ketiga adalah peradaban informasi yang bukannya memberikan keuntungan akan tetapi sebaliknya, yaitu masyarakat yang terkonstruksi oleh informasi.

IMG_2149

Ia melanjutkan bahwa di dalam peradaban industri kreatif upaya pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui kreatifitas sehingga tercipta iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki sumber daya terbarukan. Untuk mewujudkan industri kreatif, ia menyebutkan bahwa terdapat tiga tantangan yang muncul. Pertama, terkait dengan regulasi. Peraturan yang rinci, infrastruktur, dan kelembagaan perlu ditata untuk mewujudkan industri kreatif. Kedua adalah modal yang berperan untuk menjaga kontinuitas dari industri tersebut. Ketiga adalah resiko umum dari UKM, termasuk soal kualitas, manajemen, dan pasar. Permasalahan yang sering muncul dalam industri kreatif adalah inkonsistensi kualitas dan profesionalisme. Selain itu, kondisi pasar di dalam negeri juga berpengaruh terhadap keberlangsungannya.

Untuk pengembangan industri kreatif di Mamasa, Halillintar Lathief mengatakan bahwa terdapat tiga aktor yang berperan di dalamnya. Ketiganya adalah pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah berperan dalam membuat regulasi dan pelayanan kepada dua aktor yang lain. Pihak swasta berperan untuk menyediakan modal berupa investasi dan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan masyarakat berperan dalam partisipasi langsung di sektor industri kreatif. Untuk itu, perlu ada kemitraan dengan swasta dan pemerintah, serta menciptakan kepemilikan dan kemandirian lokal. Ketiganya dapat mewujudkan pengembangan industri kreatif di Mamasa dengan menjalankan program yang bersinergi sehingga menciptakan kemajuan untuk daerah dan tetap menjaga keberlanjutannya.

Masih menurut Halillintar Lathief, ada empat tahapan untuk mewujudkan industri kreatif di Mamasa. Pertama, membangun visi bersama yaitu menjadikan industri kreatif untuk membangun sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif di Mamasa. Kedua, membuat komitimen bersama untuk mengembangkan industri kreatif di Mamasa. Menurutnya, Mamasa memiliki modal yang besar untuk mencapai komitmen bersama ini yaitu dengan memiliki masyarakat yang komunal. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan forum industri kreatif Mamasa yang bertujuan untuk mensosialisasikan industri kreatif. Ketiga, adalah dengan cara meraih prestasi. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan mempromosikan pariwisata Mamasa ke daerah lainnya bahkan ke luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat dalam industri kreatif di Mamasa harus memiliki target-target prestasi yang rinci dan tidak menggunakan jalan pintas. Ketika semua proses tersebut dilalui, maka tahapan keempat adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang merupakan hasil dari pengembangan industri kreatif.

mamasa_3

Setelah ketiga pembicara selesai mempresentasikan makalahnya, selanjutnya moderator membuka sesi tanya jawab dan tanggapan. Tanggapan pertama muncul dari Andi Waris, salah satu aktivis di Mamasa yang juga bekerja sebagai wartawan. Ia menyampaikan enam tanggapan terkait materi yang disampaikan oleh para pembicara. Tanggapan pertamanya adalah sejauh mana kontribusi para pembicara untuk memberikan saran kepada Pemda. Kedua, kondisi pariwisata Mamasa yang stagnan karena masalah infrastruktur dan SDM yang tidak berkembang. Ia menganalogikan bahwa kondisi pariwisata di Mamasa seperti sebuah mobil yang supirnya uga-ugalan sehingga tujuan mobilnya tidak tercapai. Ketiga, ia mempertanyakan peran pemerintah dalam melibatkan warga untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata Mamasa. Keempat, dibutuhkan saran yang berasal dari forum dengar pendapat ini untuk disampaikan ke Pemda. Kelima, menurutnya, pariwisata Mamasa sebenarnya tidak punya ciri khas dan hal ini lah yang perlu dicari. Terakhir, hal yang paling penting baginya adalah ada upaya untuk pemberdayaan masyarakat lokal terkait pengembangan pariwisata. Ia pun menyimpulkan bahwa dalam forum ini perlu melahirkan saran terkait pariwasata kepada Pemda dan DPRD. Senada dengan Andi Waris, Semuel, staf ahli DPRD Mamasa, juga berpendapat bahwa forum dengar pendapat ini perlu mengajukan rekomendasi untuk pemerintah daerah dan DPRD.

Peserta lain yang memberi tanggapan adalah John Batarogua, salah satu pengurus Gereja Toraja Mamasa (GTM.) Hal pertama yang ia sampaikan adalah kekcewaannya karena Bupati Mamasa dan Sekda yang tidak mengikuti acara dengar pendapat hingga selesai. Selain itu juga, para kepala dinas juga tidak banyak yang hadir, sedangkan anggota DPRD yang hadir hanya satu orang. Selanjutnya, ia kembali mempermasalahkan kondisi infrastruktur di Mamasa. Ia menceritakan bahwa dahulu ketika masih menjadi bagian Kabupaten Polewali-Mamasa waktu tempuh dari Polewali ke Mamasa hanya tiga jam. Namun, saat ini waktu tempuh dari Polewali ke Mamasa justru menjadi lima jam. Ia berpendapat bahwa kondisi sekarang tidak berkembang akan tetapi justru kualitasnya menurun. Ia juga berpendapat bahwa Mamasa tidak bisa belajar dari Toraja. Dahulu Toraja juga sempat membangun bandara, akan tetapi tidak bisa mendatangkan turis lebih banyak. Baru setelah jalan diperbaiki kunjungan turis di Toraja meningkat. Kondisi jalan yang buruk tidak saja berpengaruh terhadap pariwisata, tetapi juga berpengaruh di sektor pertanian. Ia menceritakan bahwa banyak sekali kentang di wilayah Nosu yang busuk karena tidak bisa didistribusikan akibat jalan yang rusak.

Peserta selanjutnya yang memberikan tanggapan adalah Stanley dan Hermawanto, mahasiswa yang ikut mengambil bagian dalam dengar pendapat ini. Stanley berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu diberi tekanan supaya bisa mengembangkan pariwisata Mamasa. Dua tuntutan yang ia sampaikan adalah dibentuk regulasi terkait pariwisata dan pembangunan jalan. Sedangkan Hermawanto menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sanggar seni dan budaya untuk mengembangkan pariwisata. Ia berpendapat bahwa sanggar seni di Mamasa sama sekali tidak berkembang. Hal ini terjadi karena tidak mendapaat dukungan dan perhatian serius dari pemerintah.

IMG_2155

Agussalim, salah satu staf di sekretariat DPRD Mamasa dan juga pelaku usaha pariwisata turut menyampaikan pendapatnya. Salah satu hal yang ia keluhkan adalah pelaku usaha pariwisata tidak mendapatkan dukungan dalam pengembangan pariwisata Mamasa. Demikian juga sektor-sektor dan faktor-faktor lainnya yang dapat menunjang kegiatan pariwisata, saat ini juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Agussalim menceritakan bahwa sebagai pelaku usaha pariwiwsata ia seringkali mengalami banyak kendala. Contoh konkretnya misalnya bahan baku seperti ikan dan sayuran yang ia butuhkan biasanya diperoleh dari Polewali karena sulit didapatkan di Mamasa. Masih banyak kejanggalan lain, seperti produk kopi Mamasa yang melimpah tapi saat ini lebih banyak “dimanfaatkan” dan menjadi “jualan” atau komoditi pariwisata di Toraja dan bahkan kopi Mamasa lebih banyak diberi label sebagai kopi Toraja.

Penanggap terakhir yang memberikan komentar adalah David Bambalayuk, anggota DPRD Mamasa. Ketua Komisi-3 DPRD Mamasa yang antara lain membidangi sektor pariwisata ini mengatakan bahwa dari banyak isu, wacana, dan usulan yang berkembang dalam forum dengar pendapat ini perlu disusun rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya nantinya dapat ditindaklanjuti oleh DPRD dalam bentuk pembuatan peraturan daerah. “Forum ini merupakan bentuk aspirasi yang absah dan telah menghadirkan parapihak sehingga secara formal dapat menjadi rekomendasi penting yang nanti akan disampaikan DPRD kepada pemerintah,” ucap David. Ia juga menambahkan bahwa Mamasa, sebagai sebuah daerah yang telah dipilih menjadi destinasi pariwisata, harus ada alokasi APBD-nya. Nantinya, dari sisi penganggaran, dana dari APBD juga harus memberi perhatian tersendiri pada program pariwisata sebagai sektor prioritas.

Sesi selanjutnya beralih kepada tanggapan para pembicara terkait hal-hal yang disampaikan oleh beberapa peserta dengar pendapat. Seluruh pembicara sepakat bahwa harus ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Selain itu, harus ada perencanaan matang dalam rancangan peraturan daerah terkait pariwisata yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat aktif sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Halillintar Lathief berpendapat bahwa masyarakat bisa mengadakan festival kebudayaan yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk datang ke Mamasa. Jika wisatawan sudah datang, maka akan muncul rasa malu bahwa infrastruktur jalan masih buruk sehingga akan ada upaya untuk memperbaikinya. Terakhir, dibutuhkan tindak lanjut yang berasal dari forum dengar pendapat ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Masukan ini dibutuhkan supaya masa depan Mamasa menjadi lebih baik daripada masa lalunya. Tidak seperti ungkapan sinis yang kini masih banyak terlontar, “MAMASA: Masa lalu, Masa kini, Sama saja!!”

 

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation