Pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia

Indonesia merupakan satu dari ratusan negara yang telah menyatakan komitmen untuk mempromosikan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Namun hingga kini, pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Karena itu, Komite HAM PBB mengeluarkan sejumlah rekomnedasi terkait pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia. Apa saja rekomendasi Komite HAM PBB itu?

Selasa (13/1), Human Rights Working Group (HRWG) mengadakan diskusi publik dengan tema “Tantangan Perlindungan HAM di Era Jokowi-JK”. Diskusi ini menghadirkan Aidir Amin Daud, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, sebagai keynote speaker. Selain itu, terdapat empat orang pembicara yang hadir dalam diskusi publik ini. Keempat orang tersebut adalah Ida Padmanegara (Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Ditjen HAM, Kemenkumham), Cornelis Flinterman (anggota Komite HAM PBB), Victor Manuel Rodriguez-Rescia (anggota Komite HAM PBB), dan Refendi Jamin (Direktur Eksekutif HRWG). Beberapa pihak terkait juga hadir dalam diskusi tersebut, misalanya Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan perwakilan CSO yang bergerak di isu HAM.

Pembicara pertama yang menyampaikan pidatonya berkaitan dengan tema diskusi adalah Aidir Amin Daud. Dalam pengantar pidatonya, ia menyampaikan bahwa Pancasila dijadikan dasar untuk menentukan jalan bangsa. Di era Jokowi-JK, hal tersebut tertuang pada visi mereka yang disebut dengan Nawacita. Langkah strategis yang akan dilakukan adalah dengan membangun politik legislasi yang kuat. Terkait dengan isu HAM, ia menyebutkan bahwa pemerintahan yang ada saat ini sangat menghormati HAM dan akan berupaya untuk memberikan penjelasan terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Sehubungan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite HAM PBB, pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan empat rekomendasi yang menjadi prioritas. Pertama, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Kedua, moratorium hukuman mati. Ketiga, pencabutan peraturan menteri kesehatan terkait dengan sunat perempuan. Keempat, pencabutan undang-undang tentang penistaan agama. Karena itu, rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan politik HAM yang bertujuan untuk perlindungan dan penegakan HAM sehingga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.

Pembicara selanjutnya yang menyampaikan tanggapannya adalah Ida Padmanegara. Pada kesempatan tersebut, ia lebih banyak membicarakan mengenai empat rekomendasi prioritas dari komite HAM PBB. Pertama ia menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan pemerintah terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Berdasarkan pemaparannya, pemerintah telah berupaya untuk memecahkan kebuntuan yang terjadi antara Komnas HAM dan Kejagung yang selama ini cenderung terjadi saling lempar perkara di antara keduanya. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya untuk mendorong lahirnya undang-undang yang akan menjadi payung hukum untuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Selanjutnya, terkait dengan moratorium hukuman mati, Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menjadikan hukuman mati sebagai upaya terakhir dan hanya dikenakan kepada orang yang sudah dewasa. Ia juga menegaskan bahwa hukuman mati hanya dikenakan untuk mereka yang melakukan kejahatan yang sangat serius (the most serious crime).

Terkait dengan rekomendasi tentang sunat perempuan, Ida menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut peraturan menteri kesehatan. Selanjutnya, upaya sosialisasi kepada pihak terkait juga telah dilakukan dengan pembentukan tim sosialisasi lintas sektoral. Terakhir, terkait dengan penistaan agama, ia menyampaikan bahwa pemerintah mendukung adanya kebebasan beragama. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama sedang berupaya untuk mengajukan usulan undang-undang terkait perlindungan umat beragama.

Pembicara selanjutnya adalah Cornelis Fllnterman, salah satu anggota komite HAM PBB. Ia mengawali presentasinya dengan menyampaikan pelaksanaan tugas komite HAM PBB yang telah dilakukan hingga saat ini. Ia menceritakan bahwa saat ini Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi oleh 167 Negara. Ini artinya belum semua negara-negara anggota PBB yang berjumlah 193 negara itu telah menjadi “Negara Pihak” (State Parties) dari kovenan tersebut. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai state party, maka dengan itu pula Indonesia memiliki komitmen untuk mempromosikan hak asasi manusia. Terkait dengan penegakan HAM di Indonesia, ia mengatakan bahwa setelah enam tahun masih terdapat kasus-kasus di Indonesia yang terkait dengan pelanggaran HAM masih belum terselesaikan. Karena itu, Komite HAM PBB mengeluarkan sejumlah rekomnedasi terkait dengan pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia. Ia menekankan bahwa pentingnya peran stakeholder, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam mempromosikan HAM. Kerjasama dari setiap negara dengan Komite HAM PBB juga menjadi poin krusial dalam mempromosikan HAM. Indonesia tentu saja dapat saling bertukar informasi dengan Komite HAM PBB dalam rangka mempromosikan isu HAM, baik dengan bentuk dialog dengan beberapa pihak maupun melalui kanal-kanal publikasi yang tersedia. Selanjutnya, dengan proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya, Komite HAM PBB mengeluarkan empat rekomendasi prioritas terkait penegakan HAM yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam waktu dekat.

DSC_7522

Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh Rafendi Djamin dari HRWG yang mewakili kelompok masyarakat sipil. Ia mengawali tanggapannya dengan argumen bahwa dari perspektif masyarakat sipil, isu tentang hak sipil dan politik ini menjadi penting. Akan tetapi, permasalahannya adalah dalam proses pelaksanaan kovenan tersebut, masyarakat sipil justru tidak dilibatkan. Selanjutnya ia melemparkan pertanyaan bahwa isu-isu yang terkiat dengan hak sipil dan politik ini apakah sudah menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas)? Pemerintah dan DPR pada periode sebelumnya justru meninggalkan beberapa kebijakan dan produk legislasi yang belum selesai. Ia mengambil contoh tentang permasalahan undang-undang penistaan agama dan SKB tiga menteri tentang pendirian rumah ibadah yang hingga saat ini belum jelas arahnya.

Terkait dengan empat rekomendasi prioritas dari Komite HAM PB, Rafendi berpendapat bahwa salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan dapat disambut dengan baik adalah keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bekerja dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan kemanusiaan. Untuk konteks pemerintahan yang baru, salah satu hal yang bisa diapresiasi adalah visi pemerintah yang disebut dengan Nawacita. Selanjutnya, rencana untuk menyusun RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) harus segera dilanjutkan untuk pemenuhan kebutuhan para korban pelanggaran HAM masa lalu. Selanjutnya, ketika berbicara tentang hukuman mati, ia berpendapat bahwa pemerintah terlalu berpikir sederhana. Seharusnya, pemerintah membentuk program rehabilitasi yang pelaksanaan berbanding terbalik dengan hukuman mati.

Victor Manuel Rodriguez-Rescia dari komite HAM PBB menjadi penyaji terakhir dalam diskusi publik kali ini. Ia mengatakan bahwa experience dan best practices menjadi kunci utama dalam mempromosikan hak asasi manusia. Menurutnya, langkah-langkah untuk mempromosikan isu HAM dapat dilakukan oleh para stakeholder dengan cara mengadakan dialog yang konstruktif sehingga dapat dipahami mengenai makna dari HAM itu sendiri. Terkait dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB, ia mengatakan bahwa dengan bermodalkan pengalaman-pengalaman baru, maka pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hal yang patut digarisbawahi adalah tindak lanjut dari rekomendasi tersebut bukan sebagai sebuah tahapan akhir, akan tetapi merupakan tahap awal dalam rangka penegakan HAM. Tindak lanjut tersebut diawali dengan rencana aksi yang bertujuan untuk mengisi hak-hak sipil dan politik yang belum terpenuhi.

Setelah sesi presentasi selesai, acara diskusi publik ini kemudian dilanjutkan dengan sesi tanggapan dari beberapa pihak yang hadir, yaitu dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas lebih banyak mengulas sekaligus mempertanyakan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk turut berperan dalam ragam persoalan yang sementara ini justru dikesankan seolah antara Komnas HAM dan Kejagung terjadi saling lempar perkara. Padahal Komnas HAM sudah berupaya untuk berperan sesuai porsi dan tupoksi yang diemban. Sementara itu, Yunianti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan, memberikan tanggapan terkait dengan empat rekomendasi prioritas. Pertama, terkait dengan moratorium hukuman mati. Menurutnya, hukuman mati tidak efektif untuk menekan angka kriminalitas. Ia juga mempertanyakan bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur dieksekusi tetapi ternyata tidak terbukti bersalah. Kedua, ia menanggapi tentang sunat perempuan. Salah satu argumen yang ia sampaikan adalah negara justru kalah dominan dibandingkan dengan kelompok agama. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya kebijakan sunat perempuan. Padahal, praktek sunat perempuan seperti ini sudah dihentikan di banyak negara. Ketiga, mengenai pelanggaran HAM masa lalu, Komnas Perempuan sudah berupaya untuk memasukkan materi tentang reformasi ke dalam kurikulum sekolah. Program yang dinamai “Napak Reformasi” ini bertujuan untuk mendorong para siswa agar mengetahui sejarah bangsanya tentang kejadian reformasi 1998. Keempat, terkait dengan kebebasan beragama, Komnas Perempuan mendorong untuk terciptanya kerja sama antara pihak-pihak terkait sehingga dapat menekan berkurangnya konflik dan kekerasan berbasis agama. Menurut Yunianti, masih sering terjadinya konflik dan kekerasan berbasis agama di satu sisi menunjukkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara.*

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>