Pengelolaan Konflik Sosial di Maluku, Papua, dan Poso

buku_lipi

Jatuhnya Suharto pada1998 tidak saja menandai dimulainya transisi demokrasi, tetapi juga diikuti dengan letupan konflik sosial di penjuru negeri, dari Aceh, Papua hingga Timor Leste. Selama Orde Baru konflik ditekan dan tidak dipublikasikan dengan alasan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Pengganti Suharto, B.J. Habibie memulai proses desentralisasi kekuasaan dan mengurangi peran sosial politik militer, sehingga mengubah hubungan antara Negara dan masyarakat serta menyediakan latar belakang bagi pecahnya konflik yang kompleks. Sayangnya, belum ada pemahaman yang baik tentang bagaimana cara mengelola konflik sosial, menjadikannya tantangan tersendiri bagi para pencipta perdamaian di Indonesia. Untuk mengisi kesenjangan informasi ini, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) bekerja sama dengan Center for Humanitarian Dialogue (HD Center) dan Current Asia melakukan penelitian selama 2009-2010, dan laporannya dibukukan dengan judul Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso.

Penelitian ini memetakan isu-isu signifikan dalam proses perdamaian di Indonesia mencakup desentralisasi, aparat keamanan, peran perempuan dan masyarakat sipil. Selain membawa dampak positif, desentralisasi juga merugikan bagi sebagian elite yang kehilangan posisi dalam birokrasi, dan seringkali persaingan antar-elite terbelah dalam garis etnis, dipertajam lagi dengan isu penduduk lokal dan pendatang. Desentralisasi juga dikritik sebagai penyebab putusnya koordinasi antara level pemerintahan, serta menyuburkan korupsi di daerah. Reformasi militer yang memisahkan antara TNI dan polisi tidak disertai dengan pembagian dan tanggung jawab yang jelas antara kedua institusi, sementara militer sendiri hanya mempunyai pengalaman menangani konflik separatis atau anti-pemerintah, tidak dalam hal konflik komunal. Peran perempuan dalam menciptakan perdamaian relatif terbatasi oleh budaya konservatif dan rendahnya kesadaran perempuan, terbukti dari minimnya keterlibatan kaum perempuan dalam proses perdamaian di Aceh, Ambon dan Poso. Sedangkan masyarakat sipil yang memainkan peran besar dalam penyelesaian konflik lebih banyak terpecah-pecah, kurang koordinasi, lemah secara organisasi dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban dari masyarakat.

Dalam kasus konflik di Maluku, tidak ada strategi pengelolaan konflik yang jelas dan minimnya koordinasi antara tokoh-tokoh di Ambon. Dalam fase darurat, aparat keamanan dikerahkan untuk mencegah kekerasan, sementara pemerintahan lokal dan masyarakat sipil fokus kepada pendistribusian bantuan kemanusiaan. Beberapa komunitas lokal mengambil inisiatif yang lebih efektif dengan mengadakan gerakan Baku Bae. Baru setelah perjanjian Malino II, pemerintah pusat dan lokal mulai serius menangani isu-isu yang berhubungan dengan konflik, dengan memprioritaskan pada rekonstruksi infrastruktur dan pemukiman kembali pengungsi. Tetapi karena kurangnya sistem pertanggungjawaban dan transparansi, anggaran untuk pemulihan konflik sering disalahgunakan. Pemerintah pun tidak memberi perhatian pada trauma yang dialami korban, peran yang kemudian diambil oleh kalangan LSM. Tetapi LSM sendiri tidak mempunyai perencanaan yang konkret dalam penggunaan dana untuk bantuan darurat. Revitalisasi adat yang dilakukan kalangan masyarakat sipil merupakan salah satu strategi pengelolaan konflik yang efektif.

Di Poso, keengganan pemerintah untuk menegakkan hukum sejak awal pecahnya konflik mengakibatkan publik menganggap partisipasi dalam konflik bukanlah tindakan kriminal yang harus dihukum. Pada level pemerintahan provinsi dan kabupaten terjadi persaingan alih-alih kerja sama, akibat perubahan komposisi di pemerintahan yang makin didominasi Muslim. Perjanjian Malino I menjadi titik balik ketika Jusuf Kalla memberikan opsi yang tegas dengan menjadikan para pelaku kekerasan yang pada tahap belakangan kebanyakan dari kalangan Muslim sebagai target serangan pemerintah. Melalui media dan Pokja Deklama, pemerintah berhasil mendorong pesan rekonsiliasi dan menyebarkannya ke tingkat komunitas. Meskipun Pokja Deklama kurang mendapat kepercayaan karena tuduhan korupsi, tetapi berhasil mengubah para pemimpin lokal dari pendukung konflik menjadi agen perdamaian.

Dibandingkan dengan Maluku dan Poso, konflik di Papua lebih rumit dan panjang sejarahnya, berakar pada proses dekolonisasi Indonesia dan status politik Papua pada era 1960-an. Di era reformasi, sejumlah inisiatif diupayakan untuk menangani konflik di Papua. Pada masa Habibie, dibentuk Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (Foreri) dan Tim 100 yang berujung pada tuntutan kemerdekaan Papua. Habibie kemudian memecah Papua menjadi tiga provinsi melalui UU 45/1999. Gus Dur melangkah jauh dengan mendanai Kongres Rakyat Papua dan membentuk Presidium Dewan Papua (PDP), ironisnya Kongres juga mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Pemerintah menjawab dengan pengerahan aparat keamanan ke Papua, dan pemimpin PDP They Eluay dilaporkan tewas dibunuh oleh Kopassus. Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang ditandatangani oleh Megawati memberikan porsi yang lebih besar bagi orang Papua dan kesinambungan dana untuk provinsi Papua dan Papua Barat. SBY melanjutkan dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua. Otsus sendiri dinilai gagal, dan pemerintah pada 20 Septemner 2010 mengumumkan rencana pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di bawah koordinasi Wakil Presiden. 

Sejumlah inisiatif dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, antara lain deklarasi Papua Tanah Damai oleh wakil ketua PDP, Tom Beanal pada Desember 2002 dan dialog antara komunitas Papua dan pemerintah di Jakarta yang diprakarsai oleh pastor Neles Tobay pada 2009. LIPI menerbitkan proposal Road Map Papua yang mengidentifikasi empat akar konflik Papua, yaitu marjinalisasi orang Papua, kegagalan pembangunan di Papua, perbedaan pemahaman yang mendasar terhadap sejarah antara Jakarta dan Papua, dan warisan kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat Papua. LIPI merekomendasikan dialog pada empat tingkatan: dialog nasional antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, dialog antara rakyat Papua di Papua, dialog informal antara elite Papua, dan dialog internasional antara perwakilan pemerintah Indonesia dengan mediator internasional. 

Pada tataran legislasi, pemerintah dan DPR sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS). Tetapi, anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari, dalam peluncuran buku hasil penelitian LIPI di Jakarta, 21 Juli 2011, mengkritik RUU PKS yang dinilainya lebih berorientasi pada penanganan konflik, bukan pada pencegahan. Menurut Eva, supremasi sipil meskipun masih buruk dalam pelaksanaannya tetap harus ditegakkan, dengan memposisikan kepolisian alih-alih TNI dalam penanganan konflik. Bagi Eva, TNI lebih sering menjadi bagian dari persoalan ketimbang penyelesaian masalah. Eva melihat penelitian LIPI ini belum bisa diaplikasikan dalam berbagai kasus yang umum, misalnya konflik seputar sumber daya alam di Kalimantan tidak bisa disamakan dengan konflik di Papua. Eva menengarai makin maraknya konflik menyangkut pertambangan dan lingkungan hidup, dan sayangnya banyak perundang-undangan yang saling bertabrakan. Dalam metodologi penyusunan undang-undang (legal drafting), tidak dilakukan assessment impact untuk potensi terjadinya konflik. 

Membahas hasil penelitian, Dr. Thung Ju Lan dari Pusat Penelitian Masyarakat Budaya (PMB) LIPI menyatakan perlunya diadakan penelitian baru. Mengenai peran perempuan yang terbatas, apa yang bisa dikembangkan. Mengenai peran pemerintahan lokal yang minim, perlu diteliti lebih lanjut tentang penggunaan anggaran. Dalam hubungan pusat dan daerah, banyak penelitian yang menyatukan semua aspek dari politik, ekonomi hingga budaya, menurut Thung perlu dipisah-pisah. Mengenai LSM, sebetulnya dalam sepuluh tahun terakhir sudah banyak skill di daerah. Thung juga mengkritik dikesampingkannya penelitian-penelitian sosial budaya, sementara aspek ekonomi dan politik cenderung bergerak lebih cepat. Misalnya, dalam penelitian ini banyak sekali disebutkan tentang kepala-kepala adat, tapi siapa saja mereka tidak jelas digambarkan. 

Penelitian ini dikritik oleh Yolanda dari Komnas Perempuan, dinilainya sama dengan penelitian yang pernah dilakukan Komnas pada tahun 2005, dan hasilnya sama saja. Tiga aspek, yaitu rekonsiliasi, rekonstruksi dan penanganan korban, tidak berjalan sama sekali. Kelompok korban khususnya perempuan rentan terhadap kekerasan, dan tidak ada skema pemulihan. Dalam proses rekonsiliasi Malino I dan II, kelompok korban tidak dilibatkan. Budiman dari Poso mengkritik kebijakan membangun dua institusi pendidikan yang terpisah, yaitu pembangunan pesantren modern untuk Muslim dan sekolah tinggi teologi untuk Kristen. Menurut Yolanda, segregasi antara dua kelompok agama terus terjadi. Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo mengamini kritik Yolanda, bahwa kebanyakan penelitian di LIPI hanya dilakukan dan diterbitkan untuk kepentingan sendiri. Para peneliti sebetulnya sudah tahu banyak peristiwa apa saja yang terjadi di lapangan, tetapi terbatas meneliti varian-varian, tidak mencari common denominator factor. Hermawan menengarai akar dari keterbatasan penelitian sosial adalah pada kesinambungan “jingoism” dari konstruksi sosial tahun 1970-an yang hanya berkutat pada akademik dan teoretik.

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>