Petisi dari Ruang Pola

banner_mamasa_1

Bertempat di Ruang Pola, Kompleks Pemda Kabupaten Mamasa, Yayasan Interseksi menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat (public hearing) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu 25 Februari 2015. Kegiatan public hearing ini sebenarnya merupakan lanjutan dari program “Penelitian Kota-kota di Sulawesi” dengan fokus pada tema demokrasi dan kewarganegaraan. Ada tujuh kota di enam provinsi yang menjadi lokasi penelitian, salah satunya di Kabupaten Mamasa.

Meskipun laporan penelitian dari setiap daerah belum sepenuhnya final, namun point-point pentingnya sudah dapat dipetakan. Diantara temuan hasil penelitian yang penting di Kabupaten Mamasa adalah mengenai pariwisata. Dari sisi makro, kebijakan umum di Mamasa telah memposisikan sektor pariwisata sebagai prioritas unggulan. Namun dalam tataran implementasinya, sektor andalan ini justru masih tampak terbengkalai. Berangkat dari kenyataan ini maka tema kebijakan dan pembangunan pariwisata menjadi isu menarik dan penting untuk didiskusikan dengan melibatkan para pihak secara bersama-sama.  Dalam konteks inilah forum public hearing memiliki relevansi yang tepat sebagai ajang untuk menjaring suara warga dalam rangka perumusan kebijakan publik.

Direktur the Interseksi Foundation, Hikmat Budiman menjelaskan bahwa kegiatan dengar pendapat ini diharapkan dapat  menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat memberi manfaat terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Mamasa. Selain itu, ia menambahkan bahwa kegiatan ini dapat menjembatani antara hasil penelitian dengan rumusan kebijakan di daerah, Dengan begitu, sebuah penelitian sosial prosesnya tidak hanya berakhir di penulisan laporan penelitian semata, tapi memiliki manfaat dalam membantu merumuskan kebijakan. Bupati Mamasa, H. Ramlan Badawi menyambut baik kegiatan ini seraya berharap acara public hearing ini dapat memberikan masukan berarti bagi kemajuan pariwisata di Kabupaten Mamasa.

Penyerahan buku Interseksi oleh Hikmat Budiman kepada Bupati Mamasa, Ramlan Badawi dan David Bambalayuk, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa menandai dimulainya acara diskusi. Tiga narasumber yang menjadi pembicara menyampaikan makalahnya dipandu Adhar Al Anfat sebagai moderator.  Pembicara pertama, Mithen Lullulangi. Intelektual asal Mamasa yang juga Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar mempresentasikan makalahnya mengenai “Pengembangan Pariwisata Mamasa”. Pembicara selanjutnya, Sofian Munawar Asgart, Peneliti Interseksi menyampaikan makalah dengan judul “Menjadikan Warga sebagai Aktor Utama Pariwisata Mamasa”.  Pembicara ketiga, Halillintar Lathief, Antropolog dari Universitas Negeri Makassar menyampaikan makalah mengenai “Industri Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Budaya Mamasa.

IMG_2131

Dalam sesi diskusi, para peserta tampak sangat antusias menyampaikan komentar dan tanggapan balik terhadap presentasi makalah yang disampaikan ketiga narasumber. Mereka yang tampak paling antusias terutama dari kalangan mahasiswa dan pekerja media yang banyak memberikan tanggapan, komentar plus usulan-usulan konkret terkait pengembangan pariwisata Mamasa. Sayangnya, moderator terpaksa harus menghentikan semangat dan antusias para peserta di tengah acara yang kian memanas itu mengingat waktu yang sudah tidak bersahabat lagi. Namun, komentar pamungkas dari Ketua Komisi III DPRD, David Bambalayuk seakan menjadi semacam “petisi” atau rekomendasi yang diamini para peserta, “Forum ini merupakan bentuk aspirasi yang absah dan telah menghadirkan parapihak sehingga secara formal dapat menjadi rekomendasi penting yang nanti akan disampaikan DPRD kepada pemerintah,” ucap David memberikan penegasan.

Berikut “petisi” lengkapnya.

  1. Mendesak dibuatnya Perda Pariwisata Mamasa untuk menopang kemajuan kepariwisataan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Mamasa.
  2. Mendorong peningkatan anggaran pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga pariwisata benar-benar mampu menjadi andalan dan primadona Kabupaten Mamasa.
  3. Pentingnya sinkronisasi kelembagaan, terutama antara Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum.
  4. Mendesak para pengambil kebijakan di level Dinas/SKPD Pemda maupun DPRD Kabupaten Mamasa untuk lebih proaktif dan aspiratif mendengar dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk pemajuan pariwisata di Kabupaten Mamasa, termasuk mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
  5. Kegiatan dengar pendapat bersama (public hearing) merupakan media yang sah dan resmi sehingga usulan-usulan  yang dihasilkan dari acara ini WAJIB diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan baik di level Dinas/SKPD Pemda maupun DPRD Kabupaten Mamasa.

Para peserta yang hadir dalam acara “Dengar Pendapat Bersama DPRD dan Pemda Kabupaten Mamasa” 25 Februari 2015: Halilintar Lathief (Antropolog UNM), Sofian Munawar Asgart (Peneliti Interseksi), Syahrul Gunawan (Radar Sulbar), Demianus Demangambo (Mahasiswa), Yulianus Embonan (Mahasiswa), Mithen Lullulangi (Fakultas Teknik UNM), Pendeta Marsono (Tokoh masyarakat Buntubuda), Samuel Mingkaraeng (Staff Ahli DPRD), Madika (Tokoh masyarakat Sesenapadang), Kalvari (Mahasiswa), Hekmawanto (Mahasiswa Unasman), Irwan Susanto (Mahasiswa Unasman), Dominggus (Mahasiswa Unasman), Muh. Hardianto (Mahasiswa UIT Makassar), Muh. Iqbal Jaya (Mahasiswa UIT Makassar), Bung Gideonk (Mahasiswa, Makassar), Bonang (Mahasiswa, Makassar), Marthen (Satpol PP), Dominggus P. (Satpol PP), Pranklin Purba (Satpol PP), Kardeni Saputra (STAI), Sambolangi, SH (Tokoh masyarakat), Marthen S (Staff Humas Sekda), Bongalangi S (Staff Humas Sekda), Hikmat Budiman (Interseksi, Jakarta), Frans (Staff Bagian Umum), Hermin (Staff Humas Sekda), Ramliani (Staff Bagian Umum), Yauri ((Staff Bagian Umum), David Bambalayuk (Ketua Komisi III DPRD), Arvin Ital Putra (Dinas Pariwisata), Benyamin Paotonan (Dinas Pariwisata), Demma Elo (Bagian Humas Sekda), Yuhamidi, ST (Badan PMD), John Batarogoa (Tokoh BPMS-GTM), Victor Sarra (Inspektorat), Agussalim (Sekwan), Sespanoba (Mahasiswa Unasman), Dominggus (Mahasiswa Unasman), Anton (Mahasiswa Unasman), Eno S (Mahasiswa Unasman), Mark Silalangi (Mahasiswa Unasman), Stephanie Amalia (Interseksi), Suriani T. Dellumaja (KPUD), Athen Papalangi (Dinas Kehutanan), Philipus M (Camat Sumarorong), Dahler (Setda), Semuel B (Dukcapil), Ahmad Azhar (Mahasiswa), Anna Sari (Dinas Pariwisata), Hadi (Dinas Pariwisata), Hajai (Dinas Kesehatan), Riefky Bagas Prastowo (Interseksi), Andi Waris (Wartawan Rakyat Sulbar), Bonggalino (Staff Pemda), H. Ramlan Badawi (Bupati), Benyamin YD (Sekretaris Daerah).

The Interseksi Foundation is an independent not for profit organization. It was started in October 2001, as a series of discussions to capture the problems that Indonesian society faced after the demise of the New Order regime. Participants to the forum came from a large varieties of academic and professional backgrounds, each of whom had to write an individual paper related to the general theme of discussion, and was given enaugh time to make a presentation. To depict the intersection of ideas developed in the discussions, the series was then affectionately named Forum Interseksi.