Politik Kebhinekaan: Tantangan dan Harapan

Politik kebhinekaan masih menjadi persoalan tersendiri di negeri ini. Apa saja harapan dan tantangannya? Maarif Institute mencoba menjawabnya dengan menggelar diskusi bertajuk “Politik Kebhinekaan di Indonesia: Tantangan dan Harapan”. Diskusi yang diselenggarakan di Kantor PP Muhammadiyah ini digelar bersamaan dengan peluncuran Jurnal Maarif Vol. 9 No.2/XII/2014. Tiga orang pembicara yang hadir adalah Jalaluddin Rakhmat (Anggota Komisi VIII DPR RI), Jeirry Sumampow, pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Ahmad Fuad Fanani (Direktur Riset Maarif Institute).

Kegiatan ini dibuka oleh Fajar Rizal Ul Haq, Direktur Maarif Institute. Ia menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi penting untuk wacana kebhinekaan di Indonesia karena beberapa peristiwa dunia yang akhir-akhir ini terjadi menunjukkan adanya tragedi kemanusiaan. Beberapa peristiwa tersebut mulai dari kemunculan ISIS, serangan kelompok Taliban ke sekolah-sekolah di Pakistan, kemunculan Boko Haram, serta yang paling baru adalah penyerangan dan pembunuhan di kantor Charlie Hebdo, Paris. Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah terhindar dari fenomena ini. Akan tetapi, Indonesia harus tetap waspada untuk menghadapi peluang-peluang yang mengancam kebhinekaan di Indonesia. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa diskusi ini sangat relevan dengan keadaan Indonesia karena baru saja melewati momentum pemilihan umum.

DSC_7523

Diskusi dimulai dengan paparan dari Ahmad Fuad Fanani selaku Direktur Riset Maarif Institute. Ia menyampaikan bahwa terdapat dua tantangan politik kebhinekaan. Tantangan pertama muncul dari aspek sosio-kultural yang terwujud dalam sikap intoleran yang masih ada di dalam jati diri masyarakat Indonesia. Contohnya adalah masih banyak masyarakat yang masih belum bisa menerima keberadaan kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Masyarakat justru terkesan menyalahkan keberadaan kelompok-kelompok tersebut. Ia menceritakan pengalamannya ketika melihat beberapa sticker yang bertuliskan “Buanglah Syiah pada tempatnya” di beberapa tempat dan di kendaraan pribadi milik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu menerima keberadaan kelompok lain dan justru menyalahkan mereka.

Tantangan kedua adalah tantangan struktural yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ia mengambil contoh dengan terbitnya perda-perda yang justru menghalangi kelompok tertentu untuk menjadi WNI secara utuh. Hal ini menunjukkan adanya paradoks antara visi bangsa Indonesia dengan implementasinya di level bawah. Adanya dua tantangan ini mengindikasikan bahwa konsepsi tentang kebebasan tersebut belum dirasakan hingga akar rumput. Terkait dengan isi yang terdapat dalam Jurnal Maarif, ia menyebutkan bahwa 75% tulisan yang terdapat dalam jurnal tersebut merupakan tantangan terkait politik kebhinekaan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Pembicara kedua adalah Jeirry Sumampow dari PGI. Ia berpendapat bahwa dalam iklim demokrasi di Indonesia, kekuatan anti kebhinekaan menjadi eksis karena diberi ruang yang sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Kelebihan dari kelompok ini adalah mereka bisa mengemas isu-isu yang bersifat anti kebhinekaan dengan baik sehingga bisa menarik perhatian media massa untuk mengeksposnya secara terus-menerus. Menurut Jeiry, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tidak memberi ruang tidak terlalu banyak kepada kelompok-kelompok tersebut.

Sumber foto: Halaman Facebook Maarif Institute

Sumber foto: Halaman Facebook Maarif Institute

Selanjutnya, ia memaparkan hambatan-hambatan politik kebhinekaan yang terjadi di Indonesia. Hambatan utama yang ada adalah partai politik di Indonesia tidak ada satupun yang bergerak berdasarkan ideologi. Fenomena ini diperparah dengan praktek korupsi dan manipulasi yang membayangi para wakil rakyat. Pandangan seperti ini akan memunculkan anggapan masyarakat bahwa ideologi partai bukan menjadi hal yang utama dan ketiadaan ideologi partai ini akan dianggap menjadi hal biasa.

Pembicara terakhir, Jalaluddin Rakhmat. menceritakan pengalamannya sebagai seorang pemeluk Syiah. Cerita-cerita tentang ancaman yang dialaminya selama ini sebagai pemeluk Syiah mendominasi sesi terakhir ini. Ketika moderator melemparkan pertanyaan mengenai strategi apa yang akan Ia lakukan sebagai seorang anggota dewan terkait dengan isu kebhinekaan? Jalaluddin Rakhmat yang sering dipanggil dengan sebutan “Kang Jalal” menyampaikan bahwa saat ini DPR merencanakan untuk melanjutkan proses pembuatan UU Perlindungan Umat Beragama yang belum berhasil diselesaikan anggota dewan periode 2009/2014.*

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>