Refleksi Kota sebagai Pintu Masuk Dunia Kepedihan

Dari Peluncuran dan Diskusi Buku "Kota-kota di Sulawesi" di FISIP UNHAS

DSCN1750

Penerbitan buku yang didasarkan pada penelitian di beberapa kota di Sulawesi selama tahun 2014-2015 merupakan kegiatan penutup dari program Advokasi Sosial Berbasis Penelitian untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia (Tahap II) yang dilakukan oleh Interseksi, dengan dukungan dari Hivos, selama 2013-2015 di Sulawesi. Buku yang berjudul Kota-kota di Sulawesi. Desentralisasi, Pembangunan dan Kewarganegaraan ini diluncurkan dan didiskusikan di Makassar pada 16-17 Desember 2015. Peluncuran dan diskusi publik yang pertama diselenggarakan oleh Interseksi bekerjasama dengan Jurusan Sosiologi FISIP UNHAS pada 16 Desember 2015, di Aula Prof. Syukur Abdullah, FISIP UNHAS. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa kalangan yang meliputi dosen, mahasiswa, penggiat media, perwakilan pemerintah kota Makassar, dan aktivis organisasi masyarakat sipil.

Dalam sambutan pengantarnya, kepala jurusan Sosiologi FISIP UNHAS, Dr. H. M. Darwis, MA, DPS, menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku Kota-kota di Sulawesi. Menurutnya, buku yang disusun berdasarkan riset ini bisa dijadikan sebagai sebuah buku referensi. Ia juga berpendapat bahwa kegiatan peluncuran dan diskusi buku ini memberikan pengaruh yang kuat dalam dunia akademik. Kepada mahasiswa yang hadir, Darwis menekankan bahwa kegiatan seperti ini bisa meningkatkan spirit mereka di dunia akademik. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Tajuddin, Sekretaris Badan Arsip, Perpustakaan, dan Pengolahan Data Kota Makassar yang mewakili Walikota Makassar. Ia menyampaikan bahwa minat baca masyarakat di Makassar masih sangat rendah. Menurutnya, upaya untuk meningkatkan minat baca di masyarakat adalah tugas dari semua kalangan, khususnya dari kalangan yang berada di kampus dan kelompok intelektual.

IMG_0439

Hikmat Budiman, direktur Yayasan Interseksi, mengawali sambutan pengantarnya dengan secara sangat singkat memperkenalkan Yayasan Interseksi, dan beberapa program aktivitas yang sudah diorganisir sejauh ini, termasuk beberapa aktivitas di Sulawesi. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa tujuan lain dari kegiatan penelitian di dan tentang Sulawesi adalah upaya untuk mengajak anak muda untuk menulis tentang Indonesia. Pada kesempatan tersebut Budiman juga menyampaikan alasan mengapa Yayasan Interseksi memilih Makassar sebagai lokasi utama peluncuran dan diskusi buku Kota-kota di Sulawesi. Menurutnya paling tidak ada dua alasan utama. Pertama, untuk mengajak para penulis kembali belajar dari hasil pembacaan orang lain atas apa yang telah ditulisnya. Upaya ini bertujuan untuk mengetahui masukkan dari warga Sulawesi terkait dengan buku tersebut, karena yang lebih mengetahui tentang Sulawesi adalah warganya sendiri. Kedua, ini adalah salah satu bentuk dari tanggung-gugat (akuntabilitas) tim peneliti di hadapan publik yang, langsung atau tidak, dalam satu atau lain cara menjadi salah satu sumber data. Dengan demikian, ini adalah bagian dari pelaksanaan prinsip etis Yayasan Interseksi untuk mengembalikan apa yang sudah diperoleh (data) kepada pihak yang pertama-tama paling berhak.

DSCN1749

Sebelum diskusi publik dimulai, para hadirin diajak menyaksikan pemutaran video dokumenter produksi Interseksi dari program yang sama di Sulawesi, yakni Harimau Minahasa, yang sebelumnya sudah pernah diputar untuk publik di Jakarta, Sumatra Barat, Lombok, dan Yogyakarta.

Diskusi buku dimoderatori oleh Drs. Syamsuddin Simmau, M.Si. menghadirkan empat narasumber. Dua orang mewakili tim peneliti Interseksi yakni Riefky Bagas Prastowo dan Syarifah Ratnawati, dan dua orang pembahas, Dr. H. M. Darwis, MA, DPS dan Dr. M. Ramli A. T., M.Si. Keduanya merupakan dosen di jurusan sosiologi FISIP UNHAS.

Presentasi pertama disampaikan oleh Riefky Bagas Prastowo tentang involusi kota Donggala. Ia menceritakan kondisi kabupaten tertua di wilayah Sulawesi Tengah yang mengalami stagnansi. Paparannya dimulai dengan menceritakan kondisi mutakhir di Donggala yang menunjukkan adanya involusi. Salah satu ciri bahwa sebuah wilayah mengalami involusi adalah tidak tersedianya layanan publik yang baik. Selanjutnya, ia menceritakan riwayat Donggala sebagai sebuah kota pelabuhan yang saat ini mengalami kemerosotan karena tidak ada aktivitas ekonomi yang mendukung di Donggala. Padahal, warga dan pemerintah daerah sama-sama memiliki harapan untuk revitalisasi pelabuhan. Pemerintah daerah pun memilih tag-line “Donggala Kota Niaga” padahal aktivitas perdagangan dan ekonomi sangat minim di wilayah tersebut. Ia pun memaparkan beberapa kondisi objektif yang turut mendukung terjadinya involusi di Donggala. Kondisi tersebut antara lain; pemekaran wilayah Donggala, pilihan kebijakan ekonomi di sektor industri galian C, dan dinamika politik di Donggala. Donggala yang mengalami involusi ini mendorong wilayah tersebut berubah menjadi sebuah kota simbol yang direpresentasikan oleh nama jalan dan bangunan yang berasal dari masa kejayaan Pelabuhan Donggala.

 

Presentasi berikutnya oleh Syarifah Ratnawati yang memaparkan topik Kebangkitan Kembali dan Konflik Kepentingan Antarsultan Buton. Paparannya dimulai dengan menceritakan riwayat Buton mulai dari zaman Kerajaan Buton hingga menjadi Kota Baubau. Selanjutnya, ia memaparkan mengenai awal mula keikutsertaan Kesultanan Buton dalam Festival Keraton Nusantara (FKN). Dari sini muncul dua lembaga adat yang mewakili kelompok bangsawan Buton, yaitu, Majelis Sarana Wolio (MSW) dan Lembaga Adat Kesultanan Buton (LAKB). Dari kedua lembaga adat tersebut, muncul beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Buton. Sultan dari MSW mengklaim dirinya sebagai sultan berdasarkan piagam notaris dan sultan dari LAKB dikenal dengan sebutan sultan adat. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya persaingan antara Sultan Buton dan pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah lebih dominan dalam FKN di Baubau, sementara mereka tidak bisa menyelesaikan perselisihan antarsultan. Selain itu, terdapat konflik internal di dalam tubuh LAKB. Kondisi ini menyebabkan adanya tiga orang bangsawan yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Buton. Di akhir presentasinya, Ratnawati menyampaikan bahwa bangkitnya Sultan Buton belum bisa menjadi pelindung masyarakat. Selain itu munculnya tiga orang yang mengklaim dirinya sebagai sultan menunjukkan adanya politik kekuasaan di tingkat lokal.

Setelah dua orang peneliti Interseksi memaparkan hasil temuannya, moderator mempersilahkan kepada dua orang pembahas untuk menyampaikan paparannya. Darwis menyebutkan bahwa buku tersebut merefleksikan kota sebagai pintu masuk dunia kepedihan. Menurutnya, tujuh kota yang menjadi objek penelitian dalam tulisan tersebut merupakan pintu masuk ke dunia yang penuh dengan rasa sakit. Rasa sakit tersebut adalah rasa sakit di balik hingar-bingar demokrasi; rasa sakit di balik marginalisasi desentralisasi; rasa sakit atas ketimpangan pembangunan; rasa sakit atas ketimpangan kelas warga negara; dan rasa sakit atas diskriminasi kewarganegaraan.

IMG_0464

Ia pun mencoba untuk membedah satu per satu tulisan yang ada di buku tersebut. Pertama, ia membahas mengenai istilah industri manusia yang terdapat dalam tulisan Hilma Safitri. Menurutnya, istilah tersebut harus diperhatikan secara mendalam karena maknanya adalah manusia dianggap sebagai komoditas. Kondisi ini membuat manusia Minahasa berubah menjadi “manusia jasa” yang meninggalkan lahan produktif mereka. Kedua, ia mengomentari tulisan tentang transformasi kota Limboto, yang menurutnya mencerminkan terwujudnya agropolitan di sebuah kota. Ketiga, tulisan tentang ladang jagung di Pohuwato menunjukkan bahwa agropolitan telah diupayakan untuk menjadi pilar pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Keempat, ia berpendapat bahwa tulisan tentang kota Donggala menunjukkan adanya wilayah yang menjadi korban dari upaya pemekaran wilayah. Kelima, tulisan tentang Mamasa menunjukkan adanya keuntungan yang didapat oleh elite akibat dari upaya pemekaran daerah. Selain itu, kondisi ini mendorong terwujudnya politik anggaran yang pro terhadap belanja pegawai ketimbang belanja publik. Keenam, tulisan tentang perdagangan cakar di Parepare lebih menunjukkan keberpihakan penulis kepada pedagang. Menurutnya, penulis tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk melarang impor pakaian bekas. Ketujuh, ia mengomentari tulisan tentang konflik antarsultan. Menurutnya, kondisi ini sangat ironis karena terdapat tiga sultan dan adanya perpecahan di dalam lembaga adat.

Setelah membedah satu-persatu tulisan yang ada di buku tersebut, selanjutnya, Darwis menyampaikan beberapa hal yang belum dibahas di dalamnya. Hal tersebut antara lain pola hidup masyarakat perkotaan yang konsumtif. Selain itu, deskripsi gender di dalam sebuah wilayah perkebunan yang berubah menjadi kota juga belum dikupas di dalam buku tersebut. Ia juga menambahkan bahwa kajian tentang pakaian bekas perlu diperdalam lagi karena indonesia bukan hanya menjadi “tempat pembuangan” pakaian bekas saja, tetapi juga barang bekas lain seperti onderdil mobil, kereta api, pesawat hingga kapal bekas. Hal lain yang belum dibahas adalah mengenai hubungan antara warga pendatang dan pribumi. Padahal, menurutnya, hal ini menjadi isu substantif di wilayah perkotaan.

Sebelum mengakhiri presentasinya, Darwis menyampaikan bahwa buku tersebut bercerita tentang peradaban kota yang lahir dari desa. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa hadirnya buku tersebut merupakan suatu hal yang menggembirakan sekaligus menjadi alat penantang untuk para penulis dan kelompok intelektual untuk membuat kajian-kajian lain sekaligus menandingi kajian yang ada di dalam buku tersebut.

Pembahas berikutnya, M. Ramli A. T. menyampaikan bahwa sebagian kota yang dijadikan objek penelitian di dalam buku tersebut merupakan kota yang baru muncul. Kondisi ini terlihat dari karakteristik kota dan pedesaan yang bercampur. Maka dari itu, kota-kota tersebut dibangun oleh aktivitas perkebunan. Ia juga menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat beberapa wilayah yang menarik untuk dikaji tetapi tidak dijadikan objek penelitian oleh Interseksi. Misalnya, di daerah Cabbenge, Soppeng yang terdapat perkebunan tembakau dan sudah mulai berkembang. Kondisi ini membuat banyak warga dari luar Soppeng yang datang ke wilayah tersebut. Dari kondisi tersebut dapat terlihat bahwa pertumbuhan perkebunan tembakau di wilayah Soppeng, khususnya di Cabbenge, menarik perhatian para pendatang untuk mencari sumber pendapatan ekonomi di sana.

Salah satu pertanyaan yang mengganggu Ramli adalah mengapa tidak ada tulisan tentang Maros dalam buku tersebut. Menurutnya, posisi Maros di Sulawesi Selatan saat ini semakin penting. Ia menceritakan bahwa saat ini pengembangan kota Makassar sudah mulai terbatas. Akibatnya, orientasi pembangunan mulai bergeser ke arah Maros. Kondisi ini menjadi serba salah karena di satu sisi pemerintah tetap ingin melaksanakan pembangunan di wlayahnya, tetapi di sisi yang lain wilayah Maros merupakan wilayah konservasi. Wilayah konservasi yang dimaksud adalah pegunungan karst yang terletak di Taman Nasional Bantimurung dan merupakan pegunungan karst terbesar kedua di dunia. Maka dari itu, Ramli sangat menyayangkan bahwa kajian tentang Maros tidak dimasukkan di dalam buku tersebut.

Ramli juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan fenomen di wilayah perkotaan yang tidak dibahas dalam buku tersebut. Pertama, penguasaan tanah di perkotaan, dalam hal ini di kota besar. Biasanya, gambaran yang muncul dari fenomen ini adalah bentuk kerjasama antara korporat dan pemerintah kota. Ia mengambil contoh wilayah Tanjung Bunga, Makassar yang saat ini berkembang menjadi wilayah pemukiman elit. Kondisi ini terjadi karena adanya penguasaan tanah oleh korporat yang hanya menyokong kepentingan masyarakat kelas menengah ke atas. Kedua, Ia menyampaikan bahwa perkembangan sebuah kota seharusnya dikaitkan dengan migrasi penduduk. Ia mencontohkan bahwa peran kaum migran Bugis-Makassar di kota-kota di Sulawesi sangat besar dalam upaya pembangunan kota. Para kaum migran ini awalnya hanya menguasai sektor ekonomi di kota-kota tersebut. Namun, saat ini mereka sudah mulai melirik untuk menguasai bidang politik lokal, antara lain dengan berpartisipasi sebagai calon kepala daerah. Maka dari itu, bisa dilihat bahwa saat ini para kaum migran itu tidak hanya menguasai pasar saja tetapi juga menguasai jabatan-jabatan politik.

Kegiatan diskusi buku berlanjut ke sesi tanya jawab setelah presentasi dari para narasumber selesai. Terdapat dua pertanyaan yang muncul dalam sesi tanya jawab tersebut. Penanya pertama adalah Anastriani, salah satu alumni jurusan sejarah UNHAS. Ia menanyakan beberapa hal kepada para narasumber, antara lain, mengapa hampir semua identitas kota-kota di Sulawesi sama? Kondisi apa yang mempengaruhi hal tersebut? Selain itu, ia juga bertanya kepada para peneliti Interseksi tentang bagaimana kesan mereka selama melakukan penelitian di lokasi? Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Suryanto, salah satu pengajar di jurusan sosiologi FISIP UNHAS. Ia menceritakan bahwa desentralisasi memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Salah satu contoh dari sisi positifnya adalah pelayanan publik yang menjadi lebih baik. Namun, sisi negatifnya adalah beberapa wilayah yang baru saja terbentuk justru tidak mengalami kemajuan. Di Sulawesi Selatan, misalnya, terdapat beberapa daerah yang masih tertinggal, antara lain Kabupaten Selayar dan Pangkep. Ia pun mempertanyakan tentang kondisi apa yang sebenarnya keliru sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak mengalami kemajuan?

IMG_0434

Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanggapi oleh para narasumber. Mengenai identitas kota, Prastowo menyampaikan bahwa identitas tersebut dibangun oleh para pemimpin daerah karena mereka yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tentang bagaimana kota tersebut akan dibentuk citranya. Ia mencontohkan dengan temuannya di Donggala yang menunjukkan bahwa setiap kepala daerah memiliki orientasi yang berbeda untuk membangun wilayah kotanya. Selanjutnya, terkait dengan masalah daerah yang tidak berkembang, ia menyampaikan bahwa upaya pemekaran daerah justru hanya dinikmati oleh para elite daerah. Di sisi lain, tujuan untuk memekarkan daerah, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik, justru tidak tercapai. Padahal, para elite tersebut menjadikan warga sebagai “tameng” supaya pemekaran segera terwujud. Namun ketika sudah terwujud kepentingan warga justru terabaikan.

Ratnawati juga memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari beberapa peserta diskusi. Ia menceritakan bahwa dari seluruh daerah yang telah dimekarkan, hanya 22% yang dianggap berhasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada warga masih dianggap gagal. Untuk konteks kota Baubau sendiri, sebenarnya kota ini adalah kota tua yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Buton. Maka dari itu, identitas Baubau tidak bisa dilepaskan dari simbol-simbol Kerajaan Buton. Sementara itu, sejak zaman dahulu aktivitas ekonomi di sana sudah cukup baik karena terdapat pelabuhan di kota tersebut. Permasalahannya adalah, ketika kota Baubau berpisah dari Kabupaten Buton, justru Kabupaten Buton lah yang tertinggal.

Dua orang pembahas juga memberikan beberapa informasi lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Darwis, misalnya, mengambil contoh simbol perkotaan yang ia lihat di Makassar, yaitu Benteng Rotterdam. Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar seharusnya menjadikan benteng tersebut sebagai sebuah taman karena saat ini sudah semakin banyak bangunan baru di Makassar. Dengan banyaknya bangunan baru di Makassar maka nilai historis dari kota tersebut akan semakin pudar. Kondisi ini disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan kota. Padahal, ketertarikan wisatawan justru kepada kota-kota yang mempunyai ciri khas. Sementara itu, Ramli menegaskan bahwa perencanaan kota di Makassar tidak jelas. Ia mencontohkan wilayah Benteng Somba Opu hingga ke Karebosi yang tidak tertata dengan rapi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kota menjadi salah satu syarat untuk membangun kota.

Terkait dengan praktek pemekaran wilayah, Ramli menyampaikan bahwa sebagian besar daerah hanya melengkapi syarat minimal untuk membentuk daerah otonomi baru. Ia mengambil contoh berdasarkan dari pengalamannya ketika menjadi salah satu anggota tim pemekaran di sebuah daerah di Papua. Pada saat itu, wilayah yang ingin memisahkan diri belum mendapatkan keputusan untuk bisa menjadi sebuah kabupaten baru. Yang menarik adalah, beberapa tokoh di wilayah tersebut sudah berencana untuk memekarkan wilayah tersebut yang pada dasarnya belum menjadi sebuah kabupaten baru. Para tokoh daerah tersebut sudah mempersiapkan segala syarat minimal untuk pembentukan daerah otonomi baru. Selanjutnya, Darwis menyampaikan bahwa pemekaran daerah itu ibarat “orgasme” yang dilakukan oleh para elite daerah. Mereka berencana untuk membuat daerah baru dan menjadi penguasanya. Namun, tidak semua elite yang berupaya untuk menciptakan daerah baru ini akan menjadi penguasa di wilayah tersebut. Pada akhirnya, banyak daerah yang tidak berkembang dan warga lah yang menjadi korbannya.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation