Relasi Segitiga Antara Agama, Demokrasi, dan Konstitusi

syarah_konstitusi

Ketegangan antara agama, dalam hal ini Islam, dengan nilai-nilai dasar bernegara mencuat kembali pasca-runtuhnya Orde Baru. Kelompok-kelompok Islam fundamentalis seperti Hizbut Tahrir dan elemen-elemen NII (Negara Islam Indonesia) berusaha menghidupkan kembali ide-ide tentang Syariat Islam dan Khilafah Islamiyah. Pancasila yang menjadi konsensus nasional sejak berdirinya Republik, dan diformalisasikan dalam ajaran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) oleh rezim Orde Baru, digugat oleh sejumlah kalangan. Tetapi bagi Masdar F. Mas’udi, penulis buku Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam, gagasan kalangan Islam normatif dan teologis itu cenderung mengarah ke otoritarianisme, mengingat label agama yang berciri kemutlakan sebagai dasar perjuangan mereka untuk mencapai kekuasaan.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society pada 11 Agustus 2011 di Jakarta, Masdar mengingatkan kembali batasan dalam hubungan antara Negara dan agama, sejauh mana Negara berhak untuk mencampuri urusan-urusan keagamaan, dan sebaliknya. Dalam hal keyakinan beragama dan tatacara ibadah, Negara tidak boleh masuk karena akan mengakibatkan pemihakan terhadap keyakinan tertentu dan penafsiran tertentu. Padahal dalam internal umat beragama sendiri, tidak pernah ada penafsiran tunggal, selalu ada keberagaman. Perintah untuk mengerjakan sholat lima waktu harus dilandasi atas kesadaran tiap-tiap penganut Islam, tidak bisa karena diawasi oleh Negara dengan ancaman tilang. Tetapi, Negara berhak campur tangan untuk urusan seperti pembangunan tempat ibadah dengan mensyaratkan pada prinsip keadilan dan tidak bersikap diskriminatif. Selebihnya dalam urusan muammalah, kelompok-kelompok agama berhak untuk menawarkan prinsip-prinsip Islami dalam regulasi pemerintahan, tetapi bukan berdasarkan ayat-ayat suci melainkan pada nalar publik.

Jika Masdar menekankan pada kesesuaian antara Konstitusi dengan nilai-nilai Islam, aktivis prodemokrasi Fadjroel Rachman mengaku masih harus memperjuangkan agar Konstitusi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Fadjroel mengingatkan kembali pada perjuangan demokratisasi untuk membatasi masa jabatan eksekutif, yang tercapai dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, Fadjroel dan kawan-kawan juga melakukan uji material agar calon independen diperbolehkan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar secara langsung. Tuntutan untuk calon independen dalam pilkada akhirnya dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi tuntutan serupa bagi calon presiden (capres) independen dikalahkan MK.

Mengomentari buku Syarah Konstitusi, Fadjroel sangat setuju dengan pandangan Masdar bahwa nilai-nilai agama merupakan sumber hukum dalam bernegara, tetapi tidak menjadi hukum positif. Masdar meyakini bahwa Konstitusi Indonesia itu Islami, artinya yang sekuler pun diberi nilai-nilai Islam. Menarik dalam konteks saat ini, ketika politisi di DPR, baik dari partai-partai Islam maupun sekuler sama sekali tidak memegang prinsip integritas atau amanah. Dalam pandangan Masdar, sikap tidak amanah, yang artinya tidak sesuai antara kata-kata dan tindakan, adalah bernilai dosa dan akan dihukum di akhirat. Sayangnya, Fadjroel mengeluhkan ternyata pemerintah justru memperalat kalangan agamawan untuk meloloskan peraturan-peraturan yang dinilainya bertabrakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti dalam kasus uji material terhadap undang-undang (UU) sensor film, UU pelarangan buku dan UU pornografi. Tidak hanya menghadirkan saksi ahli dari kalangan agamawan, di luar ruang MK pun dikerahkan massa demonstran dari kalangan Islam yang meneriaki kafir terhadap para penggugat UU tersebut.

Menyebut HAM (hak asasi manusia) sebagai “hak insaniyah”, Masdar merujuk pada pendapat Al-Ghazali, sedangkan Fadjroel lebih mengaitkannya pada prinsip-prinsip universal tentang HAM dan kovenan EKOSOB (ekonomi, sosial dan budaya). Meskipun Masdar tidak secara detil mengupas hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkumpul dan berserikat, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan, tetapi bagi Fadjroel buku ini sudah memenuhi tujuannya untuk mencari kesesuaian antara nilai-nilai Islam dengan Konstitusi. 

Menurut Yudi Latif, penulis buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila, wacana kontemporer saat ini bukan lagi mempertentangkan antara keislaman dengan keindonesiaan, karena keduanya sekarang sudah berimpit. Ide-ide tentang Indonesia, Pancasila dan UUH 1945 tak lagi dianggap sebagai Thaghut dan kafir, karena menurut Masdar ternyata tidak ada konsep Negara Islam dalam Islam, sedang Konstitusi 1945 sendiri dinilai sangat Islami. Jadi bagi kelompok-kelompok yang masih meyakini belum mencapai cita-cita keislaman, Yudi mengharap agar tidak ragu-ragu menerima UUD 1945 dan tidak usah lagi capek-capek mendirikan Negara Islam.

Merujuk pada Natsir sebagai tokoh yang sering diidentikkan sebagai pendukung dasar negara Islam, Yudi menganggap BPUPKI (Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) yang mayoritas muslim tidak mungkin akan melahirkan konstitusi yang menentang Islam. Pembagian antara golongan Islam dan golongan nasionalis dianggapnya hanya mitos, akan lebih tepat disebut sebagai golongan Islam formalis dan golongan Islam substansialis. Dalam kenyataannya, yang disebut sebagai kelompok nasionalis justru seringkali lebih Islami daripada golongan Islam. Sukarno memilih kata mukadimah untuk Pembukaan Konstitusi, sedangkan Subhi lebih memilih kata general agreement. Hussein Djajadiningrat mengusulkan Pembukaan dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Bagi Supomo, kemerdekaan adalah perjuangan untuk menciptakan kesetaraan bagi semua warga negara setelah lepas dari kolonialisme, karena itu ide mendirikan negara Islam hanya akan menciptakan warganegara kelas dua bagi non-muslim. Tapi Supomo tidak menolak arti penting Islam dalam bernegara. 

Para bapak bangsa tak pernah mengangkat ide sekularisme, sebaliknya memilih gagasan “bukan negara agama, bukan negara sekuler”. Di Eropa pun jalan menuju sekularisme tidaklah seragam. Prancis berada pada kutub ekstrem yang menolak segala simbol-simbol keagamaan di ruang publik, baik jilbab maupun salib, sementara Inggris malah menjadikan Anglikan sebagai gereja negara. Tetapi di Prancis yang sekuler pun ternyata sekolah-sekolah agama dan rumah sakit milik organisasi agama masih dibiayai oleh Negara. Dalam wacana sekularisme, kini malah muncul konsep “menara kembar toleransi” (twin toleration), bahwa agama harus toleran dan tidak boleh mendikte Negara, demikian pula sebaliknya. 

Natsir menolak ide-ide Negara Islam-nya Kartosuwiryo, tetapi Yudi mengharap kita bisa melampaui pemikiran Natsir. Negara Islam tidak akan pernah bisa diwujudkan dalam sistem demokratis, hanya mungkin dalam sistem yang otoriter, karena itulah kelompok-kelompok pengusung ideologi Islam cenderung mendekati militer sebagai aparatus kekerasan bersenjata. Bagi Yudi, moral politik Madinah dengan prinsip menghormati kaum minoritas (dzimmi) merupakan landasan bagi ukhuwwah insaniyah, atau sesuai dengan sila kedua Pancasila, yang dalam bahasa Islam disebut habluminannas (prinsip kemanusiaan). Sila pertama sendiri dalam Islam bisa disebut sebagai habluminallah (prinsip ketuhanan).

Masdar tidak membicarakan secara detil pasal per pasal tentang Konstitusi, melainkan hanya tentang ide-ide pokoknya saja. Seorang penanggap dari UIN (Universitas Islam Negeri) Ciputat mengkritik Fadjroel yang memuji-muji proses amandemen UUD 1945 sebagai keberhasilan perjuangan demokrasi, sehingga ide untuk mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya akan membangkitkan perlawanan yang berdarah-darah. Sebaliknya, amandemen UUD 1945 dituding sebagai konstitusi liberal, penerus dari UUDS 1950. Yudi tidak mau mempersoalkan soal amandemen atau tidak, baginya lebih penting adalah soal substansi. 

Pancasila dan Konstitusi merupakan satu paket kesadaran, dengan nilai-nilai ideologi menjiwai pasal demi pasal Konstitusi. Para founding father sangat sistematis dalam metodologi pembuatan Konstitusi. Bicara tentang amandemen Konstitusi, Yudi menawarkan ide untuk menambahkan lampiran (addendum), artinya boleh menambahkan pasal atau ayat, tetapi tidak boleh mengubah yang sudah ada. Soal pembatasan masa jabatan eksekutif misalnya, tidak ada presedennya pada saat UUD 1945 dibuat. Amerika Serikat bahkan mengizinkan Roosevelt menjabat presiden sampai empat periode, sampai akhirnya dibuat aturan pembatasan masa jabatan. Yudi meyakini bahwa penyelewengan yang dilakukan baik Orde Lama maupun Orde Baru bukan karena salah konstitusi, tetapi justru karena konstitusi itu diselewengkan. UUD 1945 merupakan titik kesetimbangan, terbukti setiap penyelewengan hanya membuahkan kegagalan.

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>