Riset, LIPI, dan Jokowi

Dunia penelitian dan pengembangan atau lebih sering dikenal sebagai dunia riset acapkali berjalan tidak seiring dengan dunia kebijakan publik yang merupakan ranah politik. Padahal, aktifitas dunia riset idelanya justru perlu menjadi basis dalam pengambilan kebijakan publik (research based policy). Menyadari hal ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar seminar mengenai penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional. Agenda seminar ini juga sekaligus memanfaatkan momentum politik kontemporer terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang nomor satu di negeri ini. Karenanya rangkaian agenda seminar ini pun disinkronkan temanya dengan upaya menagih “perspektif riset” Jokowi sebagai presiden terpilih sehingga dapat menjadi acuan bagi penguatan lembaga riset dalam mengemban misinya sebagai “dapur kebijakan” yang lebih baik dan berkualitas.

jokowi media indonesia

Sumber: Media Indonesia

Seminar ini menghadirkan sejumlah ilmuwan ternama dari berbagai satuan kerja dengan cakupan riset ilmu-ilmu alam dan ilmu sosial humaniora. Hadir Riefqi Muna, Vedi R. Hadiz, Isono Sadoko, Syamsuddin Haris, Riwanto Tirtosudarmo, Hilmar Farid, Syamsuddin A. Hamid, Zainal Arifin dan Riza Damanik sebagai pembicara dalam tiga sesi yang sudah dirancang panitia. Di penghujung acara, panitia menyediakan waktu khusus bagi presiden terpilih, Jokowi untuk menyampaikan perspektifnya mengenai penguatan kelembagaan lembaga riset dalam kaitannya dengan peran research based policy yang diembannya.

Pada sesi pertama, peneliti senior LIPI, Riefqi Muna mengemukakan pentingnya fungsi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (Iptekin) dalam kemajuan dan kemandirian suatu bangsa. Menurut Riefqi, diperlukan dukungan penuh pemerintah untuk pengembangan sekaligus mengejar ketertinggalan sektor riset dan pengembangan yang pada tahap berikutnya akan memperkuat Indonesia dalam persaingan global serta mewujudkan kemandirian bangsa. Dalam konteks ini, menurut Riefqi, LIPI dituntut untuk memberikan peran strategis.

Peneliti Akatiga Bandung, Isono Sadoko menilai ada degradasi intelektualitas terutama dalam kaitannya dengan politik pembangunan di sejumlah negara. Dalam konteks Indonesia, kepentingan politik praktis jangka pendek telah banyak mereduksi nilai-nilai ilmiah dan bahkan memutarbalik fakta. Akibatnya, kebenaran objektif  hasil riset ilmiah seringkali harus digadaikan demi kepentingan politik tertentu. Sementara fenomena lainnya adalah semacam pembiaran dimana lembaga penelitian seolah tidak bersentuhan sama sekali dengan dunia politik dan pengambil kebijakan publik. Contoh konkretnya, misalnya pada sektor pangan kita yang sungguh sangat tidak efisien. Sektor pangan kita menderita akibat tidak ada bantuan sungguh-sungguh dalam teknologi, pengembangan institusi demokrasi dari bawah dan pola distribusi yang termonopoli mafia pasar.

Sementara Vedi R. Hadiz, professor dari Murdoch University, Australia secara lebih spesifik menyampaikan analisa seputar hubungan ilmu sosial dengan kebijakan negara. Vedi menilai kegamangan ilmuwan sosial masih tampak meskipun kita sudah lepas dari otoritarianisme Orde Baru. Menurut Vedi, pada masa Orde Baru, ilmu sosial hanya menjadi alat legitimasi negara, sulit berkembang dalam suasana otoritarianisme dan kurangnya kebebasan akademik. Ilmu sosial kehilangan fungsi kritis, ilmuwan sosial membuat laporan proyek bukan penelitian ilmiah yang memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan tentang permasalahan sosial. Kini, setelah lepas dari kungkungan Orde Baru, komunitas ilmuwan sosial tidak serta-merta mampu berpikir “bebas-merdeka” karena terperangkap jebakan baru yang bernama ekonomi pasar. Ibaratnya, kita keluar dari mulut harimau dan masuk cengkraman mulut buaya …

Pada sesi kedua, Syamsuddin Haris menyampaikan gagasannya mengenai “Revolusi Mental di Bidang Politik”. Menurut Syamsuddin, sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Dengan mengutip pernyataan Jokowi, Profesor riset LIPI ini juga mengungkapkan bahwa Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik baru untuk memberantas praktik-praktik politik buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan berkembang. Dalam bidang politik, menurut Syamsuddin, revolusi mental setidaknya dapat diupayakan dalam tujuh hal, yaitu: perubahan cara pandang tentang esensi politik dan demokrasi; esensi pemerintah dan pemerintahan; cara pandang terhadap kekuasaan; hubungan negara dan masyarakat serta relasi pemerintah dengan rakyat; cara pandang tentang parpol, pemilu, dan parlemen; cara pandang tentang pemimpin dan kepemimpinan; serta perubahan cara pandang tentang tata kelola bangsa, keberagamaan, dan keindonesiaan.

20140916_112449Hilmar Farid, Aktivis Perkumpulan Prakarsa menghubungkan Revolusi Mental ala Jokowi dengan konsep “Trisakti” yang pernah diutarakan Bung Karno pada 1963 dengan titik berat pada tiga pilar: Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian secara budaya. Menurut Hilmar, dalam konteks kekinian, tiga pilar itu harus menjadi pendorong bagi gerak perubahan. Dari sisi kedaulatan politik, bagaimana kekuasaan negara hadir dan bekerja serta dikonsolidasi untuk melayani publik. Dari sisi ekonomi yang berdikari, reformasi perekonomian perlu didorong dengan fiscal realism menuju Indonesia Kerja, Indonesia Sehat, dan Indonesia Pintar yang pada ujungnya mampu mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. Sementara kemandirian budaya tercermin pada wujud kepribadian. Untuk itu kita perlu mencari basis sosial gramatika persatuan di dalam perbedaan yang mampu merangkai mozaik Indonesia yang kuat dan utuh.

Peneliti senior LIPI, Riwanto Tirtosudarmo menekankan pentingnya membangun identitas bangsa dan penguatan daya saing. Dengan berkaca pada sejarah, terutama kejayaan masa lalu sebenarnya bangsa Indonesia memiliki potensi dan bahkan telah membuktikan kemampuan integratifnya menjaga keutuhan teritorial sebagai negara-bangsa. Namun demikian, menurut Riwanto, kita tidak boleh berhenti pada klaim-klaim kebesaran masa silam. Persoalan lebih penting dan mendasar saat ini adalah bagaimana kita sebagai bangsa saat ini memiliki daya saing yang kuat. Dengan mengutippernyataan Jokowi, Riwanto menyebutkan bahwa “identitas suatu bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah manifestasi konkret dari daya saing sebuah bangsa”. Untuk itu, menurut Riwanto, untuk membangun daya saing yang kuat perlu memperhatikan tiga realitas, yaitu:  realitas geografis Indonesia sebagai negeri kepulauan, realitas kultural Indonesia yang majemuk, realitas demografis Indonesia dengan tingkat populasi sangat besar tetapi sangat tidak merata. Ketiga hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang, tergantung bagaimana kita memahaminya.

Pada sesi ketiga, sejumlah ahli kelautan dan maritim dihadirkan untuk membicarakan tema khusus bertajuk “Meneguhkan Indonesia sebagai Negara Maritim”.  Syamsuddin A. Hamid, Bupati Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan berbagi cerita dan pengalamannya mengelola daerah kepulauan. Menurut Hamid, daerah Pangkep dan Indonesia pada umumnya yang wilayah lautnya lebih dominan, idealnya, dapat menggantungkan harapan besar bagi potensi sektor kelautan. Namun faktanya justru sebaliknya, sektor kelautan belum mampu memberikan kontribusi seperti yang diharapkan. Ironisnya bahkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di tepi pantai masih menjadi wilayah utama kemiskinan kita. Karena itu ia berharap besar pada Jokowi, presiden terpilih, untuk menjadikan sektor maritim sebagai prioritas ke depan. “Kabupaten Pangkep dan wilayah kepulauan lainnya sangat tepat dijadikan daerah percontohan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

M. Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai sektor maritim Indonesia memiliki potensi sangat strategis. Namun demikian, potensi yang santa besar ini hingga kini masih terbengkalai, antara lain karena terputusnya peran penelitian kemaritiman. Menurut Damanik, ada dua persoalan mendasar terkait dinamika politik kebijakan kelautan. Pertama, disorientasi pengelolaan laut Indonesia yang belum mampu dipergunakan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kedua, terjadinya sektoralisme kebijakan pengelolaan SDA, termasuk dan terutama sektor maritim. Kedua hal ini, pada level kebijakan bermuara pada tiga ketimpangan, yaitu: ketimpangan agraria kelautan dan perikanan; ketimpangan pembangunan infrastruktur dan teknologi; serta ketimpangan rantai pengelolaan pangan perikanan. Karena itu, pemerintah Jokowi-JK  ke depan diharapkan dapat memperkuat strategi kemaritiman. Untuk itu, Riza damanik mengusulkan tiga hal. Pertama, memperkuat kelembagaan kelautan. Kedua, morotarium mengeluarkan izin baru untuk pengoperasian kapal ikan besar. Langkah ini juga perlu disinergikan dengan upaya memberantas mafia perikanan. Ketiga, memperkuat ketermanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan informasi dan teknologi ke perkampungan nelayan.

Sesi ketiga acara ini  sebenarnya sangat menari, namun sesi ini berjalan seperti “maraton” karena waktu yang sangat terbatas plus himpitan acara pamuncak berikutnya “Public Lecture Jokowi“ yang sudah dinanti-nanti para peserta seminar dan para awak media. Sebelum sesi ini berakhir, rombongan Jokowi pun datang memasuki ruangan seminar, diiringi hiruk-pikuk para pencari berita yang terus merapat.

20140916_155407Sesi “Public Lecture Jokowi” dipandu Ketua LIPI, Prof. Lukman Hakim M. Sc, Ph.D. Professor kelahiran Curup, Bengkulu itu mempersilahkan Jokowi untuk memberikan “pembekalan” kepada para peneliti, akademisi, dan sejumlah birokrat daerah yang hadir dalam seminar itu. Jokowi justru memulai dengan sejumlah “keluguan” dan “kepolosan” yang menjadi kelebihannya. Jokowi berterus terang tidak tahu apa yang akan disampaikan, ia malah berkonsultasi dulu kepada Ketua LIPI mengenai hal apa sebaiknya yang perlu disampaikan dalam forum tersebut. Keluguan berikutnya ketika Jokowi tidak mengetahui bahwa secara struktural kedudukan LIPI itu berada langsung di bawah Presiden. Sontak saja para peserta seminar menertawai Jokowi. Namun dengan santainya Jokowi berucap, “Ya ndak apa-apa, kan saya memang belum tahu. Tapi sekarang saya jadi tahu,” ujarnya.

Namun sejatinya, dalam pragmatik bahasa, secara semiotika keluguan Jokowi itu sebenarnya bisa jadi pesan yang sarat dengan kritisisme, terutama terkait dengan peran dan tupoksi LIPI dan lembaga riset lainnya. Ungkapan “polos” ketidaktahuan Jokowi itu bisa jadi sebuah sindiran, entah kepada LIPI dan atau kepada pengambil kebijakan selama ini. Dengan kata lain, bisa saja ungkapan itu diartikan misalnya “LIPI yang selama ini berada langsung di bawah komando Presiden itu koq cuman segini saja perannya …”  atau dengan tafsiran lain yang lebih menohok. Itu setidaknya tergambar dari ucapannya Jokowi berikutnya yang secara blak-blakan mengharapkan agar hubungan LIPI dengan lembaga kepresidenan berjalan lebih terbuka tanpa liku-liku yang birokratis. “Jadi kalau ada usulan, temuan apa pun langsung saja sampaikan pada saya, jangan dititip ke sana kemari, ke lembaga ini itu, langsung saja sampaikan kepada saya, nanti pasti akan saya tindaklanjuti,” ungkap Jokowi.

Jokowi menyadari bahwa peran lembaga riset dan pengembangan sangat sentral dan strategis dalam menopang dan mendorong kemajuan suatu bangsa. Menurut Jokowi, tidak ada negara yang maju di dunia ini secara kebetulan. Jokowi berkeyakinan, peran lembaga penelitian, riset dan pengembangan sangat besar artinya bagi upaya untuk meraih kemajuan dan kemandirian suatu bangsa. Jokowi berjanji bukan saja akan menaikkan anggaran bidang riset dan pengembangan, tapi akan memposisikannya sebagai bagian integral yang penting dalam merumuskan kebijakan.

Associate Researcher, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>