Sekuritisasi vs Dialog Soal Papua

sekuritasi_papua
Sumber foto: Media Indonesia

Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Papua masih terus bergejolak. Sejak menjalankan administrasi pemerintahan sebelum maupun sesudah PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969, pemerintah Indonesia memilih pendekatan keamanan (security approach) untuk mengikis gerakan separatism maupun gerakan masyarakat sipil di Papua. Meskipun telah beberapa kali pergantian rezim di Indonesia, pendekatan tersebut tidak berubah hingga 50 tahun pasca-integrasi Papua. Ketika terjadi perubahan politik seiring tumban gnya rezim Orde Baru pada 1998, penanganan konflik di Papua tidak beranjak jauh dari pendekatan lama. Pemerintah tidak juga belajar dari konflik di Timor Timur maupun Aceh untuk mengubah pola pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Tidak semua persoalan berakar pada masalah keamanan, bisa saja karena ketidakadilan secara ekonomi dan poltik yang memicu ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Tetapi begitu direspon dengan pelibatan militer (sekuritisasi), pola ini akan menempatkan aktor keamanan sebagai aktor utama untuk penyelesaiannya. Hingga saat ini terus dilakukan pengiriman aparat TNI (Tentara Nasional Indonesia) maupun Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dari luar Papua (non-organik) tanpa ada transparansi berapa jumlah personil yang dikirim, untuk tujuan apa, dan bagaimana mereka bekerja. Aktivitas militer dalam bentuk operasi militer atau keamana terus meningkat di Papua, baik untuk menumpas separatisme maupun aktivitas sosial seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Padahal kekuatan separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) tidak cukup solid dan terorganisir seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka), sehingga patut dipertanyakan mengapa terjadi deployment aparat non-organik dalam jumlah besar di Papua.

Penggunaan pendekatan lapangan berimplikasi pada banyaknya pelanggaran HAM (hak asasi manusia) di Papua, di antaranya pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay oleh aparat Kopassus. Di luar itu juga terjadi ancaman, penembakan sewenang-wenang, terror, penyiksaan dan kekerasan, termasuk perkosaan terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap pembela HAM (human right defender). Yang paling mencuat adalah konflik di seputar pertambangan Freeport, di mana TNI ditugaskan untuk pengamanan obyek vital nasional. Kasus-kasus lain yang melibatkan aparat yaitu pembalakan liar dan sengketa tanah ulayat.

Tidak berubahnya paradigma sekuritisasi dalam penanganan konflik di Papua dilatari oleh ketidakpercayaan antara Jakarta dan Papua dan prasangka separatisme oleh aparat keamanan. Politik kebijakan keamanan di Papua menempatkan TNI dalam posisi dominan dan terus-menerus melakukan represi. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan terus berulangnya pelanggaran HAM di Papua, yaitu tersendatnya reformasi TNI, tidak konsistennya pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (Otsus), tertutup dan lemahnya pengawasan terhadap aparat keamanan, tidak adanya proses hukum terhadap pelanggaran HAM (impunitas), budaya kekerasan dan pemahaman HAM yang lemah di lingkungan TNI, rendahnya kesejahteraan aparat TNI, bisnis keamanan yang dilakukan TNI, dan stigma separatis bagi warga Papua.

Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan ke depan bagi penegakan HAM di Papua. Lembaga monitoring HAM Imparsial melakukan penelitian yang diterbitkan dengan judul Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua. Imparsial menyimpulkan lima agenda strategis untuk kemajuan penegakan HAM di Papua, yaitu percepatan reformasi sektor keamanan terutama reformasi TNI, pendekatan penyelesaian konflik secara damai, pengurangan aparat militer di Papua, penghapusan impunitas atas pelanggaran HAM yang telah terjadi dan penguatan pengawasan publik dan otoritas sipil. 

Dalam peluncuran buku hasil penelitian Imparsial dan diskusi publik bertajuk “Membangun Papua Tanah Damai” di Jakarta, 9 Agustus 2011, direktur program Imparsial Al Araf menekankan pentingnya dialog yang konstruktif dan demiliterisasi untuk mencegah terus berulangnya pelanggaran HAM di Papua. Tetapi menurut ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Letjen Bambang Dharsono, persoalan HAM belum diterapkan di Papua karena terkait dengan persoalan sosial ekonomi. Meskipun demikian HAM tetap penting, dan sepakat bahwa komunikasi yang konstruktif harus dilakukan antara Jakarta dengan rakyat Papua.

Sekretaris jenderal (sekjen) PDP Thaha Al Hamid menilai bahwa dominasi aparat militer di Papua karena latar belakang sejarah militer dalam mempertahankan Papua masuk wilayah Indonesia. Tetapi tidak penting berapa jumlah aparat yang dikerahkan, lebih penting sikap dan perilaku aparat seperti banyak dikeluhkan masyarakat. Rumitnya persoalan Papua membutuhkan keterlibatan semua pihak dan perlu adanya pikiran yang terbuka di kalangan pemuda, pemimpin agama, pejabat pemerintah dan aparat TNI/Polri. Thaha menyoroti korupsi dana Otsus dari total dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 28 triliun dari tahun 2002 hingga 2010. Hal serupa dibenarkan oleh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Tubagus Hasanuddin bahwa Otsus telah gagal total dalam membangun ekonomi maupun sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Diskriminasi dan marjinalisasi Papua oleh pemerintah pusat merupakan persoalan utama yang tidak bisa dijawab dengan operasi militer.

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>