Soro Bareng, Seneng Bareng

Dari Diskusi dan Peluncuran Buku “Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil”
Jakarta, 5 Agustus 2010

man_made_disaster

Andaikata Twitter sudah menjadi tren nasional pada 2006, topik bencana Lumpur Lapindo pasti akan menjadi trending topic. Banyak orang membicarakannya, hingga pada akhirnya muncul perdebatan seru yang bermuara ke dua pilihan: populer habis-habisan atau jatuh ke tangan polisi (seperti Luna Maya dan Ariel). Lumpur Lapindo memang bukan Ariel dan Luna atau “Keong Racun” a la Sinta dan Jojo, yang mendapat reaksi begitu cepat di media dan dunia nyata. Bertahan selama seminggu sebagai trending topic di Twitter, diwawancarai infotainment sana-sini dan “dihantui” kepopuleran. Selain itu, mereka mendapat anugerah setimpal berupa kerja sama profesional di bawah manajemen Charly ST-12 dan mendapatkan beasiswa penuh hingga lulus kuliah, karena dianggap menaikkan status tempat perkuliahannya (sungguh, ini alasan yang aneh). Tidak habis pikir, empat tahun penuh penderitaan kalah telak dengan satu minggu selebritas instan.

Pada tanggal 5 Agustus 2010 lalu bertempat di gedung Jakarta Design Centre, Slipi, Desantara Foundation bekerja sama dengan Lafadl Initiatives mengadakan peluncuran buku kumpulan tulisan dengan tema bencana industri. Dominasi tulisan Bosman Batubara dan Paring Waluyo membuat tulisan lain di buku ini seakan “kalah pamor”. Padahal pembahasannya mungkin tak kalah menarik, antara lain: permasalahan bencana versus perubahan sejarah kepemilikan tanah di Tanah Toa, Sulawesi Selatan, pengelolaan sumber daya alam berupa air di Pegunungan Kendeng Utara dan gas alam di Bojonegoro. Mungkin ada baiknya seperti yang disebutkan di prakata editor, jika buku ini muncul sendiri-sendiri. 

Selama presentasi materi, jujur saja, satu-satunya yang lumayan menghibur adalah video presentasi yang berisi video kegiatan Taring Padi di Porong “Bercermin dalam Lumpur”. Bosman Batubara dan Paring Waluyo memilih untuk menyoroti praktik bisnis dalam bencana Lumpur Lapindo. Dalam tulisannya yang berjudul “Praktik Bisnis di Banjir Lumpur”, ia mensinyalir praktik bisnis ini berkembang menjadi politis karena muncul dalam konteks eksplorasi industri migas oleh Bakrie (pada saat itu beliau menjabat sebagai Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu I). 

Bosman mengawali tulisannya dengan relasi bencana dan bisnis dalam empat modus. Banjir lumpur adalah satu dari banyak momen bencana yang ditunggangi praktek bisnis dengan alasan sebagai berikut:

  1. Alasan keamanan yang dijadikan argumen untuk merenggut kontrol dan akses terhadap sumber daya tanah dari komunitas
  2. Rekonstruksi pasca bencana dijadikan ladang uang bagi para kontraktor
  3. Bencana yang sengaja dibuat untuk kepentingan bisnis dan rekonstruksi
  4. Bencana dapat menjadi momen yang pas untuk melancarkan diplomasi bantuan bernilai milyaran dolar (dalam hal ini tidak murni bisnis).

Hadirnya bencana dapat membuat segala sesuatunya jadi “pas”, seperti aji mumpung. Pas untuk “menyerang” rakyat dengan tujuan merenggut akses dan kontrol terhadap sumber daya. Misalnya, ketika sektor pariwisata di Maladewa mulai melirik sebuah kawasan yang padat ditinggali, para pengusaha “menumpang” peristiwa Tsunami di tahun 2004 untuk memindahkan rakyat ke “tanah yang lebih layak untuk ditempati” dengan alasan kawasan yang terkena Tsunami tidak aman untuk ditinggali lagi. Padahal alasan para pengembang lokasi pariwisata tidak memilih 35 pulau baru itu adalah karena sebelumnya kawasan itu dinyatakan tidak aman untuk sektor pariwisata oleh pemerintah. Bencana yang dirasa “pas” lagi adalah ketika Tsunami melanda Aceh, pembangunan dan rekonstruksi daerah menjadi rebutan para kontraktor.

Membicarakan tragedi Lumpur Lapindo sepertinya tidak lengkap jika kita tidak menyimak genealoginya. Pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 06.02 terjadi mud lost dalam sumur BJP-1. Ada dua pendapat ahli mengenai Bencana Lapindo, yaitu: pertama, berawal dari aktivitas pemboran pada sumur eksplorasi gas Banjar Panji-1 (BJP-1) milik PT. Lapindo Brantas Inc. (PT. LBI); kedua, bencana lumpur diakibatkan oleh reaktivasi patahan regional Watukosek akibat gempa bumi Yogya dua hari sebelum bencana (27 Mei 2006). Namun sepertinya para penyusun tulisan ini berkiblat pada pendapat ahli yang pertama, bahwa memang ada kecurangan dalam proyek pemboran PT. LBI. Proyek pemboran ini diawali dengan representasinya yang mendekati rakyat agar tanahnya mau dijual untuk lokasi pemboran di desa Siring. Usahanya gagal dan mereka beralih ke Desa Renokenongo. Mereka berhasil membujuk warga untuk menjual sawahnya dengan harga Rp 60.000/m2 dengan alasan akan dibangun peternakan ayam. Warga tak pernah tahu ada kegiatan apa di balik lokasi yang ditutup oleh seng, hingga tanggal 27 Mei 2006 bunyi sirine dan semburan lumpur pertama setinggi pohon terjadi.

Berdasarkan empat prototipe praktik bisnis yang telah disebutkan di atas, kasus lumpur ini mencakup tiga hal yang sesuai dengan prototipe tersebut dan dinilai penting secara sosiologis karena menyangkut relasi antara negara-masyarakat-korporasi. Tiga hal itu adalah:

  • Jual-beli tanah antara warga pemilik tanah dengan PT.LBI dijustifikasi legalitasnya melalui Peraturan Presiden 14/2007 jo Peraturan Presiden 40/2009.
  • Proyek penanggulan merupakan bisnis tersendiri yang melibatkan banyak kontraktor dan uang trilyunan rupiah
  • Penarikan success fee yang dilakukan oleh para elit desa degan kedok perjuangan komunal (misalnya: Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo/Pagar Rekorlap) terhadap warga korban lumpur. Usaha untuk perolehan tempat tinggal bagi warga masih dikenai potongan 2% oleh elit ini.

Masalah banjir lumpur ini juga bukan perkara uang ganti rugi saja, tapi juga tentang persoalan kejujuran pihak terkait dalam mengelola sumber daya dan penanggulangan bencana. Relief well Methods yang seharusnya bisa menjadi alternatif untuk menghentikan semburan lumpur, justru dihentikan oleh PT. LBI karena ada kemungkinan dapat menguak di mana sesungguhnya lubang BJP-1 dibuat. Menurut Rubi Rubiandini, metode penyuntikan cairan penyumbat melalui samping di dua Relief Well: Relief Well 1 (RW-1) masih berjarak 50 meter dari sumber lumpur lalu dihentikan, demikian pula di Relief Well 2 (RW-2) dengan jarak yang lebih jauh juga dihentikan.

Sepanjang diskusi saya hanya berpikir, begitu banyak yang telah dilakukan oleh lembaga non pemerintah dan gerakan masyarakat untuk membantu korban lumpur ini, bahkan ibu-ibu pengajian di mana ibu saya biasa mengaji pun ikut berpartisipasi. Namun pihak yang lebih besar, yang seharusnya bertanggungjawab terhadap bencana ini seperti lepas tangan. Saya tidak bicara soal kompensasi, karena berjuta-juta uang kompensasi, baik yang telah dibayarkan maupun yang masih menunggak, tidak mampu menggantikan yang hilang: harta benda dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. 

Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>