Tantangan Demokratisasi Politik Kepartaian di Indonesia

Diskusi yang bertempat di Bakoel Koffie, Cikini oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) kali ini membahas tentang Oligarki dan Kartel dalam Partai Politik. Mohtar Mas’oed, dosen FISIPOL UGM yang juga anggota Badan Pengurus KID sebagai moderator acara menyampaikan pengantar. Pertama, demokratisasi di Indonesia tidak menjadikan rakyat-pemilih semakin berdaya-kuasa, tetapi justru sebaliknya, membuat rakyat kehilangan kuasa. Kedua, jangan-jangan demokratisasi itu juga tidak menjamin pemerataan akses ke sumber daya, tetapi justru lebih meningkatkan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik semata. Ketiga, globalisasi yang berlangsung bersamaan dengan demokratisasi akhir abad XX ini, telah member kebebasan yang luar biasa kepada kaum elite, tetapi pada waktu yang sama membuat mereka kehilangan legitimasi dan kapasitas untuk memerintah.

Walaupun argumen tersebut masih harus dibuktikan tingkat kesahihannya, sebenarnya dengan penelusuran secara awam terhadap isi media massa di Indonesia maupun internasional kita bisa mendapat pembuktian. Tetapi yang lebih penting adalah mencari tahu fenomena yang paradoksal itu: Mengapa dan bagaimana terjadinya sehingga demokratisasi yang diawali dengan semangat dan harapan yang tinggi belum juga berhasil membuka akses ke pemberdayaan rakyat-pemilih. Terutama yang ingin didorong dalam mempertanyakan kaitan antara paradoks itu dengan penyelenggaraan politik kepartaian di Indonesia. Sebagai sarana pokok penghubung negara dengan masyarakat, partai politik diduga kuat justru menjadi bagian dari persoalan.

KID_image

Lalu, bagaimana partai politik diorganisasikan secara internal? Bagaimana partai politik saling berinteraksi dengan partai politik lain? Bagaimana pula partai politik menyesuaikan diri terhadap konteks yang melingkupinya? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap paradoks di atas sekaligus menyuguhkan analisis hubungan antar-partai dalam politik masa kini yang semakin pragmatis.

Politik kepartaian kini bukan lagi dituntun oleh ideologi atau tujuan normatif, tetapi sebaliknya, lebih ditentukan oleh kalkulasi materiil. Terutama, merebut kekuasaan Negara demi akses ke sumber daya yang dikuasai Negara. Dari pendekatan ini muncul studi yang menganalogikan perilaku partai politik dengan perilaku korporasi dalam Ilmu Ekonomi Mikro. Partai politik semakin berperilaku seperti “kartel”, yang menggunakan sumber daya Negara untuk membatasi kompetisi politik dan menjamin kemenangan elektoralnya sendiri. Di sini kolusi antar partai menimbulkan kemerosotan “competitiveness.” (R. Katz & P. Mair,  “Changing Models of Party Organization”; K. Ambardi, Politik Kartel di Indonesia).

Khusus mengenai partai politik, ditengarai adanya dua bahaya yang menghalangi proses demokratisasi. Pertama, terbatasnya dukungan dari dana public kepada partai politik dan belum teraturnya kewajiban iuran anggota partai politik menyebabkan bahwa partai politik sangat tergantung kepada para pemodal yang sanggup membiayai partai politik dan program-programnya. Di sini kita berhadapan dengan gejala oligarkisasi partai politik. Kedua, ada kemungkinan juga bahwa dana public ini akan ditolak oleh para pemimpin partai politik karena itu akan mengurangi ketergantungan partai politik kepada para ketua partai sebagai pemodal yang mebiayai partai dan karena itu mengurangi juga pengaruh mereka kepada partai politik.

Jeffrey Winters, ilmuwan politik dari Northwestern University membuka pembicaraan dengan menelaah apa itu arti demokrasi sesungguhnya. Menurut Winters, idealnya pemahaman demokrasi adalah “pemerintah dari, oleh dan untuk masyarakat”. Namun pernyataan tersebut dianggap tidak pernah benar-benar ada. Oleh karena itu, menurutnya demokrasi dalam tataran ideal itu hanya bisa dijumpai dalam komunitas yang sangat sederhana. Maksudnya adalah dalam komunitas yang semua orang berpartisipasi bersama dan tidak representatif. Itulah yang disebut sebagai direct democracy. Tetapi untuk setiap negara dan bangsa yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, demokrasi selalu menjadi representative. Artinya demokrasi yang diakui pada saat ini adalah sistem untuk memilih orang yang akan berkuasa melalui mekanisme perwakilan. Orang yang berkuasa ini akan mewakili orang yang sudah memilihnya, meskipun ini belum tentu terjadi. Jadi definisi yang paling sederhana mengenai demokrasi yang ada saat ini adalah demokrasi prosedural bukan subtantif. Definisi demokrasi prosedural adalah rakyat bebas: bebas berpikir, berkumpul, memilih dan berbicara inilah definisi demokrasi yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter.

Menurut Jeffrey, kalau demokrasi hanya sebuah prosedur maka Indonesia patut diberikan applause, karena selama melaksanakan pemilihan umum (Pemilu), Indonesia selalu menyelenggarakannya dengan tepat waktu dan dengan tingkat kekerasan di dalam Pemilu yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain, contohnya Philipina. Ia juga mencatat prestasi yang sudah diraih oleh Indonesia dalam konteks demokrasi. Ia mencontohkan kontribusi yang diberikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjabat adalah bahwa pemimpin yang menang dan kemudian telah habis masa baktinya bisa turun dengan tepat waktu dan tanpa perlawanan. Meskipun demokrasi secara prosedural sudah berjalan cukup baik di Indonesia, rakyat ternyata masih belum puas dengan sistem demokrasi yang ada. Jeffrey kemudian mempertanyakan mengapa itu bisa terjadi dan apa kekurangannya.

Dalam pengamatan Jeffrey, hal itu bisa terjadi karena demokrasi hanya dinilai pada sisi penyelenggaraan dalam Pemilu, seperti yang dilakukan oleh Freedom House. Freedom House melihat demokrasi yang free dan non free itu dengan menilai dari satu dimensi yaitu apakah ada kebebasan berpartisipasi atau kedua apakah pemilunya secara prosedural free and fair, tetapi tidak melihat apakah produk dari pemerintahannya sesuai dengan harapan rakyat. Padahal rakyat sebenarnya menilai demokrasi dari definisi yang kedua itu. Jeffrey kemudian mempertanyakan apakah sebenarnya rakyat perlu untuk mempunyai definisi demokrasi yang lebih realistis atau negara harus mencari definisi versi demokrasi yang lebih memuaskan?

Jeffrey kemudian beralih membicarakan perbedaan power yang ada di dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa di dalam masyarakat di dunia mana pun, orang-orang yang berada dalam komunitas punya power position yang berbeda. Ada orang yang powerfull dan ada orang yang tidak punya power sama sekali. Menurutnya, hal tersebut juga terjadi dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi prosedural dimana cara memilih orang adalah representatif, setiap orang bisa mendapat jumlah suara yang sama dan berhak untuk berbicara. Meskipun begitu, bukan berarti semua sumber daya yang ada di dalam masyarakat menjadi hilang. Contohnya adalah bahwa faktanya di dalam masyarakat di Indonesia, ada orang yang kalau berbicara akan di dengar akan diikuti, seperti Soekarno, tetapi ada pula orang yang berbicara tiap hari, tidak didengar dan diikuti. Hal itu bisa dipengaruhi oleh statusnya dalam masyarakat.

Jeffrey juga mencontohkan bahwa orang bisa mendapatkan kekuasaan dengan uang atau the power of money. Jika dikaitkan dengan kepentingan elektoral, uang tersebut bisa berpengaruh besar dalam sistem demokratis.  Contohnya adalah di Indonesia ada orang yang selama karirnya belum penah berpolitik, tetapi karena punya uang bisa membangun partai dan mengangkat dirinya menjadi ketua umum partai. Bahkan ia hampir memenangkan kesempatan untuk menjadi presiden. Menurut Jeffrey hal ini bisa menjadi konflik karena yang diharapkan dalam demokrasi sesungguhnya adalah demokrasi orang yang ingin menjadi pemimpin seharusnya adalah orang yang misalnya mau mengabdi kepada rakyat dan mengerti masalah yang ada.

Jeffrey menambahkan bahwa semua partai di Indonesia kecuali PDIP para elitnya menggunakan power berupa kekayaan. PDIP dikatakan tidak termasuk dalam kategorisasi ini karena jenisnya lebih kepada penguasaan oleh keluarga tertentu. Walaupun begitu, fenomena Jokowi merupakan bukti bahwa kekuatan kekayaan dapat dikalahkan dengan kekuatan berpartisipasi (participans power) yang didukung oleh pergerakan massa di sosial media. Namun, sejak tahun 1965 Indonesia tidak mempunyai mobilisasi rakyat yang teratur dan dalam kelembagaan. Partai akhirnya hanya sebagai alat pesta demokrasi.

Pembicara kedua yaitu Kuskrido Ambardi seorang peneliti utama Lembaga Survei Indonesia (LSI) menceritakan kisah seorang politikus yang bisa memperoleh kekuasaan dengan menggunakan uangnya atau money talk. Dimana politikus tersebut sudah tidak peduli terhadap kampanye yang berisi program yang akan ditawarkan tetapi lebih memilih menggunakan uang untuk mendapatkan suara dalam pemilihan. Ambardi mengatakan bahwa uang sangat luar biasa pengaruhnya meskipun bervariasi di berbagai daerah. Kasus politikus bisa memperoleh suara atau mendapatkan kursi dengan uang juga mencerminkan bahwa partai sebagai kendaraan yang digunakan politikus tersebut ternyata membutuhkan dana yang besar dalam menyelenggarakan pemilu, terutama dalam kampanye.

Lalu apa dampaknya? Karena politikus yang dipilih karena uang bukannya pada program yang diusungnya, hubungan antara politikus dengan pemilihnya seolah selesai ketika politikus berhasil terpilih. Politikus dan partai politiknya tidak lagi berupaya untuk menjawab kepentingan atau menawarkan kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan dari orang yang telah memilihnya. Menurut Ambardi, oligarki semacam ini memang sudah banyak dan mengakar. Namun yang perlu diingat adalah hal semacam ini bukanlah merupakan hal yang natural. Sampai pada tahun 2004 masih ada isu substantif yang ditawarkan oleh partai politik untuk menjual agar mendapatkan suara. Setelah tahun 2004 isu itu seperti menghilang dan lebih tergantikan oleh uang atau menjual isu personal (seperti kegantengan, jujur, dan aspek personal lainnya). Masalah ini juga mengantarkan pada pertanyaan bagaimana mengurangi ketergantungan partai terhadap dana?

Agun Gunandjar Sudarsa, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mengatakan pengalamannya dalam kaderisasi di dalam tubuh partai. Untuk bisa mendapatkan posisi, uang, dan hubungan (akses sosial) adalah dua cara utamanya. Menurut Agun, ketika Golkar dipimpin Akbar Tanjung sebagai ketua partai ia masih bisa memahami bagaimana keinginan aktivis untuk mendapatkan jabatan melalui partai. Namun setelah itu, yang ada hanyalah urusan uang, sehingga jabatan di partai lebih mudah diakses oleh segelintir orang yang memiliki uang. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena dalam mengelola partai memang ada masalah penting yang salah satunya berupa dana. Dana partai tentu tidak terbatas pada keperluan untuk kampanye, tapi untuk biaya operasional organisasi partai. Menurut Agun, dulu pada masa Orde Baru rakyat dibelenggu dalam sistem ototarian, semua dibelenggu tidak mendapat kebebasan dalam apapun. Setelah reformasi, rakyat mendapat kebebasan, namun tidak ada tempat yang baik untuk menyalurkannya dan bagaimana ia dapat berkontribusi di dalamnya. Salah satu cara adalah masuk ke dalam partai, namun sistem ototarian itu kini ternyata hanya berpindah ke dalam partai. Kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi demokratisasi politik kepartaian di Indonesia.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation