Workshop Penulisan Laporan Penelitian Kota-Kota di Sumatra

Beberapa peserta terlihat lega setelah workshop berakhir, karena menurut penilaian mereka workshop ini seperti film thriller, tegangnya tidak habis-habis.

Pada hari Senin dan Selasa, 12-13 Desember 2011 yang lalu, para peserta joint-research “Kota-Kota di Sumatera” mempresentasikan dan mendiskusikan laporan penelitiannya acara Workshop Penulisan Laporan Hasil Penelitian “Kota-kota di Sumatera”. Acara ini diselenggarakan di GG House, Gadog. Jawa Barat, diikuti oleh tujuh peneliti, pembaca makalah dan para undangan.

DSC_0107

Firdaus, peneliti dengan wilayah penelitian Binjai, Sumatera Utara, mendapat kesempatan pertama. Fokus penelitiannya pada kota Binjai yang harmonis, aman dan nyaris tanpa konflik. Kalaupun ada, mungkin hanya konflik perebutan lahan parkir, tidak seperti di daerah lain yang berpotensi konflik antar-etnis. Penduduk asli kota tersebut adalah dari suku bangsa Melayu dari Hinai (sebuah kecamatan di Kabupaten Langkat). Saat ini yang mendiami kota Binjai memang sudah generasi ke-6 atau ke-7, sehingga banyak yang tidak terlalu mementingkan identitas kesukuan. Mereka dengan bangga mengungkapkan identitas bahwa “Kami orang Binjai” dan berkmounikasi dengan bahasa Indonesia, tidak lagi menggunakan bahasa ibu (Mandarin, India atau Jawa). Inilah salah satu faktor pemicu keharmonisan di Binjai. Di sesi tanya jawab, Ignatius Haryanto (LSPP) mempertanyakan tentang kehadiran media lokal, apakah ada koran lokal atau rubrik khusus di koran mengenai kota Binjai. Ia kembali menjelaskan bahwa melalui media, bahkan dari menjamurnya lapak DVD, dapat menceritakan perkembangan suatu daerah. Amin Mudzakkir dari LIPI mempersoalkan judul laporan yang menggunakan kata harmonis, atas dasar apa warga kota Binjai harmonis, apakah ini sekedar praduga atau memang dulunya harmonis dan sekarang tidak? Kata harmonis atau harmonisasi pada judul paper (“Kami Orang Binjei”: Harmonisasi Agama dan Etnis di Kota Binjai) bisa menjadikan peneliti stuck hanya mengutak-atik harmoni dan berusaha mencocok-cocokkan kata tersebut dengan data temuan di lapangan.

DSCF0371

Pada kesempatan kedua, Kristina Viri mempresentasikan hasil penelitiannya di Bukittinggi mengenai rencana formalisasi filosofi adat Minangkabau “Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang telah dibahas pada Kongres Kebudayaan Minangkabau pada tahun 2010. Selain itu kota Bukittinggi juga menerapkan berbagai kebijakan syariah (contoh: Perda Bukittinggi No.20 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.3 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat). Bukittinggi tidak hanya didiami oleh masyarakat beragama Islam dan suku Minang saja, dengan adanya peraturan-peraturan semacam ini, bagaimana orang-orang di luar kedua kriteria tersebut mendapatkan hak dasarnya sebagai warga negara. Penelitian Viri berfokus pada apakah kelompok di luar mayoritas mengalami diskriminasi atau adakah segregasi antara orang Minang dan bukan Minang. Kata “segregasi” bisa menjadi jebakan jika peneliti sudah memiliki prasangka demikian sebelum terjun ke lapangan, sama seperti “harmonis” pada laporan penelitian Firdaus. Beberapa penanggap mengaitkan peristiwa ini dengan berlakunya syariah di Aceh, apakah di Bukittinggi hanya sekedar latah atau memang ada latar belakangnya hingga diberlakukannya hukum Islam di sana. Hikmat Budiman menambahkan, bahwa ada kecenderungan reformasi menyebabkan diskriminasi semakin terlihat, agama dan etnis semakin terdivisikan, apakah hal ini diikuti dengan perubahan juga di kelompok politik atau pola pemerintahan.

DSCF0374

Masing-masing peneliti diberi waktu 1,5 jam untuk presentasi dan berdiskusi dengan hadirin. Sudiarto, peneliti dari the Interseksi Foundation, mempresentasikan hasil penelitiannya di Pidie, Aceh. Pidie dipilihnya sebagai lokasi penelitian, karena dari telusur literatur banyak peristiwa besar di Aceh yang berpusat di Pidie, misalnya Daud Beureueh (tokoh yang memimpin pemberontakan melawan Jakarta dengan bendera Islam; ulama kenamaan yang mendirikan organisasi Islam modernis pertama di Aceh pada tahun 1939, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA) berasal dari Pidie. Pada masa orde baru, Pidie adalah basis Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Pidie dikenal juga sebagai kota perniagaan yang lebih ramai sebelum kejayaan Pasai. Ramainya Pidie sebagai jalur perdagangan ternyata tidak melibatkan etnis Tionghoa dalam dunia perekonomiannya. Namun di pasar Beureunuen, tidak ada pedagang Cina. Apakah saudagar Pidie begitu hebat sehingga tidak ada peluang bagi pedagang Cina untuk bersaing? Seperti ada kekuatan dari tokoh-tokoh Aceh dengan nasionalisme lokal Aceh untuk menolak segala sesuatu yang datang dari luar Aceh sebagai sebuah entitas asing. Hal ini menjadi agak aneh, menurut Sudiarto, mengingat Pidie dan Aceh pernah begitu terbuka ketika pasca-tsunami orang-orang dari seluruh Indonesia bahkan internasional berdatangan. Ia merujuk pada peristiwa sejarah di mana ada kerusuhan anti-Cina meletus di Aceh pada tahun 1981 dan 1983, belum lagi eksodus besar-besaran etnis Cina di Banda Aceh karena kerusuhan di Blang Pidie. Tekanan terhadap orang Cina di Aceh sudah berlangsung sejak Orde lama dengn PP No.10 Tahun 1959 yang melarang kegiatan perdagangan warga negara asing di tingkat pedesaan hingga kecamatan. Peraturan ini secara tidak langsung mengarah kepada pedagang Cina yang pada saat itu banyak yang masih menyandang status warga negara RRC. Sudiarto melihat ini sebagai bentuk hegemoni kultural masyarakat Pidie. Namun pendapat ini menjadi problematis, menurut Amin Mudzakkir saat menanggapi presentasi Sudi. Hegemoni kultural dirasa kurang tepat karena seperti di pulau Jawa, meskipun didominasi oleh budaya Jawa, orang Cina di Surabaya masih menggunakan bahasa Jawa dan orang Jawanya pun tidak bisa menolak keberadaan orang lain. Berbeda dengan kejadian di Pidie, orang Cina seperti diusir dari wilayah tersebut. Hal ini terkesan seperti Sinophobia (ketakutan terhadap Cina) dan Xenophobia (ketakutan terhadap orang asing) sekaligus, tambah Hikmat Budiman.

DSCF0375

Malam semakin larut, presentasi wilayah penelitian berpindah dari Sumatera bagian Utara ke bagian Selatan. Dua kesempatan terakhir pada tanggal 12 Desember jatuh pada Prabumulih, Sumatera Selatan dan Batanghari, Jambi. Prabumulih sebagai kota otonom yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun mengalami banyak perubahan. Kehadiran Pertamina di kota ini seakan menjadi alasan kuat bagi Prabumulih untuk mandiri secara finansial terlepas dari kabupaten Muara Enim, akan tetapi pembangunan yang terjadi terkesan terlepas dari realitas masyarakat. Pertamina membangun fasilitas untuk kepentingannya sendiri, seperti jalan beton untuk lalu lintas kendaraan berat ke sumur bor. Sementara itu jalan di depan pasar Prabumulih, yang merupakan jalan utama yang menghubungkan antara kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim dan Lahat rusak dan tidak ada tindakan untuk membetulkannya dari pemerintah kota maupun pihak-pihak yang menggunakan jalan umum tersebut untuk kepentingan perekonomian. Indriani Widiastuti, peneliti yang tinggal selama sebulan di Prabumulih, juga mengungkapkan bahwa dampak Pertamina pada lapangan pekerjaan tidak terlampau besar, justru sektor informal seperti perkebunan karet milik perorangan yang lebih menjanjikan daripada sektor formal yang banyak diisi oleh para pendatang. Laporan penelitian ini dinilai tidak memiliki permasalahan, dalam artian tidak ada yang dapat dipelajari dari perubahan yang terjadi di Prabumulih. Masukan dari diskusi untuk laporan ini antara lain ada baiknya jika kembali merujuk ke alasan pertama mengapa Prabumulih berani menjadi kota yang otonom. Dari situ dapat diceritakan perubahan-perubahan apa yang terjadi di Prabumulih, selain perubahan fisik, setelah menjadi kota mandiri. Pembangunan adalah bagian dari perubahan sosial yang direncanakan.

DSCF0385

Radjimo, yang menjadi penyaji terakhir hari itu, mempresentasikan hasil penelitiannya di Batanghari, Jambi, tentang rusaknya jalan utama di kota tersebut yakni Jalan Gajah Mada. Ia mengandaikan jalan sebagai sesuatu yang dapat menjelaskan relasi antar kota dan masyarakatnya di dalamnya, misalnya hubungan pusat-daerah maupun warga dan pemerintah. Jambi merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berbeda latar belakang/budaya yang diikat dalam kekuatan politis. Pembentukan Provinsi Jambi, yang lebih muda dari pembentukan daerah di bawah administratifnya, seperti Kabupaten Batanghari ataupun Kabupaten Kerinci merupakan bukti bahwa proyek politik Jambi dibentuk untuk mewadahi daerah-daerah yang sebelumnya sudah ada. Jalan di Provinsi Jambi memang buruk, apalagi yang menuju Kerinci dan ditambah musim hujan. Ada perbedaan dalam sejarah dan kultural antara Jambi dan Kerinci, yang disinyalir menjadi pemicu perlakuan diskriminatif terhadap Kerinci. Jika jalur darat, pembangunan jalan sebagai pengikat modern, yang dalam sejarah menjadi sarana untuk mempercepat tujuan pusat ke daerah sekarang ini kondisinya rusak, dan jalur air, sebagai pengikat tradisional, juga dalam kondisi kritis. Dalam penelitiannya Radjimo mempersoalkan apakah kerusakan yang ada pada jalur darat (modern) dan jalur air/sungai (tradisional) ada hubungannya dengan belum selesainya ikatan politis yang menggabungkan Jambi dengan Kerinci dan mencari alasan mengapa ikatan politis antara keduanya belum selesai. Sebagai masukan, hal yang harus ditemukan terlebih dahulu adalah realitas subyektif yang menjelaskan mengapa ada ikatan politis antara Jambi dan Kerinci. 

DSCF0383

Presentasi hari pertama berakhir cukup larut pada pukul 23.00. Keesokan harinya para peneliti kembali berkumpul untuk presentasi wilayah penelitian Bagansiapiapi. Acara dimulai pada pukul 9.00 pagi dengan Muhammad Subhi dari Wahid Institute yang membahas tentang pembentukan identitas baru pada kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Bagansiapiapi hanya dikenal secara sentimentil sebagai bekas wilayah penghasil ikan terbesar kedua di dunia dimana hal itu tak nampak bekasnya. Atau lebih ekstrim lagi, kota ini dikenal karena memiliki sejarah kelam konflik Cina-Melayu di Sumatra. Pasca reformasi, terjadi transformasi daerah-daerah yang melakukan pemecahan dari wilayah induk menjadi daerah kosmopolit baru sekaligus membawa sumber-sumber konflik. Proses pemekaran suatu wilayah sering diikuti oleh perebutan aset dan posisi-posisi politik seperti penetapan ibukota baru, kepala daerah baru dan sebagainya. Wilayah pemekaran juga secara otomatis menarik gelombang migrasi ke wilayah tersebut baik karena kebutuhan akan tenaga kerja maupun alasan lainnya. Gelombang migrasi ini akan menciptakan perubahan komposisi demografis sekaligus perubahan pola representasi. Kota Bagan (demikian orang menyebut Bagansiapiapi) sesungguhnya prototipe dari masyarakat yang bisa hidup bersama, tetapi masih sulit untuk menemukan kebersamaan, karena masih adanya eksklusifisme beberapa etnis dan agama, baik dengan alasan sejarah, budaya ataupun agama itu sendiri. Implikasi lebih jauh adalah munculnya berbagai prasangka, tindakan diskriminasi dan berbagai tindakan intoleran antar sesama warga. Sayangnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kurang menyadari masalah ini sebagai sesuatu yang mendesak untuk ditangani, justru sebaliknya, pemerintah lebih serius menggarap proyek-proyek yang menghabiskan anggaran daerah milyaran dengan membangun bangunan berkubah. Simbol kubah jelas bukan simbol bersama, namun coba didesakkan oleh pemerintah agar diterima sebagai simbol bersama. Penyatuan masyarakat Bagan menjadi sulit karena gagasan-gagasan pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat. Kalaupun ada aspirasi yang muncul, pemerintah berusaha untuk melihatnya sebagai ganjalan sehingga harus dihilangkan.

Sejalan dengan penelitian M. Subhi, pembuatan film dokumenter oleh Dirmawan Hatta di kota Bagansiapiapi juga menyoroti beberapa hal yang sama, seperti berubahnya simbol-simbol kota, seperti kota seribu kubah dan banjir akibat saluran air yang tersumbat. Hatta memberikan beberapa shot preview yang cukup menarik mengenai identitas orang Bagan keturunan Tionghoa, seperti kakek keturunan Tionghoa yang pandai bermain alat musik dengan lagu “Sabang sampai Merauke”, pria yang dapat menghitung hari baik menurut perhitungan tradisional Tiongkok dan guru bahasa Mandarin. Ia berusaha mengungkap identitas masyarakat yang sebetulnya mayoritas secara jumlah, tetapi seringkali diperlakukan minoritas, dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele oleh orang banyak.

Setelah workshop ini, para peneliti diberikan waktu selama dua minggu untuk memperbaiki draft penelitian dan masuk ke tahap penyuntingan oleh tim editor. Beberapa peserta terlihat lega setelah workshop berakhir, karena menurut penilaian mereka bahwa workshop ini seperti film thriller, tegangnya tidak habis-habis. 

Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>